SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
1
Presented:
Dwi Martani
PAJAK DALAM PERUSAHAAN
Badan
Penghasilan
Beban yang dapat dikurangkan
Penghasilan kena pajak
X tarif pajak
Pajak terutang 1thn fiskal
Kredit pajak
• Angsuran pajak (PPh25)
• Dipotong pihak lain (22,23)
• Pajak luar negeri (24)
Pajak kurang/lebih bayar (29/28
Pajak Perusahaan
Memotong
PPh 21
atas gaji
Dipotong
PPh 23 atas
penghasilan jasa
PPN atas
penyerahan
barang/jasa
PBB
Meterai
BPHTB
Pajak Daerah
Setor
Kas negara
Lapor
KPP
PAJAK dalam Perusahaan
 Pajak atas Penghasilan Perusahaan
 Dibayar langsung oleh perusahaan :
• Angsuran pajak (PPh 25)
• Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)
 Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)
 Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di Neraca  utang
pajak / pajak dibayar dimuka
 Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)
 Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (21, 23, 26)
 PPN  pajak atas penyerahan barang / jasa kena pajak
 Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di Neraca sebagai utang atau pajak
dibayar dimuka
 Pajak Lainnya
 PBB, pajak daerah, PPnBM  beban
 Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)
 Pajak Daerah
 Bea Materai
3
PAJAK PENGHASILAN
 Pajak atas penghasilan perusahaan yang
dipotong oleh pihak ketiga :
 PPh pasal 22
 PPh pasal 23
 Pajak penghasilan yang diangsur oleh
perusahaan
 PPh pasal 25
 Pajak atas penghasilan perusahaan yang
diperhitungkan setiap akhir tahun pajak
 PPh pasal 29
PAJAK YANG TELAH DIPOTONG PIHAK LAIN
 Peraturan pajak mengharuskan pihak pembayar untuk
memotong pajak atas penghasilan yang diterima (PPh
23)
 Penghasilan sewa
 Penghasilan royalty
 Penghasilan jasa, bunga, deviden
 Pajak yang dipotong dapat bersifat final dan tidak fidak
final
 Pajak final : pajak yang dipotong tidak boleh diperhitungkan
sebagai kredit pajak dan penghasilan tersebut tidak
dimasukkan dalam SPT.
 Pajak tidak final : potongan pajak dimasukkan sebagai kredit
pajak dan penghasilannya dimasukkan dalam SPT
PAJAK YANG TELAH DIPOTONG PIHAK LAIN
 Pajak final : sering tidak dimasukkan dalam pencatatan
sehingga akan dicatat pendapatan sebesar nilai setelah
pajak
 Misal untuk pendapatan bunga deposito sering langsung
dimasukkan setelah pajak
 Pajak tidak final : pajak yang dibayar dicatat sebagai
pembayaran pajak dimuka
Kas 940.000
Pajak dibayar dimuka PPh 23 60.000
Pendapatan sewa 1.000.000
PPh 22
 Bendaharawan
 Jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan
pengurang kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran
pajak dimuka
 PPN dan PPnBM tidak dicatat namun bukti potongnya
dimintakan, untuk memperoleh restitusi pajak
 Import
 Jumlah PPh 22 yang dibayarkan dicatat sebagai pajak
dibayar dimuka.
 Untuk bea masuk dan PPnBM menjadi penambah nilai
persediaan
PPh 22
 PT. Mulia mengirimkan tagihan ke Pemda atas
pengadaan barang sebesar 100.000.000. Atas
pengadaan barang tersebut dipungut PPh 22. Harga
pokok atas barang tersebut adalah 80.000.000
 Jurnal ?
Piutang Dagang 98.500.000
Pajak dibayar dimuka PPh 22 1.500.000
Penjualan 100.000.000
HPP 80.000.000
Persediaan 80.000.000
PPh 22
 PT. Karina melakukan import sebesar 40.000 USD (kurs menteri
keuangan 9.000). CIF sebesar 10%, bea masuk dan bea masuk lainnya
6.000, PPN 10% dan PPnBM 20%. Perusahaan memiliki API (tarif PPh
22 sebesar 2,5%) CIF telah dibayarkan kepada perusahaan pengangkut.
 Cost 40.000 + 4.000 = 44.000
DPP PPN = 44.000 + 6.000=50.000 (DPP PPN) x 9.000 = 450.000.000
PPN 5.000 x 9.000 = 45.000.000
PPnBM 10.000 x 9.000 = 90.000.000
PPh 22 = 1.250 x 9.000 = 11.250.000
JURNAL
Persediaan 54.000.000 (6.000 x 9.000)
Kas 54.000.000 (bea masuk)
PPN masukan 45.000.000
Persediaan 90.000.000 (PPnBM)
Pajak dibayar dimuka PPh 22 11.250.000
Kas 146.250.000
PPh 23 Tidak Final
 Pemotong  pihak yang membayar
 Dicatat sebagai kewajiban pada saat pembayaran dilakukan.
 Pajak akan mengurangi kas yang diberikan namun tidak
mengurangi beban perusahaan.
 Pajak yang dipotong disetorkan pada bulan berikutnya
 Saldo pajak di neraca  jumlah yang belum disetorkan.
 Jika beban tidak dipungut pajak  beban tidak boleh menjadi
pengurang
 Pihak yang Dipungut
 Mencatat sebagai pajak dibayar dimuka pada saat
pendapatan diakui.
 Jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan yang
diakui
PPh Final
 Pihak pemotong  sama seperti pajak tidak
final
 Ada dua pendekatan pihak dipotong
 Dicatat gross  seperti pajak tidak final
 Dicatat net > hanya sebesar nilai setelah pajak
 Tergantung bagaimana perusahaan menset sistem
pembukuan.
 Standar akuntansi tidak menjelaskan secara rinci
perlakuan pajak final ini, sehingga dalam praktik
akan timbul dua pendekatan di atas.
 Dampak yang terjadi  effektif tax tarif akan
sangat berbeda dari keduanya.
PPh 24
 Pada saat menerima penghasilan dari LN,
pendapatan akan diakui sebesar seluruh pendapatan.
 Pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak
dibayar dimuka.
 Pada saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan
akan dibebankan, walaupun yang boleh dikreditkan
mungkin lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan.
 Bagaimana cara menjurnalnya jika ada yang tidak
boleh diakui
PPh 24
 Menerima penghasilan dari LN sebesar 500juta, dipotong pajak
sebesar 25%. Penghasilan DN sebesar 1000 juta. Angsuran
PPh 25 sebesar 220 juta
 Pada saat menerima penghasilan
Kas 375 jt
Pajak dibayar dimuka PPh 24 125 jt
Pendapatan dari LN 500jt
 Akhir tahun
Beban pajak 375 jt (25% x 1.500)
Pajak dibayar dimuka PPh 25 220jt
Pajak dibayar dimuka PPh 24 125 jt
Utang PPh 29 30jt
PPh 24
 Menerima penghasilan dari LN sebesar 500juta, dipotong pajak
sebesar 20%. Penghasilan DN sebesar 1000 juta. Angsuran
PPh 25 sebesar 220 juta
 Pada saat menerima penghasilan
Kas 400 jt
Pajak dibayar dimuka PPh 24 100 jt
Pendapatan dari LN 500jt
 Akhir tahun
Beban pajak 375 jt (25% x 1.500)
Pajak dibayar dimuka PPh 25 220jt
Pajak dibayar dimuka PPh 24 100 jt
Utang PPh 29 55jt
PPh 24
 Menerima penghasilan dari LN sebesar 500juta, dipotong pajak
sebesar 30%. Penghasilan DN sebesar 1000 juta. Angsuran PPh 25
sebesar 220 juta
 Pada saat menerima penghasilan
Kas 350 jt
Pajak dibayar dimuka PPh 24 150 jt
Pendapatan dari LN 500jt
 Akhir tahun
Beban pajak kini 375 jt (25% x 1.500)  SPT
Pajak dibayar dimuka PPh 25 220jt
Pajak dibayar dimuka PPh 24 125 jt (boleh dikreditkan)
Utang PPh 29 30jt
Beban pajak kini 25 jt  di akuntansi
Pajak dibayar dimuka PPh 24 25 jt
PAJAK PERUSAHAAN
 Pajak perusahaan secara keseluruhan akan dihitung
pada akhir tahun.
 Pajak penghasilan dihitung dari Penghasilan kena pajak
dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.
 Penghasilan kena pajak dihitung dari laba sebelum
pajak (dihasilkan dari pembukuan akuntansi) kemudian
dikoreksi / direkonsiliasi.
 Koreksi dan rekonsiliasi fiskal diperlukan karena terdapat
perbedaan aturan antara akuntansi dan pajak dalam
mengukur pendapatan dan beban.
PPh 29
 PPh 29 akan dicatat pada saat pembuatan jurnal
penyesuaian pada akhir periode.
 PPh 29 akan dicatat sebagai utang PPh 29 sebesar
kas yang masih harus dibayar atau dicatat sebagai
pajak dibayar dimuka jika ada kelebihan pembayaran
pajak (pph pasal 28).
 Pajak dibayar dimuka yang telah dicatat ditutup
direlasifikasikan ke dalam beban pajak kini.
 Beban pajak tangguhan dihitung berdasarkan beda
temporer yang muncul
PAJAK PENGHASILAN
 Pajak terutang dalam satu tahun (dalam akuntansi disebut beban
pajak kini) dihitung dari Penghasilan kena pajak dikalikan dengan
tarif.
 Pajak terutang dalam satu tahun pajak ini dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar dimuka akan menghasilkan pajak kurang bayar
PPh 29.
 PPh 29 merupakan utang pajak penghasilan yang akan muncul di
neraca perusahaan pada akhir tahun pelaporan.
 Jurnal yang dibutuhkan adalah
Beban pajak (hasil perhit fiskal) 20.000.000
Pajak dibayar dimuka (22.23,25) 15.000.000
Utang pajak penghasilan (29) 5.000.000
Pajak Perusahaan
 Perusahaan memperoleh PKP sebesar 2.000juta. Termasuk dalam
penghasilan tersebut penghasilan dari LN sebesar 400 juta yang telah
dikenakan pajak sebesar 40%. Jumlah pajak yang telah dipotong oleh
pihak lain adalah:
 PPh 21 atas gaji dan honor sebesar 150juta dan PPh 26 sebesar 50 juta atas
penghasilan expat yang bekerja di perusahaan.
 PPh 23 final sebesar 30 juta
 PPh 23 tidak final sebesar 40 juta
 PPh 24 sebesar 160 juta
 PPh 25 sebesa5 250 juta
 PPh 22 sebesar 10 juta
Perusahaan mencatat pembayaran pajak dibayar dimuka baik final maupun tidak final
sebagai pajak dibayar dimuka.
Beban pajak 500 jt
Pajak dibayar dimuka PPh 22 10
Pajak dibayar dimuka PPh 23 40
Pajak dibayar dimuka PPh 24 100
Pajak dibayar dimuka PPh 25 250
Utang PPh 29 100
Beban pajak 90 jt
Pajak dibayar dimuka PPh 23 30
Pajak dibayar dimuka PPh 24 60
PKP 2.000.000 pajaknya = 500 juta
Kredit PPh 22 10 jt
Kredit PPh 23 40 jt
Kredit PPh 24 100 jt
Pph 25 250 jt
PPh 29 sebesar 100juta
Beban pajak kini : 610
500
30 (final)
60 (pajak LN tidak dapat dikreditkan)
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
 Atas perbedaan temporer yang ada, akan
diperhitungkan nilai Aktiva / Utang pajak tangguhan.
 Beda temporer x tarif pajak = Aktiva / utang pajak
tangguhan
 Jurnal yang dibutuhkan untuk pengakuan aktiva pajak
misalnya
 Aktiva pajak tangguhan 500.000
 Beban / penghasilan pajak 500.000
 Total beban pajak yang muncul di laba rugi :
 Pajak kini (pajak terutang menurut SPT)
 Ditambah atau dikurangi perubahan dari pajak tangguhan
yang disebabkan karena adanya perbedaan temporer
Penyajian Pajak dalam LK
 Utang pajak atas kewajiban memotong /
memungut pajak
 Utang pajak atas kewajiban pajak perusahaan
yang masih harus dibayar (PPh 29)
 Beban pajak kini  pajak dalam satu tahun
fiskal
 Pajak tangguhan atas perbedaan temporer
kena pajak atau dapat mengurangi pajak di
masa depan
 Tarif pajak efektif
PAJAK PENGHASILAN PIHAK KETIGA
 Atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga,
jika jumlah yang dibayarkan merupakan penghasilan
kepada pihak lain yang harus dipotong pajaknya.
 Perusahaan memiliki kewajiban memotong pajak atas
penghasilan pihak ketiga.
 Penghasilan tersebut diantaranya :
 PPh 21 : atas penghasilan yang diterima oleh pekerja
 PPh23 : atas penghasilan sewa, royalty, deviden
 PPh26 : atas penghasilan yang diterima oleh WP Luar Negeri
 PPh pasal 4 ayat 2 (bunga tabungan, deposito)
PAJAK PENGHASILAN PIHAK KETIGA
 Pajak yang dipotong bukan merupakan pajak
perusahaan tetapi pajak pihak ketiga.
 Pihak ketiga dapat mengkreditkan pajak yang telah
dipotong jika pajak yang dipotong bukan pajak final.
 Pencatatan yang dibuat saat memotong pajak
 Beban gaji 1.000.000
 Utang PPh 21 karyawan 50.000
 Kas 950.000
 Perusahaan harus menyetorkan dan melaporkan pajak
yang dipotong.
PPh 21
 Gaji 2.500.000, iuran pensiun 50.000, PPh 21 sebesar 44.750.
Karyawan membayar sendiri asuransi kecelakaan dan kematian
sebesar 30.000 melalui perusahaan.
 Jurnalnya ?
Beban gaji 2.500.000
Utang Iuran Pensiun karyawan 50.000
Utang JKK dan JKM 30.000
Kas 2.375.250
Utang PPh 21 44.750
(iuran pensiun dan asuransi dibayarkan oleh perusahaan, tetapi
ditanggung oleh karyawan)
PPh 23 tidak Final
 Terkait dengan beban yang menurut pajak
merupakan penghasilan pihak lain sehingga harus
dipotong pajak.
 Jika tidak dipotong pajaknya, tidak boleh menjadi
beban menurut pajak
 Membayar sewa sebesar 100.000.000 dikenakan pajak PPh
23 sebesar 2%.
 Pemotong
• Beban Sewa 100.000.000
• Utang PPh 23 2.000.000
• Kas 98.000.000
PPN
 PPN = pajak pertambahan nilai
 PPN dikenakan atas setiap penyerahan barang kena
pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
 PPN dikenakan pada setiap level distributor
 PPN akan ditambahkan dari harga jual, sehingga jumlah
yang dibayar oleh konsumen adalah harga jual ditambah
dengan PPN.
 PPN yang dibayar oleh konsumen akan dicatat sebagai
PPN keluaran
PPN
 Pencatatan saat penjualan
 Piutang dagang 330.000
 Penjualan 300.000
 PPN keluaran 30.000
 Pada saat melakukan pembelian barang atau barang
yang yang dipergunakan untuk produksi perusahaan
harus membayar PPN kepada suplier.
 PPN yang dibayarkan pada saat pembelian disebut
sebagai PPN masukan
PPN
 Pencatatan saat penjualan
 Piutang dagang 330.000
 Penjualan 300.000
 PPN keluaran 30.000
 Pada saat melakukan pembelian barang atau barang
yang yang dipergunakan untuk produksi perusahaan
harus membayar PPN kepada suplier.
 PPN yang dibayarkan pada saat pembelian disebut
sebagai PPN masukan
PPN
 Pencatatan yang dilakukan pada saat melakukan
pembelian
 Pembelian / persediaan 200.000
 Pajak masukan 20.000
 Utang Dagang / kas 220.000
 Tidak semua pajak masukan boleh dikreditkan.
 Jika pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan akan
langsung dicatat menambah harga perolehan aktiva
 Contoh PPN masukan atas pembelian kendaraan direksi.
PPN
 PPN yang dibayar oleh perusahaan adalah selisih atas
pajak keluaran dengan pajak masukan.
 Pajak keluaran > pajak masukan = perusahaan harus
membayar
 Pajak keluaran < pajak masukan = perusahaan dapat
meminta restitusi / kompensasi (diperhitungkan pada pajak
periode berikutnya).
 PPN dibayar dan dilaporkan untuk setiap masa (bulan,
maks 3 bulan), yaitu pada tgl 15 dan 20 pada masa
berikutnya.
PPN
 Pencatatan yang dilakukan pada saat pengakuan utang:
 PPN keluaran 30.000
 PPN masukan 20.000
 Utang PPN 10.000
 Pencatatan yang dilakukan pada saat pembayaran
utang
 Utang PPN 10.000
 Kas 10.000
 Jika PPN masukan lebih besar perusahaan mengajukan
permohonan untuk restitusi. Fiskus akan melakukan
pemeriksaan sebelum mengabulkan permohonan
restitusi.
PPnBM
 PPnBM = Pajak penjualan Barang Mewah
 Dikenakan hanya satu kali yaitu pada :
 Produsen penghasil barang mewah
 Importir barang mewah
 PPnBM tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang lain.
 PPnBM akan ditambahkan dari harga jual yang telah
ditetapkan oleh produsen atau importir
 Jumlah pajak yang dibayar oleh pembeli akan dicatat
sebagai utang PPnBM.
 Utang PPnBM dibayarkan ke kas negara dan dilaporkan
kepada fiskus.
PAJAK LAIN
 Pajak lain yang ada dalam perusahaan :
 PBB : pajak bumi dan bangunan dikenakan atas bumi dan
bangunan dibayar setiap tahun.
 BPHTB : bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
dikenakan pada pembeli saat melakukan pengalihan hak.
 Pajak reklame : termasuk pajak daerah
 Pajak lain ini akan dicatat sebagai beban pada saat
terjadinya. Untuk BPHTB akan dicatat menambah harga
perolehan dari tanah dan bangunan yang dibeli
Main References
 Intermediate Accounting, IFRS Edition, Kieso, Weygandt, Warfield, Jhon
Willleyson, 2010.
 International Financial Reporting Standards – Certificate Learning Material
The Institute of Chartered Accountants, England and Wales
 Standar Akuntansi Keuangan
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
34
TERIMA KASIH
Dwi Martani
martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
081318227080 / 08161932935
http:/staff.blog.ac.id/martani/
http://staff.ui.ac.id/martani
35

More Related Content

What's hot

Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAMahyuni Bjm
 
Memahami Logika Laporan Keuangan
Memahami Logika Laporan KeuanganMemahami Logika Laporan Keuangan
Memahami Logika Laporan KeuanganAli Wafa
 
Analisis laporan sumber & penggunaan kas (arus kas)
Analisis laporan sumber & penggunaan kas (arus kas)Analisis laporan sumber & penggunaan kas (arus kas)
Analisis laporan sumber & penggunaan kas (arus kas)mas karebet
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKDesi Nurmalasari
 
Akuntansi keuangan dan standar
Akuntansi keuangan dan standarAkuntansi keuangan dan standar
Akuntansi keuangan dan standarMuhammadIqbal169
 
Ch 8 piutang, pengantar akuntansi, edisi ke21 warren reeve fess
Ch 8   piutang, pengantar akuntansi, edisi ke21 warren reeve fessCh 8   piutang, pengantar akuntansi, edisi ke21 warren reeve fess
Ch 8 piutang, pengantar akuntansi, edisi ke21 warren reeve fessTrisdarisa Soedarto, MPM, MQM
 
Konsep dasar akuntansi pemerintah daerah
Konsep dasar akuntansi pemerintah daerahKonsep dasar akuntansi pemerintah daerah
Konsep dasar akuntansi pemerintah daerahShi Chin
 
Keterkaitan Audit Internal dengan Kemajuan Teknologi & Pengendalian Risiko
Keterkaitan Audit Internal dengan Kemajuan Teknologi & Pengendalian RisikoKeterkaitan Audit Internal dengan Kemajuan Teknologi & Pengendalian Risiko
Keterkaitan Audit Internal dengan Kemajuan Teknologi & Pengendalian RisikoKanaidi ken
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSujatmiko Wibowo
 
Akuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilanAkuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilansellyhood
 
pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26muh wilyam
 
ISAK-35-–-Akuntansi-untuk-Entitas-Nirlaba-–-Yayasan.pptx
ISAK-35-–-Akuntansi-untuk-Entitas-Nirlaba-–-Yayasan.pptxISAK-35-–-Akuntansi-untuk-Entitas-Nirlaba-–-Yayasan.pptx
ISAK-35-–-Akuntansi-untuk-Entitas-Nirlaba-–-Yayasan.pptxtukangangkot07
 
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
 
Konsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansiKonsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansiLa Salle
 
Akuntansi koperasi dan umkm
Akuntansi koperasi dan umkmAkuntansi koperasi dan umkm
Akuntansi koperasi dan umkmdianakholifah
 

What's hot (20)

Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
 
Memahami Logika Laporan Keuangan
Memahami Logika Laporan KeuanganMemahami Logika Laporan Keuangan
Memahami Logika Laporan Keuangan
 
Analisis laporan sumber & penggunaan kas (arus kas)
Analisis laporan sumber & penggunaan kas (arus kas)Analisis laporan sumber & penggunaan kas (arus kas)
Analisis laporan sumber & penggunaan kas (arus kas)
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
 
Akuntansi keuangan dan standar
Akuntansi keuangan dan standarAkuntansi keuangan dan standar
Akuntansi keuangan dan standar
 
Diktat manajemen investasi
Diktat manajemen investasiDiktat manajemen investasi
Diktat manajemen investasi
 
Ch 8 piutang, pengantar akuntansi, edisi ke21 warren reeve fess
Ch 8   piutang, pengantar akuntansi, edisi ke21 warren reeve fessCh 8   piutang, pengantar akuntansi, edisi ke21 warren reeve fess
Ch 8 piutang, pengantar akuntansi, edisi ke21 warren reeve fess
 
9.TaxPlanning PPh ps 21
9.TaxPlanning PPh ps 219.TaxPlanning PPh ps 21
9.TaxPlanning PPh ps 21
 
Konsep dasar akuntansi pemerintah daerah
Konsep dasar akuntansi pemerintah daerahKonsep dasar akuntansi pemerintah daerah
Konsep dasar akuntansi pemerintah daerah
 
Keterkaitan Audit Internal dengan Kemajuan Teknologi & Pengendalian Risiko
Keterkaitan Audit Internal dengan Kemajuan Teknologi & Pengendalian RisikoKeterkaitan Audit Internal dengan Kemajuan Teknologi & Pengendalian Risiko
Keterkaitan Audit Internal dengan Kemajuan Teknologi & Pengendalian Risiko
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Akuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilanAkuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilan
 
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Soal jawab akuntansi lanjutan 2Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
 
pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26
 
ISAK-35-–-Akuntansi-untuk-Entitas-Nirlaba-–-Yayasan.pptx
ISAK-35-–-Akuntansi-untuk-Entitas-Nirlaba-–-Yayasan.pptxISAK-35-–-Akuntansi-untuk-Entitas-Nirlaba-–-Yayasan.pptx
ISAK-35-–-Akuntansi-untuk-Entitas-Nirlaba-–-Yayasan.pptx
 
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
 
Konsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansiKonsep dan siklus akuntansi
Konsep dan siklus akuntansi
 
04.sapd pembiayaan
04.sapd pembiayaan04.sapd pembiayaan
04.sapd pembiayaan
 
Akuntansi koperasi dan umkm
Akuntansi koperasi dan umkmAkuntansi koperasi dan umkm
Akuntansi koperasi dan umkm
 
Perhitungan Persediaan
Perhitungan PersediaanPerhitungan Persediaan
Perhitungan Persediaan
 

Similar to pajak-dalam-perusahaan.pptx

pencatatanpajakcompatibilitymode.pdf
pencatatanpajakcompatibilitymode.pdfpencatatanpajakcompatibilitymode.pdf
pencatatanpajakcompatibilitymode.pdfXdxd72
 
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki ArdoniRiki Ardoni
 
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanPerhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanBbe Mee
 
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptxPower Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptxsafiraaa0024
 
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptxPSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptxgaluhvindriarso1
 
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilanPSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilanIndra Yu
 
Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan 2
Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan 2Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan 2
Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan 2Dunia Pendidikan
 
Slide_6_Rekonsiliasi_Fiskal.pptx
Slide_6_Rekonsiliasi_Fiskal.pptxSlide_6_Rekonsiliasi_Fiskal.pptx
Slide_6_Rekonsiliasi_Fiskal.pptxEviDewigc
 
7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptx7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptxEllaYolla
 
Ppt perpajakan
Ppt perpajakanPpt perpajakan
Ppt perpajakanUNISBA
 
Taxation 2 Seasin 2.pptx
Taxation 2 Seasin 2.pptxTaxation 2 Seasin 2.pptx
Taxation 2 Seasin 2.pptxTirthaSyaputra1
 
AKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46,STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46,STIAMI TangerangAKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46,STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46,STIAMI TangerangHabibie Reza
 
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANG
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANGAKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANG
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANGmuhtaromi muhtaromi
 
Psak 46 muhtaromi, suryanih, stiami pinang
Psak 46 muhtaromi, suryanih, stiami pinangPsak 46 muhtaromi, suryanih, stiami pinang
Psak 46 muhtaromi, suryanih, stiami pinangmuhtaromi muhtaromi
 
Akuntansi keuangan menengah ii
Akuntansi keuangan menengah iiAkuntansi keuangan menengah ii
Akuntansi keuangan menengah iiwuriastuti4
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumDharaniKassapa
 

Similar to pajak-dalam-perusahaan.pptx (20)

pencatatanpajakcompatibilitymode.pdf
pencatatanpajakcompatibilitymode.pdfpencatatanpajakcompatibilitymode.pdf
pencatatanpajakcompatibilitymode.pdf
 
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
 
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanPerhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
 
Psak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilanPsak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilan
 
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptxPower Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
Power Point materi Pajak PPh Final 2016.pptx
 
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptxPSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
PSAK-46-Akuntansi-Pajak-Penghasilan-versi-kelas-06062014.pptx
 
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilanPSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
 
Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan 2
Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan 2Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan 2
Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan 2
 
P ph pasal 25
P ph pasal 25P ph pasal 25
P ph pasal 25
 
Slide_6_Rekonsiliasi_Fiskal.pptx
Slide_6_Rekonsiliasi_Fiskal.pptxSlide_6_Rekonsiliasi_Fiskal.pptx
Slide_6_Rekonsiliasi_Fiskal.pptx
 
7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptx7. PSAK 46 .pptx
7. PSAK 46 .pptx
 
Ppt perpajakan
Ppt perpajakanPpt perpajakan
Ppt perpajakan
 
Akp 11 p ph psak 46
Akp 11 p ph psak 46Akp 11 p ph psak 46
Akp 11 p ph psak 46
 
Taxation 2 Seasin 2.pptx
Taxation 2 Seasin 2.pptxTaxation 2 Seasin 2.pptx
Taxation 2 Seasin 2.pptx
 
AKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46,STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46,STIAMI TangerangAKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46,STIAMI Tangerang
AKT_Pajak,Muhtaromi,Suryanih,TentangPSAK46,STIAMI Tangerang
 
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANG
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANGAKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANG
AKT_Pajak, PSAK 46, Muhtaromi, Suryanih, STIAMI TANGERANG
 
Psak 46 muhtaromi, suryanih, stiami pinang
Psak 46 muhtaromi, suryanih, stiami pinangPsak 46 muhtaromi, suryanih, stiami pinang
Psak 46 muhtaromi, suryanih, stiami pinang
 
Audit Perpajakan 2.pptx
Audit Perpajakan 2.pptxAudit Perpajakan 2.pptx
Audit Perpajakan 2.pptx
 
Akuntansi keuangan menengah ii
Akuntansi keuangan menengah iiAkuntansi keuangan menengah ii
Akuntansi keuangan menengah ii
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
 

More from padlah1984

Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .pptKebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .pptpadlah1984
 
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...padlah1984
 
KJA Goes to Campus_All for accounting SME
KJA Goes to Campus_All for accounting  SMEKJA Goes to Campus_All for accounting  SME
KJA Goes to Campus_All for accounting SMEpadlah1984
 
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logisticJenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logisticpadlah1984
 
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistikKEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistikpadlah1984
 
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaanPenggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaanpadlah1984
 
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaruPengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbarupadlah1984
 
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.pptRetensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.pptpadlah1984
 
0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdfpadlah1984
 
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdfpadlah1984
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdfpadlah1984
 
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.pptpadlah1984
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdfpadlah1984
 
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptxMateri Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptxpadlah1984
 
Materai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfMaterai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfpadlah1984
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxpadlah1984
 
2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.pptpadlah1984
 
1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptxpadlah1984
 
1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.pptpadlah1984
 
1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.ppt1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.pptpadlah1984
 

More from padlah1984 (20)

Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .pptKebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
 
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
 
KJA Goes to Campus_All for accounting SME
KJA Goes to Campus_All for accounting  SMEKJA Goes to Campus_All for accounting  SME
KJA Goes to Campus_All for accounting SME
 
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logisticJenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
 
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistikKEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
 
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaanPenggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
 
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaruPengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
 
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.pptRetensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
 
0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf
 
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
 
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
 
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptxMateri Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
 
Materai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfMaterai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdf
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
 
2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt
 
1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx
 
1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt
 
1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.ppt1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.ppt
 

Recently uploaded

TERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Rumah 2 Pintu di Banda Aceh.pptx
TERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Rumah 2 Pintu di Banda Aceh.pptxTERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Rumah 2 Pintu di Banda Aceh.pptx
TERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Rumah 2 Pintu di Banda Aceh.pptxFORTRESS
 
2. PRINSIP KEUANGAN HIJAU- PELATIHAN GREEN FINANCE.pptx
2. PRINSIP KEUANGAN HIJAU- PELATIHAN GREEN FINANCE.pptx2. PRINSIP KEUANGAN HIJAU- PELATIHAN GREEN FINANCE.pptx
2. PRINSIP KEUANGAN HIJAU- PELATIHAN GREEN FINANCE.pptxerlyndakasim2
 
Slide tentang Akuntansi Perpajakan Indonesia
Slide tentang Akuntansi Perpajakan IndonesiaSlide tentang Akuntansi Perpajakan Indonesia
Slide tentang Akuntansi Perpajakan IndonesiaNovrinKartikaTumbade
 
Perspektif Psikologi dalam Perubahan Organisasi
Perspektif Psikologi dalam Perubahan OrganisasiPerspektif Psikologi dalam Perubahan Organisasi
Perspektif Psikologi dalam Perubahan OrganisasiSeta Wicaksana
 
"Melompati Ramtoto: Keterampilan dan Kebahagiaan Anak-anak"
"Melompati Ramtoto: Keterampilan dan Kebahagiaan Anak-anak""Melompati Ramtoto: Keterampilan dan Kebahagiaan Anak-anak"
"Melompati Ramtoto: Keterampilan dan Kebahagiaan Anak-anak"HaseebBashir5
 
Etika wirausaha dan pentingnya presentasi 2.pptx
Etika wirausaha dan pentingnya presentasi 2.pptxEtika wirausaha dan pentingnya presentasi 2.pptx
Etika wirausaha dan pentingnya presentasi 2.pptx23May1983
 
TERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Aesthetic Pintu Aluminium di Banda Aceh
TERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Aesthetic Pintu Aluminium di Banda AcehTERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Aesthetic Pintu Aluminium di Banda Aceh
TERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Aesthetic Pintu Aluminium di Banda AcehFORTRESS
 
Memaksimalkan Waktu untuk Mendapatkan Kampus Impian melalui SBMPTN (1).pptx
Memaksimalkan Waktu untuk Mendapatkan Kampus Impian melalui SBMPTN (1).pptxMemaksimalkan Waktu untuk Mendapatkan Kampus Impian melalui SBMPTN (1).pptx
Memaksimalkan Waktu untuk Mendapatkan Kampus Impian melalui SBMPTN (1).pptxSintaDosi
 
PPT-Business-Plan makanan khas indonesia
PPT-Business-Plan makanan khas indonesiaPPT-Business-Plan makanan khas indonesia
PPT-Business-Plan makanan khas indonesiaSukmaWati809736
 
Contoh contoh soal dan jawaban persediaan barang
Contoh contoh soal dan jawaban persediaan barangContoh contoh soal dan jawaban persediaan barang
Contoh contoh soal dan jawaban persediaan barangRadhialKautsar
 
Togel Online: Panduan Lengkap tentang Dkitoto, Dkitogel, dan Situs Togel
Togel Online: Panduan Lengkap tentang Dkitoto, Dkitogel, dan Situs TogelTogel Online: Panduan Lengkap tentang Dkitoto, Dkitogel, dan Situs Togel
Togel Online: Panduan Lengkap tentang Dkitoto, Dkitogel, dan Situs TogelHaseebBashir5
 
Mengenal Rosa777: Situs Judi Online yang Populer
Mengenal Rosa777: Situs Judi Online yang PopulerMengenal Rosa777: Situs Judi Online yang Populer
Mengenal Rosa777: Situs Judi Online yang PopulerHaseebBashir5
 
1A. INTRODUCTION TO Good corporate governance .ppt
1A. INTRODUCTION TO Good corporate governance .ppt1A. INTRODUCTION TO Good corporate governance .ppt
1A. INTRODUCTION TO Good corporate governance .ppterlyndakasim2
 
10. (C) MERGER DAN AKUISISI Presentation.pptx
10. (C) MERGER DAN AKUISISI Presentation.pptx10. (C) MERGER DAN AKUISISI Presentation.pptx
10. (C) MERGER DAN AKUISISI Presentation.pptxerlyndakasim2
 
RISK BASED INTERNAL AUDIT - AUDITING .pptx
RISK BASED INTERNAL AUDIT - AUDITING .pptxRISK BASED INTERNAL AUDIT - AUDITING .pptx
RISK BASED INTERNAL AUDIT - AUDITING .pptxerlyndakasim2
 
SLIDE 2 BISNIS INTERNASIONAL.ppttttttttx
SLIDE 2 BISNIS INTERNASIONAL.ppttttttttxSLIDE 2 BISNIS INTERNASIONAL.ppttttttttx
SLIDE 2 BISNIS INTERNASIONAL.ppttttttttxdevina81
 
Cimahitoto: Situs Togel Online Terpercaya untuk Penggemar Judi
Cimahitoto: Situs Togel Online Terpercaya untuk Penggemar JudiCimahitoto: Situs Togel Online Terpercaya untuk Penggemar Judi
Cimahitoto: Situs Togel Online Terpercaya untuk Penggemar JudiHaseebBashir5
 
MAKALAH MANAJEMEN BISNIS RIRIS DAN YUDI.docx
MAKALAH MANAJEMEN BISNIS RIRIS DAN YUDI.docxMAKALAH MANAJEMEN BISNIS RIRIS DAN YUDI.docx
MAKALAH MANAJEMEN BISNIS RIRIS DAN YUDI.docxYogiAJ
 
"Mengungkap Misteri Kemenangan di Xinslot: Situs Slot Online Gacor"
"Mengungkap Misteri Kemenangan di Xinslot: Situs Slot Online Gacor""Mengungkap Misteri Kemenangan di Xinslot: Situs Slot Online Gacor"
"Mengungkap Misteri Kemenangan di Xinslot: Situs Slot Online Gacor"HaseebBashir5
 
"Menjelajahi Keberagaman Permainan di Sumaterabet: Situs Slot Terbesar di Ind...
"Menjelajahi Keberagaman Permainan di Sumaterabet: Situs Slot Terbesar di Ind..."Menjelajahi Keberagaman Permainan di Sumaterabet: Situs Slot Terbesar di Ind...
"Menjelajahi Keberagaman Permainan di Sumaterabet: Situs Slot Terbesar di Ind...HaseebBashir5
 

Recently uploaded (20)

TERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Rumah 2 Pintu di Banda Aceh.pptx
TERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Rumah 2 Pintu di Banda Aceh.pptxTERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Rumah 2 Pintu di Banda Aceh.pptx
TERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Rumah 2 Pintu di Banda Aceh.pptx
 
2. PRINSIP KEUANGAN HIJAU- PELATIHAN GREEN FINANCE.pptx
2. PRINSIP KEUANGAN HIJAU- PELATIHAN GREEN FINANCE.pptx2. PRINSIP KEUANGAN HIJAU- PELATIHAN GREEN FINANCE.pptx
2. PRINSIP KEUANGAN HIJAU- PELATIHAN GREEN FINANCE.pptx
 
Slide tentang Akuntansi Perpajakan Indonesia
Slide tentang Akuntansi Perpajakan IndonesiaSlide tentang Akuntansi Perpajakan Indonesia
Slide tentang Akuntansi Perpajakan Indonesia
 
Perspektif Psikologi dalam Perubahan Organisasi
Perspektif Psikologi dalam Perubahan OrganisasiPerspektif Psikologi dalam Perubahan Organisasi
Perspektif Psikologi dalam Perubahan Organisasi
 
"Melompati Ramtoto: Keterampilan dan Kebahagiaan Anak-anak"
"Melompati Ramtoto: Keterampilan dan Kebahagiaan Anak-anak""Melompati Ramtoto: Keterampilan dan Kebahagiaan Anak-anak"
"Melompati Ramtoto: Keterampilan dan Kebahagiaan Anak-anak"
 
Etika wirausaha dan pentingnya presentasi 2.pptx
Etika wirausaha dan pentingnya presentasi 2.pptxEtika wirausaha dan pentingnya presentasi 2.pptx
Etika wirausaha dan pentingnya presentasi 2.pptx
 
TERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Aesthetic Pintu Aluminium di Banda Aceh
TERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Aesthetic Pintu Aluminium di Banda AcehTERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Aesthetic Pintu Aluminium di Banda Aceh
TERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Aesthetic Pintu Aluminium di Banda Aceh
 
Memaksimalkan Waktu untuk Mendapatkan Kampus Impian melalui SBMPTN (1).pptx
Memaksimalkan Waktu untuk Mendapatkan Kampus Impian melalui SBMPTN (1).pptxMemaksimalkan Waktu untuk Mendapatkan Kampus Impian melalui SBMPTN (1).pptx
Memaksimalkan Waktu untuk Mendapatkan Kampus Impian melalui SBMPTN (1).pptx
 
PPT-Business-Plan makanan khas indonesia
PPT-Business-Plan makanan khas indonesiaPPT-Business-Plan makanan khas indonesia
PPT-Business-Plan makanan khas indonesia
 
Contoh contoh soal dan jawaban persediaan barang
Contoh contoh soal dan jawaban persediaan barangContoh contoh soal dan jawaban persediaan barang
Contoh contoh soal dan jawaban persediaan barang
 
Togel Online: Panduan Lengkap tentang Dkitoto, Dkitogel, dan Situs Togel
Togel Online: Panduan Lengkap tentang Dkitoto, Dkitogel, dan Situs TogelTogel Online: Panduan Lengkap tentang Dkitoto, Dkitogel, dan Situs Togel
Togel Online: Panduan Lengkap tentang Dkitoto, Dkitogel, dan Situs Togel
 
Mengenal Rosa777: Situs Judi Online yang Populer
Mengenal Rosa777: Situs Judi Online yang PopulerMengenal Rosa777: Situs Judi Online yang Populer
Mengenal Rosa777: Situs Judi Online yang Populer
 
1A. INTRODUCTION TO Good corporate governance .ppt
1A. INTRODUCTION TO Good corporate governance .ppt1A. INTRODUCTION TO Good corporate governance .ppt
1A. INTRODUCTION TO Good corporate governance .ppt
 
10. (C) MERGER DAN AKUISISI Presentation.pptx
10. (C) MERGER DAN AKUISISI Presentation.pptx10. (C) MERGER DAN AKUISISI Presentation.pptx
10. (C) MERGER DAN AKUISISI Presentation.pptx
 
RISK BASED INTERNAL AUDIT - AUDITING .pptx
RISK BASED INTERNAL AUDIT - AUDITING .pptxRISK BASED INTERNAL AUDIT - AUDITING .pptx
RISK BASED INTERNAL AUDIT - AUDITING .pptx
 
SLIDE 2 BISNIS INTERNASIONAL.ppttttttttx
SLIDE 2 BISNIS INTERNASIONAL.ppttttttttxSLIDE 2 BISNIS INTERNASIONAL.ppttttttttx
SLIDE 2 BISNIS INTERNASIONAL.ppttttttttx
 
Cimahitoto: Situs Togel Online Terpercaya untuk Penggemar Judi
Cimahitoto: Situs Togel Online Terpercaya untuk Penggemar JudiCimahitoto: Situs Togel Online Terpercaya untuk Penggemar Judi
Cimahitoto: Situs Togel Online Terpercaya untuk Penggemar Judi
 
MAKALAH MANAJEMEN BISNIS RIRIS DAN YUDI.docx
MAKALAH MANAJEMEN BISNIS RIRIS DAN YUDI.docxMAKALAH MANAJEMEN BISNIS RIRIS DAN YUDI.docx
MAKALAH MANAJEMEN BISNIS RIRIS DAN YUDI.docx
 
"Mengungkap Misteri Kemenangan di Xinslot: Situs Slot Online Gacor"
"Mengungkap Misteri Kemenangan di Xinslot: Situs Slot Online Gacor""Mengungkap Misteri Kemenangan di Xinslot: Situs Slot Online Gacor"
"Mengungkap Misteri Kemenangan di Xinslot: Situs Slot Online Gacor"
 
"Menjelajahi Keberagaman Permainan di Sumaterabet: Situs Slot Terbesar di Ind...
"Menjelajahi Keberagaman Permainan di Sumaterabet: Situs Slot Terbesar di Ind..."Menjelajahi Keberagaman Permainan di Sumaterabet: Situs Slot Terbesar di Ind...
"Menjelajahi Keberagaman Permainan di Sumaterabet: Situs Slot Terbesar di Ind...
 

pajak-dalam-perusahaan.pptx

  • 2. Badan Penghasilan Beban yang dapat dikurangkan Penghasilan kena pajak X tarif pajak Pajak terutang 1thn fiskal Kredit pajak • Angsuran pajak (PPh25) • Dipotong pihak lain (22,23) • Pajak luar negeri (24) Pajak kurang/lebih bayar (29/28 Pajak Perusahaan Memotong PPh 21 atas gaji Dipotong PPh 23 atas penghasilan jasa PPN atas penyerahan barang/jasa PBB Meterai BPHTB Pajak Daerah Setor Kas negara Lapor KPP
  • 3. PAJAK dalam Perusahaan  Pajak atas Penghasilan Perusahaan  Dibayar langsung oleh perusahaan : • Angsuran pajak (PPh 25) • Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)  Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)  Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di Neraca  utang pajak / pajak dibayar dimuka  Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)  Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (21, 23, 26)  PPN  pajak atas penyerahan barang / jasa kena pajak  Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di Neraca sebagai utang atau pajak dibayar dimuka  Pajak Lainnya  PBB, pajak daerah, PPnBM  beban  Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)  Pajak Daerah  Bea Materai 3
  • 4. PAJAK PENGHASILAN  Pajak atas penghasilan perusahaan yang dipotong oleh pihak ketiga :  PPh pasal 22  PPh pasal 23  Pajak penghasilan yang diangsur oleh perusahaan  PPh pasal 25  Pajak atas penghasilan perusahaan yang diperhitungkan setiap akhir tahun pajak  PPh pasal 29
  • 5. PAJAK YANG TELAH DIPOTONG PIHAK LAIN  Peraturan pajak mengharuskan pihak pembayar untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima (PPh 23)  Penghasilan sewa  Penghasilan royalty  Penghasilan jasa, bunga, deviden  Pajak yang dipotong dapat bersifat final dan tidak fidak final  Pajak final : pajak yang dipotong tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam SPT.  Pajak tidak final : potongan pajak dimasukkan sebagai kredit pajak dan penghasilannya dimasukkan dalam SPT
  • 6. PAJAK YANG TELAH DIPOTONG PIHAK LAIN  Pajak final : sering tidak dimasukkan dalam pencatatan sehingga akan dicatat pendapatan sebesar nilai setelah pajak  Misal untuk pendapatan bunga deposito sering langsung dimasukkan setelah pajak  Pajak tidak final : pajak yang dibayar dicatat sebagai pembayaran pajak dimuka Kas 940.000 Pajak dibayar dimuka PPh 23 60.000 Pendapatan sewa 1.000.000
  • 7. PPh 22  Bendaharawan  Jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan pengurang kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran pajak dimuka  PPN dan PPnBM tidak dicatat namun bukti potongnya dimintakan, untuk memperoleh restitusi pajak  Import  Jumlah PPh 22 yang dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar dimuka.  Untuk bea masuk dan PPnBM menjadi penambah nilai persediaan
  • 8. PPh 22  PT. Mulia mengirimkan tagihan ke Pemda atas pengadaan barang sebesar 100.000.000. Atas pengadaan barang tersebut dipungut PPh 22. Harga pokok atas barang tersebut adalah 80.000.000  Jurnal ? Piutang Dagang 98.500.000 Pajak dibayar dimuka PPh 22 1.500.000 Penjualan 100.000.000 HPP 80.000.000 Persediaan 80.000.000
  • 9. PPh 22  PT. Karina melakukan import sebesar 40.000 USD (kurs menteri keuangan 9.000). CIF sebesar 10%, bea masuk dan bea masuk lainnya 6.000, PPN 10% dan PPnBM 20%. Perusahaan memiliki API (tarif PPh 22 sebesar 2,5%) CIF telah dibayarkan kepada perusahaan pengangkut.  Cost 40.000 + 4.000 = 44.000 DPP PPN = 44.000 + 6.000=50.000 (DPP PPN) x 9.000 = 450.000.000 PPN 5.000 x 9.000 = 45.000.000 PPnBM 10.000 x 9.000 = 90.000.000 PPh 22 = 1.250 x 9.000 = 11.250.000 JURNAL Persediaan 54.000.000 (6.000 x 9.000) Kas 54.000.000 (bea masuk) PPN masukan 45.000.000 Persediaan 90.000.000 (PPnBM) Pajak dibayar dimuka PPh 22 11.250.000 Kas 146.250.000
  • 10. PPh 23 Tidak Final  Pemotong  pihak yang membayar  Dicatat sebagai kewajiban pada saat pembayaran dilakukan.  Pajak akan mengurangi kas yang diberikan namun tidak mengurangi beban perusahaan.  Pajak yang dipotong disetorkan pada bulan berikutnya  Saldo pajak di neraca  jumlah yang belum disetorkan.  Jika beban tidak dipungut pajak  beban tidak boleh menjadi pengurang  Pihak yang Dipungut  Mencatat sebagai pajak dibayar dimuka pada saat pendapatan diakui.  Jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan yang diakui
  • 11. PPh Final  Pihak pemotong  sama seperti pajak tidak final  Ada dua pendekatan pihak dipotong  Dicatat gross  seperti pajak tidak final  Dicatat net > hanya sebesar nilai setelah pajak  Tergantung bagaimana perusahaan menset sistem pembukuan.  Standar akuntansi tidak menjelaskan secara rinci perlakuan pajak final ini, sehingga dalam praktik akan timbul dua pendekatan di atas.  Dampak yang terjadi  effektif tax tarif akan sangat berbeda dari keduanya.
  • 12. PPh 24  Pada saat menerima penghasilan dari LN, pendapatan akan diakui sebesar seluruh pendapatan.  Pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak dibayar dimuka.  Pada saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan, walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan.  Bagaimana cara menjurnalnya jika ada yang tidak boleh diakui
  • 13. PPh 24  Menerima penghasilan dari LN sebesar 500juta, dipotong pajak sebesar 25%. Penghasilan DN sebesar 1000 juta. Angsuran PPh 25 sebesar 220 juta  Pada saat menerima penghasilan Kas 375 jt Pajak dibayar dimuka PPh 24 125 jt Pendapatan dari LN 500jt  Akhir tahun Beban pajak 375 jt (25% x 1.500) Pajak dibayar dimuka PPh 25 220jt Pajak dibayar dimuka PPh 24 125 jt Utang PPh 29 30jt
  • 14. PPh 24  Menerima penghasilan dari LN sebesar 500juta, dipotong pajak sebesar 20%. Penghasilan DN sebesar 1000 juta. Angsuran PPh 25 sebesar 220 juta  Pada saat menerima penghasilan Kas 400 jt Pajak dibayar dimuka PPh 24 100 jt Pendapatan dari LN 500jt  Akhir tahun Beban pajak 375 jt (25% x 1.500) Pajak dibayar dimuka PPh 25 220jt Pajak dibayar dimuka PPh 24 100 jt Utang PPh 29 55jt
  • 15. PPh 24  Menerima penghasilan dari LN sebesar 500juta, dipotong pajak sebesar 30%. Penghasilan DN sebesar 1000 juta. Angsuran PPh 25 sebesar 220 juta  Pada saat menerima penghasilan Kas 350 jt Pajak dibayar dimuka PPh 24 150 jt Pendapatan dari LN 500jt  Akhir tahun Beban pajak kini 375 jt (25% x 1.500)  SPT Pajak dibayar dimuka PPh 25 220jt Pajak dibayar dimuka PPh 24 125 jt (boleh dikreditkan) Utang PPh 29 30jt Beban pajak kini 25 jt  di akuntansi Pajak dibayar dimuka PPh 24 25 jt
  • 16. PAJAK PERUSAHAAN  Pajak perusahaan secara keseluruhan akan dihitung pada akhir tahun.  Pajak penghasilan dihitung dari Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.  Penghasilan kena pajak dihitung dari laba sebelum pajak (dihasilkan dari pembukuan akuntansi) kemudian dikoreksi / direkonsiliasi.  Koreksi dan rekonsiliasi fiskal diperlukan karena terdapat perbedaan aturan antara akuntansi dan pajak dalam mengukur pendapatan dan beban.
  • 17. PPh 29  PPh 29 akan dicatat pada saat pembuatan jurnal penyesuaian pada akhir periode.  PPh 29 akan dicatat sebagai utang PPh 29 sebesar kas yang masih harus dibayar atau dicatat sebagai pajak dibayar dimuka jika ada kelebihan pembayaran pajak (pph pasal 28).  Pajak dibayar dimuka yang telah dicatat ditutup direlasifikasikan ke dalam beban pajak kini.  Beban pajak tangguhan dihitung berdasarkan beda temporer yang muncul
  • 18. PAJAK PENGHASILAN  Pajak terutang dalam satu tahun (dalam akuntansi disebut beban pajak kini) dihitung dari Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif.  Pajak terutang dalam satu tahun pajak ini dikurangi dengan pajak yang telah dibayar dimuka akan menghasilkan pajak kurang bayar PPh 29.  PPh 29 merupakan utang pajak penghasilan yang akan muncul di neraca perusahaan pada akhir tahun pelaporan.  Jurnal yang dibutuhkan adalah Beban pajak (hasil perhit fiskal) 20.000.000 Pajak dibayar dimuka (22.23,25) 15.000.000 Utang pajak penghasilan (29) 5.000.000
  • 19. Pajak Perusahaan  Perusahaan memperoleh PKP sebesar 2.000juta. Termasuk dalam penghasilan tersebut penghasilan dari LN sebesar 400 juta yang telah dikenakan pajak sebesar 40%. Jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain adalah:  PPh 21 atas gaji dan honor sebesar 150juta dan PPh 26 sebesar 50 juta atas penghasilan expat yang bekerja di perusahaan.  PPh 23 final sebesar 30 juta  PPh 23 tidak final sebesar 40 juta  PPh 24 sebesar 160 juta  PPh 25 sebesa5 250 juta  PPh 22 sebesar 10 juta Perusahaan mencatat pembayaran pajak dibayar dimuka baik final maupun tidak final sebagai pajak dibayar dimuka. Beban pajak 500 jt Pajak dibayar dimuka PPh 22 10 Pajak dibayar dimuka PPh 23 40 Pajak dibayar dimuka PPh 24 100 Pajak dibayar dimuka PPh 25 250 Utang PPh 29 100 Beban pajak 90 jt Pajak dibayar dimuka PPh 23 30 Pajak dibayar dimuka PPh 24 60 PKP 2.000.000 pajaknya = 500 juta Kredit PPh 22 10 jt Kredit PPh 23 40 jt Kredit PPh 24 100 jt Pph 25 250 jt PPh 29 sebesar 100juta Beban pajak kini : 610 500 30 (final) 60 (pajak LN tidak dapat dikreditkan)
  • 20. AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN  Atas perbedaan temporer yang ada, akan diperhitungkan nilai Aktiva / Utang pajak tangguhan.  Beda temporer x tarif pajak = Aktiva / utang pajak tangguhan  Jurnal yang dibutuhkan untuk pengakuan aktiva pajak misalnya  Aktiva pajak tangguhan 500.000  Beban / penghasilan pajak 500.000  Total beban pajak yang muncul di laba rugi :  Pajak kini (pajak terutang menurut SPT)  Ditambah atau dikurangi perubahan dari pajak tangguhan yang disebabkan karena adanya perbedaan temporer
  • 21. Penyajian Pajak dalam LK  Utang pajak atas kewajiban memotong / memungut pajak  Utang pajak atas kewajiban pajak perusahaan yang masih harus dibayar (PPh 29)  Beban pajak kini  pajak dalam satu tahun fiskal  Pajak tangguhan atas perbedaan temporer kena pajak atau dapat mengurangi pajak di masa depan  Tarif pajak efektif
  • 22. PAJAK PENGHASILAN PIHAK KETIGA  Atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga, jika jumlah yang dibayarkan merupakan penghasilan kepada pihak lain yang harus dipotong pajaknya.  Perusahaan memiliki kewajiban memotong pajak atas penghasilan pihak ketiga.  Penghasilan tersebut diantaranya :  PPh 21 : atas penghasilan yang diterima oleh pekerja  PPh23 : atas penghasilan sewa, royalty, deviden  PPh26 : atas penghasilan yang diterima oleh WP Luar Negeri  PPh pasal 4 ayat 2 (bunga tabungan, deposito)
  • 23. PAJAK PENGHASILAN PIHAK KETIGA  Pajak yang dipotong bukan merupakan pajak perusahaan tetapi pajak pihak ketiga.  Pihak ketiga dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong jika pajak yang dipotong bukan pajak final.  Pencatatan yang dibuat saat memotong pajak  Beban gaji 1.000.000  Utang PPh 21 karyawan 50.000  Kas 950.000  Perusahaan harus menyetorkan dan melaporkan pajak yang dipotong.
  • 24. PPh 21  Gaji 2.500.000, iuran pensiun 50.000, PPh 21 sebesar 44.750. Karyawan membayar sendiri asuransi kecelakaan dan kematian sebesar 30.000 melalui perusahaan.  Jurnalnya ? Beban gaji 2.500.000 Utang Iuran Pensiun karyawan 50.000 Utang JKK dan JKM 30.000 Kas 2.375.250 Utang PPh 21 44.750 (iuran pensiun dan asuransi dibayarkan oleh perusahaan, tetapi ditanggung oleh karyawan)
  • 25. PPh 23 tidak Final  Terkait dengan beban yang menurut pajak merupakan penghasilan pihak lain sehingga harus dipotong pajak.  Jika tidak dipotong pajaknya, tidak boleh menjadi beban menurut pajak  Membayar sewa sebesar 100.000.000 dikenakan pajak PPh 23 sebesar 2%.  Pemotong • Beban Sewa 100.000.000 • Utang PPh 23 2.000.000 • Kas 98.000.000
  • 26. PPN  PPN = pajak pertambahan nilai  PPN dikenakan atas setiap penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.  PPN dikenakan pada setiap level distributor  PPN akan ditambahkan dari harga jual, sehingga jumlah yang dibayar oleh konsumen adalah harga jual ditambah dengan PPN.  PPN yang dibayar oleh konsumen akan dicatat sebagai PPN keluaran
  • 27. PPN  Pencatatan saat penjualan  Piutang dagang 330.000  Penjualan 300.000  PPN keluaran 30.000  Pada saat melakukan pembelian barang atau barang yang yang dipergunakan untuk produksi perusahaan harus membayar PPN kepada suplier.  PPN yang dibayarkan pada saat pembelian disebut sebagai PPN masukan
  • 28. PPN  Pencatatan saat penjualan  Piutang dagang 330.000  Penjualan 300.000  PPN keluaran 30.000  Pada saat melakukan pembelian barang atau barang yang yang dipergunakan untuk produksi perusahaan harus membayar PPN kepada suplier.  PPN yang dibayarkan pada saat pembelian disebut sebagai PPN masukan
  • 29. PPN  Pencatatan yang dilakukan pada saat melakukan pembelian  Pembelian / persediaan 200.000  Pajak masukan 20.000  Utang Dagang / kas 220.000  Tidak semua pajak masukan boleh dikreditkan.  Jika pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan akan langsung dicatat menambah harga perolehan aktiva  Contoh PPN masukan atas pembelian kendaraan direksi.
  • 30. PPN  PPN yang dibayar oleh perusahaan adalah selisih atas pajak keluaran dengan pajak masukan.  Pajak keluaran > pajak masukan = perusahaan harus membayar  Pajak keluaran < pajak masukan = perusahaan dapat meminta restitusi / kompensasi (diperhitungkan pada pajak periode berikutnya).  PPN dibayar dan dilaporkan untuk setiap masa (bulan, maks 3 bulan), yaitu pada tgl 15 dan 20 pada masa berikutnya.
  • 31. PPN  Pencatatan yang dilakukan pada saat pengakuan utang:  PPN keluaran 30.000  PPN masukan 20.000  Utang PPN 10.000  Pencatatan yang dilakukan pada saat pembayaran utang  Utang PPN 10.000  Kas 10.000  Jika PPN masukan lebih besar perusahaan mengajukan permohonan untuk restitusi. Fiskus akan melakukan pemeriksaan sebelum mengabulkan permohonan restitusi.
  • 32. PPnBM  PPnBM = Pajak penjualan Barang Mewah  Dikenakan hanya satu kali yaitu pada :  Produsen penghasil barang mewah  Importir barang mewah  PPnBM tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang lain.  PPnBM akan ditambahkan dari harga jual yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir  Jumlah pajak yang dibayar oleh pembeli akan dicatat sebagai utang PPnBM.  Utang PPnBM dibayarkan ke kas negara dan dilaporkan kepada fiskus.
  • 33. PAJAK LAIN  Pajak lain yang ada dalam perusahaan :  PBB : pajak bumi dan bangunan dikenakan atas bumi dan bangunan dibayar setiap tahun.  BPHTB : bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pada pembeli saat melakukan pengalihan hak.  Pajak reklame : termasuk pajak daerah  Pajak lain ini akan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Untuk BPHTB akan dicatat menambah harga perolehan dari tanah dan bangunan yang dibeli
  • 34. Main References  Intermediate Accounting, IFRS Edition, Kieso, Weygandt, Warfield, Jhon Willleyson, 2010.  International Financial Reporting Standards – Certificate Learning Material The Institute of Chartered Accountants, England and Wales  Standar Akuntansi Keuangan Dewan Standar Akuntansi Keuangan 34
  • 35. TERIMA KASIH Dwi Martani martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com 081318227080 / 08161932935 http:/staff.blog.ac.id/martani/ http://staff.ui.ac.id/martani 35