Instrumen hukum perlindungan HAM di Indonesia meliputi Pancasila, UUD 1945, UU No. 39/1999, UU No. 26/2000, dan Ketetapan MPR No. XVII/1998. Pancasila secara tersirat memuat HAM dalam sila-silanya, seperti kebebasan beragama, hak asasi, dan keadilan sosial. UU No. 39/1999 mengatur tentang HAM dan lembaga pelindung HAM. UU No. 26/2000 mengatur pengadilan

1. Instrumen Hukum HAM
di Indonesia

2. Sebagai negara hukum, Indonesia pun
memiliki berbagai peraturan mengenai HAM.
Instrumen hukum perlindungan,
penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia
antara lain terdapat dalam Pancasila, UUD 1945,
Undang-undang nomor 39 tahun 1999, Undang-
undang nomor 26 tahun 2000, Ketetapan MPR RI
nomor XVII/MPR/1998, dan konstitusi lainnya.

3. 1. PANCASILA
Pancasila sebagai dasar negara
secara tersirat telah memuat HAM
dalam sila-silanya. Berikut penjelasan
masing-masing silanya :

4. Sila 1: Ketuhanan yang maha esa
Sila pertama menghendaki sikap
pengabdian terhadap Tuhan YME dan
jaminan untuk melakukannya menurut
keyakinan masing-masing. Pengabdian
terhadap Tuhan YME dapat dilaksanakan
bila penghormatan terhadap HAM
mendapat pengakuan berupa jaminan
kemerdekaan beragama.

5. Sila 2 : Kemanusiaan Yang adil dan
beradab
Sila kedua menghendaki terlaksananya nilai-nilai
kemanusiaan, yaitu pengakuan martabat manusia, HAM, dan
kemerdekaan manusia. Tiap-tiap orang diperlakukan secara
pantas, tidak boleh disiksa, dihina atau diperlakukan
melampaui batas kemanusiaan. Sebagai individu manusia
mempunyai hak asasi yang dapat dinikmati dan
dipertahankan terhadap gangguan luar. Sebagai mahkluk
sosial penggunaan hak-hak asasi manusia tidak boleh
mengganggu orang lain, dan harus berfungsi sosial. Antara
kepentingan individu dan kepentingan umum harus
seimbang.

6. Sila 3: Persatuan Indonesia
Persatuan atau kebangsaan adalah sikap
yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas
kepentingan suku, golongan, ataupun partai.
Kesadaran berbangsa timbul karena keinginan
bersatu setiap insan Indonesia dan kebebasan
menikmati hak asasi tanpa hambatan sedikitpun.
Jadi, terbentuknya semangat kebangsaan
hendaknya menimbulkan rasa saling
menghormati antarbangsa, bukan pertentangan.

7. Sila 4 : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan
Kedaulatan berarti kekuasaan negara berada
di tangan rakyat. Kedaulatan itu disalurkan secara
demokrasi melalui perwakilan. Kedaulatan rakyat
berisi pengakuan akan harkat dan martabat
manusia, dan berarti juga menghormati serta
menjunjung tinggi segala hak manusia dan hak asasi
yang melekat padanya.

8. Sila 5 : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia
Sila kelima mengandung makna keadilan yang memberi
pertimbangan bahwa hak milik berfungsi sosial. Setiap orang
dapat menikmati hidup layak sebagai manusia terhormat, tidak
ada kepincangan antara golongan kaya dan miskin. Dalam sila
kelima dijamin hak untuk hidup layak, adanya hak milik, hak atas
jaminan sosial, dan hak atas pekerjaan dengan sistem
pengupahan dan syarat-syarat kerja yang baik dan layak, serta
berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan.

9. 2. UUD 1945
Prinsip-prinsip HAM berdasarkan
Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut :
1. Kemerdekaan adalah berkat rahmat
Tuhan.
2. Negara melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia.

10. 3. Negara memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
4. Negara ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamian abadi, dan
keadilan sosial.
5. Negara Indonesia adalah negara
hukum berdasarkan Pancasila.

11. 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999
Peraturan perundangan tentang HAM di
Indonesia diwujudkan dalam UU No.39/1999 yang
terdiri atas 105 pasal meliputi HAM, perlindungan
HAM, pembatasan terhadap kewenangan pemerintah
serta Komnas HAM yang merupakan lembaga
pelaksana atas perlindungan HAM.
Macam-macam HAM menurut UU No.39/1999
meliputi hak untuk hidup, hak untuk bekeluarga dan
melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri,
hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan
pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan,
hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan
hak anak.

12. UU No.39/1999 juga mengatur tentang
kewajiban dasar manusia Indonesia
(menghormati hak asasi orang lain dan
konsekuensinya, serta tunduk pada peraturan
perundangan yang berlaku), termasuk materi
tentang kewajiban dan tanggung jawab
pemerintah untuk menghormati, melindungi,
menegakkan serta memajukan hak-hak asasi
manusia tersebut yang diatur dalam
peraturan Republik Indonesia.

13. 4. Undang-undang nomor 26 tahun
2000
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)
merupakan alternatif penyelesaian pelanggaran
HAM yang berat di luar pengadilan HAM. Menurut
undang-undang tersebut, penyelesaian kasus
pelanggaran HAM yang berat tidak berlaku sifat
kedakwaan. Pengadilan HAM yang berada di
lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di
daerah kabupaten/kota merupakan pengadilan
khusus.

14. Untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,
pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah
pengadilan negeri. Tugas dan wewenang pengadilan
HAM yaitu memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran HAM termasuk HAM berat, seperti
kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan. Jika pengadilan HAM ini tidak sanggup
menyelesaikan, menurut UU Nomor 26 Tahun 2000,
dapat dilimpahkan ke pengadilan HAM yang lebih
tinggi yaitu pengadilan HAM ad hoc atas usul DPR
dan dengan keputusan presiden. Jika pengadilan
HAM ad hoc tidak dapat menyelesaikan juga,
masalah tersebut dapat dilimpahkan kepada komisi
kebenaran dan rekonsiliasi yang pembentukannya
sesuai undang-undang.

15. 5. Ketetapan MPR RI Nomor
XVII/MPR/1998
Secara konkret untuk pertama kali
HAM dituangkan dalam Piagam Hak Asasi
Manusia sebagai lampiran Ketetapan MPR
RI Nomor XVII/MPR/1998, susunannya
sebagai berikut :

16. a. Hakuntukhidup :
1) Berhak untuk hidup.
2) Mempertahankan
hidup.
3) Kehidupan (Pasal 1).

17. b. Hakberkeluarga dan melanjutkan
keturunan:
1) Membentuk keluarga.
2) Melanjutkan keturunan melalui
perkawinan (Pasal 2).

18. c. Hak mengembangkan diri :
1) Berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk
tumbuh berkembang secara layak (Pasal 3).
2) Berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk
pengembangan pribadinya, memperoleh dan
mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan
kualitas hidupnya (Pasal 4).
3) Berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat
dari ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya
demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 5).
4) Berhak untuk memajukan dirinya dengan
memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta
membangun masyarakat, bangsa,dan negara (Pasal 6).

19. d. Hakkeadilan:
1) Berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan
hukum yang adil (Pasal 7).
2) Berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama
di hadapan hukum (Pasal 8).
3) Dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak (Pasal 9).
4) Berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 10).
5) Berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja (Pasal 11).
6) Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan (Pasal 12).

20. e. Hakkemerdekaan:
1) Berhak memeluk agamanya masing-masing dan
beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu
(Pasal 13).
2) Berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap
sesuai nurani (Pasal 14).
3) Bebas memilih pendidikan dan pengajaran (Pasal 15).
4) Bebas memilih pekerjaan (Pasal 16).
5) Bebas memilih kewarganegaraan (Pasal 17).
6) Bebas bertempat tinggal di wilayah negara,
meninggalkannya dan berhak untuk kembali (Pasal
18).
7) Berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat (Pasal 19).

21. f. Hak ataskebebasan informasi :
1) Berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya (Pasal 20).
2) Berhak untuk mencari, memperoleh,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala
saluran yang tersedia (Pasal 21).

22. g. Hakkeamanan:
1) Berhak atas rasa aman dan perlindungan
terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
(Pasal 22).
2) Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan hak miliknya (Pasal
23).
3) Berhak mencari suaka untuk memperoleh
perlindungan politik dari negara lain (Pasal 24).
4) Berhak untuk bebas dari penyiksaan atau
perlakuan yang merendahkan derajat martabat
manusia (Pasal 25).
5) Berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara
(Pasal 26).

23. H. hakkesejahteraan:
1) Berhak hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 27).
2) Berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal
28).
3) Berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang
layak (Pasal 29).
4) Berhak memperoleh kemudahan perlakuan khusus di masa
kanak-kanak, di hari tua, dan apabila menyandang cacat
(Pasal 30).
5) Berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia
bermartabat (Pasal 31).
6) Berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapapun (Pasal 32).
7) Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan (Pasal 33).

24. Selain mengatur tentang HAM, Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XVII/MPR/1998 itu juga mengatur kewajiban
setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain
dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara (Pasal 35). Untuk itu,
setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya
itu ia wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan
yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak
dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi
tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat (Pasal 36).