Dokumen ini membahas konsep hak asasi manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pentingnya penghormatan terhadap HAM di Indonesia. Pengakuan dan perlindungan HAM dicantumkan dalam konstitusi negara, serta berbagai pasal yang menjamin hak-hak individu, meskipun pelaksanaan di lapangan masih memerlukan dukungan masyarakat dan pemerintah. Terdapat juga analisis mengenai kasus-kasus terkait HAM serta peran lembaga masyarakat dalam menegakkan HAM di Indonesia.

1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KONSEP HAM DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Dosen Pengampu : Drs.Hi.A.Sudirman,M.H
Disusun oleh :
Ani Istiqomah (1413053010)
Diah Ayu Susilawati (1413053032)
Faizatur Rokhmah (1413053048)
Hanif Imam Prabowo (1413053050)
Milla Martha Febrilia (1413053071)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2015

2. Daftar Isi
halaman
Halaman Judul..........................................................................................................i
Kata Pengantar.........................................................................................................ii
Daftar Isi.................................................................................................................iii
BAB 1.......................................................................................................................3
PENDAHULUAN....................................................................................................3
1.1Latar Belakang................................................................................................3
1.2Rumusan Masalah...........................................................................................4
1.3Tujuan Penelitian.............................................................................................4
BAB II......................................................................................................................5
TINJAUAN PUSTAKA...........................................................................................5
2.1Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)...........................................................5
2.2HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945......................................................6
2.3Kasus-kasus yang Berkaitan dengan HAM...................................................11
BAB III...................................................................................................................14
PENUTUP..............................................................................................................14
3.1Kesimpulan....................................................................................................14
3.2Saran .............................................................................................................14
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................15
LAMPIRAN...........................................................................................................16

3. BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia adalah salah satu negara yang menghargai dan menghormati
adanya Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan sejumlah negara maju juga telah
mencanangkan HAM sebagai bagian dari program nasionalnya. Perserikan
Bangsa-Bangsa (PBB) juga menjadikan HAM sebagai salah satu agenda yang
perlu ditangani secara serius. Penghormatan terhadap HAM telah menjadi
ukuran bagi diakuinya suatu pemerintahan. Pemeintahan suatu negara yang
tidak menghargai HAM mendapat kecaman bahkan bisa dikucilkan dari
pergaulan internasional.
Indonesia adalah negara hukum, bahkan jaminan pelaksanaan HAM
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum secara jelas dalam
Konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah
dilakukannya amandeman yang ke empat. Semua ketentuan perundang-
undangan tersebut dibentuk untuk memberikan jaminan dalam upaya
penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan secara efisien dan efektif makan
diperlukan adanya semangat dari para penyelenggara negara, para pemimpian
pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama, dan saling
bahu membahu dalam penegakkan HAM di Indonesia.
Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional dan telah
dibentuknya lembaga untuk penegakkannya, tetapi belum menjamin bahwa
HAM dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan
pembangunan. Maka dari itu, perlu adanya dukungan dari segala pihak agar
tercapainya penegakkan HAM di Indonesia, mulai dari masyarkat sampai
para pemimpin negara.

4. 1.2 Rumusan Masalah
Atas dasar penentuan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka
penulis mengambil perumusan masalah yaitu
1. Bagaimana dengan pengertian HAM?
2. Bagaimana HAM dalam UUD 1945?
3. Bagaimana dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Mengetahui dan memahami pengertian HAM.
2. Mengatahui dan memahami HAM dalam UUD 1945.
3. Mengatahui dan memahami kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM.

5. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Right) yang
dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 telah merumuskan pengertian
HAM, yaitu merupakan pengakuan akan martabat dan harkat manusia yang
menyatu dalam diri setiap manusia yang meliputi kebebasan, keadilan dan
perdamaian dunia.
UU No.39 Tahun 1999, khusunya dalam pasal 1 ayat (1)
menyatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu adalah
kasih karunia-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.
Pengertian yang lain tentang HAM adalah hak yang melekat pada
martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawah
sejak lahir ke permukaan bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati),
bukan merupakan pemberian manusia atau negara. HAM harus diakui dan
dihormati oleh semua manusia, karena merupakan pemberian Tuhan Yang
Maha Esa sejak lahir dan semua manusia telah dibekali HAM oleh Tuhan
Yang Maha Esa.
HAM bersifat universal meliputi hak hidup, memperoleh kemerdekaan
dan untuk mendapat kebahagiaan. Bersefat universal berarti berlaku
dibelahan bumi mana pun tanpa melihat ras, suku, agama, warna kulit
ataupun perbedaan-perbedaan lainnya. Nilai utama yang terkandung dalam
HAM adalah kebebesan/kemerdekaan, kemanusian/perdamaian dan

6. keadilan/kesederajatan/persamaan. Ciri khas dari HAM adalah sebagai
berikut :
a. Kodrat, artinya HAM itu adalah permberian Tuhan keapada semua
manusia agar hidupnya tetap terhormat.
b. Hakiki, artinya HAM itu melekat pada diri setiap manusia, tanpa
membedakan latar belakang kehidupan dan status sosialnya.
c. Universal, artinya HAM berlaku umum, tidak mebeda-bedakan
manusia yang satu dengan yang lainnya.
d. Tidak dapat dicabut, artinya dalam keadaan bagaimanapun, hak
tersebut tetap milik setiap orang.
e. Tidak dapat dibagi, artinya HAM itu tidak dapat diwakili atau
dialihkan kepada orang lain.
2.2 HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945
Jaminan pelaksanaan HAM dalam negara kesatuan Republik Indonesia
telah tercantum secara jelas dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang
Dasar 1945 dan setelah dilakukan amndemen. Perlindungan HAM
mendapatkan perhatian yang angat besar dari para pengambil keputusan di
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini terbukti dari
dicantumkannya secara eksplisit masalah HAM, yaitu pada bab XA dengan
judul HAM yang terdiri atas 10 pasal (pasal 28A s.d 28J) dan 24 ayat. Diluar
yang berjudul tersendiri dalam bab XA, rumusan lainnya terdapat dalam pasal
27 (3 ayat), bab XI pasal 29 (2 ayat), bab XII pasal 30, bab XIII pasal 31 dan
32, bab XIV pasal 33 dan 34.
BAB XA**)
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.** )
Pasal 28 B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah.** )

7. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.** )
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.** )
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya.**)
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.**)
(1) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.** )
Pasal 28E
(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.** )
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat.**)
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi danmemperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari,memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.** )

8. Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik
dari negara lain.** )
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.**)
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan.** )
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hakmilik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.** )
Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untukdiakui
sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun.** )
(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itu.**)
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.**)
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.** )

9. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan.**)
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.** )
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalam suatu masyarakat demokratis.** )
BAB XI
A G A M A
Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.
BAB XII
PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA**)
Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.** )
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan
rakyat, sebagai kekuatan pendukung.** )
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut
dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan,
melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.** )

10. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya,
syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan
keamanan diatur dengan undang-undang.** )
BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya.****)
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua
puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional.****)
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)
Pasal 32
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban
dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya.**** )
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional.**** )

11. BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL****)
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.****)
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang.****)
Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** )
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagiseluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan.**** )
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang.****)
2.3 Kasus-kasus yang Berkaitan dengan HAM
Lukman Soetrisno (Paul S.Baut, 1989:227) mengajukan ciri-ciri bahwa
suatu pembangunan telah melaksanakan HAM apabila telah menunjukkan
adanya ciri-ciri sebagai berikut :
1. Dalam bidang politik berupa kemauan pemerintah dan masyarakat untuk
mengakui pluralisme pendapat dan kepentingan dalam masyarakat.

12. 2. Dalam bidadng sosial, ditandai dengan adanya perlakuan yang sama oleh
hukum antar orang kecil dan priyayi dengan adanya rasa toleransi dalam
masyarakat terhadap perbedaan atau latar belakang agama dan ras.
3. Dalam bidang ekonomi, ditandai dengan tidak adanya monopoli dalam
sistem ekonomi yang berlaku.
Lembaga HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk LSM
(Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (Non Governmental
Organization) yang programnya berfokus pada demokratisasi dan
pengembangan HAM. Yang termasuk LSM ini antara lain, YLBHI
(Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Kontras (Komisi untuk
orang hilang dan korban tindk kekerasan) dan Elsam (Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat).
Upaya untuk menegakan HAM telah dibuktikan dalam wujud
diadakannya peradilan adhoc bagi para pelanggar HAM, baik dalam
kalangan militer atau sipil.
Pengadilan HAM sebagai realisasi perintah UU No.39 tahun 1999
tentang HAM dan UU RI No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Secara Institusional, pengadilan mulai aktif beroperasi sekitar akhir 2001.
Pengadilan HAM dirancang sebagai institusi pertanggungjawaban secara
hukum bagi para pelaku pelnggaran HAM.
Disamping pengadilan HAM, saat ini dikenal pula adanya Pengadilan
HAM Ad Hoc. Menurut pasal 43 ayat 1 UU No. 26 tahun 2000,
Pengadilan HAM Ad Hoc adalah pengadilan yang memriksa, mengadili
dan memutuskan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum
berlakunya UU No.26 tahun 2000. Dengan demikian, undang-undang
pengadilan HAM berlaku surut atau retroaktif. Pelanggaran HAM yang
berat mempunyai sifat khusus dan digolongkan sebagai kejahatan yang
luar biasa (exstra ordinary crime). Oleh karena itu, pasal 28 ayat 2 UUD
1945 dan hukum internasional menetukan bahwa asas retroaktif berlaku
dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang berat. Asas retroaktif
merupakan dasar yang membolehkan suatu peraturan perundang-undangan
dapat berlaku surut ke belakang. Hal ini berbeda dengan kejahatan biasa

13. (ordinary crime) yang perbuatannya baru dapat dihukum setelah ada
hukumnya/undang-undangnya terlebih dahulu. Asas yang berlaku dalam
kejahatan biasa adalah asas legalitas (Luhut M.P. Pangaribuan, S.H.,LL.M.
dan Waskito Adiribowo, S.H.).

14. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Right) yang
dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 telah merumuskan pengertian
HAM, yaitu merupakan pengakuan akan martabat dan harkat manusia
yang menyatu dalam diri setiap manusia yang meliputi kebebasan,
keadilan dan perdamaian dunia. Sedangkan di Indonesia telah dibentuk
UU yang mendukung perlindungan HAM bagi seluruh warga negara
Indonesia yaitu UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.
2. HAM juga sudah diatur dalam UUD 1945 pada bab XA dengan judul
HAM yang terdiri atas 10 pasal (pasal 28A s.d 28J) dan 24 ayat. Diluar
yang berjudul tersendiri dalam bab XA, rumusan lainnya terdapat dalam
pasal 27 (3 ayat), bab XI pasal 29 (2 ayat), bab XII pasal 30, bab XIII
pasal 31 dan 32, bab XIV pasal 33 dan 34.
3. Semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM
dibentuk untuk memberikan jaminan dalam upaya penegakan HAM di
Indonesia, agar upaya penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan secara
efisien dan efektif, karena setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan
martabat manusia yang sama dan sederajat.
3.2 Saran
Sebaiknya dalam penyusunan makalah ini membutuhkan referensi buku
dan sumber yang sangat mendukung, agar tercapai makalah yang sesuai
keinginan.

15. DAFTAR PUSTAKA
Winataputra, Udin S. 2008. Pembelajaran PKN di SD. Jakarta : Universitas
Terbuka.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16. LAMPIRAN

17. Tes Formatif
Pilihlah salah satu jawaban berikut yang menurut anda paling benar!
1. Konsep tentang HAM sesungguhnya bersifat...
a. Lokal
b. Temporer
c. Universal
d. Individualitas
2. Piagam HAM yang lahir pada pada tanggal 10 Desember 1948 adalah...
a. Biil of Right
b. Universal Declaration of Human Right
c. Declaration of Universal Human Right
d. Declaration of Independent
3. Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAM adalah ....
a. UU Nomor 39 Tahun 1999
b. UU Nomor 49 Tahun 1999
c. UU Nomor 59 Tahun 1999
d. UU Nomor 69 Tahun 1999
4. Deklarasi Universal HAM (Universal of Human Right) dicetuskan pada
tanggal ....
a. 4 Desember 1948
b. 6 Desember 1948
c. 8 Desember 1948

18. d. 10 Desember 1948
5. Dalam UUD 1945 masalah HAM tercantum pada bab XA yang terdiri atas
10 psal yaitu pasal....
a. 28A s.d 28H
b. 28A s.d 28J
c. 28A s.d 28K
d. 28A s.d 28L
6. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pernyataan ini merupakan
rumusan jaminan HAM yang terdapat dalam pasal ....
a. 28 ayat 1
b. 28 ayat 2
c. 28 ayat 3
d. 28 ayat 4
7. Dibentuknya Komisi Nasional HAM bertujuan ....
a. Meningkatkan kinerja pemerintah
b. Meningkatkan kinerja LSM
c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan
pelanggaran HAM yang dialaminya
d. Meningkatkan penegakan HAM di Indonesia
8. Asas yang berlaku dalam kejahatan biasa adalah...
a. Asas retroaktif
b. Asas ordinary crime

19. c. Asas legalitas
d. Asas exstra ordinary crime
9. Bagi para korban pelanggaran HAM berat akan memperoleh restitusi
dari ....
a. Pengadilan HAM
b. Komnas HAM
c. Negara
d. Pelaku atau pihak yang merugikan
10. Yang termasuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dibawah ini,
kecuali...
a. Pengadilan HAM Ad Hoc
b. YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
c. Kontras (Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan)
d. Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)

20. Latihan
Jawablah Pertanyaan berikut dengan benar!!!
1. Apa pengertian HAM menurut Deklarasi Universal HAM (Universal of
Human Right)?
2. Apa isi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 1999 tentang HAM?
3. Konsep HAM mengandung lima ciri. Sebutkan lima ciri tersebut!
4. Apa latar belakang lahirnya perundang-undangan HAM Nasional di
Indonesia?
5. Bagaimana upaya penegakan HAM di Indonesia agar penegakan HAM
dapat berjalan secara efektif dan efisien?

21. Jawaban
Tes Formatif
1. C
2. B
3. A
4. D
5. B
6. D
7. B
8. C
9. B
10. A
Latihan
1. Pengertian HAM menurut Deklarasi Universal HAM (Universal of Human
Right) adalah pengakuan akan martabat dan harkat manusia yang menyatu
dalam diri setiap manusia yang meliputi kebebasan, keadilan dan perdamaian
dunia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,
pasal 1 ayat (1) menyatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

22. 3. Konsep HAM mengandung lima ciri, yaitu kodrat; Hakiki Universal; tidak
membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat
dicabut.
4. Lahirnya perundang-undangan HAM Nasional di Indonesia dilatarbelakangi
oleh
a. Komitmen untuk melaksanakan UDHR
b. Desakan masyarakat untuk mengembangkan kehidupan yang lebih
demokratis
c. Melaksanakan amanat Tab MPR Nomor. XVII/MPR/1998 tentang HAM
5. Agar upaya penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan secara efisien dan
efektif maka diperlukan adanya semangat para penyelenggara negara, para
pemimpin pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama,
dan saling bahu membahu dalam penegakan HAM.