Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD

7,113 views

Published on

Akuntansi Keuangan Daerah - BAB III

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,113
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
294
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD

  1. 1. BAB IIIKELOMPOK IPROSEDUR AKUNTANSIPENDAPATAN DI SKPD1. Hendrick2.Anna3.Alderius4.Ary5.Adhe6.Alfons7.Ahmad8.Ardi
  2. 2. A. Pengertian dan Lingkup Pendapatan di SKPDPendapatan SKPD meliputi semua penerimaanuang yang berasal dari pendapatan daerah, yanghanya boleh diterima oleh SKPD (baik melaluibendahara penerimaan SKPD, bendaharapenerimaaan pembantu, maupun yang langsungditerima di kas umum daerah). Pendapatan SKPDmerupakan hak daerah, tidak perlu dibayarkembali oleh daerah, dan pada SKPD penerimaharus dibukukan sebagai pendapatan SKPD.Tidak semua kelompok pendapatan daerah dapatdipungut dan diterima oleh BendaharaPenerimaan SKPD.
  3. 3. • Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, pasal 6 ayat (2),SKPD hanya berwenang melaksanakan pemungutanpenerimaan bukan pajak. Meskipun demikian, dalampelaksanaannya SKPD sering diminta memungut/memotong pajak untuk kemudian disetorkan ke kasdaerah. Pajak yang dipungut SKPD tidak dibukukansebagai pendapatan SKPD tapi dibukukan sebagaipendapatan PPKD. Pendapatan yang dipungut olehBendahara Penerimaan dan diakui sebagai pendapatanSKPD terdiri atas:1. Kelompok pendapatan asli daerah, yaitu retribusidaerah.2. Sebagian dari kelompok lain-lain pendapatan aslidaerah yang sah, yang meliputi:
  4. 4. a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secaratunai atau angsuran/cicilan.b. Jasa giro (atas dana uang persediaan yang disimpan bendaharapengeluaran dalam bentuk giro di bank).c. Bunga (atas dana yang disimpan bendahara pengeluaran maupunpenerimaan).d. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibatdari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa olehSKPD.e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiahf. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.g. Pendapatan denda retribusi.h. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.i. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.j. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
  5. 5. B. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPDdan Bukti-Bukti Pendukungnya.• Menurut permendagri Nomor 55 Tahun 2008, Bendahara Penerimaan SKPDwajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjaditanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran maupunsecara fungsional kepada PPKD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.Laporan Pertanggungjawaban (selanjutnya disingkat LPJ) AdministratifBendahara Penerimaan dilampiri dengan:1. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulanberkenaan2. Register STS3. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap4. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu
  6. 6. Jika mengacu pada SE BAKD Nomor 900/316, prosedur akuntansi pendapatan di SKPDdimulai dari LPJ Administratif Bendahara Penerimaan yang disampaikan kepada PenggunaAnggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (selanjutnya disingkat PPK) SKPD.Dalam kegiatan pertanggungjawaban ini, PPK-SKPD bertugas untuk menerima danmemverifikasi LPJ Administratif tersebut dan menyerahkannya ke Pengguna Anggaran.Selanjutnya, berdasarkan LPJ Administratif tersebut dan bukti-bukti penerimaan danpenyetoran yang sah dan lengkap, PPK-SKPD membukukan seluruh transaksi penerimaandan penyetoran pendapatan ke dalam jurnal pendapatan dan mempostingnya secaraperiodik ke buku besar. Oleh karena LPJ Administratif Bendahara penerimaan disampaikankepada Pengguna Anggaran pada setiap bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnyadan pada hari kerja terakhir bulan tersebut di bulan terakhir tahun anggaran), maka PPK-SKPD dapat membukukan transaksi pendapatan SKPD dan penyetorannya pada setiapbulan saja, yaitu setelah melakukan verifikasi atas LPJ tersebut.
  7. 7. C. Dokumen Sumber yang Digunakan dalamProsedur Akuntansi Pendapatan di SKPD1. Surat Ketetapan Retribusi (SKR), yaitu dokumen yang dibuat olehPengguna Anggaran untuk menetapkan retribusi atas wajib retribusi2. Surat tanda bukti pembayaran atau bukti transaksi penerimaan kas lainnya3. Surat Tanda Setoran (STS), yaitu dokumen yang diselenggarakanBendahara Penerimaan untuk menyetor penerimaan daerah ke RekeningKas Umum Daerah4. Bukti transfer, yaitu dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah5. Nota kredit bank, yaitu dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkanadanya transfer uang masuk ke akun kas umum daerah. Contoh-contohdokumen sumber tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
  8. 8. D. Buku-Buku yang dapat Digunakan dalamProsedur Akuntansi Pendapatan di SKPD1. Buku Jurnal Umum, yaitu catatan yang diselenggarakan oleh PPK-SKPD untuk membukukan berbagai jenistransaksi yang terjadi termasuk transaksi penerimaan pendapatan dan penyetorannya.2. Buku Jurnal Khusus Pendapatan, yaitu catatan yang diselenggarakan oleh PPK-SKPD untuk membukukan semuatransaksi pendapatan. Pemakaian buku ini tidak bersifat wajib dalam arti bahwa PPK-SKPD dapat memilihmenggunakan Buku Jurnal Khusus Pendapatan atau cukup menggunakan Buku Jurnal Umum saja untukmembukukan transaksi penerimaan pendapatan.3. Buku Jurnal Khusus Penyetoran Pendapatan, yaitu catatan yang diselenggarakan oleh PPK-SKPD untukmembukukan transaksi penyetoran pendapatan ke kas umum daerah. Pemakaian buku ini tidak bersifat wajib dalamarti bahwa PPK-SKPD dapat memilih menggunakan Buku jurnal khusus ini atau cukup menggunakan Buku JurnalUmum saja untuk membukukan transaksi penyetoran pendapatan.4. Buku Besar Pendapatan, yaitu catatan yang diselenggarakan oleh PPKSKPD untuk membukukan posting atas akunpendapatan, baik yang berasal dari jurnal pendapatan maupun jurnal koreksi yang terkait dengan pendapatan.5. Buku Besar Pembantu Pendapatan apabila diperlukan, yaitu catatan yang diselenggarakan oleh PPK-SKPD yangberisi rincian akun yang telah dicatat dalam buku besar. Contoh format buku-buku tersebut dapat digambarkansebagai berikut.
  9. 9. E. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Prosedur AkuntansiPendapatan di SKPD1. Bendahara Penerimaan : Dalam prosedur akuntansi pendapatan, BendaharaPenerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ)administratif berikut bukti-bukti pendukungnya kepada Pengguna Anggaransetiap bulan, melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (selanjutnya disingkatPPK) SKPD. LPJ tersebut merupakan salah satu dokumen sumber bagi PPK-SKPD untuk membukukan seluruh transaksi pendapatan dan penyetoran yangdilakukan oleh bendahara penerimaan SKPD.2. PPK- SKPD : Dalam prosedur akuntansi pendapatan, PPK- SKPD bertugasmelakukan verifikasi atas LPJ Administratif Bendahara Penerimaan sebelumdisampaikan kepada Pengguna Anggaran. Berdasarkan LPJ tersebut besertadokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD membukukan seluruh transaksipendapatan dan penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara PenerimaanSKPD.
  10. 10. 3. Bank Rekening Kas Umum Daerah : Bank Rekening Kas Umum Daerah adalahbank yang ditentukan oleh kepala daerah sebagai tempat Rekening Kas UmumDaerah (selanjutnya disingkat RKUD). Dalam prosedur akuntansi pendapatan, BankRKUD berkewajiban membuat dan menyampaikan nota kredit untuk seluruhsetoran yang masuk ke RKUD kepada Bendahara Umum Daerah (selanjutnyadisingkat BUD) /Kuasa BUD. Nota kredit tersebut merupakan salah satu dokumensumber bagi fungsi akuntansi SKPKD untuk membukukan transaksi pendapatandan/atau penerimaan pembiayaan.4. Fungsi akuntansi di SKPKD : Dalam prosedur akuntansi pendapatan di SKPD,Bendahara Penerimaan SKPD akan menyetorkan seluruh uang yang diterimanya keRekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan STS. Bank Rekening KasUmum Daerah akan menyampaikan nota kredit atas seluruh setoran masuk yangditerimanya ke BUD/Kuasa BUD. Fungsi Akuntansi di SKPKD bertugas melakukanidentifikasi nota kredit tersebut untuk menentukan setoran yang merupakanpendapatan dan atau penerimaan pembiayaan. Dalam kapasitas SKPKD sebagaikonsolidator, fungsi akuntansi SKPKD akan membukukan seluruh setoran yangberasal dari Bendahara Penerimaan SKPD sebagai pendapatan.
  11. 11. F. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPDdalam Prosedur Akuntansi Pendapatan.Fungsi Akuntansi di SKPD dijalankan oleh PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) - SKPD. Jika mengacupada SE BAKD Nomor 900/316, prosedur akuntansi diSKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan LPJBendahara Penerimaan beserta bukti-buktipendukungnya yang sah. Disamping bertugas sebagaiverifikator atas LPJ bendahara penerimaaan yang akandisampaikan kepada pengguna anggaran, PPK-SKPDjuga bertugas untuk:1. Membukukan seluruh transaksi pendapatan berdasarkanbukti-bukti transaksi yang sah seperti yang disampaikandalam lampiran LPJ Administratif BendaharaPenerimaan.
  12. 12. 2. Membuat bukti memorial atas transaksi-transaksi non-kas yang terkait denganpendapatan seperti koreksi kesalahan karena salah membukukan pendapatan.3. Membukukan bukti memorial terkait dengan koreksi kesalahan atas pencatatanpendapatan.4. Memposting jurnal pendapatan dan jurnal koreksi kesalahan yang terkait denganpendapatan secara periodik ke buku besar (bisa diakhir hari, minggu atau diakhir bulan).5. Menyusun neraca saldo pada akhir periode tertentu sesuai kebutuhan (minimal 1 (satu)tahun sekali, yaitu pada saat akan menyusun laporan keuangan). Pada hakekatnya,penyusunan neraca saldo dilakukan dengan cara menutup dan kemudian menyalin saldobuku besar setiap akun yang ada.6. Membuat LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (dengan atau tanpa bantuanworksheet) untuk periode tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (minimal 1tahun sekali, yaitu di setiap akhir tahun anggaran).
  13. 13. G. Cut Off Pembukuan PendapatanMenurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (selanjutnya disingkat PSAP)Nomor 02 paragraf 22, pendapatan diakui pada saat uang diterima di Rekening Kas UmumNegara/Daerah. Hal ini berarti bahwa pembukuan pendapatan di SKPD seharusnyadilakukan ketika Bendahara Penerimaan sudah menyetor uang yang diterimanya ke KasUmum Daerah. Sepanjang Bendahara Penerimaan belum menyetor uang yangditerimanya Ke Kas Umum Daerah maka terhadap penerimaan tersebut belum bolehdibukukan sebagai pendapatan. Menurut SE BAKD Nomor 900/316, pendapatandibukukan pada saat PPK-SKPD selesai melaksanakan verifikasi atas LPJ AdministratifBendahara Penerimaan. Konsekuensinya, atas pendapatan yang sudah dibukukanPPKSKPD tapi uangnya belum disetor ke kas daerah, pada akhir tahun harus dikoreksimenjadi pendapatan ditangguhkan, agar sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan(selanjutnya disingkat SAP).
  14. 14. H. Prosedur AkuntansiPendapatan di SKPDProsedur akuntansi pendapatan di SKPD adalah serangkaian proses baik manualmaupun terkomputerisasi dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai denganpelaporan keuangan yang terkait dengan transaksi pendapatan danpenyetorannya, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, di SKPD.Prosedur akuntansi ini diselenggarakan oleh PPK-SKPD, dengan urutan langkah-langkah sebagai berikut.1. Bendahara Penerimaan menyetorkan uang yang diterimanya ke RKUD denganmenggunakan STS. Bendahara Penerimaan membuat dan menyampaikan LPJAdministratif dan bukti-bukti pendukungnya ke Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD setiap bulan. Pada hakekatnya prosedur akuntansi pendapatan dimulaisaat PPK-SKPD menerima dan memverifikasi LPJ Administratif tersebut.
  15. 15. 2. PPK-SKPD menerima dan melakukan verifikasi atas LPJ Administratif Bendaharapenerimaan, kemudian membukukan/menjurnal transaksi pendapatan dan penyetorannyasecara kronologis. Pembukuan penerimaan pendapatan dilakukan dengan membuatjurnal berikut.Penjurnalan atas transaksi pendapatan dapat dilakukan dalam buku jurnal umum. Olehkarena jurnal yang sama seperti tersebut diatas akan dipakai terus dalam mencatattransaksi pendapatan, untuk menghemat waktu, maka jurnal pendapatan dapat dibuatdalam “Buku Jurnal Khusus Pendapatan.” Selanjutnya, pembukuan penyetoranpendapatan dilakukan dengan membuat jurnal berikut.
  16. 16. Penjurnalan atas penyetoran pendapatan dapat dilakukan dalam buku jurnal umum. Oleh karenajurnal yang sama seperti tersebut di atas akan dipakai terus dalam mencatat transaksi penyetoranpendapatan, untuk menghemat waktu, maka jurnal penyetoran pendapatan dapat dibuat dalam“Buku Jurnal Khusus Penyetoran Pendapatan.”3. Secara periodik, PPK-SKPD memposting jurnal ke buku besar (bisa diakhir hari, akhir minggu atauakhir bulan).4. PPK-SKPD membuat neraca saldo pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan (minimal 1tahun sekali, yaitu di setiap akhir tahun anggaran).5. PPK SKPD membuat laporan keuangan pada setiap akhir periode tertentu (minimal satu tahunsekali, yaitu di setiap akhir tahun anggaran).
  17. 17. 6. Atas setoran dari Bendahara Penerimaan, Bank RKUD membuat nota kredit danmenyampaikannya ke fungsi akuntansi di SKPKD.7. Fungsi akuntansi di SKPKD sebagai konsolidator membukukan/menjurnaltransaksi pendapatan yang tertera dalam nota kredit, untuk kepentingankonsolidasi. Jurnal yang dibuat oleh Fungsi Akuntansi di SKPKD pada saatmenerima nota kredit dari Bank RKUD adalah sebagai berikut.
  18. 18. I. RangkumanSistem akuntansi SKPD merupakan serangkaian prosedur manual maupunyang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasikeuangan, di SKPD. Prosedur-prosedur yang membentuk sistem akuntansiSKPD terdiri dari: prosedur akuntansi pendapatan; prosedur akuntansi belanja;prosedur akuntansi aset; prosedur akuntansi non kas. Pembentukan sistemdan prosedur akuntansi di SKPD bertujuan agar perlakuan akuntansi terhadaptransaksi pendapatan, belanja, penambahan atau pengurangan aset dantransaksi non kas diselenggarakan secara seragam, sehingga laporankeuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.Pendapatan SKPD meliputi semua penerimaan uang yang berasal daripendapatan daerah, yang hanya boleh diterima dan dibukukan oleh SKPD.
  19. 19. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, pasal 6 ayat (2), SKPD hanya berwenangmelaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Pendapatan yang dipungutdan diakui sebagai pendapatan SKPD terdiri atas: retribusi daerah dan sebagiandari kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dokumen sumber yangdigunakan dalam prosedur akuntansi pendapatan di SKPD terdiri dari: SuratKetetapan Retribusi; surat tanda bukti pembayaran atau bukti transaksipenerimaan kas lainnya; Surat Tanda Setoran (STS); bukti transfer; nota kreditbank. Dalam menyelenggarakan prosedur akuntansi pendapatan, PPK-SKPDdapat menggunakan buku jurnal umum; buku jurnal khusus pendapatan; bukujurnal khusus penyetoran pendapatan; buku besar pendapatan; buku besarpembantu pendapatan. Penggunaan buku-buku tersebut bersifat optional sesuaidengan kebutuhan. Pelaksanaan prosedur akuntansi pendapatan di SKPDmelibatkan Bendahara Penerimaan; PPK- SKPD; Bank Rekening Kas UmumDaerah (RKUD); dan fungsi akuntansi di SKPKD. Bentuk keterlibatan merekadapat dilihat dari ringkasan prosedur akuntansi pendapatan yang telah dijelasakanterdahulu.

×