HAK ASASI MANUSIA

1. HAK ASASI MANUSIA

2. Hak asasi manusia menurut
UU No. 39/1999 adalah
seperangkat hak yang
melekat pada hakikat
keberadaan manusia
sebagai mahluk tuhan
YME.
Pengertian Hak Asasi
Manusia

3. Ruang Lingkup HAM
Hak sosial politik (hak alamiah)
Hak sosial ekonomi – sosial
budaya

4. Tujuan HAM
Tujuan pelaksanaan HAM adalah
untuk mempertahankan hak-hak
warga negara dari tindakan
sewenang-wenang aparat negara,
dan mendorong tumbuh serta
berkembangnya pribadi manusia
yang multidimensional.

5. Perkembangan HAM di Dunia
 Magna Charta (Piagam Agung
1215)
 Bill of Rights (UU hak 1689)
 Declaration Des Droits de L’homme
et du Citoyen (Deklarasi HAM dan
Warga negara Prancis Tahun 1789)
 Bill of Rights (UU hak Virginia 1789)
 Declaration of Human Rights PBB
(1948)
 Piagam Atlantik Charter (1941)

6. Perkembangan HAM di
Indonesia
 Periode sebelum kemerdekaan (1908-
1945)
1. Budi Utomo (hak kebebasan berserikat
dan mengeluarkan pendapat)
2. Perhimpunan Indonesia (hak untuk
menentukan nasibnya sendiri)
3. Sarekat Islam (Hak penghidupan yang
layak dan bebas dari penindasan
diskriminasi rasial)
4. Partai Komunis Indonesia (hak sosial
dan berkaitan dengan alat-alat produksi)

7. 5. Indische Party (Hak untuk mendapatkan
kemerdekaan dan perlakuan yang
sama)
6. Partai Nasional Indonesia (Hak untuk
memperoleh kemerdekaan)
7. Organisasi Pendidikan Nasional
Indonesia (Hak untuk menentukan nasib
sendiri, mengeluarkan pendapat,
berserikat dan berkumpul, persamaan
dimuka hukum, turut dalam
penyelenggaraan negara)

8.  Periode sesudah kemerdekaan (1945 -
sekarang)
1. Periode 1945-1950
a. Hak untuk merdeka
b. Hak kebebasan untuk berserikat melalui
organisasi politik yang didirikan
c. Hak kebebasan untuk menyampaikan
pendapat terutama di parlemen
2. Periode 1950-1959
Pemikiran HAM pada periode ini lebih
menekankan pada semangat kebebasan
demokrasi liberal yang berintikan
kebebasan individu.

9. 3. Periode 1959-1966
Pada periode ini pemikiran HAM tidak
mendapat ruang kebebasan dari
pemerintah atau dengan kata lain
pemerintah melakukan pemasungan
HAM, yaitu hak sipil, seperti hak untuk
berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pikiran dengan tulisan.

10. 4. Periode 1966-1968
Tahun 1967, berusaha melindungi
kebebasan dasar manusia yang ditandai
dengan adanya hak uji materil yang
diberikan kepada Mahkamah Agung.
Tahun 1970-1980, pemerintah melakukan
pemasungan HAM dengan sikap defensif,
represif yang dicerminkan dengan produk
hukum yang bersifat restriktif terhadap
HAM.
Tahun 1990-an, pemikiran HAM tidak lagi
hanya bersifat wacana saja melainkan
sudah dibentuk lembaga penegakan
Komnas HAM sesuai dengan Keppres No.

11. 5. Periode 1998-sekarang
Pada periode ini, HAM mendapat
perhatian yang resmi dari pemerintah
dengan melakukan amandemen UUD
1945 guna menjamin HAM dan
menetapkan UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia. Artinya
pemerintah memberi perlindungan
yang signifikan terhadap kebebasan
HAM dalam semua aspek hak politik,
sosial, ekonomi, budaya, keamanan,
hukum, dan pemerintahan.

12. HAM pada Tatanan Global
dan di Indonesia
 HAM menurut konsep negara-negara
Barat
a.Ingin meninggalkan konsep negara
yang mutlak.
b.Ingin mendirikan federasi rakyat bebas,
negara sebagai koordinator dan
pengawas.
c.Filosifi dasar: hak asasi tertanam pada
diri individu manusia.
d.Hak asasi lebih dulu ada dari pada
negara.

13.  HAM menurut konsep sosialis
a.Hak asasi hilang dari individu dan
terintegarsi dalam masyarakat.
b.Hak asasi manusia tidak ada
sebelum negara ada.
c.Negara berhak membatasi hak
asasi manusia apabila
menghendaki.

14.  HAM menurut konsep-konsep
bangsa Asia dan Afrika
a. Tidak boleh bertentangan dengan
ajaran agama/sesuai dengan
kodratnya.
b. Masyarakat sebagai keluarga
besar artinya penghormatan
untuk keluarga.
c. Individu tunduk kepada kepala
adat yang menyangkut tugas dan
kewajiban.

15.  HAM Menurut Konsep PBB
a. Hak untuk hidup
b.Kemerdekaan dan keamanan badan
c.Hak untuk diakui kepribadiannya
menurut hukum
d.Hak untuk memperoleh perlakuan yang
sama dengan orang lain menurut
hukum
e.Hak untuk mendapat jaminan hukum
dalam perkara pidana
f.Hak untuk masuk dan keluar wilayah
suatu negara.

16. g. Hak untuk mendapat hak milik atas benda’
h. Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan
perasaan
i. Hak untuk bebas memeluk agama serta
mempunyai dan mengeluarkan pendapat
j. Hak untuk berapat dan berkumpul
k. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial
l. Hak untuk mendapatkan pekerjaan
m. Hak untuk berdagang
n. Hak untuk mendapatkan pendidikan
o. Hak untuk turut serta dalam gerakan
kebudayaan dalam masyarakat
p. Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta
dalam kemajuan keilmuan.