1. Oleh :
Dimas Surya Admaja
Estri Desi Rahmawati
Faizatur Rokhmah
Hanifah Feni Sugianti
FKIP UNILA - PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)
2. Negara Hukum
dan HAM
Konsep dan
ciri negara
hukum
Negara
hukum
Indonesia
Hakikat
HAM
Sejarah
perkemban
gan HAM
HAM di
Indonesia
4. Negara hukum merupakan terjemahan dari
istilah Rechsstaat atau Rule of Law. Rule
of Law itu sendiri dapat dikatakan sebagai
bentuk perumusan yuridis dari gagasan
konstitusionalisme. Oleh karena itu,
konstitusi dan negara (hukum) merupakan
dua lembaga yang tidak terpisahkan.
Secara sedarhana yang dimaksud dengan
negara hukum adalah negara yang
penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahannya didasarkan atas hukum.
Pengertian Negara Hukum
5. Negara hukum formil adalah negara hukum dalam arti
sempit yaitu negara yang membatasi ruang geraknya
dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara.
Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap
urusan dan kepentingan warga negara.
Negara hukum materiil atau dapat disebut Welfare
State adalah negara yang pemerintahannya memiliki
keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan
warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut
bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.
Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya
membangun kesejahteraan rakyat.
Negara Hukum Formil dan Negara
Hukum Materiil
6. Fredrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum eropa continental
memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut.
• Hak asasi manusia.
• Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak
asai manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika.
• Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
• Peradilan administrasi dalam perselisihan
Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon member
ciri-ciri Rule of law sebagai berikut :
• Supremasi hukum ,dalam arti tidak boleh ada kesewenwng-
wenangan,sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika
melanggar hukum.
• Kedudukan yang sama di depan hukum,baik bagi rakyat biasa
maupun bagi pejabat
• Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau
keputusan pengadilan.
Ciri-ciri Negara Hukum
7. Negara Hukum Indonesia
Landasan Yuridis Negara
Hukum Indonesia
Perwujudan Negara Hukum di
Indonesia
Hubungan Negara Hukum
dengan Demokrasi
8. Dasar pijakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum
sekarang ini tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945
“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Landasan hukum
Indonesia ditemukan dakam bagian Penjelasan Umum UUD 1945
tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut :
- Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum
(Reschtsstaat).
- Sistem Kontitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi
(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak
terbatas).
Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa Indonesia adalah
Negara hukum dalam arti materiil terdapat dalam bagian pasal-
pasal UUD 1945, sebagai berikut :
- Pada Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan
Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945
- Pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran
dalam pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam
kesejahteraan rakyat.
Landasan Yuridis Negara Hukum
Indonesia
9. Adapun tata urutan perundangan menurut Ketetapan MPR No.
III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.
• Undang-undang dasar 1945
• Ketetepan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
• Undang-uundang
• Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)
• Peraturan pemerintah :
o Keputusan presiden
o Peraturan pemerintah
Peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-
Undang No.10 Tahun 2004 adalah sebagia berikut:
• Undang-Undang Dasar 1945
• Undang-undang (UU)
• Peraturan Pemerintah Pengganti Pengganti Undang-Undang
(perpu)
• Peraturan pemerintah(PP)
• Peraturan presiden
• Peraturan daerah
Perwujudan Negara Hukum di
Indonesia
10. Hubungan Negara Hukum
dengan Demokrasi
Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi
dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada
dasarnya adalah negara hukum. Namun, hukum
hanyalah satu ciri dari negara demokrasi. Franz
Magnis Suseno (1997) menyatakan adanya 5 gugus
ciri hakiki dari negara demokrasi, kelima ciri
tersebut yaitu:
•Negara hukum
•Pemerintah dibawah kontrol nyata masyarakat
•Pemilihan umum yang bebas
•Prinsip mayoritas
•Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis
12. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang
melekat dan dimiliki setiap manusia sebagi
anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan
sebagai berikut:
• Landasan yang langsung dan pertama yakni
kodrat manusia.
• Landaskan kedua dan yang lebih dalam : Tuhan
menciptakan manusia.
Pengertian Hak Asasi Manusia
13. Perwujudan Negara Hukum di
Indonesia
HAM meliputi berbagai bidang, sebagai
berikut:
1. Hak asasi pribadi (personal rights)
2. Hak asasi politik (political rights)
3. Hak asasi ekonomi (property rights)
4. Hak asasi social dan kebudayaan (social
and cultural rights)
5. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang
sama dalam hukum dan pemerintahan
(rights of legal equality)
6. Hak untuk mendapat perlakuan yang
sama dalam tatacara peradilan dan
perlindungan ( procedural rights)
Macam Hak Asasi Manusia
14. SEJARAH PERKEMBANGAN
HAK ASASI MANUSIA
Latar belakang sejarah
hak asasi manusia pada
hakikatnya muncul karena
inisiatif manusia terhadap
harga diri dan
martabatnya, sebagai
akibat dari tindakan
sewenang-wenang dari
penguasa, penjajahan,
perbudakan,
ketidakadilan, dan
kezaliman. Perkembangan
pengakuan hak asasi
manusia ini berjalan
secara perlahan dan
beraneka ragam.
15. LANJUTAN
Perkembangannya dapat kita lihat sebagai
berikut :
• Perkembangan Hak Asasi Manusia pada Masa
Sejarah
• Perkembangan Hak Asasi Manusia di Inggris
• Perkembangan Hak Asasi Manusia di Amerika
Serikat
• Perkembangan Hak Asasi Manusia di Prancis
• Atlantic Charter Tahun 1941
• Pengakuan Hak Asasi Manusia oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa
• Hasil Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1966
16. 1. Pengakuan Bangsa Indonesia
Akan Hak Asasi Manusia
2. Penegakan Hak Asasi Manusia
3. Konvensi Internasional tentang
Hak Asasi Manusia
4. Keikutsertaan Indonesia dalam
Konvensi Internasional
Hak Asasi Manusia Di Indonesia
17. 1. Pengakuan Bangsa Indonesia Akan Hak
Asasi Manusia
Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia
telah tercantum dalam UUD 1945 yang
sebenarnya sudah ada sebelum deklarasi
universal PBB 10 Desember 1945. pengakuan
HAM dalam Undang-undang dan peraturan
sebagai berikut:
• Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Alinea Pertama
• Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Alinea Keempat
• Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
• Ketetapan MPR
• Peraturan Perundang-undangan
18. 2. Penegakan Hak Asasi Manusia
Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan
terhadap hak asasi manusia, disamping dibentuk aturan-
aturan hukum, juga dibentuk kelembagaan yang
menangani masalah yang berkaitan dengan penegakkan
hak asasi manusia. Antara lain:
• Kelembagaan yang menangani masalah yang
berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia,
antara lain : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM)
• Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
pengadilan Hak Asasi Manusia
• Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dibentuk atas
usul DPR
• Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi
19. lanjutan
Penegakkan HAM tidak hanya dilakukan oleh
lembaga-lembaga yang di bentuk oleh negara,
masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam
penegakkan dan perlindungan HAM di
indonesia. Masyarakat dapat membentuk
lembaga swadaya masyarakat (LSM). Beberapa
contoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) :
• KONTRAS ( Komisi untuk orang hilang dan
tindak kekerasan)
• YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum
Indonesia)
• Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(ELSAM) dan
• Human Rights Watch (HRW)
20. 3. Konvensi Internasional tentang Hak Asasi
Manusia
Konvensi internasional mengenai HAM adalah
wujud nyata kepedulian masyarakat internasional
akan pengakuan, perlindungan, penegakkan, dan
pemajuan HAM. Beberapa Konvensi yang
berhasil diciptakan adalah sebagai berkut:
• Universal Declaration of Human Rights
(Pernyataan hak asasi manusia sedunia)
• International Covenant of Civil and Political
Rights (Perjanjian Internasional tentang Hak
Sipil dan Politik) dan International Covenant of
Economic, Social and Cultural Rights
(Perjanjian Internasional tentang Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya
• Declaration on the Rights of peoples to Peace
(Deklarasi Hak Bangsa atas Perdamaian)
21. 4. Keikutsertaan Indonesia dalam
Konvensi Internasional
Tanggung jawab dan menghormati
atas berbagai konvensi internasional
tentang HAM tersebut diwujudkan
dengan keikutsertaan indonesia
untuk meratifikasi berbagai
instrumen internasional. Dengan
meratifikasi berbagai instrumen
internasional mengenai HAM berarti
indonesia secara langsung sudah
mengaitkan diri pada isi dokumen
tersebut dan menjadikannya sebagai
bagian dari hukum nasional
indonesia.
22. Beberapa macam konvensi internasional tentang hak
asasi manusia yang sudah diratifikasi Indonesia adalah
sebagai berikut :
• Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949,
(diratifikasi dengan Undang-Undang
Nomor 59 Tahun 1958).
• Konvensi tentang Hak Politik Kaum
Perempuan –Convention on The Political
Rights of Women (diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958).
• Konvensi tentang Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
– Convention on The Elimination of
Descrimination Against Women
(diratifikasi dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1984).
• Konvensi Hak Anak – Convention on The
Rights of The Child (diratifikasi dengan
Keppres No.36 Tahun 1990).
