Dokumen tersebut membahas dua aspek pendidikan yaitu penguasaan ilmu dan pembentukan karakter serta empat pilar pendidikan abad 21. Juga dibahas kompetensi pendidikan kewarganegaraan dan berbagai instrumen perlindungan hak asasi manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan pemerintah dalam menyediakan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia. Hal ini disebabkan lahan kosong yang dimiliki investor swasta dan spekulan, sehingga harga perumahan menjadi mahal. Dokumen tersebut kemudian menjelaskan beberapa strategi yang dapat diterapkan pemerintah seperti penerapan pajak progresif untuk lahan kosong, program bank lahan, serta
Modul ini membahas tentang turunan (diferensial) pada fungsi aljabar dan trigonometri. Terdapat rumus dasar turunan untuk berbagai fungsi seperti fungsi kuadrat, kubik, eksponen, logaritma, dan trigonometri. Modul ini juga menjelaskan aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi dan nilai turunan pada titik tertentu. Pemakaian turunan dijelaskan untuk menentukan apakah suatu fungsi naik, tur
Distribusi binomial sering juga disebut distribusi Bernoulli. Distribusi binomial ditemukan oleh James Bernoulli. Distribusi binomial adalah suatu distribusi teoretis yang menggunakan variabel random diskrit yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplemen, seperti sukses-gagal, ya-tidak, baik-cacat, kepala-ekor.
Secara lengkap kunjungi:
https://emanmendrofa.blogspot.com/2020/05/distribusi-binomial.html
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan pemerintah dalam menyediakan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia. Hal ini disebabkan lahan kosong yang dimiliki investor swasta dan spekulan, sehingga harga perumahan menjadi mahal. Dokumen tersebut kemudian menjelaskan beberapa strategi yang dapat diterapkan pemerintah seperti penerapan pajak progresif untuk lahan kosong, program bank lahan, serta
Modul ini membahas tentang turunan (diferensial) pada fungsi aljabar dan trigonometri. Terdapat rumus dasar turunan untuk berbagai fungsi seperti fungsi kuadrat, kubik, eksponen, logaritma, dan trigonometri. Modul ini juga menjelaskan aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi dan nilai turunan pada titik tertentu. Pemakaian turunan dijelaskan untuk menentukan apakah suatu fungsi naik, tur
Distribusi binomial sering juga disebut distribusi Bernoulli. Distribusi binomial ditemukan oleh James Bernoulli. Distribusi binomial adalah suatu distribusi teoretis yang menggunakan variabel random diskrit yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplemen, seperti sukses-gagal, ya-tidak, baik-cacat, kepala-ekor.
Secara lengkap kunjungi:
https://emanmendrofa.blogspot.com/2020/05/distribusi-binomial.html
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila, meliputi pengertian, asas-asas, ciri-ciri, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan, contoh penerapan, pelanggaran, serta cara mengatasi masalah demokrasi Pancasila.
powerpoint tentang ilmu dan pengetahuankikiismayanti
Teks tersebut membahas tentang ilmu pengetahuan, yang terdiri dari 3 bagian utama: 1) pengertian ilmu pengetahuan dan pengetahuan beserta perbedaannya, 2) komponen-komponen penting ilmu pengetahuan, dan 3) struktur ilmu pengetahuan yang meliputi metode ilmiah, teori, hipotesis, logika, data, pembuktian, dan evaluasi.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki hak untuk menghukum, mencetak uang, dan memungut pajak, sementara warga negara memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta taat terhadap hukum. Dokumen juga membah
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaSusanti Susanti
Dokumen tersebut membahas tentang landasan-landasan pendidikan Pancasila, termasuk historis, kultural, yuridis, filosofis. Contoh-contoh diberikan untuk setiap landasan. Pancasila dijelaskan sebagai ideologi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemerdekaan, persatuan, keadilan sosial, dan tujuan pembangunan kesejahteraan rakyat. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila,
Filsafat Pancasila membahas definisi filsafat dan Pancasila, asal mula dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, serta tiga dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis.
Dokumen tersebut membahas tentang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam pandangan Islam. IPTEKS dijelaskan sebagai pengetahuan yang didokumentasikan dan disebarkan untuk meningkatkan pengatahuan manusia, serta harus dikembangkan sesuai nilai-nilai Islam dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Orang berilmu dihargai tinggi dalam agama Islam karena dapat meningkatkan pen
Penelitian merupakan kegiatan menyelidiki masalah secara sistematis dan terstruktur untuk menemukan jawaban atau memecahkan permasalahan. Terdapat berbagai pengertian penelitian menurut para ahli, namun secara umum penelitian adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data secara objektif untuk menguji hipotesis atau menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian meliputi meng
Konsep dasar pendugaan parameter membahas tentang cara menduga parameter populasi yang belum diketahui berdasarkan contoh acak. Terdapat beberapa parameter yang dapat diduga seperti rata-rata, proporsi, dan simpangan baku. Penduga yang baik memiliki sifat tak bias, efisien, kecukupan, dan konsisten. Beberapa cara menduga parameter antara lain menggunakan titik taksiran dan interval taksiran.
Dokumen tersebut membahas tentang dua aspek pendidikan yaitu penguasaan ilmu dan pembentukan karakter, serta empat pilar pendidikan abad 21 yang mencakup pembelajaran untuk mengetahui, melakukan, menjadi, dan hidup bersama. Dokumen ini juga membahas perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila, meliputi pengertian, asas-asas, ciri-ciri, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan, contoh penerapan, pelanggaran, serta cara mengatasi masalah demokrasi Pancasila.
powerpoint tentang ilmu dan pengetahuankikiismayanti
Teks tersebut membahas tentang ilmu pengetahuan, yang terdiri dari 3 bagian utama: 1) pengertian ilmu pengetahuan dan pengetahuan beserta perbedaannya, 2) komponen-komponen penting ilmu pengetahuan, dan 3) struktur ilmu pengetahuan yang meliputi metode ilmiah, teori, hipotesis, logika, data, pembuktian, dan evaluasi.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki hak untuk menghukum, mencetak uang, dan memungut pajak, sementara warga negara memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta taat terhadap hukum. Dokumen juga membah
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaSusanti Susanti
Dokumen tersebut membahas tentang landasan-landasan pendidikan Pancasila, termasuk historis, kultural, yuridis, filosofis. Contoh-contoh diberikan untuk setiap landasan. Pancasila dijelaskan sebagai ideologi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemerdekaan, persatuan, keadilan sosial, dan tujuan pembangunan kesejahteraan rakyat. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila,
Filsafat Pancasila membahas definisi filsafat dan Pancasila, asal mula dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, serta tiga dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis.
Dokumen tersebut membahas tentang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam pandangan Islam. IPTEKS dijelaskan sebagai pengetahuan yang didokumentasikan dan disebarkan untuk meningkatkan pengatahuan manusia, serta harus dikembangkan sesuai nilai-nilai Islam dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Orang berilmu dihargai tinggi dalam agama Islam karena dapat meningkatkan pen
Penelitian merupakan kegiatan menyelidiki masalah secara sistematis dan terstruktur untuk menemukan jawaban atau memecahkan permasalahan. Terdapat berbagai pengertian penelitian menurut para ahli, namun secara umum penelitian adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data secara objektif untuk menguji hipotesis atau menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian meliputi meng
Konsep dasar pendugaan parameter membahas tentang cara menduga parameter populasi yang belum diketahui berdasarkan contoh acak. Terdapat beberapa parameter yang dapat diduga seperti rata-rata, proporsi, dan simpangan baku. Penduga yang baik memiliki sifat tak bias, efisien, kecukupan, dan konsisten. Beberapa cara menduga parameter antara lain menggunakan titik taksiran dan interval taksiran.
Dokumen tersebut membahas tentang dua aspek pendidikan yaitu penguasaan ilmu dan pembentukan karakter, serta empat pilar pendidikan abad 21 yang mencakup pembelajaran untuk mengetahui, melakukan, menjadi, dan hidup bersama. Dokumen ini juga membahas perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan kewarganegaraan khususnya mengenai hak asasi manusia (HAM), hak dan kewajiban warga negara, negara, dan demokrasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain definisi HAM, instrumen pelaksanaan HAM baik internasional maupun nasional, syarat-syarat negara, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak asasi manusia (HAM), yang mencakup makna, sejarah perkembangan, dan sifat-sifat HAM menurut para ahli. Tujuan pembelajaran antara lain adalah peserta didik mampu menguraikan makna, sejarah, dan pengertian HAM menurut para ahli.
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, mulai dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara, hingga perubahan kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Dokumen ini juga menjelaskan konsep-konsep kenegaraan seperti negara, warga negara, demokrasi, hak asasi manusia,
Makalah ini membahas tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, dengan menjelaskan hakekat HAM, instrumen HAM internasional dan nasional, pelanggaran HAM dan upaya penegakkannya, serta kelembagaan yang berperan dalam perlindungan dan penegakan HAM seperti Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi lainnya.
Negara dan bangsa terbentuk karena adanya persatuan rakyat yang hidup di suatu wilayah dan dipersatukan oleh beberapa unsur seperti bahasa, agama, sejarah, dan cita-cita bersama. Negara bertugas mengatur kehidupan rakyat dan mencapai tujuan kesejahteraan serta ketertiban melalui berbagai fungsi. Semangat kebangsaan diperlukan untuk mempertahankan persatuan bangsa.
Teks tersebut membahas latar belakang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan dapat membangun semangat persatuan dan kesadaran hak serta kewajiban warga negara sesuai konstitusi."
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...DheaFeralia
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya harmoni antara hak dan kewajiban negara serta warga negara dalam demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Harmoni ini diperlukan agar tercipta kehidupan bernegara yang harmonis dan berkelanjutan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara.
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasicalonmayat
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia. Materi utama mencakup pengertian warga negara, sistem demokrasi, hak warga negara seperti bidang politik, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya, kewajiban warga negara, fungsi dan tanggung jawab warga negara, serta pelanggaran hak warga negara.
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...Woro Handayani
1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak asasi manusia di berbagai negara dan bahasanya. 2. Hak asasi didefinisikan sebagai hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang harus dilindungi dan dihormati. 3. Dokumen ini juga membahas sejarah perjuangan hak asasi manusia.
1. Dokumen menjelaskan periode-periode dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.
2. Pada setiap periode diterbitkan undang-undang untuk menghadapi ancaman yang dihadapi, seperti UU Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat pada Orde Lama dan UU Sistem Pendidikan Nasional pada era Reformasi.
3. Undang-undang tersebut berkaitan dengan pendidikan kewarganeg
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan ciri negara hukum, sejarah perkembangan HAM, dan implementasi HAM di Indonesia. Secara khusus membahas tentang pengertian negara hukum, ciri-ciri negara hukum, sejarah perkembangan pengakuan HAM internasional, dan upaya Indonesia dalam meratifikasi konvensi HAM internasional."
Perencanaan program penyuluhan dalam pengabdian pada masyarakatSalma Van Licht
Program pengabdian pada masyarakat adalah hasil perencanaan yang berupa pernyataan tentang situasi, tujuan, dan cara menyelesaikan masalah yang melibatkan staf perguruan tinggi dan masyarakat. Pengembangan program melibatkan serangkaian keputusan dan tindakan bersama antara perencana dan wakil masyarakat untuk mengembangkan program yang akan dilaksanakan.
Fase perencanaan terdiri dari menentukan situasi yang diinginkan, menetapkan situasi saat ini, membandingkan keduanya, dan mengevaluasi kesenjangan untuk menentukan tujuan. Hal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data dan menganalisis situasi, termasuk data sosial, ekonomi, dan teknologi.
Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan data fenomena yang hanya bisa dijelaskan secara naratif dan tidak bisa dibuktikan dengan pengukuran. Peneliti lebih banyak bersama data untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dan membangun teori dari data. Penelitian kualitatif dilakukan secara induktif dan melihat situasi secara alami untuk menemukan makna.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merangkum penelitian kualitatif, mulai dari landasan berpikirnya, ciri-ciri utama, implikasi dalam perancangan penelitian, teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, hingga analisis data. Metode penelitian kualitatif bersifat fleksibel, induktif, melihat makna di balik data, serta analisis berlangsung sejak awal pengumpulan data.
Dokumen ini membahas rencana penelitian kualitatif yang mencakup latar belakang, fokus penelitian, tujuan, manfaat, landasan teori, metode penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang proses supervisi pengajaran dalam latar budaya Jawa di beberapa sekolah dasar
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis penelitian yang terdiri dari penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sedangkan penelitian terapan bertujuan untuk memecahkan masalah tertentu. Jenis penelitian terapan meliputi penelitian evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta penelitian tindakan.
[Ringkasan]
PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelasnya. PTK berfokus pada proses pembelajaran di kelas dan bertujuan untuk memecahkan masalah nyata dalam kelas melalui tindakan perbaikan. PTK berbeda dari penelitian konvensional karena fokusnya adalah perbaikan praktik daripada generalisasi hasil, dan manfaatnya langsung
Dokumen tersebut mengandung teks dan gambar yang berisi instruksi untuk memperhatikan gambar dan menyimpan pikiran tentang gambar tersebut. Kemudian terdapat percakapan singkat antara dua orang tentang arti kata 'kreatif' dan penjelasan singkat mengenai definisi kreativitas.
1. Tulisan ini membahas evolusi makna pembangunan sejak ekonomi pembangunan lahir setelah Perang Dunia II, dari pandangan tradisional yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi hingga paradigma baru yang lebih memperhatikan distribusi, kebutuhan dasar, dan berkelanjutan.
2. Beberapa strategi baru pembangunan diantaranya pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok, pembangunan mandiri, berkel
Dokumen tersebut membahas beberapa teori tentang model pembangunan ekonomi dan perubahan struktur masyarakat, termasuk teori evolusi pembangunan melalui berbagai tahapan, teori Marx tentang evolusi masyarakat, dan teori perubahan struktural yang menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap transformasi struktural suatu negara. Juga disebutkan beberapa teori baru seperti teori pertumbuhan baru, geografi ekon
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
3. DUA ASPEK PENDIDIKANDUA ASPEK PENDIDIKAN
Its matter of havingIts matter of having: masalah penguasaan: masalah penguasaan
ilmu, teknologi, dan ketrampilan pesertailmu, teknologi, dan ketrampilan peserta
didik sesuai bidangnya.didik sesuai bidangnya.
Its matter of beingIts matter of being: masalah pembentukan: masalah pembentukan
kpribadian/jati diri peserta didik.kpribadian/jati diri peserta didik.
Mana yang lebih penting ???Mana yang lebih penting ???
4. PILAR PENDIDIKANPILAR PENDIDIKAN
Pendidikan abad 21 perlu ditopang oleh 4Pendidikan abad 21 perlu ditopang oleh 4
pilar:pilar:
Learning to know;Learning to know;
Learning to do;Learning to do;
Learning to be;Learning to be;
Learning to live together.Learning to live together.
(International Commision on Education for(International Commision on Education for
2121stst
Century)Century)
Pilar manakah PKn???Pilar manakah PKn???
5. KOMPETENSIKOMPETENSI
PEND. KEWARGANEGARAANPEND. KEWARGANEGARAAN
Menjadi ilmuwan dan profesional yang memilikiMenjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki
rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratisrasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis
yang berkeadaban; menjadi warga negara yangyang berkeadaban; menjadi warga negara yang
memiliki daya saing; berdisiplin; danmemiliki daya saing; berdisiplin; dan
berpartisipasi aktif dalam membangunberpartisipasi aktif dalam membangun
kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilaikehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai
Pancasila.Pancasila.
6. HAK AZASI MANUSIA
Pengertian:
Hak azasi manusia adalah hak dasar yang
melekat pada diri manusia secara kodrati,
universal, dan abadi sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa
Hak dasar yang melekat pada martabat
manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa
7. TONGGAK SEJARAHTONGGAK SEJARAH
PERJUANGAN PENEGAKAN HAMPERJUANGAN PENEGAKAN HAM
Magna Charta (Piagam Agung, 1215) diMagna Charta (Piagam Agung, 1215) di
Inggris;Inggris;
Bill of Rights (UU. Hak, 1689) di Inggris;Bill of Rights (UU. Hak, 1689) di Inggris;
Declation des droit d’lhomme et du citoyanDeclation des droit d’lhomme et du citoyan
(Pernyataan hak hak azasi manusia dan(Pernyataan hak hak azasi manusia dan
warga negara, 1789) di Perancis;warga negara, 1789) di Perancis;
Bill of Rights (UU. Hak, 1789) di Amerika;Bill of Rights (UU. Hak, 1789) di Amerika;
The Four Freedom of FD. Roosevelt.The Four Freedom of FD. Roosevelt.
8. UNIVERSAL DECLARATION OFUNIVERSAL DECLARATION OF
HUMAN RIGHTSHUMAN RIGHTS
Terdapat 3 (tiga) kelompok hak:Terdapat 3 (tiga) kelompok hak:
• Hak-hak politik dan yuridis;Hak-hak politik dan yuridis;
• Hak-hak atas martabat dan integritas manusia;Hak-hak atas martabat dan integritas manusia;
• Hak-hak sosial ekonomi dan budaya.Hak-hak sosial ekonomi dan budaya.
9. INSTRUMENINSTRUMEN
PERLINDUNGAN HAMPERLINDUNGAN HAM
Instrumen Internasional:Instrumen Internasional:
• Universal Declaration of Human Rights, 1948;Universal Declaration of Human Rights, 1948;
• International Covenant on Civil and Political Rights,International Covenant on Civil and Political Rights,
1966;1966;
• International Covenant on Economic Social andInternational Covenant on Economic Social and
Cultural Rights, 1966;Cultural Rights, 1966;
• Declaration of The Rights of People to Peace, 1984;Declaration of The Rights of People to Peace, 1984;
• Declaration on The Rights to Development, 1986Declaration on The Rights to Development, 1986
10. INSTRUMENINSTRUMEN
PERLINDUNGAN HAMPERLINDUNGAN HAM
Instrumen Nasional:Instrumen Nasional:
• Undang-Undang Dasar 1945;Undang-Undang Dasar 1945;
• Tap. MPR No. XVII/MPR/1988 tentang HAM;Tap. MPR No. XVII/MPR/1988 tentang HAM;
• UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
• UU. No. 26 Tahun 2000 tentangUU. No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM;Pengadilan HAM;
• Beberapa UU. Lainnya.Beberapa UU. Lainnya.
11. PERLINDUNGAN HAMPERLINDUNGAN HAM
Derogable Rights:Derogable Rights:
Hak azasi manusia yg dalam keadaan memaksa bolehHak azasi manusia yg dalam keadaan memaksa boleh
diabaikan (Misal: Hak berserikat/berkumpul)diabaikan (Misal: Hak berserikat/berkumpul)
Underogable Rights:Underogable Rights:
Hak azasi manusia yang dalam kondisi apapun tidak bolehHak azasi manusia yang dalam kondisi apapun tidak boleh
diabaikandiabaikan
(Misal: Kebebasan beragama)(Misal: Kebebasan beragama)
12. PELAKSANAAN HAMPELAKSANAAN HAM
Pelaksanaan HAM perlu disesuaikan denganPelaksanaan HAM perlu disesuaikan dengan
situasi dan kondisi sosio budaya, dansituasi dan kondisi sosio budaya, dan
falsafah/pandangan hidup masyarakat setempat;falsafah/pandangan hidup masyarakat setempat;
Di Indonesia HAM perlu disesuaikan dengan dasarDi Indonesia HAM perlu disesuaikan dengan dasar
dan falsafah negara, yaitu Pancasila;dan falsafah negara, yaitu Pancasila;
Pancasila :Pancasila : Margin of AppreciationMargin of Appreciation dalam haldalam hal
penerapan HAM di Indonesiapenerapan HAM di Indonesia
13. BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA,
DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA
Ernest Renan:Ernest Renan:
Nasion adalah kesatuan orang-orang yang saling merasaNasion adalah kesatuan orang-orang yang saling merasa
setia kawan satu sama lain.setia kawan satu sama lain.
Nation merupakan suatu jiwa, suatu azas spiritual. NasionNation merupakan suatu jiwa, suatu azas spiritual. Nasion
adalah kesatuan solidaritas yang besar, tercipta olehadalah kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh
perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masaperasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa
lampau, dan orang-orang yang bersanghkutan bersedialampau, dan orang-orang yang bersanghkutan bersedia
melakukan pengorbanan sebagamana dimaksud padamelakukan pengorbanan sebagamana dimaksud pada
masa yang akan datangmasa yang akan datang
14. BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA,
DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA
Benedict Anderson:Benedict Anderson:
Bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkanBangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan
(imagined political community) dalam wilayah(imagined political community) dalam wilayah
yang jelas batasnya dan berdaulat.yang jelas batasnya dan berdaulat.
Otto Bauer:Otto Bauer:
Bangsa adalah suatu persatuan perangai yangBangsa adalah suatu persatuan perangai yang
timbul dari persamaan nasib.timbul dari persamaan nasib.
15. BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA,
DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA
Soekarno:Soekarno:
Syarat bangsa adalah persatuan antara orangSyarat bangsa adalah persatuan antara orang
dengan tanah air.dengan tanah air.
Moh. Hatta:Moh. Hatta:
Bangsa ditentukan oleh keinsyafan sebagaiBangsa ditentukan oleh keinsyafan sebagai
persekutuan yang tersusun menjadi satu yangpersekutuan yang tersusun menjadi satu yang
terbit karena percaya atas persamaan nasib danterbit karena percaya atas persamaan nasib dan
tujuan.tujuan.
16. BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA,
DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA
Negara:Negara:
Organisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentuOrganisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentu
dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat.dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat.
Unsur-unsur negara:Unsur-unsur negara:
Rakyat/masyarakat;Rakyat/masyarakat;
Wilayah;Wilayah;
Pemerintah yang berdaulat.Pemerintah yang berdaulat.
18. BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA,
DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA
Warga Negara:Warga Negara:
Anggota yang sah dan resmi dari suatu negara.Anggota yang sah dan resmi dari suatu negara.
Keberadaan seseorang sebagai penduduk danKeberadaan seseorang sebagai penduduk dan
bukan penduduk, sebagai warga negara danbukan penduduk, sebagai warga negara dan
sebagai orang asing (WNA) terkait dengansebagai orang asing (WNA) terkait dengan
perbedaan hak dan kewajiban.perbedaan hak dan kewajiban.
Lihat hak-hak tersebut dalam UUD 1945!Lihat hak-hak tersebut dalam UUD 1945!
19. BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA,
DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA
Sifat-sifat negara:Sifat-sifat negara:
MemaksaMemaksa: Berhak memaksakan aturannya agar: Berhak memaksakan aturannya agar
ditaati setiap warganya.ditaati setiap warganya.
Monopoli:Monopoli: Monopoli penentuan tujuan, monopoliMonopoli penentuan tujuan, monopoli
cabang produksi yang menguasai hajat hidupcabang produksi yang menguasai hajat hidup
orang banyak, monopoli pengelolaan saranaorang banyak, monopoli pengelolaan sarana
kekerasan untuk kepentingan negarakekerasan untuk kepentingan negara
Mencakup semuaMencakup semua: Kekuasaannya berlaku bagi: Kekuasaannya berlaku bagi
setiap orang yang ada di wilayah negara.setiap orang yang ada di wilayah negara.
20. DEMOKRASIDEMOKRASI
Pengertian:Pengertian:
Demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dariDemokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Pemerintahan demokrasi didasarkan pada pengakuanPemerintahan demokrasi didasarkan pada pengakuan
bahwa pemilik kekuasaan dalam negara adalah rakyat,bahwa pemilik kekuasaan dalam negara adalah rakyat,
sedangkan pemerintah menjalankan pemerintahansedangkan pemerintah menjalankan pemerintahan
karena mendapatkan kekuasaan dari rakyat.karena mendapatkan kekuasaan dari rakyat.
21. PEMAHAMAN DEMOKRASIPEMAHAMAN DEMOKRASI
• Demokrasi sebagai Konsep:Demokrasi sebagai Konsep:
Demokrasi sebagaimana ada dalam kerangkaDemokrasi sebagaimana ada dalam kerangka
konseptual (kedaulatan di tangan rakyat,konseptual (kedaulatan di tangan rakyat,
kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dsb)kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dsb)
• Demokrasi sebagai Praksis:Demokrasi sebagai Praksis:
Demoklrasi yang telah diterapkan menjadi sistemDemoklrasi yang telah diterapkan menjadi sistem
pemerintahan, dan terikat oleh aturan-aturanpemerintahan, dan terikat oleh aturan-aturan
tertentutertentu
22. PEMAHAMAN DEMOKRASIPEMAHAMAN DEMOKRASI
• Demokrasi secara Normatif:Demokrasi secara Normatif:
Demokrasi yang secara idiil hendak dilakukanDemokrasi yang secara idiil hendak dilakukan
oleh suatu negara (Pemerintahan dari rakyat,oleh suatu negara (Pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat, untuk rakyat)oleh rakyat, untuk rakyat)
• Demokrasi secara Empirik:Demokrasi secara Empirik:
Perwujudan demokrasi dalam politik praktis atauPerwujudan demokrasi dalam politik praktis atau
dalam penyelenggaraan pemerintahandalam penyelenggaraan pemerintahan
24. INDIKATOR DEMOKRASIINDIKATOR DEMOKRASI
• Akuntabilitas;Akuntabilitas;
• Rotasi kekuasaan;Rotasi kekuasaan;
• Rekruitmen politik yang terbuka;Rekruitmen politik yang terbuka;
• Pemilihan umum;Pemilihan umum;
• Perlindungan hak azasi;Perlindungan hak azasi;
• Penegakan Supremasi Hukum.Penegakan Supremasi Hukum.
Diskusikan perwujudan indikator tersebut dalamDiskusikan perwujudan indikator tersebut dalam
praktek demokrasi di Indonesia!praktek demokrasi di Indonesia!
25. WAWASAN NUSANTARAWAWASAN NUSANTARA
Wawasan Nusantara:Wawasan Nusantara:
Cara pandang dan sikap bangsa IndonesiaCara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya yang serbamengenai diri dan lingkungannya yang serba
beragam dan bernilai strategis denganberagam dan bernilai strategis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan denganmengutamakan persatuan dan kesatuan dengan
tetap menghargai kebhinekaan dalam setiaptetap menghargai kebhinekaan dalam setiap
aspek kehidupan utk mencapai tujuan nasional.aspek kehidupan utk mencapai tujuan nasional.
Kata kunciKata kunci:: Cara pandang, keragaman, persatuan,Cara pandang, keragaman, persatuan,
tujuan nasional.tujuan nasional.
26. LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
PENTINGNYA WASANTARAPENTINGNYA WASANTARA
Kondisi
Indonesia
Kondisi
Sosial
Masyarakat
Pluralis
Rawan
Disintegrasi
Rawan
Konflik
Kondisi
Wilayah
Negara
Kepulauan
Perlu
Wawasan
Nusantara
27. GEOPOLITIKGEOPOLITIK
Geopolitik:Geopolitik:
Kebijakan politik suatu negara yan memperhatikanKebijakan politik suatu negara yan memperhatikan
kondisi geografisnyakondisi geografisnya
Masa lalu geopolitik diarahkan pada pengertianMasa lalu geopolitik diarahkan pada pengertian
ekspansi wilayah.ekspansi wilayah.
Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakanGeopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan
politik dalam perjuangan demi kelangsunganpolitik dalam perjuangan demi kelangsungan
hidup suatu negara untuk memperoleh ruanghidup suatu negara untuk memperoleh ruang
hidupnya (Karl Haushofer)hidupnya (Karl Haushofer)
28. GEOPOLITIKGEOPOLITIK
Teori Ratzel:Teori Ratzel:
Negara sebagai organisme. Negara mengalamiNegara sebagai organisme. Negara mengalami
siklus hidup yaitu tumbuh, berkembang,siklus hidup yaitu tumbuh, berkembang,
mencapai puncak perkembangan dan kemudianmencapai puncak perkembangan dan kemudian
mati. Batas negara sifatnya sementara.mati. Batas negara sifatnya sementara.
Teori ini membawakan sifat ekspansionis.Teori ini membawakan sifat ekspansionis.
Dikembangkan lebih lanjut oleh Rudolf KjellenDikembangkan lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen
dan Karl Haushofer.dan Karl Haushofer.
29. GEOPOLITIKGEOPOLITIK
Konsep Kekuatan:Konsep Kekuatan:
• Konsep kekuatan di darat (Wawasan Benua)Konsep kekuatan di darat (Wawasan Benua)
Sir Halford Mackinder dan Karl HaushoferSir Halford Mackinder dan Karl Haushofer
• Konsep kekuatan di laut (Wawasan Bahari)Konsep kekuatan di laut (Wawasan Bahari)
Sir Walter Raleigh dan AT. MahanSir Walter Raleigh dan AT. Mahan
• Konsep kekuatan di udara (Wawasan Dirgantara)Konsep kekuatan di udara (Wawasan Dirgantara)
Mitchell, A. Savensky, Guilio DouchetMitchell, A. Savensky, Guilio Douchet
• Teori daerah batas (Teori daerah batas (RimlandRimland)/Wawasan Gabungan)/Wawasan Gabungan
Nicholas SpykmanNicholas Spykman
30. GEOPOLITIKGEOPOLITIK
Teori tentang hak atas wilayah laut:Teori tentang hak atas wilayah laut:
• TeoriTeori Res NulliusRes Nullius: Laut tidak ada yang memiliki: Laut tidak ada yang memiliki
sehingga bisa dimiliki (sehingga bisa dimiliki (diclaimdiclaim) oleh suatu negara.) oleh suatu negara.
• TeoriTeori Res CommunisRes Communis: Laut milik bersama sehingga: Laut milik bersama sehingga
tidak bisa dimiliki (tidak bisa dimiliki (diclaimdiclaim) oleh suatu negara.) oleh suatu negara.
TeoriTeori Mare LiberumMare Liberum dandan Mare ClausumMare Clausum
Teori mana yang diterapkan sekarang?Teori mana yang diterapkan sekarang?
31. GEOPOLITIKGEOPOLITIK
Kedaulatan atas Ruang Udara:Kedaulatan atas Ruang Udara:
Teori Udara Bebas:Teori Udara Bebas:
Kebebasan tanpa batasKebebasan tanpa batas
Kebebasan dengan Hak Khusus Negara KolongKebebasan dengan Hak Khusus Negara Kolong
Kebebasan dg mengakui Wil. Teritorial Negara KolongKebebasan dg mengakui Wil. Teritorial Negara Kolong
Teori Kedaulatan Udara:Teori Kedaulatan Udara:
Negara kolong berdaulat penuh dibatasi ketinggianNegara kolong berdaulat penuh dibatasi ketinggian
Negara Kolong berdaulat penuh dibatasi lintas damaiNegara Kolong berdaulat penuh dibatasi lintas damai
Negara kolong berdaulat penuh tanpa batasNegara kolong berdaulat penuh tanpa batas
32. BATAS WILAYAHBATAS WILAYAH
LAUT INDONESIALAUT INDONESIA
Batas Wilayah laut Indonesia terdiri dari:Batas Wilayah laut Indonesia terdiri dari:
• Batas Laut TeritorialBatas Laut Teritorial
• Batas Landas KontinenBatas Landas Kontinen
• Batas Zona Ekonomi Eksklusif.Batas Zona Ekonomi Eksklusif.
33. BATAS LAUT TERITORIALBATAS LAUT TERITORIAL
Indonesia mewarisiIndonesia mewarisi ketentuanketentuan Territoriale Zee en MaritiemeTerritoriale Zee en Maritieme
Kringen Ordonnantie (1939),Kringen Ordonnantie (1939), yang menentukan wilayahyang menentukan wilayah
laut teritorial 3 mil dihitung dari garis pantai setiaplaut teritorial 3 mil dihitung dari garis pantai setiap
pulau ketika air surut.pulau ketika air surut.
((Problem apa yang muncul dari situ?)Problem apa yang muncul dari situ?)
Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 menentukanDeklarasi Djuanda 13 Desember 1957 menentukan
wilayah laut teritorial 12 mil dihitung dari garis dasarwilayah laut teritorial 12 mil dihitung dari garis dasar
yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulauyang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau
terluar di Indonesia (terluar di Indonesia (Point to point theoryPoint to point theory).).
Disahkan dengan UU. No.4/Prp Tahun 1960.Disahkan dengan UU. No.4/Prp Tahun 1960.
34. BATAS LANDAS KONTINENBATAS LANDAS KONTINEN
Landas Kontinen adalah dasar laut yang dari segiLandas Kontinen adalah dasar laut yang dari segi
geologi maupun morfologi merupakangeologi maupun morfologi merupakan
kelanjutan dari kontinen atau benuanya.kelanjutan dari kontinen atau benuanya.
Landas kontinen Indonesia merupakan dasar lautLandas kontinen Indonesia merupakan dasar laut
sampai kedalaman laut 200 meter. Batas landassampai kedalaman laut 200 meter. Batas landas
kontinen dari garis dasar paling jauh 200 mil.kontinen dari garis dasar paling jauh 200 mil.
35. PENGUMUMAN LANDASPENGUMUMAN LANDAS
KONTINEN INDONESIA 1969KONTINEN INDONESIA 1969
Landas kontinen Indonesia sampai kedalaman 200m:Landas kontinen Indonesia sampai kedalaman 200m:
• Sumber kekayaan alam di landas kontinen IndonesiaSumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia
adalah milik eksklusif negara RI;adalah milik eksklusif negara RI;
• Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garisPemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis
batas landas kontinen dengan negara-negara tetanggabatas landas kontinen dengan negara-negara tetangga
melalui perundingan;melalui perundingan;
• Bila tidak ada perjanjian garis batas, batasnya adalahBila tidak ada perjanjian garis batas, batasnya adalah
garis di tengah2 antara titik terluar dua wilayah negara.garis di tengah2 antara titik terluar dua wilayah negara.
• Tuntutan (Tuntutan (claimclaim) tsb tidak mempengaruhi sifat dan) tsb tidak mempengaruhi sifat dan
status perairan dan udara di atasnya.status perairan dan udara di atasnya.
36. PENGUMUMAN BATAS ZEEPENGUMUMAN BATAS ZEE
21 MARET 198021 MARET 1980
• Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalahBatas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah
200 mil dari garis dasar.200 mil dari garis dasar.
• Kewenangan di wilayah ZEE: memanfaatkanKewenangan di wilayah ZEE: memanfaatkan
SDA di laut dan di bawah dasar laut.SDA di laut dan di bawah dasar laut.
• Kewajiban: menghormati lalu lintas damai.Kewajiban: menghormati lalu lintas damai.
• Disahkan dengan UU. No. 5 Tahun 1983Disahkan dengan UU. No. 5 Tahun 1983
37. ARAH PANDANG (ORIENTASI)ARAH PANDANG (ORIENTASI)
WAWASAN NUSANTARAWAWASAN NUSANTARA
Ke dalam:Ke dalam:
Menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan dalamMenjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam
segala aspek kehidupan nasional.segala aspek kehidupan nasional.
Ke luar:Ke luar:
Terwujudnya kepentingan nasional; ikut melaksanakanTerwujudnya kepentingan nasional; ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaianketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial; mengembangkan kerjasamaabadi, dan keadilan sosial; mengembangkan kerjasama
saling menghormati.saling menghormati.
38. IMPLEMENTASIIMPLEMENTASI
WAWASAN NUSANTARAWAWASAN NUSANTARA
• Implementasi dalam Kehidupan NasionalImplementasi dalam Kehidupan Nasional
(Implementasi ke dalam)(Implementasi ke dalam)
• Implementasi dalam hubungan dengan negara-Implementasi dalam hubungan dengan negara-
negara lain (Implementasi ke luar)negara lain (Implementasi ke luar)
39. IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA
DALAM KEHIDUPAN NASIONALDALAM KEHIDUPAN NASIONAL
Kehidupan Bidang Politik:Kehidupan Bidang Politik:
Terciptanya iklim penyelenggaraan negara yangTerciptanya iklim penyelenggaraan negara yang
sehat dan dinamis, dengan pemerintahan yangsehat dan dinamis, dengan pemerintahan yang
aspiratif dan terpercaya;aspiratif dan terpercaya;
Pembentukan lembaga negara sesuai UUD 1945,Pembentukan lembaga negara sesuai UUD 1945,
mekanisme 5 tahunan, menata dan membangunmekanisme 5 tahunan, menata dan membangun
sinergi lembaga supra dan infra struktur politiksinergi lembaga supra dan infra struktur politik
40. IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA
DALAM KEHIDUPAN NASIONALDALAM KEHIDUPAN NASIONAL
Kehidupan Bidang Ekonomi:Kehidupan Bidang Ekonomi:
Menciptakan tatanan ekonomi yang menjaminMenciptakan tatanan ekonomi yang menjamin
peningkatan kesejahteraan dan kemakmuranpeningkatan kesejahteraan dan kemakmuran
secara merata dan adil;secara merata dan adil;
Pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan;Pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan;
Pengelolaan SDA dgn memperhatikanPengelolaan SDA dgn memperhatikan
keseimbangan pertumbuhan dan perkembangankeseimbangan pertumbuhan dan perkembangan
antar daerah; serta memperhatikan kelestarian.antar daerah; serta memperhatikan kelestarian.
41. IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA
DALAM KEHIDUPAN NASIONALDALAM KEHIDUPAN NASIONAL
Kehidupan Bidang Sosial Budaya:Kehidupan Bidang Sosial Budaya:
Munculnya sikap lahiriah dan batiniah yang menghargaiMunculnya sikap lahiriah dan batiniah yang menghargai
segala bentuk kebhinekaan untuk menciptakansegala bentuk kebhinekaan untuk menciptakan
kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa.kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
Kehidupan Bidang Pertahanan dan Keamanan:Kehidupan Bidang Pertahanan dan Keamanan:
Tumbuhnya rasa cinta tanah air dan bangsa, menujuTumbuhnya rasa cinta tanah air dan bangsa, menuju
kesadaran bela negara, dengan mengantisipasi setiapkesadaran bela negara, dengan mengantisipasi setiap
ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara.ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara.
42. IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA
DALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSADALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA
Perhatian pada Daerah Terpencil, Perbatasan, danPerhatian pada Daerah Terpencil, Perbatasan, dan
Daerah Frontier:Daerah Frontier:
Perbaikan sistem sirkulasi;Perbaikan sistem sirkulasi;
Membangun pusat-pusat pertumbuhan;Membangun pusat-pusat pertumbuhan;
Menjalin kerjasama dalam bidang sosial budaya,Menjalin kerjasama dalam bidang sosial budaya,
ekonomi, dan politik dengan negara yangekonomi, dan politik dengan negara yang
berbatasan.berbatasan.
43. IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA
DALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSADALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA
Implikasi pada Hukum Laut Internasional:Implikasi pada Hukum Laut Internasional:
Hukum laut internasional memberikan pengakuanHukum laut internasional memberikan pengakuan
atas hak dan kewenangan negara Indonesia atasatas hak dan kewenangan negara Indonesia atas
wilayah laut (teritorial, ZEE, dan landaswilayah laut (teritorial, ZEE, dan landas
kontinen) serta sumber daya alam di dalamnya.kontinen) serta sumber daya alam di dalamnya.
Kewajiban Indonesia adalah menghargai lintasKewajiban Indonesia adalah menghargai lintas
damai, lintas transit, penyediaan ALKI, sertadamai, lintas transit, penyediaan ALKI, serta
menjaga keamanan di lautmenjaga keamanan di laut
44. IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA
DALAM PEMANFAATAN DIRGTANTARADALAM PEMANFAATAN DIRGTANTARA
Ruang Dirgantara:Ruang Dirgantara:
• Ruang Udara (di bwh kedaulatan suatu negara,Ruang Udara (di bwh kedaulatan suatu negara,
sesuai Konvensi Paris 1919 dan Chicago 1944)sesuai Konvensi Paris 1919 dan Chicago 1944)
• Ruang Antariksa (di bawah kendali hukumRuang Antariksa (di bawah kendali hukum
internasional)internasional)
Pemanfaatan ruang udara Indonesia melaluiPemanfaatan ruang udara Indonesia melalui
tersedianya industri angkutan udara, jalur udaratersedianya industri angkutan udara, jalur udara
yg aman, dan bandar udara yang memadai.yg aman, dan bandar udara yang memadai.
45. KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
Pengertian:Pengertian:
Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletanKondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan
dan ketangguhan untuk mengatasi segaladan ketangguhan untuk mengatasi segala
tantangan dan ancaman baik dari dalam maupuntantangan dan ancaman baik dari dalam maupun
dari luar yang langsung maupun tidak langsungdari luar yang langsung maupun tidak langsung
membahayakan kelangsungan hidup bangsamembahayakan kelangsungan hidup bangsa
dalam mencapai tujuan nasionaldalam mencapai tujuan nasional
46. LANDASANLANDASAN
KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
• Landasan Idiil:Landasan Idiil:
PancasilaPancasila
• Landasan Konstitusional:Landasan Konstitusional:
Undang-Undang Dasar 1945Undang-Undang Dasar 1945
• Landasan Visional:Landasan Visional:
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
47. KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
SBG KONDISI DAN SBG KONSEPSISBG KONDISI DAN SBG KONSEPSI
Sebagai Kondisi:Sebagai Kondisi:
Gambaran tentang keadaan yang harus terwujud agarGambaran tentang keadaan yang harus terwujud agar
dapat mempertahankan kelangsungan hidup,dapat mempertahankan kelangsungan hidup,
membangun kejayaan nasional, dan mewujudkan tujuanmembangun kejayaan nasional, dan mewujudkan tujuan
nasionalnasional
Sebagai Konsepsi:Sebagai Konsepsi:
Sistem pemikiran tentang pengaturan danSistem pemikiran tentang pengaturan dan
penyelenggaraan kehidupan nasional untukpenyelenggaraan kehidupan nasional untuk
mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapaimempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai
tujuan nasional.tujuan nasional.
48. POKOK-POKOK PIKIRANPOKOK-POKOK PIKIRAN
KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
Pendekatan Asta Gatra:Pendekatan Asta Gatra:
Pendekatan yang memilah kehidupan nasionalPendekatan yang memilah kehidupan nasional
menjadi 8 (delapan) gatra/ranah:menjadi 8 (delapan) gatra/ranah:
• Aspek Alamiah (Tri Gatra):Aspek Alamiah (Tri Gatra): Geografis, KekayaanGeografis, Kekayaan
Alam, Keadaan Penduduk;Alam, Keadaan Penduduk;
• Aspek Sosial (Panca GatraAspek Sosial (Panca Gatra): Ideologi, Politik,): Ideologi, Politik,
Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam.Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam.
49. POKOK-POKOK PIKIRANPOKOK-POKOK PIKIRAN
KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
Pendekatan Kesejahteraan (Pendekatan Kesejahteraan (Prosperity ApproachProsperity Approach) dan) dan
Pendekatan Keamanan (Pendekatan Keamanan (Security ApproachSecurity Approach))
Kesejahteraan:Kesejahteraan:
Terpenuhinya kebutuhan hidup secara layakTerpenuhinya kebutuhan hidup secara layak
Keamanan:Keamanan:
Tidak adanya sesuatu yang dirasakan sebagai ancamanTidak adanya sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman
Menurut pemikiran Ketahanan Nasional keduanya perlu diberiMenurut pemikiran Ketahanan Nasional keduanya perlu diberi
perhatian yang seimbangperhatian yang seimbang
50. POKOK-POKOK PIKIRANPOKOK-POKOK PIKIRAN
KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
Model Berpikir Komprehensif Integral:Model Berpikir Komprehensif Integral:
Model berpikir yang memandang, menyikapi, danModel berpikir yang memandang, menyikapi, dan
berusaha menyelesaikan setiap persoalan denganberusaha menyelesaikan setiap persoalan dengan
memperhatikan keterkaitan berbagai aspekmemperhatikan keterkaitan berbagai aspek
secara menyeluruh.secara menyeluruh.
Asumsi dasarAsumsi dasar:: Kehidupan masyarakat merupakanKehidupan masyarakat merupakan
suatu sistem, dan setiap masalah terkait dengansuatu sistem, dan setiap masalah terkait dengan
penyebab yang kompleks.penyebab yang kompleks.
51. KONDISI GEOGRAFISKONDISI GEOGRAFIS
INDONESIAINDONESIA
Dua hal penting ttg. geografis Indonesia:Dua hal penting ttg. geografis Indonesia:
Negara Kepulauan:Negara Kepulauan:
Rawan terjadinya disintegrasiRawan terjadinya disintegrasi
Letak Indonesia pada Posisi Silang:Letak Indonesia pada Posisi Silang:
Segi positip: Jalur perdagangan yang strategisSegi positip: Jalur perdagangan yang strategis
Segi negatif: Peluang masuknya berbagai macam pengaruhSegi negatif: Peluang masuknya berbagai macam pengaruh
yang tidak selamanya menguntungkanyang tidak selamanya menguntungkan
Sebagai kondisi yang “given”, yang penting adalahSebagai kondisi yang “given”, yang penting adalah
bagaimana memaksimalkan segi positip danbagaimana memaksimalkan segi positip dan
meminimalkan segi negatif.meminimalkan segi negatif.
52. KEKAYAAN ALAMKEKAYAAN ALAM
Menurut sifatnya:Menurut sifatnya:
Renewable ResourcesRenewable Resources
Non Renewable ResourcesNon Renewable Resources
Menurut Jenisnya:Menurut Jenisnya:
Flora (tumbuhan), Fauna (hewan), Mineral (bahanFlora (tumbuhan), Fauna (hewan), Mineral (bahan
tambang)tambang)
Azas pemanfaatan SDA: Maksimal, Lestari,Azas pemanfaatan SDA: Maksimal, Lestari,
BerdayasaingBerdayasaing
Kekayaan alam Indonesia belum termanfaatkanKekayaan alam Indonesia belum termanfaatkan
secara maksimal. Mengapa ???secara maksimal. Mengapa ???
53. KEADAAN DAN KEMAMPUANKEADAAN DAN KEMAMPUAN
PENDUDUKPENDUDUK
Penduduk:Penduduk:
Semua orang yang bertempat tinggal di wilayahSemua orang yang bertempat tinggal di wilayah
suatu negara.suatu negara.
Keadaan dan kemampuan penduduk merupakanKeadaan dan kemampuan penduduk merupakan
faktor yang sangat menentukan kehidupan danfaktor yang sangat menentukan kehidupan dan
perkembangan negara.perkembangan negara.
Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yangJumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang
memadai merupakan modal dasar pembangunanmemadai merupakan modal dasar pembangunan
54. MASALAH-MASALAHMASALAH-MASALAH
KEPENDUDUKAN DI INDONESIAKEPENDUDUKAN DI INDONESIA
Jumlah penduduk yang besar dengan tingkatJumlah penduduk yang besar dengan tingkat
pertumbuhan yang tinggi,pertumbuhan yang tinggi,
Kualitas penduduk yang masih rendah,Kualitas penduduk yang masih rendah,
Persebaran yang tidak merata,Persebaran yang tidak merata,
Tingginya angka pengangguran,Tingginya angka pengangguran,
Komposisi penduduk yang didominasi pendudukKomposisi penduduk yang didominasi penduduk
usia muda.usia muda.
55. IDEOLOGI DANIDEOLOGI DAN
KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
Ideologi:Ideologi:
Kesatuan gagasan dasar mengenai manusia danKesatuan gagasan dasar mengenai manusia dan
kehidupannya termasuk kehidupan bernegara.kehidupannya termasuk kehidupan bernegara.
Gagasan dasar mengenai masyarakat yang dicita-Gagasan dasar mengenai masyarakat yang dicita-
citakan dan prinsip2 untuk mewujudkancitakan dan prinsip2 untuk mewujudkan
masyarakat tersebut.masyarakat tersebut.
Peran Ideologi: Pengarah membangun visi ke masaPeran Ideologi: Pengarah membangun visi ke masa
depan, memberi motivasi untuk berjuang, dandepan, memberi motivasi untuk berjuang, dan
sebagai faktor pemersatu masyarakat.sebagai faktor pemersatu masyarakat.
56. IDEOLOGI DANIDEOLOGI DAN
KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
Ideologi-ideologi yang berpengaruh:Ideologi-ideologi yang berpengaruh:
Ideologi LeberalIdeologi Leberal
Ideologi KomunisIdeologi Komunis
Agama sebagai IdeologiAgama sebagai Ideologi
Ideologi Pancasila (Ind)Ideologi Pancasila (Ind)
57. IDEOLOGI DANIDEOLOGI DAN
KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
Ketahanan Ideologi ditentukan oleh pelaksanaanKetahanan Ideologi ditentukan oleh pelaksanaan
/perwujudan nilai-nilai ideologi itu dalam kehidupan/perwujudan nilai-nilai ideologi itu dalam kehidupan
yang nyata.yang nyata.
Pelaksanaan IdeologiPelaksanaan Ideologi
Pelaksanaan Subyektif:Pelaksanaan Subyektif:
Pelaksanaan oleh setiap individu warga negaraPelaksanaan oleh setiap individu warga negara
Pelaksanaan Obyektif:Pelaksanaan Obyektif:
Pelaksanaan oleh para penyelenggara negaraPelaksanaan oleh para penyelenggara negara
58. POLITIKPOLITIK
Politik:Politik:
Segala hal yang berkenaan dengan pembuatanSegala hal yang berkenaan dengan pembuatan
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.
PROSES
Input:
Aspirasi
Dukungan
Output:
Kebijakan
pemerintah
Umpan Balik
59. KETAHANAN POLITIKKETAHANAN POLITIK
Untuk mewujudkan ketahanan politik:Untuk mewujudkan ketahanan politik:
• Pemerintah dengan legitimasi yang kuat,Pemerintah dengan legitimasi yang kuat,
• Kebijakan pemerintah sesuai aspirasi masyarakat,Kebijakan pemerintah sesuai aspirasi masyarakat,
• Masyarakat dengan kesadaran politik yang tinggi,Masyarakat dengan kesadaran politik yang tinggi,
• Penegakan supremasi hukumPenegakan supremasi hukum
60. EKONOMIEKONOMI
Ekonomi:Ekonomi:
Segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya manusiaSegala sesuatu yang berkenaan dengan upaya manusia
memenuhi kebutuhan hidupnya.memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kegiatan ekonomi mecakup kegiatan produksi, konsumsi,Kegiatan ekonomi mecakup kegiatan produksi, konsumsi,
dan distribusi.dan distribusi.
Sistem Ekonomi:Sistem Ekonomi:
Mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan untukMekanisme dan lembaga pengambilan keputusan untuk
berproduksi, memperoleh pendapatan, danberproduksi, memperoleh pendapatan, dan
mengkonsumsi barang&jasa dalam wadah suatu negara.mengkonsumsi barang&jasa dalam wadah suatu negara.
61. SISTEM EKONOMISISTEM EKONOMI
INDONESIAINDONESIA
Sistem Ekonomi:Sistem Ekonomi:
Sistem Ekonomi Liberal Kapitalis,Sistem Ekonomi Liberal Kapitalis,
Sistem Ekonomi Sosialis,Sistem Ekonomi Sosialis,
Sistem Ekonomi Komando,Sistem Ekonomi Komando,
Sistem Demokrasi EkonomiSistem Demokrasi Ekonomi
Sistem Ekonomi Indonesia:Sistem Ekonomi Indonesia:
Sistem Ekonomi Kerakyatan (Demokrasi Ekonomi)Sistem Ekonomi Kerakyatan (Demokrasi Ekonomi)
((Lihat Pasal 33 UUD 1945)Lihat Pasal 33 UUD 1945)
62. DIMENSI KETAHANANDIMENSI KETAHANAN
EKONOMIEKONOMI
• Stabilitas Ekonomi (inflasi, kurs, tingkat bunga),Stabilitas Ekonomi (inflasi, kurs, tingkat bunga),
• Tingkat integrasi ekonomi (antar daerah),Tingkat integrasi ekonomi (antar daerah),
• Ketahanan ekonomi atas goncangan dari luar sektorKetahanan ekonomi atas goncangan dari luar sektor
ekonomi,ekonomi,
• Margin of safetyMargin of safety garis kemiskinan dan pertumbuhangaris kemiskinan dan pertumbuhan
ekonomi,ekonomi,
• Keunggulan kompetitif produk nasional,Keunggulan kompetitif produk nasional,
• KemantapanKemantapan sizesize ekonomi nasionalekonomi nasional
• Integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global.Integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global.
63. KETAHANANKETAHANAN
SOSIAL BUDAYASOSIAL BUDAYA
Struktur Sosial Indonesia:Struktur Sosial Indonesia:
Struktur Horizontal: Perbedaan suku, agama,Struktur Horizontal: Perbedaan suku, agama,
budaya, bahasa daerah dsb.budaya, bahasa daerah dsb.
Struktur Vertikal: Pelapisan sosial yang tajamStruktur Vertikal: Pelapisan sosial yang tajam
(kaya-miskin; elite-massa, dsb)(kaya-miskin; elite-massa, dsb)
Aspek Budaya:Aspek Budaya:
Keragaman budaya daerah di Indonesia danKeragaman budaya daerah di Indonesia dan
budaya peranakan (Cina, Arab, India, dsb.)budaya peranakan (Cina, Arab, India, dsb.)
64. KONDISI KETAHANANKONDISI KETAHANAN
SOSIAL BUDAYASOSIAL BUDAYA
• Masyarakat yang terintegrasi dengan tetapMasyarakat yang terintegrasi dengan tetap
menghargai adanya perbedaan.menghargai adanya perbedaan.
• Aktualisasi Pancasila sebagai nilai bersama yangAktualisasi Pancasila sebagai nilai bersama yang
fundamental utk mengintegrasikan masyarakat.fundamental utk mengintegrasikan masyarakat.
• Kemampuan menanggapi pengaruh perubahan,Kemampuan menanggapi pengaruh perubahan,
dengan mengambil hal-hal yang positip daridengan mengambil hal-hal yang positip dari
pengaruh yang datang dari luar.pengaruh yang datang dari luar.
• Berkembangnya nilai budaya yang mampuBerkembangnya nilai budaya yang mampu
mendukung kemajuanmendukung kemajuan
65. KETAHANAN HANKAMKETAHANAN HANKAM
Upaya Pertahanan:Upaya Pertahanan:
Upaya menghadapi tantangan dari luar (eksternal)Upaya menghadapi tantangan dari luar (eksternal)
Terutama menjadi tanggungjawab TNI.Terutama menjadi tanggungjawab TNI.
Upaya Keamanan:Upaya Keamanan:
Upaya menghadapi tantangan dari dalam (internal)Upaya menghadapi tantangan dari dalam (internal)
Terutama menjadi tanggungjawab POLRI.Terutama menjadi tanggungjawab POLRI.
66. KETAHANAN HANKAMKETAHANAN HANKAM
• Pemisahan TNI dan Polri sejak era reformasiPemisahan TNI dan Polri sejak era reformasi
merupakan langkah yang tepat agar masing-merupakan langkah yang tepat agar masing-
masing dapat melaksanakan tugas sesuai denganmasing dapat melaksanakan tugas sesuai dengan
fungsinya.fungsinya.
67. KETAHANAN HANKAMKETAHANAN HANKAM
• Sishankamrata:Sishankamrata:
Sistem pertahanan keamanan yang melibatkanSistem pertahanan keamanan yang melibatkan
seluruh komponen kekuatan nasional denganseluruh komponen kekuatan nasional dengan
TNI/Polri sebagai kekuatan intinya.TNI/Polri sebagai kekuatan intinya.
68. POLITIK DAN STRATEGIPOLITIK DAN STRATEGI
NASIONAL (POLSTRANAS)NASIONAL (POLSTRANAS)
Politik:Politik:
Kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yangKegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang
menyangkut penentuan tujuan dan pelaksanaanmenyangkut penentuan tujuan dan pelaksanaan
tujuan tersebut.tujuan tersebut.
Untuk melaksanakan tujuan diperlukan kebijakanUntuk melaksanakan tujuan diperlukan kebijakan
umum yang menyangkut pembagian dan alokasiumum yang menyangkut pembagian dan alokasi
sumber daya.sumber daya.
Untuk melaksanakan kebijakan diperlukanUntuk melaksanakan kebijakan diperlukan
kekuasaan (kekuasaan (powerpower) dan kewenangan () dan kewenangan (authorityauthority).).
69. POLITIK NASIONAL
Politik Nasional:
Kebijakan suatu negara untuk mencapai tujuan
nasionalnya dgn menggunakan potensi,
sumber daya, dan sarana serta prasarana
nasional.
Politik Nasional meliputi: politik dalam negeri,
politik luar negeri, politik ekonomi, politik
pertahanan-keamanan dsb.)
Pencapaian tujuan dibagi dlm tahapan jangka
panjang, jangka menengah, dan jangka
pendek
70. STRATEGI NASIONALSTRATEGI NASIONAL
Strategi Nasional:Strategi Nasional:
Strategi (militer):Strategi (militer): The art of the generalThe art of the general
Strategi nasional merupakan seni dan ilmuStrategi nasional merupakan seni dan ilmu
mengembangkan dan menggunakan kekuatanmengembangkan dan menggunakan kekuatan
nasional.nasional.
Strategi Nasional adalah pelaksanaan politikStrategi Nasional adalah pelaksanaan politik
nasional dalam bentuk program nasional yangnasional dalam bentuk program nasional yang
lebih konkrit baik dari segi tempat, waktu,lebih konkrit baik dari segi tempat, waktu,
bidang, biaya, maupun pelaksanaannya.bidang, biaya, maupun pelaksanaannya.
71. TAHAP-TAHAP PEMIKIRANTAHAP-TAHAP PEMIKIRAN
STRATEGI NASIONALSTRATEGI NASIONAL
• Telaah Strategi:Telaah Strategi:
Kajian terhadap lingkungan yg akan berpengaruhKajian terhadap lingkungan yg akan berpengaruh
• Perkiraan Strategi Nasional:Perkiraan Strategi Nasional:
Analisis, penentuan sasaran dan cara bertindakAnalisis, penentuan sasaran dan cara bertindak
• Perencanaan:Perencanaan:
Prog. jangka panjang, menengah, dan pendek.Prog. jangka panjang, menengah, dan pendek.
• Anggaran/Biaya:Anggaran/Biaya:
Setiap program harus memperhatikan biayanyaSetiap program harus memperhatikan biayanya
• Data dan informasiData dan informasi
72. PERENCANAANPERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONALPEMBANGUNAN NASIONAL
Rencana Pembangunan Jangka Panjang:Rencana Pembangunan Jangka Panjang:
Jangka Waktu: 20 tahunJangka Waktu: 20 tahun
Ditetapkan dengan Undang-UndangDitetapkan dengan Undang-Undang
Rencana Pembangunan Jangka MenengahRencana Pembangunan Jangka Menengah
Jangka Waktu: 5 tahunJangka Waktu: 5 tahun
Penjabaran visi, misi, dan program Presiden terpilihPenjabaran visi, misi, dan program Presiden terpilih
Ditetapkan dengan Peraturan PresidenDitetapkan dengan Peraturan Presiden
Rencana Pembangunan TahunanRencana Pembangunan Tahunan
Jangka Waktu: 1 tahunJangka Waktu: 1 tahun
Ditetapkan dengan Peraturan PresidenDitetapkan dengan Peraturan Presiden
Sebagai pedoman penyusunan RAPBNSebagai pedoman penyusunan RAPBN
73. OTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah:Otonomi Daerah:
Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur danKewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurutmengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuaiprakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.peraturan perundangan yang berlaku.
UU yang mengatur:UU yang mengatur:
UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan DaerahUU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
Prinsip Otonomi: Otonomi seluas-luasnyaPrinsip Otonomi: Otonomi seluas-luasnya
Titik berat otonomi: Daerah Kabupaten/Kota.Titik berat otonomi: Daerah Kabupaten/Kota.
74. OTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAH
Dengan otonomi, masing-masing daerahDengan otonomi, masing-masing daerah
dapat mengembangkan potensidapat mengembangkan potensi
daerahnya dan pemerintah daerah dapatdaerahnya dan pemerintah daerah dapat
menyusun kebijakan yang sesuai denganmenyusun kebijakan yang sesuai dengan
situasi dan kondisi serta kebutuhansituasi dan kondisi serta kebutuhan
masyarakat setempat.masyarakat setempat.
Bahan Diskusi:Bahan Diskusi:
Diskusikan segi-segi positip dan segi-segiDiskusikan segi-segi positip dan segi-segi
negatif dari Otonomi Daerahnegatif dari Otonomi Daerah