1. Dokumen tersebut membahas tentang tugas akuntansi pemerintahan oleh kelompok 1 yang berisi pengertian perbendaharaan negara, ruang lingkup dan asas-asas umum perbendaharaan negara, serta pengertian pejabat perbendaharaan.

1. TUGAS
AKUNTANSI PEMERINTAH I
OLEH
KELOMPOK I
1. Abrão Maia 6. Antonieta D. C. Boavida
2. Albino de Araujo 7. Beliana C. Boavida
3. Anapaula Mendonça 8. Bernardino da Silva
4. Angelina do Carmo 9. Daniel da Cruz
5. Anido de Oliveira
EKONOMI
AKUNTANSI
VI/B
UNIVERSIDADE DA PAZ
(UNPAZ)
2013

2. 1
BAB I
PERBENDAHARAAN NEGARA
Pengertian Perbendaharaan Negara menurut UU No. 1 Tahun 2004 adalah
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara , termasuk investasi dan
kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah (APBN/APBD). Sejalan dengan perkemba ngan kebutuhan
pengelolaan keuangan negara, dirasakan semakin pentingnya fungsi perbendaharaan
dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara
efisien.
Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi:
1. Perencanaan kas yang baik;
2. Pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan;
3. Pencarian sumber pembiayaan yang paling murah; dan
4. Pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah
sumber daya keuangan.
Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang
dilaksanakan di dunia usaha ke dalam pengelolaan keuangan pemerintah tidak
dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektor pemerintah dengan
pengelolaan keuangan sector swasta.
Pada hakikatnya, negara adalah suatu lembaga politik. Dalam kedudukannya
yang demikian, negara tunduk pada tatanan hukum publik. Melalui kegiatan berbagai
lembaga pemerintah, negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada
rakyat (welfare state). Namun, pengelolaan keuangan sektor publik yang selama ini
menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur pemerintah
yang mengelola keuangan sektor publik tidak lagi dianggap berada dalam kelompok
profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan
kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik (good governance) yang sesuai dengan lingkungan
pemerintah

3. 2
1. Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas
Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara
atau Daerah.
a. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam
APBN dan APBD.
b. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
c. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara
pada bank sentral.
d. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah.
e. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.
f. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat
dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau akibat lainnya yang sah.
g. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah
dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau akibat lainnya yang sah.
h. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau
kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan

4. 3
perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya
yang sah.
i. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau
kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab
lainnya yang sah.
2. Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara.
Perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
tentang perbendaharaan negara (UUPBN) adalah pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan negara yang
dipisahkan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun fungsi
perbendaharaan meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran
dan penyimpangan, pencarian sumber-sumber pembiayaan yang paling murah, dan
pemanfaatan dana menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber
daya keuangan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen
utama kebijakan fiskal yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian dan
keputusan-keputusan investasi yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Hal ini
disebabkan, APBN secara umum menjabarkan rencana kerja dan kebijakan yang akan
diambil Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, alokasi sumber-sumber
ekonomi yang dimiliki, distribusi pendapatan dan kekayaan melalui intervensi
kebijakan dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran faktor produksi, serta
stabilisasi ekonomi makro.
Dengan demikian, strategi dan pengelolaan APBN menjadi isu yang sangat
sentral dan penting dalam perekonomian suatu negara. Berkaitan dengan peranannya
yang sangat strategis tersebut, hingga saat ini kebijakan fiskal masih tetap konsisten
diarahkan untuk melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal,
guna mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), dan ketahanan hutang
yang berkelanjutan (debt sustainability), sebagai salah satu upaya dalam menuju

5. 4
kemandirian bangsa. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebutuhan
pembiayaan anggaran yang semakin besar setiap tahunnya, serta jumlah hutang dan
rasionya terhadap PDB akan dapat dikendalikan dengan berkurangnya defisit anggaran
secara bertahap, dan bahkan menjadi surplus anggaran.
Di sisi lain, kebijakan belanja yang diarahkan kepada pemberian stimulus
fiskal sampai batas-batas tertentu terbentur pada kemampuan keuangan negara yang
masih sangat terbatas. Dalam upaya memantapkan proses konsolidasi fiskal dimaksud,
prioritas kebijakan fiskal lebih diarahkan untuk:
a. meningkatkan pendapatan negara, baik penerimaan perpajakan maupun
optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui langkah-langkah
penyempurnaan administrasi dan kebijakan perpajakan dan PNBP;
b. mengendalikan dan mempertajam prioritas alokasi dan pemanfaatan anggaran
belanja negara;
c. memperbaiki pengelolaan hutang dan optimalisasi pembiayaan anggaran melalui
pencarian sumber-sumber pembiayaan anggaran yang biayanya paling murah,
dengan risiko yang paling rendah;
d. memperbaiki struktur penerimaan dan belanja negara, melalui peningkatan
peranan pajak sektor nonmigas dan pengalihan subsidi secara bertahap, serta
e. memperbaiki pengelolaan keuangan negara agar lebih efektif, efisien, dan
berkesinambungan melalui perbaikan manajemen keuangan negara dengan
mengacu pada paket undang-undang di bidang keuangan negara (UU No. 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).
Secara rinci ruang lingkup perbendaharaan Negara adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah;
b. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah;
c. Pengelolaan kas;
d. Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
e. Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;

6. 5
f. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan
negara/daerah;
g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
h. Penyelesaian kerugian negara/daerah;
i. Pengelolaan Badan Layanan Umum;
j. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
3. Asas-asas Umum Perbendaharaan Negara.
a. Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk
melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.
b. Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
c. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban
APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia
atau tidak cukup tersedia.
d. Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai
dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.
e. Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai
dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.
f. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak
terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam
peraturan pemerintah.
g. Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan
APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.
Dalam mengelola keuangan Negara, adapun asas-asas yang harus di jalankan,
yaitu:
a. Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran Negara dibuat
secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR).

7. 6
b. Asas Universalitas (kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak
diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan
pengeluaran negara.
c. Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap,
berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu,
anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran
adalah jumlah brutonya.
d. Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata
anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara
kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah
ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak
boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya
dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.
e. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap
pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas
keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.
f. Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani
oleh tenaga yang profesional.
g. Asas Proporsionalitas; pengalokasian anggaran dilaksanakan secara
proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat
prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.
h. Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya
keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta
atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.
i. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri,
memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk
melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif
dan independen.
Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya
prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Dengan dianutnya asas-asas umum
tersebut di dalam undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-

8. 7
undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara,
sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi
dan otonomi di suatu Negara.
4. Pengertian Pejabat Perbendaharaan.
a. Pengguna Anggaran
- Pengertian:
• Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya,
• Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah,
• Kepala satuan kerja perangkat daerah (skpd) adalah Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya.
• Para pemegang Kuasa Pengguna Anggaran ( misalnya Kepala Satker Instansi
Pem Pusat)
- Kewenangan pengguna anggaran, yaitu:
• menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
• menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
• menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;
• menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
• melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
• menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah
pembayaran;
• menggunakan barang milik negara;
• menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik
negara;
• mengawasi pelaksanaan anggaran;
• menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; kementerian negara/lembaga
yang dipimpinnya.
b. Bendahara Umum Negara/Daerah
• Pengertian Bendahara Umum Negara (BUN)

9. 8
- Pengertan:
Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenangang
menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
anggaran negara;
menyimpan uang negara; menempatkan uang negara dan
mengelola/menatausahakan investasi; melakukan pembayaran
berdasarkan permintaan pejabat.
Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi
pemerintahan;
melakukan penagihan piutang negara;
menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
menyajikan informasi keuangan negara;
menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik negara;
menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka
pembayaran pajak;
menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Kewenangan Bendahara Umum Negara (BUN)
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

10. 9
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
mengelola utang dan piutang;
menggunakan barang milik daerah;
mengawasi pelaksanaan anggaran;
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja yang
dipipimpinnya.
• Kewenangan Bendahara Umum Daerah (BUD):
menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;
melaksanakan pemungutan pajak daerah;
memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD;
menyimpan uang daerah;
melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan
investasi;
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna
Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
pemerintah daerah;
melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
melakukan penagihan piutang daerah;
melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

11. 10
menyajikan informasi keuangan daerah;
melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik daerah.
c. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
Pengertian:
• Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat
Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di
lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
• Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di
lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
• Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat
Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan
kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional.
• Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa
Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara.
• Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara
langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut.

12. 11
BAB II
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1. Pengertian
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang
terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.
SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP),
yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga
dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
PSAP dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis SAP. IPSAP dan Buletin Teknis SAP
disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan
diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rancangan
IPSAP disampaikan kepada BPK paling lambat empat belas hari kerja sebelum IPSAP
diterbitkan. IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna
menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Sedangkan Buletin Teknis SAP
dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara
teknis penerapan PSAP atau IPSAP
2. Latar Belakang terbitnya PP SAP
Gagasan perlunya standar akuntansi pemerintahan sebenarnya sudah lama
ada, namun baru pada sebatas wacana. Seiring dengan berkembangnya akuntansi di
sector komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan
oleh IAI (1994), kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh
karena itu Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), Departemen Keuangan
mulai mengembangkan standar akuntansi.
Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah PP

13. 12
105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan
dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Tahun 2002 Menteri Keuangan
membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas
menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam
KMK 308/KMK.012/2002.
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa
laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan
standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite
standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya,
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan
penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang
bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden. Dalam
penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu termasuk dengar pendapat
(hearing), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada BPK sebelum
ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
3. Proses Penyusunan SAP
Proses penyusunan (Due Process) yang digunakan ini adalah proses yang
berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di
Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang
mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar
yang ditetapkan.
Tahap-tahap penyiapan SAP adalah sebagai berikut:
1. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar
2. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP
3. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
4. Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja
5. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja
6. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan
7. Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)

14. 13
8. Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik
(Public Hearings).
9. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian
10. Finalisasi Standar
4. Penetapan SAP
Sebelum dan setelah dilakukan publik hearing, Standar dibahas bersama
dengan Tim Penelaah Standar Akuntansi Pemerintahan BPK. Setelah dilakukan
pembahasan berdasarkan masukan-masukan KSAP melakukan finalisasi standar
kemudian KSAP meminta pertimbangan kepada BPK melalui Menteri Keuangan.
Namun draf SAP ini belum diterima oleh BPK karena komite belum ditetapkan dengan
Keppres. Suhubungan dengan hal tersebut, melalui Keputusan Presiden Nomor 84
Tahun 2004 dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite ini segera
bekerja untuk menyempurnakan kembali draf SAP yang pernah diajukan kepada BPK
agar pada awal tahun 2005 dapat segera ditetapkan.
a. Contoh SAP yang Berlaku di Indonesia, yaitu:
1. Pada tanggal 13 Juni 2005 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Pada tahun 2010 diterbitkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, sehingga sejak saat itu PP No. 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak
berlaku lagi. PP No. 71 Tahun 2010 mengatur penyusunan dan penyajian
laporan keuangan berbasis akrual.
b. SAP Berbasis Akrual
Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi
dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual dimaksud
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

15. 14
Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku
penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan
pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam
Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang membedakan
antara Laporan Keuangan Perusahaan dengan Laporan Keuangan
Pemerintahan adalah terletak pada jenis bidang usaha yaitu pelayanan publik
serta nomor rekening perkiraan yang digunakan.
c. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual
Penerapan SAP Berbasis Akrual dilaksanakan secara bertahap dari
penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis
Akrual. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yaitu SAP yang
mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta
mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Ketentuan lebih lanjut
mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai
penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Penerapan SAP Berbasis Akrual secara
bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup
laporan.
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan
dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas
Menuju Akrual tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010.
Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju Akrual digunakan dalam SAP
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan
dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja
berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

16. 15
dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
5. Perubahan PSAP
Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari BPK.
Rancangan perubahan PSAP disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang
berlaku dalam penyusunan SAP. Rancangan perubahan PSAP disampaikan oleh KSAP
kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan
perubahan PSAP kepada BPK untuk mendapat pertimbangan. Perubahan yang
dimaksud adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP.
6. Konsekuensi Ditetapkannya PP SAP
Dengan ditetapkan PP SAP, diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangn negara guna mewujudkan pemerintahan yang
baik (good governance). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu
segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi Standar
akuntansi Pemerintahan. Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah
menyusun sistem akuntansi yang mengacu pada SAP.
Untuk implementasi pada pemerintah daerah, Departemen Dalam Negeri
telah membuat serangkai kebijakan/strategi implementasi SAP. Antara lain:
a. Omnibus Regulation : Revisi PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002
b. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan revisi (antara lain jenis
laporan keuangan, penyesuaian beberapa kode rekening, perubahan sistem dan
prosedur akuntansi, perubahan peran organisasi keuangan daerah).
c. Penerapan PP SAP disesuaikan dengan kondisi Pemda dalam penerapan sistem
pertanggungjawaban sesuai Kepmendagri 29/2002.
d. Revisi dilaksanakan secara bertahap dan selektif.
e. Melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam implementasi standar
akuntansi.

17. 16
f. Pelaksanaan Daerah media Inkubator (DMI) secara sukarela dalam penerapan PP
SAP. DMI adalah salah satu program Depdagri melalui Ditjen BAKD dalam
rangka menegakkan pilar good governance: akuntabilitas, partisipasi masyarakat,
dan transparansi, melalui pemberian pedoman, pembinaan, bimbingan, diklat,
konsultasi dan pengawasan. Implementasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan
daerah, dan perlu adanya sosialisasi dan penyamaan persepsi kepada para
stakeholders (auditor, pemda dan pihak terkait lainnya)
g. Evaluasi dan monitoring secara berkala dari pihak-pihak yang berwenang.
Pemerintah menyusun Sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada
SAP. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi
Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur
dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum
Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Mendagri.
Selain mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan,
dalam menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah,
gubernur/bupati/walikota mengacu pula pada pemda dan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pedoman umum Sistem
Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan
statistik keuangan Pemerintah secara nasional.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disahkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (PP SAP). Menandai Dimulainya Implementasi Standar Akuntansi
Pemerintahan, Wakil Presiden RI meluncurkan Standar Akuntansi Pemerintahan di
Istana Wakil Presiden pada tanggal 6 Juli 2005. Acara ditandai dengan penyerahan
Standar Akuntansi Pemerintahan Kepada Ketua BPK, Menteri Keuangan, Menteri
Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Bupati Toli-Toli dan Walikota Pangkal Pinang.
Wakil presiden menyatakan keharusan implementasi SAP bagi pemerintah pusat dan
daerah.

18. 17
Perbandingan antara Standar Akuntansi Konvensional dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan antara lain dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu :
a. Tujuan laporan keuangan
Dalam SAK menyatakan secara tegas menyatakan : tuj uan laporan keuangan
adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta
perubahan posisi keuangan suatu perusahaasn yang bermanfaat bagi sejumlah
besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (paragraf 12). Sedangkan
dalam tujuan paragraf 23 KKAP menyatakan bahwa Pel aporan keuangan
pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi,
sosial, maupun politik.
Bila dalam PSAK dengan tegas memakai istilah laporan keuangan, maka
karena masih adaptasi, PSAP menggunakan istilah pelaporan keuangan. Pelaporan
keuangan tidak mengacu secara tegas pada fisik laporan keuangan, melainkan pada
proses penyusunannya. Kata seharusnya menyiratkan himbauan kepada masing-
masing pengelola entitas tentang betapa pentingnya menyusun laporan keuangan
sebagai wujud akutabilitas dan transparansi.
b. Pengertian Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Pengertian karakterisik kualitatif laporan keuangan pada SAK berbeda
dengan SAP. Pada SAK dinyatakan: Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas
yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai (KDP-
LK, paragraf 24). Sementara pada KKAP: karakteristik kualitatif laporan keuangan
adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi
sehingga dapat memenuhi tujuannya (KKAP, paragraf 32).
Kembali KSAP menterjemahkan sebuah poin penting dengan kalimat
himbauan atau adaptasi. Dalam SAK, karakteristik kualitatif didefinisikan secara
tegas sebagai ciri khas. Sementara dalam SAP diny atakan sebagai ukuran yang
perlu diwujudkan.
c. Elemen Karakter kualitatif
Dalam SAK terdapat sepuluh karakteristik yaitu dapat dipahami, relevan,
materialitas, keandalan, penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas,

19. 18
pertimbangan bebas, kelengkapan dan dapat dibandingkan. Sedangkan dalam SAP
hanya terdapat empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan
dapat dipahami.
d. Asumsi dasar
Dalam SAK, asumsi dasar yang dicantumkan ada dua, yaitu: dasar akrual dan
kelangsungan usaha. Sementara dalam KKAP terdapat tiga, yaitu: asumsi
kemandirian entitas, kesinambungan entitas, dan keterukuran dalam satuan uang.
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pernyataan No. 1 Penyajian
Laporan Keuangan mempunyai tujuan mengatur penyajian laporan keuangan
untuk tujuan umum ( general purpose financial statements) dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar
periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah
laporan keuangan yang ditujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian
besar pengguna laporan termasuk lembaga legislative sebagaimana ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis
akrual. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun
laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan
keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan Negara/daerah. Basis akuntansi
yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas
pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan
Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan tentang anggaran.
PP SAP akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah berupa:
a. Neraca,
b. Laporan Realisasi Anggaran,

20. 19
c. Laporan Arus Kas, dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan.
Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan
lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan
laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam
rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para
stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor,
kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas
keuangan negara.
8. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
Entitas akuntasi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan
oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan
yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.
Pada pemerintah pusat yang merupakan entitas pelaporan adalah seluruh
kementerian negara/lembaga dan Pemerintah Pusat sendiri yaitu laporan konsolidasi
dari laporan keuangan seluruh departemen lembaga yang ada di Departemen
Keuangan. Sedangkan pada pemerintah daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah
Seluruh pemerintah provinsi (33), seluruh kabupaten dan kota. Sehingga akan terdapat
lebih dari 500 entitas pelaporan di Republik ini, yang semuanya akan menyusun
laporan keuangan dan diaudit oleh BPK.
Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah :
a. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
b. SAP disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan Negara.
c. SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Selain tujuan di atas, Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk :

21. 20
a. Akuntabilitas ; mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan
kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.
b. Manajemen ; memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian
atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
c. Transparansi ; memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh
kepada stakeholders.
d. Keseimbangan Antargenerasi ; memberikan informasi mengenai kecukupan
penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran,

22. 21
BAB IV
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
A. pengertian Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang
merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama
tahun buku yang bersangkutan.
Tujuan laporan keuangan pemerintah menurut Statement of Financial
Accounting Concepts No. 4 dalam Mardiasmo (2002) adalah bermanfaat bagi
penyusunan keputusan yang rasional, untuk menilai pelayanan yang baik, memberi
informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban serta kekayaan dan juga menberi
informasi kinerja yang terjadi selama satu periode.
Tujuan laporan keuangan pemerintah tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas
pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk
menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya.
Komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari:
• Laporan Realisasi Anggaran,
• Neraca,
• Laporan Arus Kas,
• Catatan atas Laporan Keuangan.

23. 22
B. Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah
Nilai informasi keuangan pelaporan keuangan pemerintah di bagi menjadi 3 bagian
yaitu :
1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 24 tahun 2005, informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan
informasi dari semua kelompok pengguna.
Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.
2. Berdasarkan pajak merupakan : sumber utama pendapatan pemerintah maka
ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar
pajak perlu mendapat perhatian. Meskipun memiliki akses terhadap detail
informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib
memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan
perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Agar dapat digunakan
untuk berbagai keperluan seperti tersebut di atas, maka informasi yang disajikan
hendaknya memiliki nilai.
3. Berdasarkan Standar akuntansi pemerintah memiliki karakteristik dasar yaitu
sebagai berikut :
a. Ketaatasasan
perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari
periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).
Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode
akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat
diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan
informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama. Pengaruh atas perubahan
penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
b. Keterpahaman
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan
batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

24. 23
pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang
dimaksud (PP Nomor 24 Tahun 2005). Keterpahaman menurut Suwardjono
(2006) adalah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh
pemakai Peranan laporan keuangan pemerintah.
Laporan keuangan disussun untuk menyediakan informasi yang eleven
mengenaiposisi keuangan dan seluruh transkasi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan selama satu periode pelaporan.
Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber ekonomi yang
dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi
keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisieni suatu entitas pelaporan, dan
membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-
upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanakan kegiatan
secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.
a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanakan kegiatan suatu entitas
pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,
pengelolaan dan pengedalian atas seluruh asset, kewajiban , dan ekuitas
pemerintah untuk kepentigan masyarakat.
c. Transparansi
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggunjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang-undangan.
d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

25. 24
Membantu para penggunan dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah
pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan
dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban
pengeluaran tersebut.
e. Evaluasi
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya
ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan
C. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi penggunan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusa baik,
keputusan ekonomi, social maupun politik dengan :
• Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya
keuagan
• Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran
• Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
• Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi ketbutuhan kasnya
• Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak pinjaman
• Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan,
apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang
dilakukan selama periode pelaporan