1. Dokumen tersebut membahas ruang lingkup kebijakan perbankan di Indonesia dalam konsep tata kelola perusahaan yang baik, termasuk sistem dan jenis bank, pedoman pengawasan bank, pengawasan bank melalui tingkat kesehatan bank, serta contoh penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada perbankan dan penyajian laporan tahunan.

1. PERBANKAN, PELAPORAN
KEUANGAN DAN PERSAINGAN
USAHA DALAM KONSEP GC
1
Oleh : Padlah Riyadi, MM. MH. M. Ak. Akt. CA. Asean CPA. CISA., CFBE

2. SISTEM DAN KEBIJAKAN PERBANKAN DI
INDONESIA
Dasar Hukum: UU No 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 Tentang
Perbankan
Jenis Bank di Indonesia:
1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Sistem konvensional
Sistem Syariah Dual Banking
Bank umum  Dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran  Pencipta uang
BPR  Tidak dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran
Jenis Bank Umum berdasarkan pemilik:
1. Bank Milik Pemerintah
2. Bank Milik Pemda
3. Bank Swasta Nasional
4. Bank Asing
5. Bank Campuran
Jenis Bank berdasarkan lingkup operasi
1. Bank Devisa
2. Bank Non Devisa

3. Good Corporate Governance
Dimensi Konseptual Transparansi dan
Strategi Komunikasi Kebijakan
Definisi Good Corporate Governance (GCG):
“ CG sebagai sistem yang terdiri dari fungsi-fungsi yang dijalankan berbagai
pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan penciptaan nilai oleh
perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun entitas sosial melalui penerapan
prinsip-prinsip dasar yang berterima umum. Prinsip-prinsip dasar CG yang
berterima umum mencakup antara lain transparency, accountability &
responsibility, responsiveness, independency, dan fairness”
(Warsono, Amalia & Rahajeng (2009)
Mengapa entitas perbankan menjadi prioritas dalam pengembangan GCG di Indonesia?
Tidak entitas sektor pertambangan, retail, dstnya.

4. Good Corporate Governance
DIMENSI KONSEPTUAL TRANSPARANSI DAN
STRATEGI KOMUNIKASI KEBIJAKAN
CG (dalam konteks penerapan di
perusahaan) dimaksudkan untuk
pencapaian tujuan yang lebih
luas, yaitu tujuan stakeholders,
dibanding sebatas tujuan para
pemegang saham (Ali, 2006;
Solomon, 2007; Luo, 2007;
Monks and Minow, 2008).
Hal ini dapat
diartikan bahwa
penerapan CG di
bank sentral
dimaksudkan untuk
mencapai tujuan
stakeholders
Transparansi,
akuntabilitas dan
independensi dalam
mengkomunikasikan
kebijakan
moneternya.
Pemerintah, korporasi,
rumah tangga dan
masyarakat
Target
kebijakan
moneter
dapat secara
efektif
tercapai.
Urgensi
Good
Corporate
Governance
(GCG)
(Warsono,
Amalia
&
Rahajeng
(2009)

5. 1. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PERBANKAN DI
INDONESIA DLM KONSEP GC
1. Kewenangan memberikan izin (right to license)
2. Kewenangan mengatur (right to regulate)
3. Kewenangan mengawasi (right to control
4. Kewenangan memberikan sanksi (right to
impose sanction)

6. STRUKTUR PEDOMAN PENGAWASAN BANK (1)
6
PP RBS
Pedoman terkait Aspek Kepatuhan Pedoman RBS
Pedoman terkait aspek prudensial:
1. Pedoman BMPK
2. Pedoman Kualitas Aktiva
3. Pedoman GWM
4. Pedoman PDN
5. Pedoman prudensial lainnya
Pedoman terkait aspek
kelembagaan:
1. Pedoman Bank Umum
2. Pedoman Fit & Proper Test
3. Pedoman Exit Policy
4. Pedoman KYC
5. Pedoman Merger dan Akusisi
6. Pedoman kelembagaan lainnya
Pedoman terkait Pengawasan
Berdasarkan Risiko:
1. Pedoman Know Your Bank
2. Pedoman penilaian risiko dan
Tingkat Kesehatan Bank
3. Pedoman penyusunan
Supervisory Plan
4. Pedoman penyusunan Audit
Working Plan
5. Pedoman Teknik Pemeriksaan
Berdasarkan Risiko
6. Pedoman Penyusunan Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP)
7. Pedoman Tindakan Pengawasan
dan Monitoring
8. Pedoman Penanganan Bank
Bermasalah
PBI dan UU

7. PP RBS
Pedoman terkait Aspek Kepatuhan Pedoman RBS
Pedoman terkait sistem pengawasan
dan sistem informasi manajemen:
1. Pedoman SIM-SPBI
2. Pedoman Stress Test RBB
3. Pedoman Sistem Pengendalian Intern
(SPI) Bank
Pedoman terkait produk dan layanan
jasa perbankan:
1. Pedoman Pengawasan Transaksi
Derivatif
2. Pedoman Pengawasan Structured
Product dan Derivatif Kompleks
3. Pedoman Lainnya
Pedoman terkait SSK:
1. Pedoman FPJP
2. Pedoman FPD
1. Pedoman Quality Assurance melalui
Forum Panel RBS
2. Pedoman Bank Performance Report
3. Handbook penilaian risiko dan Tingkat
Kesehatan Bank
a. Handbook penilaiain risiko kredit
b. Handbook penilaiain risiko pasar
c. Handbook penilaiain risiko operasional
d. Handbook penilaiain risiko likuiditas
e. Handbook penilaiain risiko kepatuhan
f. Handbook penilaiain risiko reputasi
g. Handbook penilaiain risiko strategis
h. Handbook penilaiain risiko hukum
i. Handbook penilaiain permodalan bank
j. Handbook penilaiain rentabilitas bank
PBI dan UU
STRUKTUR PEDOMAN PENGAWASAN BANK (1)

8. PENGAWASAN BANK
Pengaturan Bank
(Prudential Banking Principles)
Pengawasan Bank (Otoritas)
 Memantau/memeriksa apakah pemilik/pengelola telah melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip
kehati-hatian
TIDAK LANGSUNG
(off site supervision)
LANGSUNG
(on site supervision)
Melalui laporan yang disampaikan oleh
bank kepada lembaga otoritas
Mendatangi dan memeriksa bank
• Umum
• Khusus
• Periodik
• Ad hoc

9. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PERBANKAN
(KEWENANGAN MENGAWASI)

10. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PERBANKAN
PENGAWASAN: TINGKAT KESEHATAN BANK
Pengaturan &
Pengawasan Bank
Agar bank dapat bekerja dengan baik dan
sistem perbankan stabil
Indikator?
Tingkat Kesehatan Bank
Definisi:
Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan
masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran sistem
pembayaran, serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan
kebijakannya, terutama kebijakan moneter.
Indikator keberhasilan
pengaturan dan
pengawasan bank

11. TINGKAT KESEHATAN BANK
Profil Risiko
Good
Corporate
Governance
(GCG)
Rentabilitas
(Earnings)
Permodalan
(Capital)
Tingkat
Kesehatan
Bank

12. CONTOH GCG PERBANKAN

13. 2. PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN
Prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi bagian
dari komitmen pengelolaan perusahaan sehingga setiap tahun selalu diimplementasikan.
Hal ini dijalankan semata-mata untuk melindungi pihak yang berkepentingan dengan
Perusahaan, khususnya nasabah, pemegang polis, tertanggung, peserta, pemegang
saham, karyawan, pihak yang berkepentingan dengan polis, serta mitra kerja.

14. GC PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN
1. Keterbukaan (transparency), sebagai mana tercermin dalam laporan keuangan yang telah
diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan publikasi, maupun laporan tahunan
perusahaan;
2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban dalam struktur organisasi Perusahaan dan juga disampaikan dalam
laporan tahunan;
3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu selalu mematuhi peraturan perundang-
undangan di bidang perasuransian;
4. Kemandirian (independency), Perusahaan dikelola secara mandiri, kompeten, profesional
dan selalu menghindari benturan kepentingan;
5. Kesetaraan dan Kewajaran (fairness), yang merupakan kesetaraan, keseimbangan, dan
keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemegang polis sesuai perjanjian dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pelanggan diperlakukan secara adil atas setiap
pelayanan sesuai derajat layanan yang diperlukan dan dipastikan mendapatkan harga yang
wajar untuk setiap produk yang dibeli.

15. HASIL TEMUAN OJK BERKAITAN DENGAN
PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN
1. Iktisar Data Keuangan Penting
2. Laporan Dewan Komisaris
3. Laporan Direksi
4. Profil Perusahaan
5. Analisis dan Pembahasan Manajemen
6. Tata Kelola Perusahaan
7. Tanggungjawab Direksi Atas Laporan
Keuangan
8. Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit
9. Tanda tangan Anggota Direksi dan Anggota
Dewan Komisaris
HAL-HAL YANG WAJIB DIMUAT
DALAM LAPORAN
TAHUNAN:

16. 1. Informasi Pada Bab Ikhtisar Data keuangan Penting
a) Informasi Keuangan tidak disajikan dalam
bentuk perbandingan selama 5 tahun terakhir.
b) Tidak adanya pengungkapan mengenai:
1) Jumlah saham yang beredar
2) Laba (rugi) per saham
3) Modal kerja bersih
4) Jumlah investasi

17. 2. Laporan Dewan Komisaris
Hasil Temuan.........(lanjutan)
Informasi pada Laporan Dewan Komisaris belum memuat:
a) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan
perusahaan
b) Pandangan Komisaris atas prospek usaha perusahaan yang
disusun oleh Direksi;
c) Penjelasan mengenai komite-komite yang berada di bawah
pengawasan Dewan Komisaris;
d) Apabila ada perubahan komposisi Komisaris sering tidak
diungkapkan

18. 3. Laporan Direksi
Hasil Temuan.........(lanjutan)
Informasi pada Laporan Direksi belum memuat:
a) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan;
b) Penjelasan tentang kendala-kendala yang dihadapi perusahaan;
c) Gambaran tentang prospek usaha;
d) Penjelasan yang memuat penerapan tata kelola perusahaan.

19. 4. Pada Bab mengenai Profil Perusahaan
Hasil Temuan.........(lanjutan)
Informasi yang pada umumnya belum dimuat, antara lain:
a) Nama dan alamat Perseroan;
b) Riwayat singkat perseroan berupa akta pendirian perusahaan dan
perubahan akta terakhir;
c) Bidang dan kegiatan usaha perusahaan yang meliputi jenis produk atau
jasa yang dihasilkan;
d) Struktur organisasi dalam bentuk bagan;
e) Nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, persentase kepemilikan
saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada);
f) Uraian tentang Direktur dan komisaris yang memiliki saham Perseroan;
g) pemegang saham yang memiliki 5 % atau lebih saham perusahaan;

20. Profil Perusahaan........(lanjutan)
h) Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal
pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham
perusahaan dicatatkan;
i) Informasi harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah saham
yang diperdagangkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku
terakhir;
j) Uraian mengenai efek lain yang dicatatkan, misalnya obligasi;
k) Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya, misalnya
aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan;
l) Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor
perwakilan;
m) Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal;

21. 5. Pada Bab Analisa dan Pembahasan Manajemen
Hasil Temuan.........(lanjutan)
Informasi yang pada umumnya belum dimuat, antara lain:
a) Tinjauan operasi per segmen usaha, antara lain memuat pembahasan mengenai produksi,
penjualan/pendapatan usaha, profitabilitas, peningkatan kapasitas produksi;
b) Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun
yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya, seperti aktiva dan kewajiban;
c) Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas
piutang perseroan;
d) Informasi fakta material setelah tanggal akuntan;
e) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan
tentang: Tujuan dari ikatan tersebut; sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi
ikatan-ikatan tersebut; mata uang yang menjadi denominasi; dan langkah-langkah yang
direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait

22. 22
Analisa dan Pembahasan Manajemen........(lanjutan)
f) Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan
atau pendapatan bersih, maka terdapat bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat
dikaitkan antara lain dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau
jasa baru;
g) Informasi material, antara lain mengenai investasi, divestasi, ekspansi, penggabungan usaha,
akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat
transaksi dengan pihak afiliasi;
h) Prospek usaha perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar
internasional, serta data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya;
i) Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain : strategi pemasaran dan pangsa
pasar;
j) Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan saat terakhir
apabila belum dinyatakan habis (terutama pada obligasi);
k) Kebijakan tentang deviden

23. 6. Pada Bab Tata Kelola Perusahaan
Hasil Temuan.........(lanjutan)
Informasi yang pada umumnya belum dimuat, antara lain:
a) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota dewan komisaris
dan Direksi;
b) Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi;
c) Frekuensi dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Komite-
komite lainnya;
d) Uraian tugas dan fungsi komite-komite yang ada;
e) Riwayat hidup singkat anggota komite audit;
f) Laporan singkat pelaksanaan komite audit;
g) Penjelasan nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat sekretaris perusahaan;
h) Uraian Tugas dan fungsi sekretaris perusahaan;

24. 24
Tata Kelola Perusahaan........(lanjutan)
i) Penjelasan mengenai sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh perusahaan dan
uraian mengenai pelaksanaan pengawasan intern (internal control and audit)
j) Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah
dilakukan untuk mengelola risiko tersebut;
k) Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab
sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan;
l) Keterangan mengenai perkara yang telah atau sedang dihadapi Perseroan;

25. 25
6. Tanda tangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
Hasil Temuan.........(lanjutan)
Pada lembaran yang memuat Tanda Tangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Agar
dicantumkan pernyataan bahwa direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab penuh atas
kebenaran isi Laporan Tahunan

26. 3. PERSAINGAN USAHA
DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE

27. EKONOMI GLOBAL
berdampak

28. EKONOMI GLOBAL
Krisis Keuangan Eropa
Nilai Tukar US $ Kuat
Nilai Tukar Rupiah Lemah
Impor Bhn Baku/Brg Modal Industri Domestik
Pelemahan Daya Saing Nasional
Harus Percaya Diri  Optimalisasi Keunggulan Komparatif Indonesia

29. EKONOMI REGIONAL
ASEAN+6 dalam RCEP
Persaingan “bebas” di pasar dalam negeri antara produk
DN (lokal) dengan produk-produk murah dari LN, seperti
bahan pangan, produk hortikultura, produk kebutuhan
rumah tangga, garment dan lain sebagainya
Regional Comprehensif Economic Partnership (RCEP)
RCEP merupakan hasil keputusan yang diambil dalam ASEAN Summit
ke-19 tahun 2011 dimana sepuluh negara anggota ASEAN sepakat
untuk lebih memperdalam kerja sama dengan negara mitra dagang
yang telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan
ASEAN (ASEAN + 1).

30. PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA

31. MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN
PILAR
Hal . 8

32. INDONESIA
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong
Kemandirian Ekonomi
Daya Saing Nasional
Persaingan Usaha Yang Sehat
Infrastruktur merupakan
salah satu harapan
penggerak ekonomi
melalui terbukanya
lapangan kerja dan
peningkatan konsumsi.
Sementara itu, infrastruktur
juga berkontribusi dalam
peningkatan kapasitas
produksi, perbaikan arus
barang dan jasa, serta
penurunan biaya logistik
yang tentunya akan
bermuara pada terciptanya
efisiensi ekonomI

33. PERSAINGAN BEBAS
VS
KEPENTINGAN NASIONAL
PERSAINGAN BEBAS
BARANG DAN JASA
PERSAINGAN SEHAT
BUKAN
PERSAINGAN BEBAS

34. UU NO. 5 TAHUN 1999

35. LATAR BELAKANG
Hambatan Usaha Pemusatan Ekonomi
Kekosongan Hukum Minim Partisipasi Masyarakat

36. TUJUAN
Efektifitas dan efisiensi
kegiatan usaha
Mencegah praktek monopoli
dan atau persaingan usaha
tidak sehat
Menjaga kepentingan umum
dan meningkatkan efisiensi
nasional sebagai upaya
mensejahterakan rakyat
Menjamin kesempatan
berusaha yang sama bagi
pelaku usaha besar,
menengah, dan kecil

37. UU NO. 5 / 1999

38. NATIONAL INTEREST
Membolehkan negara menunjuk lembaga/institusi tertentu
(khususnya BUMN) untuk memonopoli sektor tertentu sepanjang
tidak mengeksploitasi konsumen
Mengecualikan Usaha Kecil dan Koperasi

39. PERJANJIAN
YANG
DILARANG
KEGIATAN
YANG
DILARANG
PENYALAHGUNA
AN POSISI
DOMINAN
Oligopoli
Penetapan Harga
Pembagian Wilayah
Pemboikotan
Kartel
Trust
Oligopsoni
Integrasi Vertikal
Perjanjian tertutup
Perjanjian dgn pihak LN
Monopoli
Monopsoni
Penguasaan Pasar
Persekongkolan
Posisi Dominan
Jabatan Rangkap
Pemilikan Saham
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
Subtansi
Larangan

40. KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA
(KPPU)

41. STRUKTUR ORGANISASI
Anggota
Komisi
Sekretaris Jenderal Deputi Bidang Pencegahan Deputi Bidang Penegakan Hukum
Biro Hukum,
Hubungan
Masyarakat, dan
Kerja Sama
Direktorat
Pengkajian, Kebi-
jakan, dan Advokasi
Kantor Perwakilan
Daerah
Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia
Biro Perencanaan
dan Keuangan
Direktorat Merger
Direktorat
Persidangan
Direktorat
Investigasi
Bagian
Perencanaan dan
Evaluasi
Bagian Kerja Sama
Luar Negeri
Bagian Keuangan
dan Akuntansi
Bagian Hukum
Bagian Kerja Sama
Dalam Negeri
Bagian Hubungan
Masyarakat
Bagian Organisasi,
Perenca-naan dan
Pengembangan SDM
Bagian Umum
Bagian Kesejahteraan
Pegawai
Bagian Pencegahan
Sub-Bagian Tata
Usaha
Bagian Penegakan
Hukum
Bagian Tata Usaha
Satuan Tugas Satuan Tugas Satuan Tugas Satuan Tugas
Kelompok Staf Ahli
Kelompok Kerja
Satuan Pengawas
Internal
Direktorat
Persidangan
Satuan Tugas
Unit Data dan
Informasi

42. WEWENANG
Menerima
laporan/penelitian
Melakukan penyelidikan
atau pemeriksaan
Menyimpulkan hasil
penyelidikan atau pemeriksaan
Memanggil dan menghadirkan saksi -saksi dan
setiap orang yang mengetahui pelanggaran
Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan
setiap orang yang tidak memenuhi panggilan
Menerima laporan/penelitian
Meminta keterangan dari
pemerintah
Memberitahukan putusan komisi
kepada Terlapor
Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat,
dokumen, dan atau alat bukti lain
Menjatuhkan sanksi administratif
Memutuskan dan menetapkan kerugian dipihak
pelaku usaha lain atau masyarakat

43. TAHAPAN PENEGAKAN HUKUM
Laporan Penelitian ?
Berhenti
Buku Daftar
Penghentian
Laporan
Kajian
Komisi
?
Saran dan
Pertimbangan
?
Buku Daftar
Pengawasan
Pengawasan ?
Berhenti
Pemerintah
dan legislatif
Penelitian
Penyelidikan Pemberkasan ?
?
Buku Daftar
Penghentian
Penyelidikan
Pemeriksaan
Pendahuluan
Pemeriksaan
Lanjutan
Pembacaan
Putusan
Monitoring
Putusan
?
PENGADILAN
NEGERI
MAHKAMAH
AGUNG
?
PENGADILAN
TINGGI
Monitoring
Putusan
PENYELIDIKAN PEMBERKASAN PEMERIKSAAN UPAYA HUKUM (KEBERATAN)
Perkara Laporan
Perkara Inisiatif
Perbaikan Laporan
Khusus bagi laporan dengan permintaan ganti rugi
Dikembalikan
Menerima
Putusan
Inkracht
Putusan
Sela

44. • Penetapan pembatalan perjanjian
• Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal
• Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
• Perintah pada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
• Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan
pengambilalihan saham
• Penetapan pembayaran ganti rugi
• Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1 M dan setinggi-tingginya Rp 25 M
SANKSI ADMINISTRASI

45. SANKSI PIDANA
WEWENANG
PENGADILAN

46. KECURANGAN
DANA DESA

47. PERMASALAHAN DANA DESA
ASPEK TATA
LAKSANA
1. Transparansi rencana
penggunaan dan
pertanggungjawaban
APBDes rendah
2. Pertanggungjawaban
keuangan desa rawan
manipulasi
ASPEK SDM
1. Kurangnya kemampuan sumber
daya manusia
2. Niat kesengajaan melakukan
kecurangan
3. Dominasi pengelolaan keuangan
ASPEK
PENGAWASAN
1. Saluran dumas blm
dikelola dg baik
2. Evaluasi dan
pengawasan
pemerintah daerah
blm efektif

48. BENTUK KECURANGAN
1. Pertanggungjawaban fiktif
2. Mark up pengadaan barang
3. Merubah bukti pengeluaran

49. TERIMA KASIH
Oleh : Padlah Riyadi, MM. MH. M. Ak. Akt. CA. Asean CPA. CISA., CFBE
• James H. Davis, F. David Scoorman dan Lex Donalson, Toward a Stewardship
Theory of Management, Academy of Management Review Vol. 22, No. 1, page
22-47, 1997.
• Jensen, M.C. and W.H. Meckling, 1976, Theory of the firm: managerial behavior,
agency costs, and ownership structure, Journal of Financial Economics, 3, 305–
360.
• John W. Dichaut and Kevin A. Mc. Cabe, The Behavioral Foundation of
Stewardship Accounting and a Proposed Program of Research : What is
Accountability?, Behavioral Research in Accounting Vol. 9, page 60-87, 1997.
• Lex Donaldson and James H. Davis, Stewardship Theory or Agency Theory :
CEO Governance and Shareholder Returns, Australian Journal of Management,
Vol. 16, page 49-64, 1 June 1991.