SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
1
ALUR PROSES KEUANGAN
Proses keuangan secara garis besar adalah :
1. Penganggaran/Perencanaan
2. Pencatatan
3. Pelaporan
4. Koreksi/Pemeriksaan Internal
5. Audit/Pemeriksaan Ekternal
Penganggaran/Perencanaan
Proses ini dimulai pada saat Komunitas mengirimkan proposal, yang terdiri dari
Proposal Teknis dan Proposal Biaya. Proposal Biaya mencakup : Anggaran Biaya dan
Arus Kas Pengeluaran.
Proposal tersebut akan melalui seleksi administratif yang dilakukan oleh Bagian
Keuangan Sekretariat Nasional. Seleksi administratif terhadap Proposal Biaya biasanya
meliputi seleksi terhadap :
a. kesesuaian judul dan isi kegiatan antara Proposal Teknis dan Proposal Biaya
b. kesesuaian waktu kegiatan antara Proposal Teknis dan Proposal Biaya
c. kesesuaian besaran anggaran antara Proposal Biaya dan batas baku maksimal
d. kesesuaian komposisi anggaran antara Proposal Biaya dan kebijakan pendanaan
swadaya yang disyaratkan
e. ketepatan penghitungan
f. kelengkapan administratif (antara lain : fotokopi rekening koran, laporan
keuangan tahunan yang sudah diaudit, struktur organisasi dan personalia)
Setelah seleksi tersebut dilakukan, akan dilakukan seleksi substantif oleh Bagian
Program Sekretariat Nasional.
Apabila proposal Komunitas lolos kedua seleksi tersebut (dengan perbaikan/revisi),
maka akan diterbitkanlah Piagam Kesepakatan Kerjasama antara Sekretariat Nasional
dan Komunitas yang bersangkutan.
PROPOSAL
TEKNIS
PROPOSAL
BIAYA
Anggaran
Biaya
Arus Kas
Pengeluaran
2
Pencatatan
Pada Piagam Kesepakatan Kerjasama dicantumkan jumlah anggaran yang disetujui
dan termin pencairannya. Berdasarkan termin tersebut, Bagian Keuangan Sekretariat
Nasional merekomendasikan pencairan dana yang pertama. Setelah dilakukannya
transfer dana, Bagian Keuangan Sekretariat Nasional akan mengirimkan Bukti
Transfer via fax kepada Komunitas.
Komunitas yang sudah memeriksa catatan banknya diharapkan segera mengirimkan
Konfirmasi Penerimaan Dana yang ditandatangani di atas materai cukup, paling
lambat 5 hari setelah diterimanya dana.
Konfirmasi tersebut dikirim lewat pos, ditujukan ke Bagian Keuangan Sekretariat
Nasional, dilampiri credit note / credit advice / rekening koran yang menunjukkan
transaksi penerimaan dana seperti dimaksud di atas.
Pencatatan dilakukan dengan menggunakan media pencatatan sebagai berikut : untuk
program Komunitas kategori non programmatic approach, yang jumlah anggarannya <
100 juta rupiah cukup menggunakan Buku Kas.
Bagi program Komunitas kategori non programmatic approach yang jumlah anggarannya
= atau > 100 juta rupiah dan program Komunitas kategori programmatic approach,
disarankan menggunakan Catatan Transaksi Harian.
Catatan Transaksi Harian diharapkan mampu menjadi media pencatatan Komunitas
yang paling dasar/sederhana, sebelum Komunitas mampu mengoperasikan software
atau program aplikasi akuntansi tertentu.
Pencatatan dan pendokumentasian bukti didasarkan urutan tanggal, baik pada media
Buku Kas maupun Catatan Transaksi Harian. Bukti yang bisa menjadi lampiran
hanyalah bukti yang memenuhi standar persyaratan.
Sedangkan formulir umum yang secara internal, Komunitas gunakan adalah :
a. Bukti Kas/Bank Keluar
b. Bukti Kas/Bank Masuk
c. Permintaan Uang Muka
d. Pertanggungjawaban Uang Muka.
CATATAN
TRANSAKSI
HARIAN
KOMUNITAS
non programmatic
approach
KOMUNITAS
programmatic
approach
nilai < Rp 100.000.000
nilai =, > Rp 100.000.000
BUKU
KAS
3
Pelaporan
Buku Kas hanya mampu menghasilkan Laporan ke Lembaga Donor atau Laporan ke
Sekretariat Nasional. Sedangkan Catatan Transaksi Harian diharapkan juga mampu
menghasilkan Laporan sesuai PSAK 451.
Laporan ke Lembaga Donor/Sekretariat Nasional terdiri dari :
a. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
b. Laporan Status Dana
c. Laporan Status Anggaran
Laporan sesuai PSAK 45 terdiri dari :
a. Laporan Posisi Keuangan
b. Laporan Aktivitas
c. Laporan Arus Kas
Kedua jenis laporan di atas mempunyai perbedaan titik berat kebutuhan informasi
keuangan. Laporan ke Lembaga Donor/Sekretariat Nasional terbatas pada pelaporan
dana dan realisasi anggaran, sedangkan Laporan sesuai PSAK 45 menyajikan laporan
organisasi Komunitas.
Perbedaan mendasar lainnya adalah :
1
PSAK No. 45 = Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia No. 45 tentang Pelaporan Keuangan
Organisasi Nirlaba, yang efektif berlaku mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2000.
Laporan ke
Lembaga Donor
/ Sekretariat
Nasional
BUKU
KAS
CATATAN
TRANSAKSI
HARIAN
LAPORAN
PSAK 45
Laporan ke
Lembaga Donor
/ Sekretariat
Nasional
LAPORAN
PSAK 45
Cash Basis
Accrual Basis
Expense
Capitalization
Laporan ke
Lembaga Donor
/ Sekretariat
Nasional
4
Catatan Transaksi Harian dan Laporan-laporan yang dihasilkannya, akan dikirimkan
oleh Komunitas kepada Bagian Keuangan Sekretariat Nasional untuk diperiksa, secara
periodik, setiap bulan sekali, paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Pengiriman
harus dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu : file (bisa berbentuk disket maupun via e-mail)
dan print out (hasil cetak), dilampiri fotokopi rekening koran bank/buku tabungan.
Pengiriman via pos, harus dilakukan secara tercatat (minimal surat kilat khusus). Dua
bentuk kiriman Komunitas tersebut harus dijamin sama dan serupa.
Koreksi/Pemeriksaan Internal
Koreksi oleh Bagian Keuangan Sekretariat Nasional merupakan proses pemeriksaan
pertama dan bersifat internal terhadap catatan dan laporan Komunitas, sebelum proses
pemeriksaan berikutnya yang bersifat eksternal, yaitu audit oleh Kantor Akuntan
Publik.
Pemeriksaan pada dasarnya dilakukan Bagian Keuangan Sekretariat Nasional terhadap
Catatan Transaksi Harian Komunitas. Laporan adalah output otomatis dari catatan
tersebut. Pemeriksaan terhadap Laporan hanya berupa pengujian terhadap rumus
tarikan (link) saja.
Pemeriksaan dilakukan secara analitis terhadap file. Hasil pemeriksaan
didokumentasikan pada print out dan Kertas Kerja Pemeriksaan.
CATATAN
TRANSAKSI
HARIAN
LAPORAN
PSAK 45
catatan
laporan
Hasil
koreksi
Hasil
koreksi
Uji
rumus
KERTAS
KERJA
PEMERIKSAANHasil
koreksi
Laporan ke
Lembaga Donor
/ Sekretariat
Nasional
5
Pada saat pemeriksaan, Bagian Keuangan Sekretariat Nasional bisa melakukan
korespondensi dengan Komunitas via telepon atau e-mail. Hasil pemeriksaan yang
terdokumentasi pada print out dan Kertas Kerja Pemeriksaan tersebut, akan
dikonfirmasikan via pos oleh Bagian Keuangan Sekretariat Nasional kepada
Komunitas, paling lambat tanggal 15. File sebagai alat bantu koreksi tidak perlu
dikirimkan kembali kepada Komunitas.
Apabila Komunitas sepakat dengan hasil koreksi Bagian Keuangan Sekretariat
Nasional, maka Komunitas akan melakukan perubahan pada Catatan Transaksi Harian
dan Laporan. Hasil perubahan tersebut akan dikirimkan kepada Bagian Keuangan
Sekretariat Nasional untuk diperiksa kembali, paling lambat tanggal 22. Pengiriman
tetap harus dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu : file dan print out.
Bagian Keuangan Sekretariat Nasional akan melakukan pemeriksaan sekali lagi,
apabila tidak terdapat koreksi tambahan, maka print out tersebut akan ditandatangani
dan distempel, untuk kemudian dikirimkan kembali kepada Komunitas, paling lambat
tanggal 30.
Audit/Pemeriksaan Eksternal
Audit oleh Kantor Akuntan Publik merupakan proses pemeriksaan berikutnya dan
bersifat eksternal terhadap catatan dan laporan Komunitas.
Audit terhadap Komunitas ada 2 jenis, yaitu Audit Proyek2 dan Audit
Lembaga/Organisasi, dengan perincian sebagai berikut :
Kedua jenis audit tersebut akan menghasilkan 3 Pendapat/Opini Auditor, yaitu :
1. Opini atas Laporan Keuangan
Independent Auditor’s Report on Financial Statement
2. Opini atas Sistem Pengendalian Internal
Independent Auditor’s Report on Internal Controls
3. Opini atas Ketaatan
Independent Auditor’s Report on Compliance
2
Audit Proyek, sebenarnya merupakan bagian dari Audit Lembaga terhadap Sekretariat Nasional Komite Independen
Pemantau Pemilu. Audit ini dilaksanakan secara sampling (tidak semua Proyek akan diaudit).
KOMUNITAS
0 s.d. Rp 200.000.000
KOMUNITAS
> Rp 200.000.000
AUDIT
PROYEK
AUDIT
LEMBAGA/
ORGANISASI
1. Statement of Financial
Position
2. Statement of Activities
3. Statement of Cash Flow
Fund Accountability
Statement
6
Jenis dan tingkatan kemungkinan Pendapat/Opini Auditor adalah sebagai berikut :
1. Unqualified
Wajar tanpa pengecualian.
...telah menyajikan secara wajar..., sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang
berlaku umum.
2. Qualified
Wajar dengan pengecualian.
...kecuali mengenai/tergantung pada..., ...telah menyajikan secara wajar..., sesuai
dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Disclaimer
Menolak memberikan pendapat. Auditor tidak memiliki keyakinan yang
memadai untuk memberikan pendapat.
Karena..., kami tidak dapat menyatakan pendapat terhadap...
4. Adverse
Tidak wajar.
...tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang
berlaku umum, ...
Sedangkan tahapan audit adalah : Penerimaan perikatan, Perencanaan audit,
Pelaksanaan pengujian dan Pelaporan.

More Related Content

What's hot

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...naim muhammad
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPT. waluh bajarang
 
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANrusdiman1
 
Q 1.5 usaid - bigg edisi 15 ina web
Q 1.5   usaid - bigg edisi 15 ina webQ 1.5   usaid - bigg edisi 15 ina web
Q 1.5 usaid - bigg edisi 15 ina webMeloeawati banamtuan
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDFox Broadcasting
 
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahAnalisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahharthy_sweet
 
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negarapengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negaraAry Efendi
 
Pengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan DaerahPengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan DaerahAskam
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKDesi Nurmalasari
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Miftah Fadlilah
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualNadia Amelia
 
Tugas akuntansi pemerintah 1
Tugas akuntansi pemerintah 1Tugas akuntansi pemerintah 1
Tugas akuntansi pemerintah 1Marobo United
 
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanMateri 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanRaka Aprizal
 
Modul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satkerModul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satkerSai Jawa Tengah
 
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahPp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahDyp The Magna
 
Tugas akuntansi ektor publik pemerintah dan swasta
Tugas akuntansi ektor publik pemerintah dan swastaTugas akuntansi ektor publik pemerintah dan swasta
Tugas akuntansi ektor publik pemerintah dan swastaMarobo United
 
Makalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publikMakalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publikKhatijah Parewa
 
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKrmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKastri keu
 

What's hot (20)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan Transparansi Keuang...
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
 
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
 
Bab17review lk
Bab17review lkBab17review lk
Bab17review lk
 
Q 1.5 usaid - bigg edisi 15 ina web
Q 1.5   usaid - bigg edisi 15 ina webQ 1.5   usaid - bigg edisi 15 ina web
Q 1.5 usaid - bigg edisi 15 ina web
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
 
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahAnalisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
 
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negarapengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
 
Pengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan DaerahPengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan Keuangan Daerah
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
 
Tugas akuntansi pemerintah 1
Tugas akuntansi pemerintah 1Tugas akuntansi pemerintah 1
Tugas akuntansi pemerintah 1
 
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanMateri 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
 
Modul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satkerModul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satker
 
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahPp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
 
Tugas akuntansi ektor publik pemerintah dan swasta
Tugas akuntansi ektor publik pemerintah dan swastaTugas akuntansi ektor publik pemerintah dan swasta
Tugas akuntansi ektor publik pemerintah dan swasta
 
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publikKerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
 
Makalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publikMakalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publik
 
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIKrmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
rmk TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
 

Similar to ALUR KEUANGAN

SIKLUS APBN dan APBD.ppt
SIKLUS APBN dan APBD.pptSIKLUS APBN dan APBD.ppt
SIKLUS APBN dan APBD.pptPorimataPutri
 
Resume Auditing Bab I - IV Buku I
Resume Auditing Bab I - IV Buku IResume Auditing Bab I - IV Buku I
Resume Auditing Bab I - IV Buku I9elevenStarUnila
 
Kelompok(1) 4B-Akuntansi_TugasASP2. pdf
Kelompok(1) 4B-Akuntansi_TugasASP2. pdfKelompok(1) 4B-Akuntansi_TugasASP2. pdf
Kelompok(1) 4B-Akuntansi_TugasASP2. pdfAdindaMaharani14
 
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditorAudit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditorPuput Wiji
 
Si Pi, Fanny Ayu Astari, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Pendukung, Universit...
Si Pi, Fanny Ayu Astari, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Pendukung, Universit...Si Pi, Fanny Ayu Astari, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Pendukung, Universit...
Si Pi, Fanny Ayu Astari, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Pendukung, Universit...Fanny Ayu Astari
 
Riki Maryo_F1031191027_UTS_AKT PUBLIK PAGI_1.pdf
Riki Maryo_F1031191027_UTS_AKT PUBLIK PAGI_1.pdfRiki Maryo_F1031191027_UTS_AKT PUBLIK PAGI_1.pdf
Riki Maryo_F1031191027_UTS_AKT PUBLIK PAGI_1.pdfPenyimpananAlif
 
TUGAS MAKALAH MATKUL KEUANGAN DAERAH.docx
TUGAS MAKALAH MATKUL KEUANGAN DAERAH.docxTUGAS MAKALAH MATKUL KEUANGAN DAERAH.docx
TUGAS MAKALAH MATKUL KEUANGAN DAERAH.docxAnggreineTamboto
 
13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...
13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...
13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...Sandy Setiawan
 
13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...
13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...
13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...Sandy Setiawan
 
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Besar d...
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Besar d...SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Besar d...
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Besar d...Sandy Setiawan
 
13. SI&PI, Shalsabilla Desi, Hapzi Ali, Sistem Pelaporan dan Buku Besar
13. SI&PI, Shalsabilla Desi, Hapzi Ali, Sistem Pelaporan dan Buku Besar13. SI&PI, Shalsabilla Desi, Hapzi Ali, Sistem Pelaporan dan Buku Besar
13. SI&PI, Shalsabilla Desi, Hapzi Ali, Sistem Pelaporan dan Buku BesarShalsabillaDMutiara
 
Sipi, windayani rajagukguk, hapzi ali, 2018, sistem buku besar dan pelaporan
Sipi, windayani rajagukguk, hapzi ali, 2018, sistem buku besar dan pelaporanSipi, windayani rajagukguk, hapzi ali, 2018, sistem buku besar dan pelaporan
Sipi, windayani rajagukguk, hapzi ali, 2018, sistem buku besar dan pelaporanWINDAYANI RAJAGUKGUK
 
ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI KONSEP BASIS DATA RELASIONAL PADA SISTEM PELAP...
ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI KONSEP BASIS DATA RELASIONAL PADA SISTEM PELAP...ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI KONSEP BASIS DATA RELASIONAL PADA SISTEM PELAP...
ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI KONSEP BASIS DATA RELASIONAL PADA SISTEM PELAP...RaihanAbid1
 
PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.ppt
PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.pptPPT-Akuntansi-Sektor-Publik.ppt
PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.pptNurAchmadFadhil
 
Si & pi, wawan pryono, hapzi ali, siklus proses bisnis buku besar (general l...
Si & pi, wawan pryono, hapzi ali,  siklus proses bisnis buku besar (general l...Si & pi, wawan pryono, hapzi ali,  siklus proses bisnis buku besar (general l...
Si & pi, wawan pryono, hapzi ali, siklus proses bisnis buku besar (general l...Wawan P
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii4545wr
 
Financeandstandar
FinanceandstandarFinanceandstandar
Financeandstandarnanda192
 

Similar to ALUR KEUANGAN (20)

SIKLUS APBN dan APBD.ppt
SIKLUS APBN dan APBD.pptSIKLUS APBN dan APBD.ppt
SIKLUS APBN dan APBD.ppt
 
Resume Auditing Bab I - IV Buku I
Resume Auditing Bab I - IV Buku IResume Auditing Bab I - IV Buku I
Resume Auditing Bab I - IV Buku I
 
Kelompok(1) 4B-Akuntansi_TugasASP2. pdf
Kelompok(1) 4B-Akuntansi_TugasASP2. pdfKelompok(1) 4B-Akuntansi_TugasASP2. pdf
Kelompok(1) 4B-Akuntansi_TugasASP2. pdf
 
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditorAudit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
 
Si Pi, Fanny Ayu Astari, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Pendukung, Universit...
Si Pi, Fanny Ayu Astari, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Pendukung, Universit...Si Pi, Fanny Ayu Astari, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Pendukung, Universit...
Si Pi, Fanny Ayu Astari, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Pendukung, Universit...
 
Riki Maryo_F1031191027_UTS_AKT PUBLIK PAGI_1.pdf
Riki Maryo_F1031191027_UTS_AKT PUBLIK PAGI_1.pdfRiki Maryo_F1031191027_UTS_AKT PUBLIK PAGI_1.pdf
Riki Maryo_F1031191027_UTS_AKT PUBLIK PAGI_1.pdf
 
TUGAS MAKALAH MATKUL KEUANGAN DAERAH.docx
TUGAS MAKALAH MATKUL KEUANGAN DAERAH.docxTUGAS MAKALAH MATKUL KEUANGAN DAERAH.docx
TUGAS MAKALAH MATKUL KEUANGAN DAERAH.docx
 
Dope proposal
Dope proposalDope proposal
Dope proposal
 
Modul 1 kb 1
Modul 1 kb 1Modul 1 kb 1
Modul 1 kb 1
 
13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...
13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...
13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...
 
13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...
13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...
13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...
 
Jawaban uas
Jawaban uasJawaban uas
Jawaban uas
 
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Besar d...
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Besar d...SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Besar d...
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Besar d...
 
13. SI&PI, Shalsabilla Desi, Hapzi Ali, Sistem Pelaporan dan Buku Besar
13. SI&PI, Shalsabilla Desi, Hapzi Ali, Sistem Pelaporan dan Buku Besar13. SI&PI, Shalsabilla Desi, Hapzi Ali, Sistem Pelaporan dan Buku Besar
13. SI&PI, Shalsabilla Desi, Hapzi Ali, Sistem Pelaporan dan Buku Besar
 
Sipi, windayani rajagukguk, hapzi ali, 2018, sistem buku besar dan pelaporan
Sipi, windayani rajagukguk, hapzi ali, 2018, sistem buku besar dan pelaporanSipi, windayani rajagukguk, hapzi ali, 2018, sistem buku besar dan pelaporan
Sipi, windayani rajagukguk, hapzi ali, 2018, sistem buku besar dan pelaporan
 
ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI KONSEP BASIS DATA RELASIONAL PADA SISTEM PELAP...
ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI KONSEP BASIS DATA RELASIONAL PADA SISTEM PELAP...ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI KONSEP BASIS DATA RELASIONAL PADA SISTEM PELAP...
ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI KONSEP BASIS DATA RELASIONAL PADA SISTEM PELAP...
 
PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.ppt
PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.pptPPT-Akuntansi-Sektor-Publik.ppt
PPT-Akuntansi-Sektor-Publik.ppt
 
Si & pi, wawan pryono, hapzi ali, siklus proses bisnis buku besar (general l...
Si & pi, wawan pryono, hapzi ali,  siklus proses bisnis buku besar (general l...Si & pi, wawan pryono, hapzi ali,  siklus proses bisnis buku besar (general l...
Si & pi, wawan pryono, hapzi ali, siklus proses bisnis buku besar (general l...
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Financeandstandar
FinanceandstandarFinanceandstandar
Financeandstandar
 

More from padlah1984

Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .pptKebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .pptpadlah1984
 
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...padlah1984
 
KJA Goes to Campus_All for accounting SME
KJA Goes to Campus_All for accounting  SMEKJA Goes to Campus_All for accounting  SME
KJA Goes to Campus_All for accounting SMEpadlah1984
 
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logisticJenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logisticpadlah1984
 
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistikKEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistikpadlah1984
 
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaanPenggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaanpadlah1984
 
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaruPengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbarupadlah1984
 
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.pptRetensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.pptpadlah1984
 
0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdfpadlah1984
 
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdfpadlah1984
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdfpadlah1984
 
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.pptpadlah1984
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdfpadlah1984
 
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptxMateri Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptxpadlah1984
 
Materai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfMaterai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfpadlah1984
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxpadlah1984
 
2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.pptpadlah1984
 
pajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptxpajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptxpadlah1984
 
1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptxpadlah1984
 
1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.pptpadlah1984
 

More from padlah1984 (20)

Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .pptKebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
 
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
 
KJA Goes to Campus_All for accounting SME
KJA Goes to Campus_All for accounting  SMEKJA Goes to Campus_All for accounting  SME
KJA Goes to Campus_All for accounting SME
 
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logisticJenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
 
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistikKEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
 
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaanPenggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
 
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaruPengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
 
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.pptRetensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
 
0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf
 
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
 
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
 
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptxMateri Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
 
Materai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfMaterai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdf
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
 
2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt
 
pajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptxpajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptx
 
1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx
 
1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt
 

Recently uploaded

PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 

Recently uploaded (20)

PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 

ALUR KEUANGAN

  • 1. 1 ALUR PROSES KEUANGAN Proses keuangan secara garis besar adalah : 1. Penganggaran/Perencanaan 2. Pencatatan 3. Pelaporan 4. Koreksi/Pemeriksaan Internal 5. Audit/Pemeriksaan Ekternal Penganggaran/Perencanaan Proses ini dimulai pada saat Komunitas mengirimkan proposal, yang terdiri dari Proposal Teknis dan Proposal Biaya. Proposal Biaya mencakup : Anggaran Biaya dan Arus Kas Pengeluaran. Proposal tersebut akan melalui seleksi administratif yang dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Nasional. Seleksi administratif terhadap Proposal Biaya biasanya meliputi seleksi terhadap : a. kesesuaian judul dan isi kegiatan antara Proposal Teknis dan Proposal Biaya b. kesesuaian waktu kegiatan antara Proposal Teknis dan Proposal Biaya c. kesesuaian besaran anggaran antara Proposal Biaya dan batas baku maksimal d. kesesuaian komposisi anggaran antara Proposal Biaya dan kebijakan pendanaan swadaya yang disyaratkan e. ketepatan penghitungan f. kelengkapan administratif (antara lain : fotokopi rekening koran, laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit, struktur organisasi dan personalia) Setelah seleksi tersebut dilakukan, akan dilakukan seleksi substantif oleh Bagian Program Sekretariat Nasional. Apabila proposal Komunitas lolos kedua seleksi tersebut (dengan perbaikan/revisi), maka akan diterbitkanlah Piagam Kesepakatan Kerjasama antara Sekretariat Nasional dan Komunitas yang bersangkutan. PROPOSAL TEKNIS PROPOSAL BIAYA Anggaran Biaya Arus Kas Pengeluaran
  • 2. 2 Pencatatan Pada Piagam Kesepakatan Kerjasama dicantumkan jumlah anggaran yang disetujui dan termin pencairannya. Berdasarkan termin tersebut, Bagian Keuangan Sekretariat Nasional merekomendasikan pencairan dana yang pertama. Setelah dilakukannya transfer dana, Bagian Keuangan Sekretariat Nasional akan mengirimkan Bukti Transfer via fax kepada Komunitas. Komunitas yang sudah memeriksa catatan banknya diharapkan segera mengirimkan Konfirmasi Penerimaan Dana yang ditandatangani di atas materai cukup, paling lambat 5 hari setelah diterimanya dana. Konfirmasi tersebut dikirim lewat pos, ditujukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Nasional, dilampiri credit note / credit advice / rekening koran yang menunjukkan transaksi penerimaan dana seperti dimaksud di atas. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan media pencatatan sebagai berikut : untuk program Komunitas kategori non programmatic approach, yang jumlah anggarannya < 100 juta rupiah cukup menggunakan Buku Kas. Bagi program Komunitas kategori non programmatic approach yang jumlah anggarannya = atau > 100 juta rupiah dan program Komunitas kategori programmatic approach, disarankan menggunakan Catatan Transaksi Harian. Catatan Transaksi Harian diharapkan mampu menjadi media pencatatan Komunitas yang paling dasar/sederhana, sebelum Komunitas mampu mengoperasikan software atau program aplikasi akuntansi tertentu. Pencatatan dan pendokumentasian bukti didasarkan urutan tanggal, baik pada media Buku Kas maupun Catatan Transaksi Harian. Bukti yang bisa menjadi lampiran hanyalah bukti yang memenuhi standar persyaratan. Sedangkan formulir umum yang secara internal, Komunitas gunakan adalah : a. Bukti Kas/Bank Keluar b. Bukti Kas/Bank Masuk c. Permintaan Uang Muka d. Pertanggungjawaban Uang Muka. CATATAN TRANSAKSI HARIAN KOMUNITAS non programmatic approach KOMUNITAS programmatic approach nilai < Rp 100.000.000 nilai =, > Rp 100.000.000 BUKU KAS
  • 3. 3 Pelaporan Buku Kas hanya mampu menghasilkan Laporan ke Lembaga Donor atau Laporan ke Sekretariat Nasional. Sedangkan Catatan Transaksi Harian diharapkan juga mampu menghasilkan Laporan sesuai PSAK 451. Laporan ke Lembaga Donor/Sekretariat Nasional terdiri dari : a. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana b. Laporan Status Dana c. Laporan Status Anggaran Laporan sesuai PSAK 45 terdiri dari : a. Laporan Posisi Keuangan b. Laporan Aktivitas c. Laporan Arus Kas Kedua jenis laporan di atas mempunyai perbedaan titik berat kebutuhan informasi keuangan. Laporan ke Lembaga Donor/Sekretariat Nasional terbatas pada pelaporan dana dan realisasi anggaran, sedangkan Laporan sesuai PSAK 45 menyajikan laporan organisasi Komunitas. Perbedaan mendasar lainnya adalah : 1 PSAK No. 45 = Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, yang efektif berlaku mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2000. Laporan ke Lembaga Donor / Sekretariat Nasional BUKU KAS CATATAN TRANSAKSI HARIAN LAPORAN PSAK 45 Laporan ke Lembaga Donor / Sekretariat Nasional LAPORAN PSAK 45 Cash Basis Accrual Basis Expense Capitalization Laporan ke Lembaga Donor / Sekretariat Nasional
  • 4. 4 Catatan Transaksi Harian dan Laporan-laporan yang dihasilkannya, akan dikirimkan oleh Komunitas kepada Bagian Keuangan Sekretariat Nasional untuk diperiksa, secara periodik, setiap bulan sekali, paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Pengiriman harus dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu : file (bisa berbentuk disket maupun via e-mail) dan print out (hasil cetak), dilampiri fotokopi rekening koran bank/buku tabungan. Pengiriman via pos, harus dilakukan secara tercatat (minimal surat kilat khusus). Dua bentuk kiriman Komunitas tersebut harus dijamin sama dan serupa. Koreksi/Pemeriksaan Internal Koreksi oleh Bagian Keuangan Sekretariat Nasional merupakan proses pemeriksaan pertama dan bersifat internal terhadap catatan dan laporan Komunitas, sebelum proses pemeriksaan berikutnya yang bersifat eksternal, yaitu audit oleh Kantor Akuntan Publik. Pemeriksaan pada dasarnya dilakukan Bagian Keuangan Sekretariat Nasional terhadap Catatan Transaksi Harian Komunitas. Laporan adalah output otomatis dari catatan tersebut. Pemeriksaan terhadap Laporan hanya berupa pengujian terhadap rumus tarikan (link) saja. Pemeriksaan dilakukan secara analitis terhadap file. Hasil pemeriksaan didokumentasikan pada print out dan Kertas Kerja Pemeriksaan. CATATAN TRANSAKSI HARIAN LAPORAN PSAK 45 catatan laporan Hasil koreksi Hasil koreksi Uji rumus KERTAS KERJA PEMERIKSAANHasil koreksi Laporan ke Lembaga Donor / Sekretariat Nasional
  • 5. 5 Pada saat pemeriksaan, Bagian Keuangan Sekretariat Nasional bisa melakukan korespondensi dengan Komunitas via telepon atau e-mail. Hasil pemeriksaan yang terdokumentasi pada print out dan Kertas Kerja Pemeriksaan tersebut, akan dikonfirmasikan via pos oleh Bagian Keuangan Sekretariat Nasional kepada Komunitas, paling lambat tanggal 15. File sebagai alat bantu koreksi tidak perlu dikirimkan kembali kepada Komunitas. Apabila Komunitas sepakat dengan hasil koreksi Bagian Keuangan Sekretariat Nasional, maka Komunitas akan melakukan perubahan pada Catatan Transaksi Harian dan Laporan. Hasil perubahan tersebut akan dikirimkan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Nasional untuk diperiksa kembali, paling lambat tanggal 22. Pengiriman tetap harus dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu : file dan print out. Bagian Keuangan Sekretariat Nasional akan melakukan pemeriksaan sekali lagi, apabila tidak terdapat koreksi tambahan, maka print out tersebut akan ditandatangani dan distempel, untuk kemudian dikirimkan kembali kepada Komunitas, paling lambat tanggal 30. Audit/Pemeriksaan Eksternal Audit oleh Kantor Akuntan Publik merupakan proses pemeriksaan berikutnya dan bersifat eksternal terhadap catatan dan laporan Komunitas. Audit terhadap Komunitas ada 2 jenis, yaitu Audit Proyek2 dan Audit Lembaga/Organisasi, dengan perincian sebagai berikut : Kedua jenis audit tersebut akan menghasilkan 3 Pendapat/Opini Auditor, yaitu : 1. Opini atas Laporan Keuangan Independent Auditor’s Report on Financial Statement 2. Opini atas Sistem Pengendalian Internal Independent Auditor’s Report on Internal Controls 3. Opini atas Ketaatan Independent Auditor’s Report on Compliance 2 Audit Proyek, sebenarnya merupakan bagian dari Audit Lembaga terhadap Sekretariat Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu. Audit ini dilaksanakan secara sampling (tidak semua Proyek akan diaudit). KOMUNITAS 0 s.d. Rp 200.000.000 KOMUNITAS > Rp 200.000.000 AUDIT PROYEK AUDIT LEMBAGA/ ORGANISASI 1. Statement of Financial Position 2. Statement of Activities 3. Statement of Cash Flow Fund Accountability Statement
  • 6. 6 Jenis dan tingkatan kemungkinan Pendapat/Opini Auditor adalah sebagai berikut : 1. Unqualified Wajar tanpa pengecualian. ...telah menyajikan secara wajar..., sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Qualified Wajar dengan pengecualian. ...kecuali mengenai/tergantung pada..., ...telah menyajikan secara wajar..., sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 3. Disclaimer Menolak memberikan pendapat. Auditor tidak memiliki keyakinan yang memadai untuk memberikan pendapat. Karena..., kami tidak dapat menyatakan pendapat terhadap... 4. Adverse Tidak wajar. ...tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, ... Sedangkan tahapan audit adalah : Penerimaan perikatan, Perencanaan audit, Pelaksanaan pengujian dan Pelaporan.