SlideShare a Scribd company logo
.
DUA ASPEK PENDIDIKANDUA ASPEK PENDIDIKAN
Its matter of havingIts matter of having: masalah penguasaan: masalah penguasaan
ilmu, teknologi, dan ketrampilan pesertailmu, teknologi, dan ketrampilan peserta
didik sesuai bidangnya.didik sesuai bidangnya.
Its matter of beingIts matter of being: masalah pembentukan: masalah pembentukan
kpribadian/jati diri peserta didik.kpribadian/jati diri peserta didik.
Mana yang lebih penting ???Mana yang lebih penting ???
PILAR PENDIDIKANPILAR PENDIDIKAN
Pendidikan abad 21 perlu ditopang oleh 4Pendidikan abad 21 perlu ditopang oleh 4
pilar:pilar:
 Learning to know;Learning to know;
 Learning to do;Learning to do;
 Learning to be;Learning to be;
 Learning to live together.Learning to live together.
(International Commision on Education for(International Commision on Education for
2121stst
Century)Century)
Pilar manakah PKn???Pilar manakah PKn???
KOMPETENSIKOMPETENSI
PEND. KEWARGANEGARAANPEND. KEWARGANEGARAAN
Menjadi ilmuwan dan profesional yang memilikiMenjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki
rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratisrasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis
yang berkeadaban; menjadi warga negara yangyang berkeadaban; menjadi warga negara yang
memiliki daya saing; berdisiplin; danmemiliki daya saing; berdisiplin; dan
berpartisipasi aktif dalam membangunberpartisipasi aktif dalam membangun
kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilaikehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai
Pancasila.Pancasila.
HAK AZASI MANUSIA
 Pengertian:
Hak azasi manusia adalah hak dasar yang
melekat pada diri manusia secara kodrati,
universal, dan abadi sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa
Hak dasar yang melekat pada martabat
manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa
TONGGAK SEJARAHTONGGAK SEJARAH
PERJUANGAN PENEGAKAN HAMPERJUANGAN PENEGAKAN HAM
 Magna Charta (Piagam Agung, 1215) diMagna Charta (Piagam Agung, 1215) di
Inggris;Inggris;
 Bill of Rights (UU. Hak, 1689) di Inggris;Bill of Rights (UU. Hak, 1689) di Inggris;
 Declation des droit d’lhomme et du citoyanDeclation des droit d’lhomme et du citoyan
(Pernyataan hak hak azasi manusia dan(Pernyataan hak hak azasi manusia dan
warga negara, 1789) di Perancis;warga negara, 1789) di Perancis;
 Bill of Rights (UU. Hak, 1789) di Amerika;Bill of Rights (UU. Hak, 1789) di Amerika;
 The Four Freedom of FD. Roosevelt.The Four Freedom of FD. Roosevelt.
UNIVERSAL DECLARATION OFUNIVERSAL DECLARATION OF
HUMAN RIGHTSHUMAN RIGHTS
Terdapat 3 (tiga) kelompok hak:Terdapat 3 (tiga) kelompok hak:
• Hak-hak politik dan yuridis;Hak-hak politik dan yuridis;
• Hak-hak atas martabat dan integritas manusia;Hak-hak atas martabat dan integritas manusia;
• Hak-hak sosial ekonomi dan budaya.Hak-hak sosial ekonomi dan budaya.
INSTRUMENINSTRUMEN
PERLINDUNGAN HAMPERLINDUNGAN HAM
Instrumen Internasional:Instrumen Internasional:
• Universal Declaration of Human Rights, 1948;Universal Declaration of Human Rights, 1948;
• International Covenant on Civil and Political Rights,International Covenant on Civil and Political Rights,
1966;1966;
• International Covenant on Economic Social andInternational Covenant on Economic Social and
Cultural Rights, 1966;Cultural Rights, 1966;
• Declaration of The Rights of People to Peace, 1984;Declaration of The Rights of People to Peace, 1984;
• Declaration on The Rights to Development, 1986Declaration on The Rights to Development, 1986
INSTRUMENINSTRUMEN
PERLINDUNGAN HAMPERLINDUNGAN HAM
Instrumen Nasional:Instrumen Nasional:
• Undang-Undang Dasar 1945;Undang-Undang Dasar 1945;
• Tap. MPR No. XVII/MPR/1988 tentang HAM;Tap. MPR No. XVII/MPR/1988 tentang HAM;
• UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
• UU. No. 26 Tahun 2000 tentangUU. No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM;Pengadilan HAM;
• Beberapa UU. Lainnya.Beberapa UU. Lainnya.
PERLINDUNGAN HAMPERLINDUNGAN HAM
Derogable Rights:Derogable Rights:
Hak azasi manusia yg dalam keadaan memaksa bolehHak azasi manusia yg dalam keadaan memaksa boleh
diabaikan (Misal: Hak berserikat/berkumpul)diabaikan (Misal: Hak berserikat/berkumpul)
Underogable Rights:Underogable Rights:
Hak azasi manusia yang dalam kondisi apapun tidak bolehHak azasi manusia yang dalam kondisi apapun tidak boleh
diabaikandiabaikan
(Misal: Kebebasan beragama)(Misal: Kebebasan beragama)
PELAKSANAAN HAMPELAKSANAAN HAM
Pelaksanaan HAM perlu disesuaikan denganPelaksanaan HAM perlu disesuaikan dengan
situasi dan kondisi sosio budaya, dansituasi dan kondisi sosio budaya, dan
falsafah/pandangan hidup masyarakat setempat;falsafah/pandangan hidup masyarakat setempat;
Di Indonesia HAM perlu disesuaikan dengan dasarDi Indonesia HAM perlu disesuaikan dengan dasar
dan falsafah negara, yaitu Pancasila;dan falsafah negara, yaitu Pancasila;
Pancasila :Pancasila : Margin of AppreciationMargin of Appreciation dalam haldalam hal
penerapan HAM di Indonesiapenerapan HAM di Indonesia
BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA,
DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA
Ernest Renan:Ernest Renan:
Nasion adalah kesatuan orang-orang yang saling merasaNasion adalah kesatuan orang-orang yang saling merasa
setia kawan satu sama lain.setia kawan satu sama lain.
Nation merupakan suatu jiwa, suatu azas spiritual. NasionNation merupakan suatu jiwa, suatu azas spiritual. Nasion
adalah kesatuan solidaritas yang besar, tercipta olehadalah kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh
perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masaperasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa
lampau, dan orang-orang yang bersanghkutan bersedialampau, dan orang-orang yang bersanghkutan bersedia
melakukan pengorbanan sebagamana dimaksud padamelakukan pengorbanan sebagamana dimaksud pada
masa yang akan datangmasa yang akan datang
BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA,
DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA
Benedict Anderson:Benedict Anderson:
Bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkanBangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan
(imagined political community) dalam wilayah(imagined political community) dalam wilayah
yang jelas batasnya dan berdaulat.yang jelas batasnya dan berdaulat.
Otto Bauer:Otto Bauer:
Bangsa adalah suatu persatuan perangai yangBangsa adalah suatu persatuan perangai yang
timbul dari persamaan nasib.timbul dari persamaan nasib.
BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA,
DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA
Soekarno:Soekarno:
Syarat bangsa adalah persatuan antara orangSyarat bangsa adalah persatuan antara orang
dengan tanah air.dengan tanah air.
Moh. Hatta:Moh. Hatta:
Bangsa ditentukan oleh keinsyafan sebagaiBangsa ditentukan oleh keinsyafan sebagai
persekutuan yang tersusun menjadi satu yangpersekutuan yang tersusun menjadi satu yang
terbit karena percaya atas persamaan nasib danterbit karena percaya atas persamaan nasib dan
tujuan.tujuan.
BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA,
DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA
Negara:Negara:
Organisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentuOrganisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentu
dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat.dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat.
Unsur-unsur negara:Unsur-unsur negara:
Rakyat/masyarakat;Rakyat/masyarakat;
Wilayah;Wilayah;
Pemerintah yang berdaulat.Pemerintah yang berdaulat.
BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA,
DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA
Rakyat
Bukan WN
(WNA)
Warga Negara
Bukan Penduduk
Penduduk
BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA,
DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA
Warga Negara:Warga Negara:
Anggota yang sah dan resmi dari suatu negara.Anggota yang sah dan resmi dari suatu negara.
Keberadaan seseorang sebagai penduduk danKeberadaan seseorang sebagai penduduk dan
bukan penduduk, sebagai warga negara danbukan penduduk, sebagai warga negara dan
sebagai orang asing (WNA) terkait dengansebagai orang asing (WNA) terkait dengan
perbedaan hak dan kewajiban.perbedaan hak dan kewajiban.
Lihat hak-hak tersebut dalam UUD 1945!Lihat hak-hak tersebut dalam UUD 1945!
BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA,
DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA
Sifat-sifat negara:Sifat-sifat negara:
MemaksaMemaksa: Berhak memaksakan aturannya agar: Berhak memaksakan aturannya agar
ditaati setiap warganya.ditaati setiap warganya.
Monopoli:Monopoli: Monopoli penentuan tujuan, monopoliMonopoli penentuan tujuan, monopoli
cabang produksi yang menguasai hajat hidupcabang produksi yang menguasai hajat hidup
orang banyak, monopoli pengelolaan saranaorang banyak, monopoli pengelolaan sarana
kekerasan untuk kepentingan negarakekerasan untuk kepentingan negara
Mencakup semuaMencakup semua: Kekuasaannya berlaku bagi: Kekuasaannya berlaku bagi
setiap orang yang ada di wilayah negara.setiap orang yang ada di wilayah negara.
DEMOKRASIDEMOKRASI
Pengertian:Pengertian:
Demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dariDemokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Pemerintahan demokrasi didasarkan pada pengakuanPemerintahan demokrasi didasarkan pada pengakuan
bahwa pemilik kekuasaan dalam negara adalah rakyat,bahwa pemilik kekuasaan dalam negara adalah rakyat,
sedangkan pemerintah menjalankan pemerintahansedangkan pemerintah menjalankan pemerintahan
karena mendapatkan kekuasaan dari rakyat.karena mendapatkan kekuasaan dari rakyat.
PEMAHAMAN DEMOKRASIPEMAHAMAN DEMOKRASI
• Demokrasi sebagai Konsep:Demokrasi sebagai Konsep:
Demokrasi sebagaimana ada dalam kerangkaDemokrasi sebagaimana ada dalam kerangka
konseptual (kedaulatan di tangan rakyat,konseptual (kedaulatan di tangan rakyat,
kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dsb)kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dsb)
• Demokrasi sebagai Praksis:Demokrasi sebagai Praksis:
Demoklrasi yang telah diterapkan menjadi sistemDemoklrasi yang telah diterapkan menjadi sistem
pemerintahan, dan terikat oleh aturan-aturanpemerintahan, dan terikat oleh aturan-aturan
tertentutertentu
PEMAHAMAN DEMOKRASIPEMAHAMAN DEMOKRASI
• Demokrasi secara Normatif:Demokrasi secara Normatif:
Demokrasi yang secara idiil hendak dilakukanDemokrasi yang secara idiil hendak dilakukan
oleh suatu negara (Pemerintahan dari rakyat,oleh suatu negara (Pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat, untuk rakyat)oleh rakyat, untuk rakyat)
• Demokrasi secara Empirik:Demokrasi secara Empirik:
Perwujudan demokrasi dalam politik praktis atauPerwujudan demokrasi dalam politik praktis atau
dalam penyelenggaraan pemerintahandalam penyelenggaraan pemerintahan
PERIODISASI PRAKTEKPERIODISASI PRAKTEK
DEMOKRASI DI INDONESIADEMOKRASI DI INDONESIA
INDIKATOR DEMOKRASIINDIKATOR DEMOKRASI
• Akuntabilitas;Akuntabilitas;
• Rotasi kekuasaan;Rotasi kekuasaan;
• Rekruitmen politik yang terbuka;Rekruitmen politik yang terbuka;
• Pemilihan umum;Pemilihan umum;
• Perlindungan hak azasi;Perlindungan hak azasi;
• Penegakan Supremasi Hukum.Penegakan Supremasi Hukum.
Diskusikan perwujudan indikator tersebut dalamDiskusikan perwujudan indikator tersebut dalam
praktek demokrasi di Indonesia!praktek demokrasi di Indonesia!
WAWASAN NUSANTARAWAWASAN NUSANTARA
Wawasan Nusantara:Wawasan Nusantara:
Cara pandang dan sikap bangsa IndonesiaCara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya yang serbamengenai diri dan lingkungannya yang serba
beragam dan bernilai strategis denganberagam dan bernilai strategis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan denganmengutamakan persatuan dan kesatuan dengan
tetap menghargai kebhinekaan dalam setiaptetap menghargai kebhinekaan dalam setiap
aspek kehidupan utk mencapai tujuan nasional.aspek kehidupan utk mencapai tujuan nasional.
Kata kunciKata kunci:: Cara pandang, keragaman, persatuan,Cara pandang, keragaman, persatuan,
tujuan nasional.tujuan nasional.
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
PENTINGNYA WASANTARAPENTINGNYA WASANTARA
Kondisi
Indonesia
Kondisi
Sosial
Masyarakat
Pluralis
Rawan
Disintegrasi
Rawan
Konflik
Kondisi
Wilayah
Negara
Kepulauan
Perlu
Wawasan
Nusantara
GEOPOLITIKGEOPOLITIK
Geopolitik:Geopolitik:
Kebijakan politik suatu negara yan memperhatikanKebijakan politik suatu negara yan memperhatikan
kondisi geografisnyakondisi geografisnya
Masa lalu geopolitik diarahkan pada pengertianMasa lalu geopolitik diarahkan pada pengertian
ekspansi wilayah.ekspansi wilayah.
Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakanGeopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan
politik dalam perjuangan demi kelangsunganpolitik dalam perjuangan demi kelangsungan
hidup suatu negara untuk memperoleh ruanghidup suatu negara untuk memperoleh ruang
hidupnya (Karl Haushofer)hidupnya (Karl Haushofer)
GEOPOLITIKGEOPOLITIK
Teori Ratzel:Teori Ratzel:
Negara sebagai organisme. Negara mengalamiNegara sebagai organisme. Negara mengalami
siklus hidup yaitu tumbuh, berkembang,siklus hidup yaitu tumbuh, berkembang,
mencapai puncak perkembangan dan kemudianmencapai puncak perkembangan dan kemudian
mati. Batas negara sifatnya sementara.mati. Batas negara sifatnya sementara.
Teori ini membawakan sifat ekspansionis.Teori ini membawakan sifat ekspansionis.
Dikembangkan lebih lanjut oleh Rudolf KjellenDikembangkan lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen
dan Karl Haushofer.dan Karl Haushofer.
GEOPOLITIKGEOPOLITIK
Konsep Kekuatan:Konsep Kekuatan:
• Konsep kekuatan di darat (Wawasan Benua)Konsep kekuatan di darat (Wawasan Benua)
Sir Halford Mackinder dan Karl HaushoferSir Halford Mackinder dan Karl Haushofer
• Konsep kekuatan di laut (Wawasan Bahari)Konsep kekuatan di laut (Wawasan Bahari)
Sir Walter Raleigh dan AT. MahanSir Walter Raleigh dan AT. Mahan
• Konsep kekuatan di udara (Wawasan Dirgantara)Konsep kekuatan di udara (Wawasan Dirgantara)
Mitchell, A. Savensky, Guilio DouchetMitchell, A. Savensky, Guilio Douchet
• Teori daerah batas (Teori daerah batas (RimlandRimland)/Wawasan Gabungan)/Wawasan Gabungan
Nicholas SpykmanNicholas Spykman
GEOPOLITIKGEOPOLITIK
Teori tentang hak atas wilayah laut:Teori tentang hak atas wilayah laut:
• TeoriTeori Res NulliusRes Nullius: Laut tidak ada yang memiliki: Laut tidak ada yang memiliki
sehingga bisa dimiliki (sehingga bisa dimiliki (diclaimdiclaim) oleh suatu negara.) oleh suatu negara.
• TeoriTeori Res CommunisRes Communis: Laut milik bersama sehingga: Laut milik bersama sehingga
tidak bisa dimiliki (tidak bisa dimiliki (diclaimdiclaim) oleh suatu negara.) oleh suatu negara.
TeoriTeori Mare LiberumMare Liberum dandan Mare ClausumMare Clausum
Teori mana yang diterapkan sekarang?Teori mana yang diterapkan sekarang?
GEOPOLITIKGEOPOLITIK
Kedaulatan atas Ruang Udara:Kedaulatan atas Ruang Udara:
Teori Udara Bebas:Teori Udara Bebas:
Kebebasan tanpa batasKebebasan tanpa batas
Kebebasan dengan Hak Khusus Negara KolongKebebasan dengan Hak Khusus Negara Kolong
Kebebasan dg mengakui Wil. Teritorial Negara KolongKebebasan dg mengakui Wil. Teritorial Negara Kolong
Teori Kedaulatan Udara:Teori Kedaulatan Udara:
Negara kolong berdaulat penuh dibatasi ketinggianNegara kolong berdaulat penuh dibatasi ketinggian
Negara Kolong berdaulat penuh dibatasi lintas damaiNegara Kolong berdaulat penuh dibatasi lintas damai
Negara kolong berdaulat penuh tanpa batasNegara kolong berdaulat penuh tanpa batas
BATAS WILAYAHBATAS WILAYAH
LAUT INDONESIALAUT INDONESIA
Batas Wilayah laut Indonesia terdiri dari:Batas Wilayah laut Indonesia terdiri dari:
• Batas Laut TeritorialBatas Laut Teritorial
• Batas Landas KontinenBatas Landas Kontinen
• Batas Zona Ekonomi Eksklusif.Batas Zona Ekonomi Eksklusif.
BATAS LAUT TERITORIALBATAS LAUT TERITORIAL
Indonesia mewarisiIndonesia mewarisi ketentuanketentuan Territoriale Zee en MaritiemeTerritoriale Zee en Maritieme
Kringen Ordonnantie (1939),Kringen Ordonnantie (1939), yang menentukan wilayahyang menentukan wilayah
laut teritorial 3 mil dihitung dari garis pantai setiaplaut teritorial 3 mil dihitung dari garis pantai setiap
pulau ketika air surut.pulau ketika air surut.
((Problem apa yang muncul dari situ?)Problem apa yang muncul dari situ?)
Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 menentukanDeklarasi Djuanda 13 Desember 1957 menentukan
wilayah laut teritorial 12 mil dihitung dari garis dasarwilayah laut teritorial 12 mil dihitung dari garis dasar
yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulauyang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau
terluar di Indonesia (terluar di Indonesia (Point to point theoryPoint to point theory).).
Disahkan dengan UU. No.4/Prp Tahun 1960.Disahkan dengan UU. No.4/Prp Tahun 1960.
BATAS LANDAS KONTINENBATAS LANDAS KONTINEN
Landas Kontinen adalah dasar laut yang dari segiLandas Kontinen adalah dasar laut yang dari segi
geologi maupun morfologi merupakangeologi maupun morfologi merupakan
kelanjutan dari kontinen atau benuanya.kelanjutan dari kontinen atau benuanya.
Landas kontinen Indonesia merupakan dasar lautLandas kontinen Indonesia merupakan dasar laut
sampai kedalaman laut 200 meter. Batas landassampai kedalaman laut 200 meter. Batas landas
kontinen dari garis dasar paling jauh 200 mil.kontinen dari garis dasar paling jauh 200 mil.
PENGUMUMAN LANDASPENGUMUMAN LANDAS
KONTINEN INDONESIA 1969KONTINEN INDONESIA 1969
Landas kontinen Indonesia sampai kedalaman 200m:Landas kontinen Indonesia sampai kedalaman 200m:
• Sumber kekayaan alam di landas kontinen IndonesiaSumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia
adalah milik eksklusif negara RI;adalah milik eksklusif negara RI;
• Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garisPemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis
batas landas kontinen dengan negara-negara tetanggabatas landas kontinen dengan negara-negara tetangga
melalui perundingan;melalui perundingan;
• Bila tidak ada perjanjian garis batas, batasnya adalahBila tidak ada perjanjian garis batas, batasnya adalah
garis di tengah2 antara titik terluar dua wilayah negara.garis di tengah2 antara titik terluar dua wilayah negara.
• Tuntutan (Tuntutan (claimclaim) tsb tidak mempengaruhi sifat dan) tsb tidak mempengaruhi sifat dan
status perairan dan udara di atasnya.status perairan dan udara di atasnya.
PENGUMUMAN BATAS ZEEPENGUMUMAN BATAS ZEE
21 MARET 198021 MARET 1980
• Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalahBatas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah
200 mil dari garis dasar.200 mil dari garis dasar.
• Kewenangan di wilayah ZEE: memanfaatkanKewenangan di wilayah ZEE: memanfaatkan
SDA di laut dan di bawah dasar laut.SDA di laut dan di bawah dasar laut.
• Kewajiban: menghormati lalu lintas damai.Kewajiban: menghormati lalu lintas damai.
• Disahkan dengan UU. No. 5 Tahun 1983Disahkan dengan UU. No. 5 Tahun 1983
ARAH PANDANG (ORIENTASI)ARAH PANDANG (ORIENTASI)
WAWASAN NUSANTARAWAWASAN NUSANTARA
Ke dalam:Ke dalam:
Menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan dalamMenjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam
segala aspek kehidupan nasional.segala aspek kehidupan nasional.
Ke luar:Ke luar:
Terwujudnya kepentingan nasional; ikut melaksanakanTerwujudnya kepentingan nasional; ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaianketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial; mengembangkan kerjasamaabadi, dan keadilan sosial; mengembangkan kerjasama
saling menghormati.saling menghormati.
IMPLEMENTASIIMPLEMENTASI
WAWASAN NUSANTARAWAWASAN NUSANTARA
• Implementasi dalam Kehidupan NasionalImplementasi dalam Kehidupan Nasional
(Implementasi ke dalam)(Implementasi ke dalam)
• Implementasi dalam hubungan dengan negara-Implementasi dalam hubungan dengan negara-
negara lain (Implementasi ke luar)negara lain (Implementasi ke luar)
IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA
DALAM KEHIDUPAN NASIONALDALAM KEHIDUPAN NASIONAL
Kehidupan Bidang Politik:Kehidupan Bidang Politik:
Terciptanya iklim penyelenggaraan negara yangTerciptanya iklim penyelenggaraan negara yang
sehat dan dinamis, dengan pemerintahan yangsehat dan dinamis, dengan pemerintahan yang
aspiratif dan terpercaya;aspiratif dan terpercaya;
Pembentukan lembaga negara sesuai UUD 1945,Pembentukan lembaga negara sesuai UUD 1945,
mekanisme 5 tahunan, menata dan membangunmekanisme 5 tahunan, menata dan membangun
sinergi lembaga supra dan infra struktur politiksinergi lembaga supra dan infra struktur politik
IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA
DALAM KEHIDUPAN NASIONALDALAM KEHIDUPAN NASIONAL
Kehidupan Bidang Ekonomi:Kehidupan Bidang Ekonomi:
Menciptakan tatanan ekonomi yang menjaminMenciptakan tatanan ekonomi yang menjamin
peningkatan kesejahteraan dan kemakmuranpeningkatan kesejahteraan dan kemakmuran
secara merata dan adil;secara merata dan adil;
Pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan;Pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan;
Pengelolaan SDA dgn memperhatikanPengelolaan SDA dgn memperhatikan
keseimbangan pertumbuhan dan perkembangankeseimbangan pertumbuhan dan perkembangan
antar daerah; serta memperhatikan kelestarian.antar daerah; serta memperhatikan kelestarian.
IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA
DALAM KEHIDUPAN NASIONALDALAM KEHIDUPAN NASIONAL
Kehidupan Bidang Sosial Budaya:Kehidupan Bidang Sosial Budaya:
Munculnya sikap lahiriah dan batiniah yang menghargaiMunculnya sikap lahiriah dan batiniah yang menghargai
segala bentuk kebhinekaan untuk menciptakansegala bentuk kebhinekaan untuk menciptakan
kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa.kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
Kehidupan Bidang Pertahanan dan Keamanan:Kehidupan Bidang Pertahanan dan Keamanan:
Tumbuhnya rasa cinta tanah air dan bangsa, menujuTumbuhnya rasa cinta tanah air dan bangsa, menuju
kesadaran bela negara, dengan mengantisipasi setiapkesadaran bela negara, dengan mengantisipasi setiap
ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara.ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara.
IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA
DALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSADALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA
Perhatian pada Daerah Terpencil, Perbatasan, danPerhatian pada Daerah Terpencil, Perbatasan, dan
Daerah Frontier:Daerah Frontier:
Perbaikan sistem sirkulasi;Perbaikan sistem sirkulasi;
Membangun pusat-pusat pertumbuhan;Membangun pusat-pusat pertumbuhan;
Menjalin kerjasama dalam bidang sosial budaya,Menjalin kerjasama dalam bidang sosial budaya,
ekonomi, dan politik dengan negara yangekonomi, dan politik dengan negara yang
berbatasan.berbatasan.
IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA
DALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSADALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA
Implikasi pada Hukum Laut Internasional:Implikasi pada Hukum Laut Internasional:
Hukum laut internasional memberikan pengakuanHukum laut internasional memberikan pengakuan
atas hak dan kewenangan negara Indonesia atasatas hak dan kewenangan negara Indonesia atas
wilayah laut (teritorial, ZEE, dan landaswilayah laut (teritorial, ZEE, dan landas
kontinen) serta sumber daya alam di dalamnya.kontinen) serta sumber daya alam di dalamnya.
Kewajiban Indonesia adalah menghargai lintasKewajiban Indonesia adalah menghargai lintas
damai, lintas transit, penyediaan ALKI, sertadamai, lintas transit, penyediaan ALKI, serta
menjaga keamanan di lautmenjaga keamanan di laut
IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA
DALAM PEMANFAATAN DIRGTANTARADALAM PEMANFAATAN DIRGTANTARA
Ruang Dirgantara:Ruang Dirgantara:
• Ruang Udara (di bwh kedaulatan suatu negara,Ruang Udara (di bwh kedaulatan suatu negara,
sesuai Konvensi Paris 1919 dan Chicago 1944)sesuai Konvensi Paris 1919 dan Chicago 1944)
• Ruang Antariksa (di bawah kendali hukumRuang Antariksa (di bawah kendali hukum
internasional)internasional)
Pemanfaatan ruang udara Indonesia melaluiPemanfaatan ruang udara Indonesia melalui
tersedianya industri angkutan udara, jalur udaratersedianya industri angkutan udara, jalur udara
yg aman, dan bandar udara yang memadai.yg aman, dan bandar udara yang memadai.
KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
Pengertian:Pengertian:
Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletanKondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan
dan ketangguhan untuk mengatasi segaladan ketangguhan untuk mengatasi segala
tantangan dan ancaman baik dari dalam maupuntantangan dan ancaman baik dari dalam maupun
dari luar yang langsung maupun tidak langsungdari luar yang langsung maupun tidak langsung
membahayakan kelangsungan hidup bangsamembahayakan kelangsungan hidup bangsa
dalam mencapai tujuan nasionaldalam mencapai tujuan nasional
LANDASANLANDASAN
KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
• Landasan Idiil:Landasan Idiil:
PancasilaPancasila
• Landasan Konstitusional:Landasan Konstitusional:
Undang-Undang Dasar 1945Undang-Undang Dasar 1945
• Landasan Visional:Landasan Visional:
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
SBG KONDISI DAN SBG KONSEPSISBG KONDISI DAN SBG KONSEPSI
Sebagai Kondisi:Sebagai Kondisi:
Gambaran tentang keadaan yang harus terwujud agarGambaran tentang keadaan yang harus terwujud agar
dapat mempertahankan kelangsungan hidup,dapat mempertahankan kelangsungan hidup,
membangun kejayaan nasional, dan mewujudkan tujuanmembangun kejayaan nasional, dan mewujudkan tujuan
nasionalnasional
Sebagai Konsepsi:Sebagai Konsepsi:
Sistem pemikiran tentang pengaturan danSistem pemikiran tentang pengaturan dan
penyelenggaraan kehidupan nasional untukpenyelenggaraan kehidupan nasional untuk
mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapaimempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai
tujuan nasional.tujuan nasional.
POKOK-POKOK PIKIRANPOKOK-POKOK PIKIRAN
KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
Pendekatan Asta Gatra:Pendekatan Asta Gatra:
Pendekatan yang memilah kehidupan nasionalPendekatan yang memilah kehidupan nasional
menjadi 8 (delapan) gatra/ranah:menjadi 8 (delapan) gatra/ranah:
• Aspek Alamiah (Tri Gatra):Aspek Alamiah (Tri Gatra): Geografis, KekayaanGeografis, Kekayaan
Alam, Keadaan Penduduk;Alam, Keadaan Penduduk;
• Aspek Sosial (Panca GatraAspek Sosial (Panca Gatra): Ideologi, Politik,): Ideologi, Politik,
Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam.Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam.
POKOK-POKOK PIKIRANPOKOK-POKOK PIKIRAN
KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
Pendekatan Kesejahteraan (Pendekatan Kesejahteraan (Prosperity ApproachProsperity Approach) dan) dan
Pendekatan Keamanan (Pendekatan Keamanan (Security ApproachSecurity Approach))
Kesejahteraan:Kesejahteraan:
Terpenuhinya kebutuhan hidup secara layakTerpenuhinya kebutuhan hidup secara layak
Keamanan:Keamanan:
Tidak adanya sesuatu yang dirasakan sebagai ancamanTidak adanya sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman
Menurut pemikiran Ketahanan Nasional keduanya perlu diberiMenurut pemikiran Ketahanan Nasional keduanya perlu diberi
perhatian yang seimbangperhatian yang seimbang
POKOK-POKOK PIKIRANPOKOK-POKOK PIKIRAN
KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
Model Berpikir Komprehensif Integral:Model Berpikir Komprehensif Integral:
Model berpikir yang memandang, menyikapi, danModel berpikir yang memandang, menyikapi, dan
berusaha menyelesaikan setiap persoalan denganberusaha menyelesaikan setiap persoalan dengan
memperhatikan keterkaitan berbagai aspekmemperhatikan keterkaitan berbagai aspek
secara menyeluruh.secara menyeluruh.
Asumsi dasarAsumsi dasar:: Kehidupan masyarakat merupakanKehidupan masyarakat merupakan
suatu sistem, dan setiap masalah terkait dengansuatu sistem, dan setiap masalah terkait dengan
penyebab yang kompleks.penyebab yang kompleks.
KONDISI GEOGRAFISKONDISI GEOGRAFIS
INDONESIAINDONESIA
Dua hal penting ttg. geografis Indonesia:Dua hal penting ttg. geografis Indonesia:
Negara Kepulauan:Negara Kepulauan:
Rawan terjadinya disintegrasiRawan terjadinya disintegrasi
Letak Indonesia pada Posisi Silang:Letak Indonesia pada Posisi Silang:
Segi positip: Jalur perdagangan yang strategisSegi positip: Jalur perdagangan yang strategis
Segi negatif: Peluang masuknya berbagai macam pengaruhSegi negatif: Peluang masuknya berbagai macam pengaruh
yang tidak selamanya menguntungkanyang tidak selamanya menguntungkan
Sebagai kondisi yang “given”, yang penting adalahSebagai kondisi yang “given”, yang penting adalah
bagaimana memaksimalkan segi positip danbagaimana memaksimalkan segi positip dan
meminimalkan segi negatif.meminimalkan segi negatif.
KEKAYAAN ALAMKEKAYAAN ALAM
Menurut sifatnya:Menurut sifatnya:
Renewable ResourcesRenewable Resources
Non Renewable ResourcesNon Renewable Resources
Menurut Jenisnya:Menurut Jenisnya:
Flora (tumbuhan), Fauna (hewan), Mineral (bahanFlora (tumbuhan), Fauna (hewan), Mineral (bahan
tambang)tambang)
Azas pemanfaatan SDA: Maksimal, Lestari,Azas pemanfaatan SDA: Maksimal, Lestari,
BerdayasaingBerdayasaing
Kekayaan alam Indonesia belum termanfaatkanKekayaan alam Indonesia belum termanfaatkan
secara maksimal. Mengapa ???secara maksimal. Mengapa ???
KEADAAN DAN KEMAMPUANKEADAAN DAN KEMAMPUAN
PENDUDUKPENDUDUK
Penduduk:Penduduk:
Semua orang yang bertempat tinggal di wilayahSemua orang yang bertempat tinggal di wilayah
suatu negara.suatu negara.
Keadaan dan kemampuan penduduk merupakanKeadaan dan kemampuan penduduk merupakan
faktor yang sangat menentukan kehidupan danfaktor yang sangat menentukan kehidupan dan
perkembangan negara.perkembangan negara.
Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yangJumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang
memadai merupakan modal dasar pembangunanmemadai merupakan modal dasar pembangunan
MASALAH-MASALAHMASALAH-MASALAH
KEPENDUDUKAN DI INDONESIAKEPENDUDUKAN DI INDONESIA
Jumlah penduduk yang besar dengan tingkatJumlah penduduk yang besar dengan tingkat
pertumbuhan yang tinggi,pertumbuhan yang tinggi,
Kualitas penduduk yang masih rendah,Kualitas penduduk yang masih rendah,
Persebaran yang tidak merata,Persebaran yang tidak merata,
Tingginya angka pengangguran,Tingginya angka pengangguran,
Komposisi penduduk yang didominasi pendudukKomposisi penduduk yang didominasi penduduk
usia muda.usia muda.
IDEOLOGI DANIDEOLOGI DAN
KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
Ideologi:Ideologi:
Kesatuan gagasan dasar mengenai manusia danKesatuan gagasan dasar mengenai manusia dan
kehidupannya termasuk kehidupan bernegara.kehidupannya termasuk kehidupan bernegara.
Gagasan dasar mengenai masyarakat yang dicita-Gagasan dasar mengenai masyarakat yang dicita-
citakan dan prinsip2 untuk mewujudkancitakan dan prinsip2 untuk mewujudkan
masyarakat tersebut.masyarakat tersebut.
Peran Ideologi: Pengarah membangun visi ke masaPeran Ideologi: Pengarah membangun visi ke masa
depan, memberi motivasi untuk berjuang, dandepan, memberi motivasi untuk berjuang, dan
sebagai faktor pemersatu masyarakat.sebagai faktor pemersatu masyarakat.
IDEOLOGI DANIDEOLOGI DAN
KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
Ideologi-ideologi yang berpengaruh:Ideologi-ideologi yang berpengaruh:
Ideologi LeberalIdeologi Leberal
Ideologi KomunisIdeologi Komunis
Agama sebagai IdeologiAgama sebagai Ideologi
Ideologi Pancasila (Ind)Ideologi Pancasila (Ind)
IDEOLOGI DANIDEOLOGI DAN
KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL
Ketahanan Ideologi ditentukan oleh pelaksanaanKetahanan Ideologi ditentukan oleh pelaksanaan
/perwujudan nilai-nilai ideologi itu dalam kehidupan/perwujudan nilai-nilai ideologi itu dalam kehidupan
yang nyata.yang nyata.
Pelaksanaan IdeologiPelaksanaan Ideologi
Pelaksanaan Subyektif:Pelaksanaan Subyektif:
Pelaksanaan oleh setiap individu warga negaraPelaksanaan oleh setiap individu warga negara
Pelaksanaan Obyektif:Pelaksanaan Obyektif:
Pelaksanaan oleh para penyelenggara negaraPelaksanaan oleh para penyelenggara negara
POLITIKPOLITIK
Politik:Politik:
Segala hal yang berkenaan dengan pembuatanSegala hal yang berkenaan dengan pembuatan
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.
PROSES
Input:
Aspirasi
Dukungan
Output:
Kebijakan
pemerintah
Umpan Balik
KETAHANAN POLITIKKETAHANAN POLITIK
Untuk mewujudkan ketahanan politik:Untuk mewujudkan ketahanan politik:
• Pemerintah dengan legitimasi yang kuat,Pemerintah dengan legitimasi yang kuat,
• Kebijakan pemerintah sesuai aspirasi masyarakat,Kebijakan pemerintah sesuai aspirasi masyarakat,
• Masyarakat dengan kesadaran politik yang tinggi,Masyarakat dengan kesadaran politik yang tinggi,
• Penegakan supremasi hukumPenegakan supremasi hukum
EKONOMIEKONOMI
Ekonomi:Ekonomi:
Segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya manusiaSegala sesuatu yang berkenaan dengan upaya manusia
memenuhi kebutuhan hidupnya.memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kegiatan ekonomi mecakup kegiatan produksi, konsumsi,Kegiatan ekonomi mecakup kegiatan produksi, konsumsi,
dan distribusi.dan distribusi.
Sistem Ekonomi:Sistem Ekonomi:
Mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan untukMekanisme dan lembaga pengambilan keputusan untuk
berproduksi, memperoleh pendapatan, danberproduksi, memperoleh pendapatan, dan
mengkonsumsi barang&jasa dalam wadah suatu negara.mengkonsumsi barang&jasa dalam wadah suatu negara.
SISTEM EKONOMISISTEM EKONOMI
INDONESIAINDONESIA
Sistem Ekonomi:Sistem Ekonomi:
Sistem Ekonomi Liberal Kapitalis,Sistem Ekonomi Liberal Kapitalis,
Sistem Ekonomi Sosialis,Sistem Ekonomi Sosialis,
Sistem Ekonomi Komando,Sistem Ekonomi Komando,
Sistem Demokrasi EkonomiSistem Demokrasi Ekonomi
Sistem Ekonomi Indonesia:Sistem Ekonomi Indonesia:
Sistem Ekonomi Kerakyatan (Demokrasi Ekonomi)Sistem Ekonomi Kerakyatan (Demokrasi Ekonomi)
((Lihat Pasal 33 UUD 1945)Lihat Pasal 33 UUD 1945)
DIMENSI KETAHANANDIMENSI KETAHANAN
EKONOMIEKONOMI
• Stabilitas Ekonomi (inflasi, kurs, tingkat bunga),Stabilitas Ekonomi (inflasi, kurs, tingkat bunga),
• Tingkat integrasi ekonomi (antar daerah),Tingkat integrasi ekonomi (antar daerah),
• Ketahanan ekonomi atas goncangan dari luar sektorKetahanan ekonomi atas goncangan dari luar sektor
ekonomi,ekonomi,
• Margin of safetyMargin of safety garis kemiskinan dan pertumbuhangaris kemiskinan dan pertumbuhan
ekonomi,ekonomi,
• Keunggulan kompetitif produk nasional,Keunggulan kompetitif produk nasional,
• KemantapanKemantapan sizesize ekonomi nasionalekonomi nasional
• Integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global.Integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global.
KETAHANANKETAHANAN
SOSIAL BUDAYASOSIAL BUDAYA
Struktur Sosial Indonesia:Struktur Sosial Indonesia:
Struktur Horizontal: Perbedaan suku, agama,Struktur Horizontal: Perbedaan suku, agama,
budaya, bahasa daerah dsb.budaya, bahasa daerah dsb.
Struktur Vertikal: Pelapisan sosial yang tajamStruktur Vertikal: Pelapisan sosial yang tajam
(kaya-miskin; elite-massa, dsb)(kaya-miskin; elite-massa, dsb)
Aspek Budaya:Aspek Budaya:
Keragaman budaya daerah di Indonesia danKeragaman budaya daerah di Indonesia dan
budaya peranakan (Cina, Arab, India, dsb.)budaya peranakan (Cina, Arab, India, dsb.)
KONDISI KETAHANANKONDISI KETAHANAN
SOSIAL BUDAYASOSIAL BUDAYA
• Masyarakat yang terintegrasi dengan tetapMasyarakat yang terintegrasi dengan tetap
menghargai adanya perbedaan.menghargai adanya perbedaan.
• Aktualisasi Pancasila sebagai nilai bersama yangAktualisasi Pancasila sebagai nilai bersama yang
fundamental utk mengintegrasikan masyarakat.fundamental utk mengintegrasikan masyarakat.
• Kemampuan menanggapi pengaruh perubahan,Kemampuan menanggapi pengaruh perubahan,
dengan mengambil hal-hal yang positip daridengan mengambil hal-hal yang positip dari
pengaruh yang datang dari luar.pengaruh yang datang dari luar.
• Berkembangnya nilai budaya yang mampuBerkembangnya nilai budaya yang mampu
mendukung kemajuanmendukung kemajuan
KETAHANAN HANKAMKETAHANAN HANKAM
Upaya Pertahanan:Upaya Pertahanan:
Upaya menghadapi tantangan dari luar (eksternal)Upaya menghadapi tantangan dari luar (eksternal)
Terutama menjadi tanggungjawab TNI.Terutama menjadi tanggungjawab TNI.
Upaya Keamanan:Upaya Keamanan:
Upaya menghadapi tantangan dari dalam (internal)Upaya menghadapi tantangan dari dalam (internal)
Terutama menjadi tanggungjawab POLRI.Terutama menjadi tanggungjawab POLRI.
KETAHANAN HANKAMKETAHANAN HANKAM
• Pemisahan TNI dan Polri sejak era reformasiPemisahan TNI dan Polri sejak era reformasi
merupakan langkah yang tepat agar masing-merupakan langkah yang tepat agar masing-
masing dapat melaksanakan tugas sesuai denganmasing dapat melaksanakan tugas sesuai dengan
fungsinya.fungsinya.
KETAHANAN HANKAMKETAHANAN HANKAM
• Sishankamrata:Sishankamrata:
Sistem pertahanan keamanan yang melibatkanSistem pertahanan keamanan yang melibatkan
seluruh komponen kekuatan nasional denganseluruh komponen kekuatan nasional dengan
TNI/Polri sebagai kekuatan intinya.TNI/Polri sebagai kekuatan intinya.
POLITIK DAN STRATEGIPOLITIK DAN STRATEGI
NASIONAL (POLSTRANAS)NASIONAL (POLSTRANAS)
Politik:Politik:
Kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yangKegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang
menyangkut penentuan tujuan dan pelaksanaanmenyangkut penentuan tujuan dan pelaksanaan
tujuan tersebut.tujuan tersebut.
Untuk melaksanakan tujuan diperlukan kebijakanUntuk melaksanakan tujuan diperlukan kebijakan
umum yang menyangkut pembagian dan alokasiumum yang menyangkut pembagian dan alokasi
sumber daya.sumber daya.
Untuk melaksanakan kebijakan diperlukanUntuk melaksanakan kebijakan diperlukan
kekuasaan (kekuasaan (powerpower) dan kewenangan () dan kewenangan (authorityauthority).).
POLITIK NASIONAL
 Politik Nasional:
Kebijakan suatu negara untuk mencapai tujuan
nasionalnya dgn menggunakan potensi,
sumber daya, dan sarana serta prasarana
nasional.
Politik Nasional meliputi: politik dalam negeri,
politik luar negeri, politik ekonomi, politik
pertahanan-keamanan dsb.)
Pencapaian tujuan dibagi dlm tahapan jangka
panjang, jangka menengah, dan jangka
pendek
STRATEGI NASIONALSTRATEGI NASIONAL
Strategi Nasional:Strategi Nasional:
Strategi (militer):Strategi (militer): The art of the generalThe art of the general
Strategi nasional merupakan seni dan ilmuStrategi nasional merupakan seni dan ilmu
mengembangkan dan menggunakan kekuatanmengembangkan dan menggunakan kekuatan
nasional.nasional.
Strategi Nasional adalah pelaksanaan politikStrategi Nasional adalah pelaksanaan politik
nasional dalam bentuk program nasional yangnasional dalam bentuk program nasional yang
lebih konkrit baik dari segi tempat, waktu,lebih konkrit baik dari segi tempat, waktu,
bidang, biaya, maupun pelaksanaannya.bidang, biaya, maupun pelaksanaannya.
TAHAP-TAHAP PEMIKIRANTAHAP-TAHAP PEMIKIRAN
STRATEGI NASIONALSTRATEGI NASIONAL
• Telaah Strategi:Telaah Strategi:
Kajian terhadap lingkungan yg akan berpengaruhKajian terhadap lingkungan yg akan berpengaruh
• Perkiraan Strategi Nasional:Perkiraan Strategi Nasional:
Analisis, penentuan sasaran dan cara bertindakAnalisis, penentuan sasaran dan cara bertindak
• Perencanaan:Perencanaan:
Prog. jangka panjang, menengah, dan pendek.Prog. jangka panjang, menengah, dan pendek.
• Anggaran/Biaya:Anggaran/Biaya:
Setiap program harus memperhatikan biayanyaSetiap program harus memperhatikan biayanya
• Data dan informasiData dan informasi
PERENCANAANPERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONALPEMBANGUNAN NASIONAL
 Rencana Pembangunan Jangka Panjang:Rencana Pembangunan Jangka Panjang:
Jangka Waktu: 20 tahunJangka Waktu: 20 tahun
Ditetapkan dengan Undang-UndangDitetapkan dengan Undang-Undang
 Rencana Pembangunan Jangka MenengahRencana Pembangunan Jangka Menengah
Jangka Waktu: 5 tahunJangka Waktu: 5 tahun
Penjabaran visi, misi, dan program Presiden terpilihPenjabaran visi, misi, dan program Presiden terpilih
Ditetapkan dengan Peraturan PresidenDitetapkan dengan Peraturan Presiden
 Rencana Pembangunan TahunanRencana Pembangunan Tahunan
Jangka Waktu: 1 tahunJangka Waktu: 1 tahun
Ditetapkan dengan Peraturan PresidenDitetapkan dengan Peraturan Presiden
Sebagai pedoman penyusunan RAPBNSebagai pedoman penyusunan RAPBN
OTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah:Otonomi Daerah:
Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur danKewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurutmengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuaiprakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.peraturan perundangan yang berlaku.
UU yang mengatur:UU yang mengatur:
UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan DaerahUU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
Prinsip Otonomi: Otonomi seluas-luasnyaPrinsip Otonomi: Otonomi seluas-luasnya
Titik berat otonomi: Daerah Kabupaten/Kota.Titik berat otonomi: Daerah Kabupaten/Kota.
OTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAH
Dengan otonomi, masing-masing daerahDengan otonomi, masing-masing daerah
dapat mengembangkan potensidapat mengembangkan potensi
daerahnya dan pemerintah daerah dapatdaerahnya dan pemerintah daerah dapat
menyusun kebijakan yang sesuai denganmenyusun kebijakan yang sesuai dengan
situasi dan kondisi serta kebutuhansituasi dan kondisi serta kebutuhan
masyarakat setempat.masyarakat setempat.
Bahan Diskusi:Bahan Diskusi:
Diskusikan segi-segi positip dan segi-segiDiskusikan segi-segi positip dan segi-segi
negatif dari Otonomi Daerahnegatif dari Otonomi Daerah

More Related Content

What's hot

Ppt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi PancasilaPpt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi Pancasila
Nurlita Yuliandari
 
powerpoint tentang ilmu dan pengetahuan
powerpoint tentang ilmu dan pengetahuanpowerpoint tentang ilmu dan pengetahuan
powerpoint tentang ilmu dan pengetahuan
kikiismayanti
 
Aktualisasi Pancasila Di Kampus
Aktualisasi Pancasila Di KampusAktualisasi Pancasila Di Kampus
Aktualisasi Pancasila Di Kampus
Abida Muttaqiena
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
Mardiah Ahmad
 
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaJelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Susanti Susanti
 
Ppt filsafat pancasila
Ppt filsafat pancasilaPpt filsafat pancasila
Ppt filsafat pancasila
Sherly Anggraini
 
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam IslamIlmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Wulandari Rima Kumari
 
Distribusi binomial, poisson dan normal
Distribusi binomial, poisson dan normalDistribusi binomial, poisson dan normal
Distribusi binomial, poisson dan normal
AYU Hardiyanti
 
13.analisa korelasi
13.analisa korelasi13.analisa korelasi
13.analisa korelasi
Hafiza .h
 
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDMAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
285 Proposal PKM 5 Bidang Mahasiswa UGM yang Didanai 2015/2016
285 Proposal PKM 5 Bidang Mahasiswa UGM yang Didanai 2015/2016285 Proposal PKM 5 Bidang Mahasiswa UGM yang Didanai 2015/2016
285 Proposal PKM 5 Bidang Mahasiswa UGM yang Didanai 2015/2016
Subdit Kreativitas Mahasiswa Universitas Gadjah Mada
 
5. ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan
5. ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan5. ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan
5. ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan
Ria Defti Nurharinda
 
5. distribusi normal
5. distribusi normal5. distribusi normal
5. distribusi normalNanda Reda
 
Pengertian dan urgensi penelitian
Pengertian dan urgensi penelitianPengertian dan urgensi penelitian
Pengertian dan urgensi penelitian
Fredika Ayu Lestari
 
ESSAY KEPEMIMPINAN - SATU PEMUDA MENGUBAH DUNIA
ESSAY KEPEMIMPINAN - SATU PEMUDA MENGUBAH DUNIAESSAY KEPEMIMPINAN - SATU PEMUDA MENGUBAH DUNIA
ESSAY KEPEMIMPINAN - SATU PEMUDA MENGUBAH DUNIAYosi Larasati
 
Konsep dasar pendugaan parameter
Konsep dasar pendugaan parameterKonsep dasar pendugaan parameter
Konsep dasar pendugaan parameter
matematikaunindra
 
Beberapa distribusi peluang diskrit (1)
Beberapa distribusi peluang diskrit (1)Beberapa distribusi peluang diskrit (1)
Beberapa distribusi peluang diskrit (1)
Raden Maulana
 

What's hot (20)

Distribusi poisson
Distribusi poissonDistribusi poisson
Distribusi poisson
 
Ppt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi PancasilaPpt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi Pancasila
 
powerpoint tentang ilmu dan pengetahuan
powerpoint tentang ilmu dan pengetahuanpowerpoint tentang ilmu dan pengetahuan
powerpoint tentang ilmu dan pengetahuan
 
Aktualisasi Pancasila Di Kampus
Aktualisasi Pancasila Di KampusAktualisasi Pancasila Di Kampus
Aktualisasi Pancasila Di Kampus
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
 
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaJelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
 
Ppt filsafat pancasila
Ppt filsafat pancasilaPpt filsafat pancasila
Ppt filsafat pancasila
 
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam IslamIlmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
 
Distribusi binomial, poisson dan normal
Distribusi binomial, poisson dan normalDistribusi binomial, poisson dan normal
Distribusi binomial, poisson dan normal
 
13.analisa korelasi
13.analisa korelasi13.analisa korelasi
13.analisa korelasi
 
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDMAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
 
285 Proposal PKM 5 Bidang Mahasiswa UGM yang Didanai 2015/2016
285 Proposal PKM 5 Bidang Mahasiswa UGM yang Didanai 2015/2016285 Proposal PKM 5 Bidang Mahasiswa UGM yang Didanai 2015/2016
285 Proposal PKM 5 Bidang Mahasiswa UGM yang Didanai 2015/2016
 
5. ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan
5. ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan5. ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan
5. ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan
 
5. distribusi normal
5. distribusi normal5. distribusi normal
5. distribusi normal
 
Pengertian dan urgensi penelitian
Pengertian dan urgensi penelitianPengertian dan urgensi penelitian
Pengertian dan urgensi penelitian
 
Pengantar Statistika 2
Pengantar Statistika 2Pengantar Statistika 2
Pengantar Statistika 2
 
Identitas Nasional Indonesia
Identitas Nasional IndonesiaIdentitas Nasional Indonesia
Identitas Nasional Indonesia
 
ESSAY KEPEMIMPINAN - SATU PEMUDA MENGUBAH DUNIA
ESSAY KEPEMIMPINAN - SATU PEMUDA MENGUBAH DUNIAESSAY KEPEMIMPINAN - SATU PEMUDA MENGUBAH DUNIA
ESSAY KEPEMIMPINAN - SATU PEMUDA MENGUBAH DUNIA
 
Konsep dasar pendugaan parameter
Konsep dasar pendugaan parameterKonsep dasar pendugaan parameter
Konsep dasar pendugaan parameter
 
Beberapa distribusi peluang diskrit (1)
Beberapa distribusi peluang diskrit (1)Beberapa distribusi peluang diskrit (1)
Beberapa distribusi peluang diskrit (1)
 

Similar to Materi kuliah pkn

Materi kuliah pkn (3)
Materi kuliah pkn (3)Materi kuliah pkn (3)
Materi kuliah pkn (3)
Salma Van Licht
 
Hak asasi manusia 2
Hak asasi manusia 2Hak asasi manusia 2
Hak asasi manusia 2
natal kristiono
 
Hak asasi manusia dalam pancasila dan uud 1945 (modul pancasila)
Hak asasi manusia dalam pancasila dan uud 1945 (modul pancasila)Hak asasi manusia dalam pancasila dan uud 1945 (modul pancasila)
Hak asasi manusia dalam pancasila dan uud 1945 (modul pancasila)
fikri asyura
 
HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA
Rifin Sugiarto
 
Konsep hak dan kewajiban manusia
Konsep hak dan kewajiban manusiaKonsep hak dan kewajiban manusia
Konsep hak dan kewajiban manusia
agunges
 
Tugas softskill STEFANIE
Tugas softskill STEFANIETugas softskill STEFANIE
Tugas softskill STEFANIE
vannystefanie
 
Perlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan hamPerlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan ham
Triany Syafrilia
 
Bangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegaraBangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegara
Edwin Kusumaadi
 
BANGSADANNEGARA.ppt
BANGSADANNEGARA.pptBANGSADANNEGARA.ppt
BANGSADANNEGARA.ppt
Ikafitrianita2
 
Pkn (ham)
Pkn (ham)Pkn (ham)
Pkn (ham)
Firda Amalia
 
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-1000000.pptx
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-1000000.pptxHukum-Tata-Negara-Pertemuan-1000000.pptx
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-1000000.pptx
AyuRezkyAmeliaCullen
 
Bab 1 pkn
Bab 1 pknBab 1 pkn
Bab 1 pkn
Agus Priyanto
 
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
DheaFeralia
 
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasiHak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi
calonmayat
 
HAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of LawHAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of Law
guntorotama
 
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...
Woro Handayani
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanPengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
coflad
 
Ham
HamHam
negara hukum dan ham
negara hukum dan hamnegara hukum dan ham
negara hukum dan ham
Faizatur Rokhmah
 

Similar to Materi kuliah pkn (20)

Materi kuliah pkn (2)
Materi kuliah pkn (2)Materi kuliah pkn (2)
Materi kuliah pkn (2)
 
Materi kuliah pkn (3)
Materi kuliah pkn (3)Materi kuliah pkn (3)
Materi kuliah pkn (3)
 
Hak asasi manusia 2
Hak asasi manusia 2Hak asasi manusia 2
Hak asasi manusia 2
 
Hak asasi manusia dalam pancasila dan uud 1945 (modul pancasila)
Hak asasi manusia dalam pancasila dan uud 1945 (modul pancasila)Hak asasi manusia dalam pancasila dan uud 1945 (modul pancasila)
Hak asasi manusia dalam pancasila dan uud 1945 (modul pancasila)
 
HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA
 
Konsep hak dan kewajiban manusia
Konsep hak dan kewajiban manusiaKonsep hak dan kewajiban manusia
Konsep hak dan kewajiban manusia
 
Tugas softskill STEFANIE
Tugas softskill STEFANIETugas softskill STEFANIE
Tugas softskill STEFANIE
 
Perlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan hamPerlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan ham
 
Bangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegaraBangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegara
 
BANGSADANNEGARA.ppt
BANGSADANNEGARA.pptBANGSADANNEGARA.ppt
BANGSADANNEGARA.ppt
 
Pkn (ham)
Pkn (ham)Pkn (ham)
Pkn (ham)
 
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-1000000.pptx
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-1000000.pptxHukum-Tata-Negara-Pertemuan-1000000.pptx
Hukum-Tata-Negara-Pertemuan-1000000.pptx
 
Bab 1 pkn
Bab 1 pknBab 1 pkn
Bab 1 pkn
 
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
 
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasiHak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi
Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi
 
HAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of LawHAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of Law
 
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanPengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
 
Ham
HamHam
Ham
 
negara hukum dan ham
negara hukum dan hamnegara hukum dan ham
negara hukum dan ham
 

More from Salma Van Licht

Perencanaan program-amin-2014
Perencanaan program-amin-2014Perencanaan program-amin-2014
Perencanaan program-amin-2014
Salma Van Licht
 
Perencanaan program penyuluhan dalam pengabdian pada masyarakat
Perencanaan program penyuluhan dalam pengabdian pada masyarakatPerencanaan program penyuluhan dalam pengabdian pada masyarakat
Perencanaan program penyuluhan dalam pengabdian pada masyarakat
Salma Van Licht
 
Pemberdayaan masyarakat ppt dila
Pemberdayaan masyarakat ppt dilaPemberdayaan masyarakat ppt dila
Pemberdayaan masyarakat ppt dila
Salma Van Licht
 
Penelitian kualitatif1
Penelitian kualitatif1Penelitian kualitatif1
Penelitian kualitatif1
Salma Van Licht
 
Penelitian kualitatif2
Penelitian kualitatif2Penelitian kualitatif2
Penelitian kualitatif2
Salma Van Licht
 
Contoh disain penelitian
Contoh disain penelitianContoh disain penelitian
Contoh disain penelitian
Salma Van Licht
 
Analisis data kualitatif
Analisis data kualitatifAnalisis data kualitatif
Analisis data kualitatif
Salma Van Licht
 
Pelatihan dan kwu
Pelatihan dan kwuPelatihan dan kwu
Pelatihan dan kwu
Salma Van Licht
 
Penel r & d
Penel r & dPenel r & d
Penel r & d
Salma Van Licht
 
Ptk pls
Ptk plsPtk pls
Ptk pls
Ptk plsPtk pls
Apakah Kamu Kreatif? Buktikan Disini!
Apakah Kamu Kreatif? Buktikan Disini!Apakah Kamu Kreatif? Buktikan Disini!
Apakah Kamu Kreatif? Buktikan Disini!
Salma Van Licht
 
Media mpp2
Media mpp2Media mpp2
Media mpp2
Salma Van Licht
 
Usaha usaha kesehatan masyarakat
Usaha usaha kesehatan masyarakatUsaha usaha kesehatan masyarakat
Usaha usaha kesehatan masyarakat
Salma Van Licht
 
Laporan magang kwu
Laporan magang kwuLaporan magang kwu
Laporan magang kwu
Salma Van Licht
 
Keluarga, ibu, ayah, dan anak
Keluarga, ibu, ayah, dan anakKeluarga, ibu, ayah, dan anak
Keluarga, ibu, ayah, dan anak
Salma Van Licht
 
Evolusi makna pembangunan
Evolusi makna pembangunanEvolusi makna pembangunan
Evolusi makna pembangunan
Salma Van Licht
 
Laporan kkl
Laporan kklLaporan kkl
Laporan kkl
Salma Van Licht
 
Teori utama pembangunan
Teori utama pembangunanTeori utama pembangunan
Teori utama pembangunan
Salma Van Licht
 
Kel 2, kes.lingkungan
Kel 2, kes.lingkunganKel 2, kes.lingkungan
Kel 2, kes.lingkungan
Salma Van Licht
 

More from Salma Van Licht (20)

Perencanaan program-amin-2014
Perencanaan program-amin-2014Perencanaan program-amin-2014
Perencanaan program-amin-2014
 
Perencanaan program penyuluhan dalam pengabdian pada masyarakat
Perencanaan program penyuluhan dalam pengabdian pada masyarakatPerencanaan program penyuluhan dalam pengabdian pada masyarakat
Perencanaan program penyuluhan dalam pengabdian pada masyarakat
 
Pemberdayaan masyarakat ppt dila
Pemberdayaan masyarakat ppt dilaPemberdayaan masyarakat ppt dila
Pemberdayaan masyarakat ppt dila
 
Penelitian kualitatif1
Penelitian kualitatif1Penelitian kualitatif1
Penelitian kualitatif1
 
Penelitian kualitatif2
Penelitian kualitatif2Penelitian kualitatif2
Penelitian kualitatif2
 
Contoh disain penelitian
Contoh disain penelitianContoh disain penelitian
Contoh disain penelitian
 
Analisis data kualitatif
Analisis data kualitatifAnalisis data kualitatif
Analisis data kualitatif
 
Pelatihan dan kwu
Pelatihan dan kwuPelatihan dan kwu
Pelatihan dan kwu
 
Penel r & d
Penel r & dPenel r & d
Penel r & d
 
Ptk pls
Ptk plsPtk pls
Ptk pls
 
Ptk pls
Ptk plsPtk pls
Ptk pls
 
Apakah Kamu Kreatif? Buktikan Disini!
Apakah Kamu Kreatif? Buktikan Disini!Apakah Kamu Kreatif? Buktikan Disini!
Apakah Kamu Kreatif? Buktikan Disini!
 
Media mpp2
Media mpp2Media mpp2
Media mpp2
 
Usaha usaha kesehatan masyarakat
Usaha usaha kesehatan masyarakatUsaha usaha kesehatan masyarakat
Usaha usaha kesehatan masyarakat
 
Laporan magang kwu
Laporan magang kwuLaporan magang kwu
Laporan magang kwu
 
Keluarga, ibu, ayah, dan anak
Keluarga, ibu, ayah, dan anakKeluarga, ibu, ayah, dan anak
Keluarga, ibu, ayah, dan anak
 
Evolusi makna pembangunan
Evolusi makna pembangunanEvolusi makna pembangunan
Evolusi makna pembangunan
 
Laporan kkl
Laporan kklLaporan kkl
Laporan kkl
 
Teori utama pembangunan
Teori utama pembangunanTeori utama pembangunan
Teori utama pembangunan
 
Kel 2, kes.lingkungan
Kel 2, kes.lingkunganKel 2, kes.lingkungan
Kel 2, kes.lingkungan
 

Recently uploaded

AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
junaedikuluri1
 
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
PikeKusumaSantoso
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
budimoko2
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
DrEngMahmudKoriEffen
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
NanieIbrahim
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
JALANJALANKENYANG
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
DinaSetiawan2
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
PreddySilitonga
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
maulatamah
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
RUBEN Mbiliyora
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
NavaldiMalau
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
margagurifma2023
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
nimah111
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
ananda238570
 

Recently uploaded (20)

AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
 
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
 

Materi kuliah pkn

  • 1. .
  • 2.
  • 3. DUA ASPEK PENDIDIKANDUA ASPEK PENDIDIKAN Its matter of havingIts matter of having: masalah penguasaan: masalah penguasaan ilmu, teknologi, dan ketrampilan pesertailmu, teknologi, dan ketrampilan peserta didik sesuai bidangnya.didik sesuai bidangnya. Its matter of beingIts matter of being: masalah pembentukan: masalah pembentukan kpribadian/jati diri peserta didik.kpribadian/jati diri peserta didik. Mana yang lebih penting ???Mana yang lebih penting ???
  • 4. PILAR PENDIDIKANPILAR PENDIDIKAN Pendidikan abad 21 perlu ditopang oleh 4Pendidikan abad 21 perlu ditopang oleh 4 pilar:pilar:  Learning to know;Learning to know;  Learning to do;Learning to do;  Learning to be;Learning to be;  Learning to live together.Learning to live together. (International Commision on Education for(International Commision on Education for 2121stst Century)Century) Pilar manakah PKn???Pilar manakah PKn???
  • 5. KOMPETENSIKOMPETENSI PEND. KEWARGANEGARAANPEND. KEWARGANEGARAAN Menjadi ilmuwan dan profesional yang memilikiMenjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratisrasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yangyang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin; danmemiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangunberpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilaikehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.Pancasila.
  • 6. HAK AZASI MANUSIA  Pengertian: Hak azasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa Hak dasar yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
  • 7. TONGGAK SEJARAHTONGGAK SEJARAH PERJUANGAN PENEGAKAN HAMPERJUANGAN PENEGAKAN HAM  Magna Charta (Piagam Agung, 1215) diMagna Charta (Piagam Agung, 1215) di Inggris;Inggris;  Bill of Rights (UU. Hak, 1689) di Inggris;Bill of Rights (UU. Hak, 1689) di Inggris;  Declation des droit d’lhomme et du citoyanDeclation des droit d’lhomme et du citoyan (Pernyataan hak hak azasi manusia dan(Pernyataan hak hak azasi manusia dan warga negara, 1789) di Perancis;warga negara, 1789) di Perancis;  Bill of Rights (UU. Hak, 1789) di Amerika;Bill of Rights (UU. Hak, 1789) di Amerika;  The Four Freedom of FD. Roosevelt.The Four Freedom of FD. Roosevelt.
  • 8. UNIVERSAL DECLARATION OFUNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTSHUMAN RIGHTS Terdapat 3 (tiga) kelompok hak:Terdapat 3 (tiga) kelompok hak: • Hak-hak politik dan yuridis;Hak-hak politik dan yuridis; • Hak-hak atas martabat dan integritas manusia;Hak-hak atas martabat dan integritas manusia; • Hak-hak sosial ekonomi dan budaya.Hak-hak sosial ekonomi dan budaya.
  • 9. INSTRUMENINSTRUMEN PERLINDUNGAN HAMPERLINDUNGAN HAM Instrumen Internasional:Instrumen Internasional: • Universal Declaration of Human Rights, 1948;Universal Declaration of Human Rights, 1948; • International Covenant on Civil and Political Rights,International Covenant on Civil and Political Rights, 1966;1966; • International Covenant on Economic Social andInternational Covenant on Economic Social and Cultural Rights, 1966;Cultural Rights, 1966; • Declaration of The Rights of People to Peace, 1984;Declaration of The Rights of People to Peace, 1984; • Declaration on The Rights to Development, 1986Declaration on The Rights to Development, 1986
  • 10. INSTRUMENINSTRUMEN PERLINDUNGAN HAMPERLINDUNGAN HAM Instrumen Nasional:Instrumen Nasional: • Undang-Undang Dasar 1945;Undang-Undang Dasar 1945; • Tap. MPR No. XVII/MPR/1988 tentang HAM;Tap. MPR No. XVII/MPR/1988 tentang HAM; • UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; • UU. No. 26 Tahun 2000 tentangUU. No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;Pengadilan HAM; • Beberapa UU. Lainnya.Beberapa UU. Lainnya.
  • 11. PERLINDUNGAN HAMPERLINDUNGAN HAM Derogable Rights:Derogable Rights: Hak azasi manusia yg dalam keadaan memaksa bolehHak azasi manusia yg dalam keadaan memaksa boleh diabaikan (Misal: Hak berserikat/berkumpul)diabaikan (Misal: Hak berserikat/berkumpul) Underogable Rights:Underogable Rights: Hak azasi manusia yang dalam kondisi apapun tidak bolehHak azasi manusia yang dalam kondisi apapun tidak boleh diabaikandiabaikan (Misal: Kebebasan beragama)(Misal: Kebebasan beragama)
  • 12. PELAKSANAAN HAMPELAKSANAAN HAM Pelaksanaan HAM perlu disesuaikan denganPelaksanaan HAM perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosio budaya, dansituasi dan kondisi sosio budaya, dan falsafah/pandangan hidup masyarakat setempat;falsafah/pandangan hidup masyarakat setempat; Di Indonesia HAM perlu disesuaikan dengan dasarDi Indonesia HAM perlu disesuaikan dengan dasar dan falsafah negara, yaitu Pancasila;dan falsafah negara, yaitu Pancasila; Pancasila :Pancasila : Margin of AppreciationMargin of Appreciation dalam haldalam hal penerapan HAM di Indonesiapenerapan HAM di Indonesia
  • 13. BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA Ernest Renan:Ernest Renan: Nasion adalah kesatuan orang-orang yang saling merasaNasion adalah kesatuan orang-orang yang saling merasa setia kawan satu sama lain.setia kawan satu sama lain. Nation merupakan suatu jiwa, suatu azas spiritual. NasionNation merupakan suatu jiwa, suatu azas spiritual. Nasion adalah kesatuan solidaritas yang besar, tercipta olehadalah kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masaperasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau, dan orang-orang yang bersanghkutan bersedialampau, dan orang-orang yang bersanghkutan bersedia melakukan pengorbanan sebagamana dimaksud padamelakukan pengorbanan sebagamana dimaksud pada masa yang akan datangmasa yang akan datang
  • 14. BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA Benedict Anderson:Benedict Anderson: Bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkanBangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan (imagined political community) dalam wilayah(imagined political community) dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat.yang jelas batasnya dan berdaulat. Otto Bauer:Otto Bauer: Bangsa adalah suatu persatuan perangai yangBangsa adalah suatu persatuan perangai yang timbul dari persamaan nasib.timbul dari persamaan nasib.
  • 15. BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA Soekarno:Soekarno: Syarat bangsa adalah persatuan antara orangSyarat bangsa adalah persatuan antara orang dengan tanah air.dengan tanah air. Moh. Hatta:Moh. Hatta: Bangsa ditentukan oleh keinsyafan sebagaiBangsa ditentukan oleh keinsyafan sebagai persekutuan yang tersusun menjadi satu yangpersekutuan yang tersusun menjadi satu yang terbit karena percaya atas persamaan nasib danterbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan.tujuan.
  • 16. BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA Negara:Negara: Organisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentuOrganisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat.dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur negara:Unsur-unsur negara: Rakyat/masyarakat;Rakyat/masyarakat; Wilayah;Wilayah; Pemerintah yang berdaulat.Pemerintah yang berdaulat.
  • 17. BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA Rakyat Bukan WN (WNA) Warga Negara Bukan Penduduk Penduduk
  • 18. BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA Warga Negara:Warga Negara: Anggota yang sah dan resmi dari suatu negara.Anggota yang sah dan resmi dari suatu negara. Keberadaan seseorang sebagai penduduk danKeberadaan seseorang sebagai penduduk dan bukan penduduk, sebagai warga negara danbukan penduduk, sebagai warga negara dan sebagai orang asing (WNA) terkait dengansebagai orang asing (WNA) terkait dengan perbedaan hak dan kewajiban.perbedaan hak dan kewajiban. Lihat hak-hak tersebut dalam UUD 1945!Lihat hak-hak tersebut dalam UUD 1945!
  • 19. BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA Sifat-sifat negara:Sifat-sifat negara: MemaksaMemaksa: Berhak memaksakan aturannya agar: Berhak memaksakan aturannya agar ditaati setiap warganya.ditaati setiap warganya. Monopoli:Monopoli: Monopoli penentuan tujuan, monopoliMonopoli penentuan tujuan, monopoli cabang produksi yang menguasai hajat hidupcabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, monopoli pengelolaan saranaorang banyak, monopoli pengelolaan sarana kekerasan untuk kepentingan negarakekerasan untuk kepentingan negara Mencakup semuaMencakup semua: Kekuasaannya berlaku bagi: Kekuasaannya berlaku bagi setiap orang yang ada di wilayah negara.setiap orang yang ada di wilayah negara.
  • 20. DEMOKRASIDEMOKRASI Pengertian:Pengertian: Demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dariDemokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan demokrasi didasarkan pada pengakuanPemerintahan demokrasi didasarkan pada pengakuan bahwa pemilik kekuasaan dalam negara adalah rakyat,bahwa pemilik kekuasaan dalam negara adalah rakyat, sedangkan pemerintah menjalankan pemerintahansedangkan pemerintah menjalankan pemerintahan karena mendapatkan kekuasaan dari rakyat.karena mendapatkan kekuasaan dari rakyat.
  • 21. PEMAHAMAN DEMOKRASIPEMAHAMAN DEMOKRASI • Demokrasi sebagai Konsep:Demokrasi sebagai Konsep: Demokrasi sebagaimana ada dalam kerangkaDemokrasi sebagaimana ada dalam kerangka konseptual (kedaulatan di tangan rakyat,konseptual (kedaulatan di tangan rakyat, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dsb)kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dsb) • Demokrasi sebagai Praksis:Demokrasi sebagai Praksis: Demoklrasi yang telah diterapkan menjadi sistemDemoklrasi yang telah diterapkan menjadi sistem pemerintahan, dan terikat oleh aturan-aturanpemerintahan, dan terikat oleh aturan-aturan tertentutertentu
  • 22. PEMAHAMAN DEMOKRASIPEMAHAMAN DEMOKRASI • Demokrasi secara Normatif:Demokrasi secara Normatif: Demokrasi yang secara idiil hendak dilakukanDemokrasi yang secara idiil hendak dilakukan oleh suatu negara (Pemerintahan dari rakyat,oleh suatu negara (Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat)oleh rakyat, untuk rakyat) • Demokrasi secara Empirik:Demokrasi secara Empirik: Perwujudan demokrasi dalam politik praktis atauPerwujudan demokrasi dalam politik praktis atau dalam penyelenggaraan pemerintahandalam penyelenggaraan pemerintahan
  • 23. PERIODISASI PRAKTEKPERIODISASI PRAKTEK DEMOKRASI DI INDONESIADEMOKRASI DI INDONESIA
  • 24. INDIKATOR DEMOKRASIINDIKATOR DEMOKRASI • Akuntabilitas;Akuntabilitas; • Rotasi kekuasaan;Rotasi kekuasaan; • Rekruitmen politik yang terbuka;Rekruitmen politik yang terbuka; • Pemilihan umum;Pemilihan umum; • Perlindungan hak azasi;Perlindungan hak azasi; • Penegakan Supremasi Hukum.Penegakan Supremasi Hukum. Diskusikan perwujudan indikator tersebut dalamDiskusikan perwujudan indikator tersebut dalam praktek demokrasi di Indonesia!praktek demokrasi di Indonesia!
  • 25. WAWASAN NUSANTARAWAWASAN NUSANTARA Wawasan Nusantara:Wawasan Nusantara: Cara pandang dan sikap bangsa IndonesiaCara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serbamengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis denganberagam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan denganmengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai kebhinekaan dalam setiaptetap menghargai kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan utk mencapai tujuan nasional.aspek kehidupan utk mencapai tujuan nasional. Kata kunciKata kunci:: Cara pandang, keragaman, persatuan,Cara pandang, keragaman, persatuan, tujuan nasional.tujuan nasional.
  • 26. LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG PENTINGNYA WASANTARAPENTINGNYA WASANTARA Kondisi Indonesia Kondisi Sosial Masyarakat Pluralis Rawan Disintegrasi Rawan Konflik Kondisi Wilayah Negara Kepulauan Perlu Wawasan Nusantara
  • 27. GEOPOLITIKGEOPOLITIK Geopolitik:Geopolitik: Kebijakan politik suatu negara yan memperhatikanKebijakan politik suatu negara yan memperhatikan kondisi geografisnyakondisi geografisnya Masa lalu geopolitik diarahkan pada pengertianMasa lalu geopolitik diarahkan pada pengertian ekspansi wilayah.ekspansi wilayah. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakanGeopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan demi kelangsunganpolitik dalam perjuangan demi kelangsungan hidup suatu negara untuk memperoleh ruanghidup suatu negara untuk memperoleh ruang hidupnya (Karl Haushofer)hidupnya (Karl Haushofer)
  • 28. GEOPOLITIKGEOPOLITIK Teori Ratzel:Teori Ratzel: Negara sebagai organisme. Negara mengalamiNegara sebagai organisme. Negara mengalami siklus hidup yaitu tumbuh, berkembang,siklus hidup yaitu tumbuh, berkembang, mencapai puncak perkembangan dan kemudianmencapai puncak perkembangan dan kemudian mati. Batas negara sifatnya sementara.mati. Batas negara sifatnya sementara. Teori ini membawakan sifat ekspansionis.Teori ini membawakan sifat ekspansionis. Dikembangkan lebih lanjut oleh Rudolf KjellenDikembangkan lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen dan Karl Haushofer.dan Karl Haushofer.
  • 29. GEOPOLITIKGEOPOLITIK Konsep Kekuatan:Konsep Kekuatan: • Konsep kekuatan di darat (Wawasan Benua)Konsep kekuatan di darat (Wawasan Benua) Sir Halford Mackinder dan Karl HaushoferSir Halford Mackinder dan Karl Haushofer • Konsep kekuatan di laut (Wawasan Bahari)Konsep kekuatan di laut (Wawasan Bahari) Sir Walter Raleigh dan AT. MahanSir Walter Raleigh dan AT. Mahan • Konsep kekuatan di udara (Wawasan Dirgantara)Konsep kekuatan di udara (Wawasan Dirgantara) Mitchell, A. Savensky, Guilio DouchetMitchell, A. Savensky, Guilio Douchet • Teori daerah batas (Teori daerah batas (RimlandRimland)/Wawasan Gabungan)/Wawasan Gabungan Nicholas SpykmanNicholas Spykman
  • 30. GEOPOLITIKGEOPOLITIK Teori tentang hak atas wilayah laut:Teori tentang hak atas wilayah laut: • TeoriTeori Res NulliusRes Nullius: Laut tidak ada yang memiliki: Laut tidak ada yang memiliki sehingga bisa dimiliki (sehingga bisa dimiliki (diclaimdiclaim) oleh suatu negara.) oleh suatu negara. • TeoriTeori Res CommunisRes Communis: Laut milik bersama sehingga: Laut milik bersama sehingga tidak bisa dimiliki (tidak bisa dimiliki (diclaimdiclaim) oleh suatu negara.) oleh suatu negara. TeoriTeori Mare LiberumMare Liberum dandan Mare ClausumMare Clausum Teori mana yang diterapkan sekarang?Teori mana yang diterapkan sekarang?
  • 31. GEOPOLITIKGEOPOLITIK Kedaulatan atas Ruang Udara:Kedaulatan atas Ruang Udara: Teori Udara Bebas:Teori Udara Bebas: Kebebasan tanpa batasKebebasan tanpa batas Kebebasan dengan Hak Khusus Negara KolongKebebasan dengan Hak Khusus Negara Kolong Kebebasan dg mengakui Wil. Teritorial Negara KolongKebebasan dg mengakui Wil. Teritorial Negara Kolong Teori Kedaulatan Udara:Teori Kedaulatan Udara: Negara kolong berdaulat penuh dibatasi ketinggianNegara kolong berdaulat penuh dibatasi ketinggian Negara Kolong berdaulat penuh dibatasi lintas damaiNegara Kolong berdaulat penuh dibatasi lintas damai Negara kolong berdaulat penuh tanpa batasNegara kolong berdaulat penuh tanpa batas
  • 32. BATAS WILAYAHBATAS WILAYAH LAUT INDONESIALAUT INDONESIA Batas Wilayah laut Indonesia terdiri dari:Batas Wilayah laut Indonesia terdiri dari: • Batas Laut TeritorialBatas Laut Teritorial • Batas Landas KontinenBatas Landas Kontinen • Batas Zona Ekonomi Eksklusif.Batas Zona Ekonomi Eksklusif.
  • 33. BATAS LAUT TERITORIALBATAS LAUT TERITORIAL Indonesia mewarisiIndonesia mewarisi ketentuanketentuan Territoriale Zee en MaritiemeTerritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (1939),Kringen Ordonnantie (1939), yang menentukan wilayahyang menentukan wilayah laut teritorial 3 mil dihitung dari garis pantai setiaplaut teritorial 3 mil dihitung dari garis pantai setiap pulau ketika air surut.pulau ketika air surut. ((Problem apa yang muncul dari situ?)Problem apa yang muncul dari situ?) Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 menentukanDeklarasi Djuanda 13 Desember 1957 menentukan wilayah laut teritorial 12 mil dihitung dari garis dasarwilayah laut teritorial 12 mil dihitung dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulauyang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar di Indonesia (terluar di Indonesia (Point to point theoryPoint to point theory).). Disahkan dengan UU. No.4/Prp Tahun 1960.Disahkan dengan UU. No.4/Prp Tahun 1960.
  • 34. BATAS LANDAS KONTINENBATAS LANDAS KONTINEN Landas Kontinen adalah dasar laut yang dari segiLandas Kontinen adalah dasar laut yang dari segi geologi maupun morfologi merupakangeologi maupun morfologi merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya.kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Landas kontinen Indonesia merupakan dasar lautLandas kontinen Indonesia merupakan dasar laut sampai kedalaman laut 200 meter. Batas landassampai kedalaman laut 200 meter. Batas landas kontinen dari garis dasar paling jauh 200 mil.kontinen dari garis dasar paling jauh 200 mil.
  • 35. PENGUMUMAN LANDASPENGUMUMAN LANDAS KONTINEN INDONESIA 1969KONTINEN INDONESIA 1969 Landas kontinen Indonesia sampai kedalaman 200m:Landas kontinen Indonesia sampai kedalaman 200m: • Sumber kekayaan alam di landas kontinen IndonesiaSumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara RI;adalah milik eksklusif negara RI; • Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garisPemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetanggabatas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan;melalui perundingan; • Bila tidak ada perjanjian garis batas, batasnya adalahBila tidak ada perjanjian garis batas, batasnya adalah garis di tengah2 antara titik terluar dua wilayah negara.garis di tengah2 antara titik terluar dua wilayah negara. • Tuntutan (Tuntutan (claimclaim) tsb tidak mempengaruhi sifat dan) tsb tidak mempengaruhi sifat dan status perairan dan udara di atasnya.status perairan dan udara di atasnya.
  • 36. PENGUMUMAN BATAS ZEEPENGUMUMAN BATAS ZEE 21 MARET 198021 MARET 1980 • Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalahBatas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah 200 mil dari garis dasar.200 mil dari garis dasar. • Kewenangan di wilayah ZEE: memanfaatkanKewenangan di wilayah ZEE: memanfaatkan SDA di laut dan di bawah dasar laut.SDA di laut dan di bawah dasar laut. • Kewajiban: menghormati lalu lintas damai.Kewajiban: menghormati lalu lintas damai. • Disahkan dengan UU. No. 5 Tahun 1983Disahkan dengan UU. No. 5 Tahun 1983
  • 37. ARAH PANDANG (ORIENTASI)ARAH PANDANG (ORIENTASI) WAWASAN NUSANTARAWAWASAN NUSANTARA Ke dalam:Ke dalam: Menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan dalamMenjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam segala aspek kehidupan nasional.segala aspek kehidupan nasional. Ke luar:Ke luar: Terwujudnya kepentingan nasional; ikut melaksanakanTerwujudnya kepentingan nasional; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaianketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; mengembangkan kerjasamaabadi, dan keadilan sosial; mengembangkan kerjasama saling menghormati.saling menghormati.
  • 38. IMPLEMENTASIIMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARAWAWASAN NUSANTARA • Implementasi dalam Kehidupan NasionalImplementasi dalam Kehidupan Nasional (Implementasi ke dalam)(Implementasi ke dalam) • Implementasi dalam hubungan dengan negara-Implementasi dalam hubungan dengan negara- negara lain (Implementasi ke luar)negara lain (Implementasi ke luar)
  • 39. IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA DALAM KEHIDUPAN NASIONALDALAM KEHIDUPAN NASIONAL Kehidupan Bidang Politik:Kehidupan Bidang Politik: Terciptanya iklim penyelenggaraan negara yangTerciptanya iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, dengan pemerintahan yangsehat dan dinamis, dengan pemerintahan yang aspiratif dan terpercaya;aspiratif dan terpercaya; Pembentukan lembaga negara sesuai UUD 1945,Pembentukan lembaga negara sesuai UUD 1945, mekanisme 5 tahunan, menata dan membangunmekanisme 5 tahunan, menata dan membangun sinergi lembaga supra dan infra struktur politiksinergi lembaga supra dan infra struktur politik
  • 40. IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA DALAM KEHIDUPAN NASIONALDALAM KEHIDUPAN NASIONAL Kehidupan Bidang Ekonomi:Kehidupan Bidang Ekonomi: Menciptakan tatanan ekonomi yang menjaminMenciptakan tatanan ekonomi yang menjamin peningkatan kesejahteraan dan kemakmuranpeningkatan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata dan adil;secara merata dan adil; Pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan;Pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan; Pengelolaan SDA dgn memperhatikanPengelolaan SDA dgn memperhatikan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangankeseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah; serta memperhatikan kelestarian.antar daerah; serta memperhatikan kelestarian.
  • 41. IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA DALAM KEHIDUPAN NASIONALDALAM KEHIDUPAN NASIONAL Kehidupan Bidang Sosial Budaya:Kehidupan Bidang Sosial Budaya: Munculnya sikap lahiriah dan batiniah yang menghargaiMunculnya sikap lahiriah dan batiniah yang menghargai segala bentuk kebhinekaan untuk menciptakansegala bentuk kebhinekaan untuk menciptakan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa.kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Kehidupan Bidang Pertahanan dan Keamanan:Kehidupan Bidang Pertahanan dan Keamanan: Tumbuhnya rasa cinta tanah air dan bangsa, menujuTumbuhnya rasa cinta tanah air dan bangsa, menuju kesadaran bela negara, dengan mengantisipasi setiapkesadaran bela negara, dengan mengantisipasi setiap ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara.ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara.
  • 42. IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA DALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSADALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA Perhatian pada Daerah Terpencil, Perbatasan, danPerhatian pada Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Daerah Frontier:Daerah Frontier: Perbaikan sistem sirkulasi;Perbaikan sistem sirkulasi; Membangun pusat-pusat pertumbuhan;Membangun pusat-pusat pertumbuhan; Menjalin kerjasama dalam bidang sosial budaya,Menjalin kerjasama dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik dengan negara yangekonomi, dan politik dengan negara yang berbatasan.berbatasan.
  • 43. IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA DALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSADALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA Implikasi pada Hukum Laut Internasional:Implikasi pada Hukum Laut Internasional: Hukum laut internasional memberikan pengakuanHukum laut internasional memberikan pengakuan atas hak dan kewenangan negara Indonesia atasatas hak dan kewenangan negara Indonesia atas wilayah laut (teritorial, ZEE, dan landaswilayah laut (teritorial, ZEE, dan landas kontinen) serta sumber daya alam di dalamnya.kontinen) serta sumber daya alam di dalamnya. Kewajiban Indonesia adalah menghargai lintasKewajiban Indonesia adalah menghargai lintas damai, lintas transit, penyediaan ALKI, sertadamai, lintas transit, penyediaan ALKI, serta menjaga keamanan di lautmenjaga keamanan di laut
  • 44. IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA DALAM PEMANFAATAN DIRGTANTARADALAM PEMANFAATAN DIRGTANTARA Ruang Dirgantara:Ruang Dirgantara: • Ruang Udara (di bwh kedaulatan suatu negara,Ruang Udara (di bwh kedaulatan suatu negara, sesuai Konvensi Paris 1919 dan Chicago 1944)sesuai Konvensi Paris 1919 dan Chicago 1944) • Ruang Antariksa (di bawah kendali hukumRuang Antariksa (di bawah kendali hukum internasional)internasional) Pemanfaatan ruang udara Indonesia melaluiPemanfaatan ruang udara Indonesia melalui tersedianya industri angkutan udara, jalur udaratersedianya industri angkutan udara, jalur udara yg aman, dan bandar udara yang memadai.yg aman, dan bandar udara yang memadai.
  • 45. KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL Pengertian:Pengertian: Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletanKondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengatasi segaladan ketangguhan untuk mengatasi segala tantangan dan ancaman baik dari dalam maupuntantangan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsungdari luar yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsamembahayakan kelangsungan hidup bangsa dalam mencapai tujuan nasionaldalam mencapai tujuan nasional
  • 46. LANDASANLANDASAN KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL • Landasan Idiil:Landasan Idiil: PancasilaPancasila • Landasan Konstitusional:Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar 1945Undang-Undang Dasar 1945 • Landasan Visional:Landasan Visional: Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
  • 47. KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL SBG KONDISI DAN SBG KONSEPSISBG KONDISI DAN SBG KONSEPSI Sebagai Kondisi:Sebagai Kondisi: Gambaran tentang keadaan yang harus terwujud agarGambaran tentang keadaan yang harus terwujud agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup,dapat mempertahankan kelangsungan hidup, membangun kejayaan nasional, dan mewujudkan tujuanmembangun kejayaan nasional, dan mewujudkan tujuan nasionalnasional Sebagai Konsepsi:Sebagai Konsepsi: Sistem pemikiran tentang pengaturan danSistem pemikiran tentang pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan nasional untukpenyelenggaraan kehidupan nasional untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapaimempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai tujuan nasional.tujuan nasional.
  • 48. POKOK-POKOK PIKIRANPOKOK-POKOK PIKIRAN KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL Pendekatan Asta Gatra:Pendekatan Asta Gatra: Pendekatan yang memilah kehidupan nasionalPendekatan yang memilah kehidupan nasional menjadi 8 (delapan) gatra/ranah:menjadi 8 (delapan) gatra/ranah: • Aspek Alamiah (Tri Gatra):Aspek Alamiah (Tri Gatra): Geografis, KekayaanGeografis, Kekayaan Alam, Keadaan Penduduk;Alam, Keadaan Penduduk; • Aspek Sosial (Panca GatraAspek Sosial (Panca Gatra): Ideologi, Politik,): Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam.Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam.
  • 49. POKOK-POKOK PIKIRANPOKOK-POKOK PIKIRAN KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL Pendekatan Kesejahteraan (Pendekatan Kesejahteraan (Prosperity ApproachProsperity Approach) dan) dan Pendekatan Keamanan (Pendekatan Keamanan (Security ApproachSecurity Approach)) Kesejahteraan:Kesejahteraan: Terpenuhinya kebutuhan hidup secara layakTerpenuhinya kebutuhan hidup secara layak Keamanan:Keamanan: Tidak adanya sesuatu yang dirasakan sebagai ancamanTidak adanya sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman Menurut pemikiran Ketahanan Nasional keduanya perlu diberiMenurut pemikiran Ketahanan Nasional keduanya perlu diberi perhatian yang seimbangperhatian yang seimbang
  • 50. POKOK-POKOK PIKIRANPOKOK-POKOK PIKIRAN KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL Model Berpikir Komprehensif Integral:Model Berpikir Komprehensif Integral: Model berpikir yang memandang, menyikapi, danModel berpikir yang memandang, menyikapi, dan berusaha menyelesaikan setiap persoalan denganberusaha menyelesaikan setiap persoalan dengan memperhatikan keterkaitan berbagai aspekmemperhatikan keterkaitan berbagai aspek secara menyeluruh.secara menyeluruh. Asumsi dasarAsumsi dasar:: Kehidupan masyarakat merupakanKehidupan masyarakat merupakan suatu sistem, dan setiap masalah terkait dengansuatu sistem, dan setiap masalah terkait dengan penyebab yang kompleks.penyebab yang kompleks.
  • 51. KONDISI GEOGRAFISKONDISI GEOGRAFIS INDONESIAINDONESIA Dua hal penting ttg. geografis Indonesia:Dua hal penting ttg. geografis Indonesia: Negara Kepulauan:Negara Kepulauan: Rawan terjadinya disintegrasiRawan terjadinya disintegrasi Letak Indonesia pada Posisi Silang:Letak Indonesia pada Posisi Silang: Segi positip: Jalur perdagangan yang strategisSegi positip: Jalur perdagangan yang strategis Segi negatif: Peluang masuknya berbagai macam pengaruhSegi negatif: Peluang masuknya berbagai macam pengaruh yang tidak selamanya menguntungkanyang tidak selamanya menguntungkan Sebagai kondisi yang “given”, yang penting adalahSebagai kondisi yang “given”, yang penting adalah bagaimana memaksimalkan segi positip danbagaimana memaksimalkan segi positip dan meminimalkan segi negatif.meminimalkan segi negatif.
  • 52. KEKAYAAN ALAMKEKAYAAN ALAM Menurut sifatnya:Menurut sifatnya: Renewable ResourcesRenewable Resources Non Renewable ResourcesNon Renewable Resources Menurut Jenisnya:Menurut Jenisnya: Flora (tumbuhan), Fauna (hewan), Mineral (bahanFlora (tumbuhan), Fauna (hewan), Mineral (bahan tambang)tambang) Azas pemanfaatan SDA: Maksimal, Lestari,Azas pemanfaatan SDA: Maksimal, Lestari, BerdayasaingBerdayasaing Kekayaan alam Indonesia belum termanfaatkanKekayaan alam Indonesia belum termanfaatkan secara maksimal. Mengapa ???secara maksimal. Mengapa ???
  • 53. KEADAAN DAN KEMAMPUANKEADAAN DAN KEMAMPUAN PENDUDUKPENDUDUK Penduduk:Penduduk: Semua orang yang bertempat tinggal di wilayahSemua orang yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara.suatu negara. Keadaan dan kemampuan penduduk merupakanKeadaan dan kemampuan penduduk merupakan faktor yang sangat menentukan kehidupan danfaktor yang sangat menentukan kehidupan dan perkembangan negara.perkembangan negara. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yangJumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang memadai merupakan modal dasar pembangunanmemadai merupakan modal dasar pembangunan
  • 54. MASALAH-MASALAHMASALAH-MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIAKEPENDUDUKAN DI INDONESIA Jumlah penduduk yang besar dengan tingkatJumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi,pertumbuhan yang tinggi, Kualitas penduduk yang masih rendah,Kualitas penduduk yang masih rendah, Persebaran yang tidak merata,Persebaran yang tidak merata, Tingginya angka pengangguran,Tingginya angka pengangguran, Komposisi penduduk yang didominasi pendudukKomposisi penduduk yang didominasi penduduk usia muda.usia muda.
  • 55. IDEOLOGI DANIDEOLOGI DAN KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL Ideologi:Ideologi: Kesatuan gagasan dasar mengenai manusia danKesatuan gagasan dasar mengenai manusia dan kehidupannya termasuk kehidupan bernegara.kehidupannya termasuk kehidupan bernegara. Gagasan dasar mengenai masyarakat yang dicita-Gagasan dasar mengenai masyarakat yang dicita- citakan dan prinsip2 untuk mewujudkancitakan dan prinsip2 untuk mewujudkan masyarakat tersebut.masyarakat tersebut. Peran Ideologi: Pengarah membangun visi ke masaPeran Ideologi: Pengarah membangun visi ke masa depan, memberi motivasi untuk berjuang, dandepan, memberi motivasi untuk berjuang, dan sebagai faktor pemersatu masyarakat.sebagai faktor pemersatu masyarakat.
  • 56. IDEOLOGI DANIDEOLOGI DAN KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL Ideologi-ideologi yang berpengaruh:Ideologi-ideologi yang berpengaruh: Ideologi LeberalIdeologi Leberal Ideologi KomunisIdeologi Komunis Agama sebagai IdeologiAgama sebagai Ideologi Ideologi Pancasila (Ind)Ideologi Pancasila (Ind)
  • 57. IDEOLOGI DANIDEOLOGI DAN KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL Ketahanan Ideologi ditentukan oleh pelaksanaanKetahanan Ideologi ditentukan oleh pelaksanaan /perwujudan nilai-nilai ideologi itu dalam kehidupan/perwujudan nilai-nilai ideologi itu dalam kehidupan yang nyata.yang nyata. Pelaksanaan IdeologiPelaksanaan Ideologi Pelaksanaan Subyektif:Pelaksanaan Subyektif: Pelaksanaan oleh setiap individu warga negaraPelaksanaan oleh setiap individu warga negara Pelaksanaan Obyektif:Pelaksanaan Obyektif: Pelaksanaan oleh para penyelenggara negaraPelaksanaan oleh para penyelenggara negara
  • 58. POLITIKPOLITIK Politik:Politik: Segala hal yang berkenaan dengan pembuatanSegala hal yang berkenaan dengan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. PROSES Input: Aspirasi Dukungan Output: Kebijakan pemerintah Umpan Balik
  • 59. KETAHANAN POLITIKKETAHANAN POLITIK Untuk mewujudkan ketahanan politik:Untuk mewujudkan ketahanan politik: • Pemerintah dengan legitimasi yang kuat,Pemerintah dengan legitimasi yang kuat, • Kebijakan pemerintah sesuai aspirasi masyarakat,Kebijakan pemerintah sesuai aspirasi masyarakat, • Masyarakat dengan kesadaran politik yang tinggi,Masyarakat dengan kesadaran politik yang tinggi, • Penegakan supremasi hukumPenegakan supremasi hukum
  • 60. EKONOMIEKONOMI Ekonomi:Ekonomi: Segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya manusiaSegala sesuatu yang berkenaan dengan upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya.memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi mecakup kegiatan produksi, konsumsi,Kegiatan ekonomi mecakup kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.dan distribusi. Sistem Ekonomi:Sistem Ekonomi: Mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan untukMekanisme dan lembaga pengambilan keputusan untuk berproduksi, memperoleh pendapatan, danberproduksi, memperoleh pendapatan, dan mengkonsumsi barang&jasa dalam wadah suatu negara.mengkonsumsi barang&jasa dalam wadah suatu negara.
  • 61. SISTEM EKONOMISISTEM EKONOMI INDONESIAINDONESIA Sistem Ekonomi:Sistem Ekonomi: Sistem Ekonomi Liberal Kapitalis,Sistem Ekonomi Liberal Kapitalis, Sistem Ekonomi Sosialis,Sistem Ekonomi Sosialis, Sistem Ekonomi Komando,Sistem Ekonomi Komando, Sistem Demokrasi EkonomiSistem Demokrasi Ekonomi Sistem Ekonomi Indonesia:Sistem Ekonomi Indonesia: Sistem Ekonomi Kerakyatan (Demokrasi Ekonomi)Sistem Ekonomi Kerakyatan (Demokrasi Ekonomi) ((Lihat Pasal 33 UUD 1945)Lihat Pasal 33 UUD 1945)
  • 62. DIMENSI KETAHANANDIMENSI KETAHANAN EKONOMIEKONOMI • Stabilitas Ekonomi (inflasi, kurs, tingkat bunga),Stabilitas Ekonomi (inflasi, kurs, tingkat bunga), • Tingkat integrasi ekonomi (antar daerah),Tingkat integrasi ekonomi (antar daerah), • Ketahanan ekonomi atas goncangan dari luar sektorKetahanan ekonomi atas goncangan dari luar sektor ekonomi,ekonomi, • Margin of safetyMargin of safety garis kemiskinan dan pertumbuhangaris kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi,ekonomi, • Keunggulan kompetitif produk nasional,Keunggulan kompetitif produk nasional, • KemantapanKemantapan sizesize ekonomi nasionalekonomi nasional • Integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global.Integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global.
  • 63. KETAHANANKETAHANAN SOSIAL BUDAYASOSIAL BUDAYA Struktur Sosial Indonesia:Struktur Sosial Indonesia: Struktur Horizontal: Perbedaan suku, agama,Struktur Horizontal: Perbedaan suku, agama, budaya, bahasa daerah dsb.budaya, bahasa daerah dsb. Struktur Vertikal: Pelapisan sosial yang tajamStruktur Vertikal: Pelapisan sosial yang tajam (kaya-miskin; elite-massa, dsb)(kaya-miskin; elite-massa, dsb) Aspek Budaya:Aspek Budaya: Keragaman budaya daerah di Indonesia danKeragaman budaya daerah di Indonesia dan budaya peranakan (Cina, Arab, India, dsb.)budaya peranakan (Cina, Arab, India, dsb.)
  • 64. KONDISI KETAHANANKONDISI KETAHANAN SOSIAL BUDAYASOSIAL BUDAYA • Masyarakat yang terintegrasi dengan tetapMasyarakat yang terintegrasi dengan tetap menghargai adanya perbedaan.menghargai adanya perbedaan. • Aktualisasi Pancasila sebagai nilai bersama yangAktualisasi Pancasila sebagai nilai bersama yang fundamental utk mengintegrasikan masyarakat.fundamental utk mengintegrasikan masyarakat. • Kemampuan menanggapi pengaruh perubahan,Kemampuan menanggapi pengaruh perubahan, dengan mengambil hal-hal yang positip daridengan mengambil hal-hal yang positip dari pengaruh yang datang dari luar.pengaruh yang datang dari luar. • Berkembangnya nilai budaya yang mampuBerkembangnya nilai budaya yang mampu mendukung kemajuanmendukung kemajuan
  • 65. KETAHANAN HANKAMKETAHANAN HANKAM Upaya Pertahanan:Upaya Pertahanan: Upaya menghadapi tantangan dari luar (eksternal)Upaya menghadapi tantangan dari luar (eksternal) Terutama menjadi tanggungjawab TNI.Terutama menjadi tanggungjawab TNI. Upaya Keamanan:Upaya Keamanan: Upaya menghadapi tantangan dari dalam (internal)Upaya menghadapi tantangan dari dalam (internal) Terutama menjadi tanggungjawab POLRI.Terutama menjadi tanggungjawab POLRI.
  • 66. KETAHANAN HANKAMKETAHANAN HANKAM • Pemisahan TNI dan Polri sejak era reformasiPemisahan TNI dan Polri sejak era reformasi merupakan langkah yang tepat agar masing-merupakan langkah yang tepat agar masing- masing dapat melaksanakan tugas sesuai denganmasing dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.fungsinya.
  • 67. KETAHANAN HANKAMKETAHANAN HANKAM • Sishankamrata:Sishankamrata: Sistem pertahanan keamanan yang melibatkanSistem pertahanan keamanan yang melibatkan seluruh komponen kekuatan nasional denganseluruh komponen kekuatan nasional dengan TNI/Polri sebagai kekuatan intinya.TNI/Polri sebagai kekuatan intinya.
  • 68. POLITIK DAN STRATEGIPOLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS)NASIONAL (POLSTRANAS) Politik:Politik: Kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yangKegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut penentuan tujuan dan pelaksanaanmenyangkut penentuan tujuan dan pelaksanaan tujuan tersebut.tujuan tersebut. Untuk melaksanakan tujuan diperlukan kebijakanUntuk melaksanakan tujuan diperlukan kebijakan umum yang menyangkut pembagian dan alokasiumum yang menyangkut pembagian dan alokasi sumber daya.sumber daya. Untuk melaksanakan kebijakan diperlukanUntuk melaksanakan kebijakan diperlukan kekuasaan (kekuasaan (powerpower) dan kewenangan () dan kewenangan (authorityauthority).).
  • 69. POLITIK NASIONAL  Politik Nasional: Kebijakan suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya dgn menggunakan potensi, sumber daya, dan sarana serta prasarana nasional. Politik Nasional meliputi: politik dalam negeri, politik luar negeri, politik ekonomi, politik pertahanan-keamanan dsb.) Pencapaian tujuan dibagi dlm tahapan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek
  • 70. STRATEGI NASIONALSTRATEGI NASIONAL Strategi Nasional:Strategi Nasional: Strategi (militer):Strategi (militer): The art of the generalThe art of the general Strategi nasional merupakan seni dan ilmuStrategi nasional merupakan seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatanmengembangkan dan menggunakan kekuatan nasional.nasional. Strategi Nasional adalah pelaksanaan politikStrategi Nasional adalah pelaksanaan politik nasional dalam bentuk program nasional yangnasional dalam bentuk program nasional yang lebih konkrit baik dari segi tempat, waktu,lebih konkrit baik dari segi tempat, waktu, bidang, biaya, maupun pelaksanaannya.bidang, biaya, maupun pelaksanaannya.
  • 71. TAHAP-TAHAP PEMIKIRANTAHAP-TAHAP PEMIKIRAN STRATEGI NASIONALSTRATEGI NASIONAL • Telaah Strategi:Telaah Strategi: Kajian terhadap lingkungan yg akan berpengaruhKajian terhadap lingkungan yg akan berpengaruh • Perkiraan Strategi Nasional:Perkiraan Strategi Nasional: Analisis, penentuan sasaran dan cara bertindakAnalisis, penentuan sasaran dan cara bertindak • Perencanaan:Perencanaan: Prog. jangka panjang, menengah, dan pendek.Prog. jangka panjang, menengah, dan pendek. • Anggaran/Biaya:Anggaran/Biaya: Setiap program harus memperhatikan biayanyaSetiap program harus memperhatikan biayanya • Data dan informasiData dan informasi
  • 72. PERENCANAANPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPEMBANGUNAN NASIONAL  Rencana Pembangunan Jangka Panjang:Rencana Pembangunan Jangka Panjang: Jangka Waktu: 20 tahunJangka Waktu: 20 tahun Ditetapkan dengan Undang-UndangDitetapkan dengan Undang-Undang  Rencana Pembangunan Jangka MenengahRencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Waktu: 5 tahunJangka Waktu: 5 tahun Penjabaran visi, misi, dan program Presiden terpilihPenjabaran visi, misi, dan program Presiden terpilih Ditetapkan dengan Peraturan PresidenDitetapkan dengan Peraturan Presiden  Rencana Pembangunan TahunanRencana Pembangunan Tahunan Jangka Waktu: 1 tahunJangka Waktu: 1 tahun Ditetapkan dengan Peraturan PresidenDitetapkan dengan Peraturan Presiden Sebagai pedoman penyusunan RAPBNSebagai pedoman penyusunan RAPBN
  • 73. OTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAH Otonomi Daerah:Otonomi Daerah: Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur danKewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurutmengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuaiprakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.peraturan perundangan yang berlaku. UU yang mengatur:UU yang mengatur: UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan DaerahUU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Prinsip Otonomi: Otonomi seluas-luasnyaPrinsip Otonomi: Otonomi seluas-luasnya Titik berat otonomi: Daerah Kabupaten/Kota.Titik berat otonomi: Daerah Kabupaten/Kota.
  • 74. OTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAH Dengan otonomi, masing-masing daerahDengan otonomi, masing-masing daerah dapat mengembangkan potensidapat mengembangkan potensi daerahnya dan pemerintah daerah dapatdaerahnya dan pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang sesuai denganmenyusun kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhansituasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.masyarakat setempat. Bahan Diskusi:Bahan Diskusi: Diskusikan segi-segi positip dan segi-segiDiskusikan segi-segi positip dan segi-segi negatif dari Otonomi Daerahnegatif dari Otonomi Daerah