Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian audit menurut PSAK dan perbedaan antara audit dengan akuntansi. 2. Juga membahas tahapan audit, mengapa audit diperlukan, jenis audit, hierarki auditor, dan prosedur audit. 3. Terakhir membahas standar profesional akuntan publik dan kode etik profesi akuntan publik.

1. BAB I
PENGERTIAN AUDIT
Menurut PSAK
Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti
yang dikumpulkan atas pernyataan (asersi) tentang berbagai aktivitas dan kejadian-
kejadian ekonomi yang bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat korelasi antara
pernyataan (asersi) dengan kenyataan yang ada dilapangan serta
mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi
akuntansi.
Terdapat perbedaan yang signifikan dalam metode, tujuan, dan pihak-pihak yang
bertanggung jawab pada proses akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan
keuangan dibandingkan dengan proses auditing laporan keuangan.
Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel: Perbedaan antara Auditing dengan Akuntansi
Keterangan Auditing Akuntansi
Metode Memperoleh dan menilai
atau mengevaluasi bukti
yang berhubungan dengan
laporan keuangan yang
disusun oleh manajemen.
Mengidentifikasi kejadian-
kejadian dan kemudian
mengukur, mencatat,
mengklasifikasikan dan
meringkasnya dalam catatan-
catatan akuntansi.
Tujuan Menyatakan pendapat
tentang kewajaran laporan
keuangan.
Menyusun dan mendistribusikan
laporan keuangan.
Pihak yang
bertanggung
jawab
Laporan auditing (audit
report) tanggung jawab
auditor.
Laporan keuangan tanggung
jawab manajemen.
Metode akuntansi mencakup kegiatan mengidentifikasi bukti dan transaksi yang dapat
mempengaruhi perusahaan atau pemerintah. Setelah diidentifikasi, maka bukti dan
transaksi diukur, dicatat, diklasifikasikan, serta dibuat ringkasan/ikhtisar dalam
catatan-catatan akuntansi. Hasil proses ini adalah penyusunan laporan keuangan
yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU). Tujuan akhir
akuntansi adalah komunikasi data yang relevan dan andal, sehingga dapat berguna
bagi pengambilan keputusan. Para karyawan perusahaan atau pegawai pemerintah
terlibat dalam proses akuntansi ini, sedangkan tanggung jawab akhir laporan
keuangan terletak pada manajemen perusahaan atau pemerintah.
Auditing laporan keuangan terdiri dari upaya memahami bisnis dan industri klien serta
memperoleh dan menilai bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan, sehingga
memungkinkan auditor meneliti apakah pada kenyataannya laporan keuangan
tersebut telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Prinsip
Akuntansi Berterima Umum (PABU). Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi
standar auditing yang diterima umum (Generally Accepted Auditing Standard / GAAS)
dalam mengumpulkan dan menilai bukti, serta dalam menerbitkan laporan uang
memuat kesimpulan auditor yang dinyatakan dalam bentuk pendapat (opini) atas
laporan keuangan.

2. Tahapan-tahapan Audit
1. KAP/kantor Akuntan Publik dihubungi oleh calon pelanggan.
2. KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien. Yang dibicarakan:
a. Alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya.
b. Apakah sebelumnya laporan keuangan tersebut sudah pernah diaudit.
c. Apa jenis perusahaan dan gambaran umum perusahaan.
d. Apakah penyusunan laporan keuangan dilakukan secara manual atau
terkomputerisasi.
e. Apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup rapi.
3. KAP mengajukan surat penawaran yang antara lain:
a. Jenis jasa yang diberikan.
b. Besarnya biaya audit.
c. Kapan audit dimulai.
d. Kapan laporan harus diserahkan dll.
4. KAP melakukan audit lapangan dikantor klien, setelah audit lapangan selesai KAP
memberikan Draft Audit Report kepeda klien sebagai bahan untuk didiskusikan.
5. Selain Audit Report KAP juga diharapkan memberikan manajemen Letter yang
isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai pengendalian intern
perusahaan dan saran-saran perbaikannya.
Mengapa Audit Diperlukan?
1. Jika tidak diaudit ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut
mengandung kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja
2. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa
pengecualian dari KAP berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa
laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material.
3. Mulai dari tahun 2001 perusahaan yang asetnya 25 M keatas harus
memasukkan Audit Finantial Statement ke departemen perdagangan dan
perindustrian.
4. Perusahaan yang sudah GO PUBLIC harus memasukkan audit laporan
keuangan ke BAPEPAMLK paling lambat 90 hari setelah tahun buku.
5. SPT yang didukung oleh audit laporan keuangan lebih dipercaya oleh pihak
pajak dibandingkan dengan laporan keuangan yang belum diaudit.
Jenis Jenis Audit
ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:
Pemeriksaan Umum (General Audit), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan
keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan
maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara
keseluruhan.
Pemeriksaan Khusus (Special Audit), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya
terbatas pada permintaan auditee yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit,
misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.
ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:
Audit Operasional (Management Audit), yaitu suatu pemeriksaan terhadap
kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan
operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk

3. mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan
ekonomis.
Pemeriksaan Ketaatan (Complience Audit), yaitu suatu pemeriksaan yang
dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan
dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern
perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
Pemeriksaan Intern (Internal Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian
internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi
perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang
telah ditentukan.
Audit Komputer (Computer Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi
dengan menggunakan sistem Elektronic Data Processing (EDP).
Sedangkan berdasarkan kelompok atau pelaksana audit, jenis audit dibagi 4 yaitu:
Auditor Ekstern ; Auditor ekstern/ independent bekerja untuk kantor akuntan publik
yang statusnya diluar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor
ekstern menghasilkan laporan atas financial audit.
Auditor Intern ; Auditor intern bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan
audit manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit. Oleh
karena itu tugas internal auditor biasanya adalah audit manajemen yang termasuk
jenis compliance audit.
Auditor Pajak ; Auditor pajak bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak
yang diaudit terhadap undangundang perpajakan yang berlaku.
Auditor Pemerintah ; Tugas auditor pemerintah adalah menilai kewajaran informasi
keuangan yang disusun oleh instansi pemerintahan. Disamping itu audit juga
dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomisasi operasi program dan
penggunaan barang milik pemerintah. Dan sering juga audit atas ketaatan pada
peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Auditing yang dilaksanakan oleh
pemerintahan dapat dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hierarki Auditor
Umumnya hierarki auditor dalam perikatan audit di dalam kantor akuntan publik dibagi
menjadi 4 yaitu:
1. Partner (Rekan)
Partner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit; bertanggung jawab atas
hubungan dengan klien; bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing.
2. Manajer
Manaje bertindak sebagai pengawas audit; bertugas untuk membantu auditor
senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit; me-review kerts kerja,
lapran audit dan manajemen letter.
3. Auditor Senior
Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit; bertanggung jawab untuk
mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana; bertugas untuk
mengarahkan dan me-review pekerjaan auditor junior.

4. 4. Auditor Junior
Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci; membuat kertas kerja
untuk mendokumendasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan.
Prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor meliputi:
1. Inpeksi
Inpeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik
sesuatu.
2. Pengamatan/Observasi
Pengamatan merupakan prosedur audit yanng digunakan oleh auditor untuk
melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Konfirmasi
Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor
memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas.
4. Permintaan Keterangan
Permintaan keterangan merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta
keterangan secara lisan.
5. Penelusuran
Penelusuran merupakan auditor melakukan penelusuran informasi sejak mula-
mula data tersebut direkam pertama kali dalam dkumen, dilanjutkan dengan
pelacakan, pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi.
6. Pemeriksaan dokumen pendukung
Merupakan prosedur audit yang meliputi:
1. Inpeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukkung suatu transaksi atau
data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya.
2. Pembandingan dokkumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan.
7. Perhitungan, proseduur audit ini meliputi:
1. perhitungan fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas/sediaan ditangan.
2. Pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak.
8. Scanning
Merupakan review secara cepat terhadap dkumen, catatan dan daftar untuk
mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan
lebih mendalam.
9. Pelaksanaan Ulang
Merupakan pengulangan aktivitas yanng dilaksanakan oleh klien.
10. Teknik Audit Berbantuan Komputer(cmputer-assited audit technighs)
Merupakan bilamana catatan akuntansi klien diselenggarakan dalam media
elektronik, auditor perlu menggunakan berbagai prosedur audit yang dijelaskan
diatas.

5. PEER REVIEW
Peer review(telaahan sejawat) dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian
dan review yang dilaksanakan oleh rekan sejawat yang setara guna mendapatkan
keyakinan yang memadai bahwa organisasi audit yang di review telah patuh terhadap
sistem pengendalian mutu dan pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan
standar audit yang berlaku.

6. BAB II
STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK DAN KODE ETIK PROFESI
AKUNTAN PUBLIK
Standar auditing terdiri dari sepuluh standar dan semua pernyataan Standar
Auditing(PSA) yang berlaku. Sepuluh standar auditing dibagi menjadi tiga kelompok:
(1) standar umum, (2) standar pekerjaan lapangan, dan (3) standar pelaporan.
Standar Umum mengatur syarat-syarat diri auditor; standar pekerjaan lapangan
mengatur mutu pelaksanan auditing, dan Stadar pelaporan memberikan panduan bagi
audiitor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya elalui laporan audit kepada pemaki
informasi keuangan Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan
Akuntan Publik dalam Pernyatan Standar Auditing (PSA) No.01 (SA Seksi 150)
Standar Auditing disajikan berikut ini:
a. standar Umum
1. Audit harus dilaksankan oleh seorang atau lebih yang memilki keahlian dan
pelatihan teknis cukup dalam auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam
sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama.
b. Standar pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten
harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus dipeoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang
akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inpeksi, pengamatan,
permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk
menyatakan pendapat atas laporan keungan yang diaudit.
c. Standar Pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun
sesuai deangan prinsif akuntansi yang berlaku umum di indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika aa,
ketidakkonsistenan penerapan prinsif akuntansi dalam penyusunan laporan
keungan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi
tersebut dalam periode sebelumnya.
3. pngungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,
kecuali dinyatak lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian
tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan,
maka alasannya harus dinyatakan/ Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan
laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yanng jelas
mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada , dan tingkat
tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

7. Hubungan Standar Atestasi dan Standar Audit
Audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima
umum merupakan satu diantara jasa atestasi (attest service) yang dapat disediakan
oleh kantor akuntan publlik kepada masyarakat. Dalam tahun-tahun terakhir ini,
permintaan jasa atestasi oleh klien, lembaga pemerintah, dan pihak lain telah meluas,
tidak hanya terbatas pada audit atas laporan keuangan historis, namun mencakup
juga jasa profesi akuntan publik yang memberikan tingkat keyakinan (level of
assurance) di bawah tingkat keyakinan yang diberikan oleh auditor dalam audit atas
laporan keuangan historis. Sebagai contoh, bank meminta jasa akuntan publik untuk
memberikan pernyataan secara tertulis apakah nasabah bank tersebut mematuhi
persyaratan perjanjian krdit, Untuk menyediakan pedoman dan untuk
mengembangkan terangka yang lebih luas bagi akuntan publik dalam melaksanakan
dan melaporkan jasa atestasi, Dewan menerbitkan serangkaian Pernyataan Standar
Atestasi (disingkat PSAT).
KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA
Kode Etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan
Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Rumusan Kode Etik
saat ini sebagian besar dari rumusan kode etik yang dihasilkan dalam kongres ke-6
Ikatan Akuntan Indonesia dan ditambah dengan masukan-masukan yang diperoleh
dari Seminar Sehari Pemutakhiran Kode Etik Akuntan Indonesia tanggal 15 Juni 1994
di Hotal Daichi Jakarta serta hasil pembahasan Sidang Komite Kode Etik Akuntan
Indonesia tahun 1994 di Bandung.
PERNYATAAN ETIKA PROFESI
Saat itu Kode Etik Akuntan Indonesia terdiri atas delapan (8) bab (11pasal) dan
enam (6)pernyataan etika profesi. Pernyataan tersebut adalah:
1. Pernyataan etika profesi Nomor 1 tentang INTEGRITAS, OBJEKTIVITAS DAN
INDENPENDENSI.
2. Pernyataan etika profesi Nomor 2 tentang KECAKAPAN PROFESIONAL.
3. Pernyataan etika profesi Nomor 3 tentang PENGUNGKAPAN INFORMASI
RAHASIA KLIEN.
4. Pernyataan etika profesi Nomor 4 tentang IKLAN BAGI KANTOR AKUNTAN
PUBLIK.
5. Pernyataan etika profesi Nomor 5 tentang KOMUNIKASI ANTAR AKUNTAN
PUBLIK.
6. Pernyataan etika profesi Nomor 6 tentang PERPINDAHAN STAFF/PARTNER
DARI SATU KANTOR AKUNTAN KE KANTOR AKUNTAN LAIN.
Dalam Kongres ke 7 Ikatan Akuntan Indonesia yang diadakan di Jakarta bulan
September 1998 diadakan beberapa perubahan mengenai Kode Etik, antara lain:
o Komite Kode Etik tidak ada lagi di Struktur Organisasi IAI.
o Rerangka Kode Etik IAI menjadi:
A. Prinsip Etika.
B. Aturan Etika.
C. Interprestasi Aturan Etika.

8. D. Tanya dan Jawab.
Keterangan:
· Prinsip Etika mengikat seluruh anggota IAI, dan merupakan produk kongres.
· Aturan Etika mengikat kepada anggota kompartemen dan merupakan produk
Rapat
Anggota Kompartemen. Aturan Etika tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Etika.
· Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan
yang dibentuk oleh Kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota
dan
pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika,
tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.
· Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi
dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk
menggantikannya.
o Prinsip Etika Profesi, yang merupakan landasan perilaku etika profesional, terdiri
dari 8
prinsip yaitu:
1. Tanggung Jawab Profesi
2. Kepentingan Umum (Publik)
3. Integritas
4. Obyektifitas
5. Kompetensi dan kehati-hatian Profesional
6. Kerahasiaan
7. Perilaku Profesional
8. Standar Teknis
ATURAN ETIKA KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK Aturan etika kompartemen
akuntan publik (IAI, 20000.1-20000.6):
1. KETERTERAPAN (APPLICABILITY)
Aturan Etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia
Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf professional (baik yang anggota
IAIKAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP (yang bekerja pada satu Kantor
Akuntan Publik (KAP). Rekan pimpinan KAP bertanggung jawab atas ditaatinya
aturan etika oleh anggota KAP.
2. DEFINISI/PENGERTIAN
Klien adalah pemberi kerja (orang atau badan), yang mempekerjakan atau
menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI-KAP atau KAP tempat anggota
bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini
tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan anggota.
Laporan Keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang
menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya
ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan
atas aktiva dan/atau kewajiban selam suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip
akuntansi yang berlaku umum. Data keuangan lainnya yang digunakan untuk

9. mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk
suatu pelaporan yang diatur dalam standar atestasi dalam perikatan atestasi, dan
surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT) serta daftar-daftar pendukungnya bukan
merupakan laporan keuangan. Pernyataan, surat kuasa atau tanda tangan pembuat
SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan.
Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang
memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha
dibidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia
yang diakui pemerintah.
Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) adalah
wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan
public atau bekerja di kantor akuntan publik.
Anggota adalah semua anggota IAI-KAP.
Anggota Kantor Akuntan Publik (anggota KAP) adalah anggota IAI-KAP dan staf
profesional (baik anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang
bekerja pada satu KAP.
Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat
yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.
Praktik akuntan publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan
oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan
review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan
jasa lain yang diatur Standar Profesional Akuntan Publik:
100 INDEPENDENSI, INTEGRITAS, DAN OBJEKTIFITAS
101 Independensi
Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap
mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam
standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental
independensi harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam
penampilan (in appearance).
102 Integritas dan Objektifitas
Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan
objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak
boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang
diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak
lain.
200 STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI
201 Standar Umum
Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interprestasi yang terkait
yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang diterapkan IAI:
A. Kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa
profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan
kompetensi profesional.
B. Kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan
pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.
C. Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi
secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.

10. D. Data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang
memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi
sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.
202 Kapatuhan terhadap Standar
Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review,
kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib
mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan
oleh IAI.
203 Prinsip-prinsip Akuntansi
Anggota KAP tidak diperkenankan:
(1) Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan
atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum atau.
(2) Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus
dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak
material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi
yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan
luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas.
Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini
selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan
menyesatkan apabila tidak memuat penyimpanan seperti itu, dengan cara
mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya

11. BAB III
TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK
Jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik
1. Jasa Assurance
Jasa assurance merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan mutu
informasi bagi pengambil keputusan.
2. Jasa Atestasi
Salah satu tipe jasa assurance yang disediakan oleh profesi akuntan publik adalah
jasa atestasi. Atestasi (attestation) adalah suatu pernyatan pendapat atu
pertimbangan orang yang independen. Jasa atestasi dibagi menjadi 4 bagian yaitu:
1. Audit
Jasa audit mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan
keuangan historis suatu entitas yang berisi aersi yang dibuat oleh manajemen entitas
tersebut.
2. Pemeriksaan (Examination)
Istilah pemeriksaan digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh profesi akuntan
publik yang berupa pernyataan suatu pendapat atas kesesuaian asersi yang dibuat
oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Review
Jasa review terutama berupa permintaan keterangan dan prosedur analitik terhadap
informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan keyakinan negatif
atas asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut.
4. Jasa Nonassurance
Jasa Nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya
ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau
bentuk lain keyakinan.
Tuntutan hukum juga bisa terjadi karena business failure, audit failure, dan audit
risk.
1. ¶ Business Failure terjadi manakala perusahaan tidak mampu membayar
kewajibannya atau tidak bisa memenuhi harapan investor karena kondisi
ekonomi atau bisnis yang memberatkan.
2. ¶ Audit Failure terjadi manakala akuntan public memberikan opini yang salah
karena gagal mematuhi apa yang diatur dalam standar auditing.
3. ¶ Audit Risk adalah risiko bahwa akuntan public menyimpulkan bahwa laporan
keuangan disajikan secara wajar dan memberikan opini Wajar Tanpa
Pengecualian padahal dalam kenyataannya laporan keuangan mengandung
salah saji material.
JENIS PELANGGARAN
1. Ordinary Negligence (keslahan ringan, manusiawi, tidak sengaja) ini
merupakan pelanggaran ringan.
2. Gross Negligence (kesalahan agak berat, harusnya tidak terjadi jika auditor
menerapkan due professional care).
3. Constructive Fraud (pelanggaran berat, akuntan public terlibat secara langsung
atau tidak langsung membantu dalam fraud yang dilakukan manajemen).

12. 4. Fraud (pelanggaran sangat berat, akuntan public secara sadar terlibat bersama
manajemen dalam melakukan fraud).
Kasus pelanggaran yang di lakukan akuntan publik di indonesia
N
o
Nama
akunta
n
publik
Jenis pelanggaran Sanksi
1 EL
Pelanggaran terhadap SPAP
dalam mengaudit laporan
keuangan Pt.SR tahun 2005 dan
PT.HBP tahun 2004
Sankski pembekuan izin praktik
selama 12 bulan terhitung sejak
tanggal 6 maret 2008
2 OPA
Pelanggaran terhadap SPAP
da;am mengaudit laoran keuangan
PT.ESI TAHUN 2007
Sanksi pembekuan izin praktik
selama 9 bulan terhitung sejak
tanggal 29 april 2008
3 TH
Pelanggaran terhadap kode etik
akuntan publik
sanksi pembekuan usaha selama
24 bulan terhitung sejak tanggal 11
juni 2008
4 DH
Pelanggaran terhadap SPAP
dalam mengaudit laporan
keuangan PT. PS (Perseo) tahun
2005
sanksi pembekuan izin praktik
selama 6 bulan terhitung sejak
tanggal 20 juni 2008
5 SS
Pelanggaran terhadap SA-SPAP
dalam pelaksanaan audit atas
laporan keuangan PT.ST(Persero )
tahun buku 2004-2008
sanksi pembekuan izin terhitung
mmulai 21 juli 2008 dan berlaku
selama 3 bulan
6 AHN
Pelanggaran terhadap SA-SPAP
dalam pelaksanaan audit atas
laporan keuangan
PT.ST(PERSERO) tahun buku
2002 dan 2003
sanksi pembekuan izin terhitung
mulai 21 juli 2008 dan berlaku
selama 3 bulan
7 LP
Pelanggaran terhadap SA-SPAP
dalam pelaksanaan audit atas
laporan keuangan
PT.ST(PERSERO) periode tahun
buku yang berakhir 30 juni 2007
sanksi pembekuan izin terhitung
mulai 21 juli 2008 dan berlaku
selama 3 bulan
8 RH
Pelanggaran terhadap satandar
auditing SPAP dalam mengaudit
laporan keuangan PT.STM untuk
tahun yang berakhir 31 Desember
2006
sanksi pembekuan izin selama 9
bulan terhitung mulai tanggal 15
dsember 2008
9 MZ
Pelanggaran terhadap standar
auditing SPAP dalam mengaudit
atas laporan keuangan Pt PBM
tahun buku 2007
sanksi pembekuan izin selama 3
bulan terhitung mulai tanggal 22
desember 2008
10 U
Pelanggarn terhadap SA-SPAP
dalam peplaksanaan audit atas
aporan keuangan yayasan
sanksi pembekuan izin selama 3
bulan terhitung mulai tanggal 10
desember 2008

13. kesejahteraan karyawan PT.P
Tahun 2007
11 TW
Pelanggaran terhadap SA-SPAP
dalam pelaksanaan audit atas
laporan keuangan yayasan
kaesejaheraan pegawai PUPB
untuk periode 31 oktober 2006-31
juli 2007
sanksi pembekuan izin selama 12
bulan terhitung mulai tanggal 10
desember 2008
12 IMO
Pelanggaran terhadap standar
auditing standaar profesionel
akuntan publik dalam pelaksanaan
audit atas laoran keuangan PT.ME
tahun buku 2006
sanksi pembekuan izin selama 7
bulan terhitung mulai tanggal 10
Desember 2008
13 ZAF
Pelnggaran terhadap tandar
auditing SPAP dalam pelaksanaan
audit atas laporan keuangan
PT.LILS tahun buku 2007
sanksi pembekuan izin praktik
selama 6 bulan terhitung sejak
tanggal 23 januari 2008
tuntutan hukum bisa berasal dari :
* Klien
* (Calon) investor
* Bapepam –LK
* PPAJP-DepartemenKeuangan
* Bank Indonesia
* Pengguna Laporn Keuangan
Beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan
hukum antara lain :
a. Jangan sembarangan menerima klien, pilih klien yang memiliki integritas
b. Pilih audit staf yang qualified dan memiliki integritas
c. Pertahankan independensi (in fact, in appearance, and in mind)
d. Patuhi standar auditing, kode etik akuntan publik
e. Miliki system pengendalian mutu
f. Pahami betul bisnis klien
g. Lakukan audit yang berkulitas
h. Dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap
i. Untuk setiap penugasan harus ada kontrak kerja (engagaement letter)
j. Dapatkan surat pernyataan langganan sebelum mengeluarkan audit report
k. Jaga data confidential klient
l. Jika memungkinkan asuransikan jasa professional yang diberikan
m. Jika memungkinkan miliki penasihat hukum
n. Terapkan sikap skeptic yang professional
Selain itu Ikatan Profesi (IAI, IAPI) juga bisa membantu anggotannya dengan
cara :
a. Menyediakan pelatihan bagi anggotanya melalui PPL dengan biaya yang
reasonable
b. Menerapkan peer review
c. Mengupdate standar auditing dan aturan etika
d. Melakukan research dibidang auditing

14. e. Melakukan lobby ke regulator untuk mencegah undang-undang dan peraturan
yang merugikan anggota
f. Memberikan edukasi kepada pengguna laporan keuangan
g. Berikan sanksi yang tegas untuk anggota yang melakukan pelanggaran
Contoh Contoh Fraud bisa dilihat di http://krissaptataruna4.blogspot.com

15. BAB IV LAPORAN AKUNTAN
Saat ini laporan keuangan pemerintah pusat disusun berdasarkan penerapan
akuntansi basis kas menuju akrual. Pada tahun 2015 penerapan basis akrual akan
diberlakukan di Indonesia sehingga laporan keuangan yang diberi opini oleh Badan
Pemeriksa Keuangan adalah yang berbasis akrual[2].
Komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari:
1. Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
2. Laporan Finansial, yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Adapun Laporan Operasional (LO)
disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual
sehingga penyusunan LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca
mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran[sunting | sunting sumber]
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan
keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian
sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu
periode tertentu.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih[sunting | sunting sumber]
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya
disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun
laporan keuangan konsolidasi.
Neraca[sunting | sunting sumber]
Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Laporan Operasional[sunting | sunting sumber]
Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi
berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang
dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam
pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
Laporan Arus Kas[sunting | sunting sumber]
Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan
informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan

16. kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi
yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Dan semuanya yang dilakukan
hanyalah ilusi belaka,dan kita semua di tipu-tipu.
Laporan Perubahan Ekuitas[sunting | sunting sumber]
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan
informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah
mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama
periode pelaporan.
Catatan Atas Laporan Keuangan[sunting | sunting sumber]
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk
menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK meliputi penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan
atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan
oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. CaLK
bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan
pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah
Jenis Jenis Pendapat Pendapat Akuntan
Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508), ada lima
jenis pendapat akuntan yaitu:
1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion)
Dikatakan pendapat wajar tanpa pengecualian jika laporan keuangan disajikan secara
wajar, dalam semua hal yangn material, posisi keuangan , hasil usaha, perubahan
ekuitas dan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang
ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku ( Unqualified Opinion with
Explanatory Language)
Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan seorang
auditor menambahkan penjelasan (bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit,
meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan
oleh auditor. Keadaannya meliputi:
- Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan yang
luar biasa, laporan keuangan disajikan secara menyimpang dari suatu prinsip
akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI
- Jika terdapat kondisi dan peristiwa semula menyebabkan auditor yakin tentang
adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah
mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana

17. manejemen tersebut dapat secara efektif dilaksakan dan pengunkapan mengenai hal
itu telah memadai.
- Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam
penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan
komparatif
- Data keuangan kuartalan tertentu diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
namun tidak disajikan atau tidak di review.
- Informasi tambahan yang diharuskan oleh IAI Dewan Standar Akuntansi Keuangan
telah dihilangkan,yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang
dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit
yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan
keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan
yang dikeluarkan oleh dewan tersebut.
- Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit
secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion)
Pendapat ini dinyatakan bila:
- Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup
audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak menyatakan
pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak
memberikan pendapat.
- Auditor yakin, atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan
dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia yang berdampak material dan
ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat yang tidak wajar.
- Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia menjelaskan
semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang
dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia juga harus mencantumkan bahasa
pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf
pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata kecuali atau
pengecualian dalam suatu frasa seperti kecuali untuk atau dengan pengecualian
untuk frasa tergantung atas atau dengan pnejelasan berikut ini memiliki makna yang
tidak jelas atau tidak cukup kuata oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari.
Karena catatan atas laporan keuangan merupakan bagian laporan keuangan auditan,
kata seperti yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, jika dibaca
sehubungan dengan catatan 1 mempunyai kemungkinan untuk disalahtafsirkan dan
oleh karena itu pemakaiannya dihindari.
4. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion)
Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara
keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di indonesia.
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer Opinion)
- Auditor tidak menyatakan pendapat bila ia tidak dapat merumuskan suatu pendapat
bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang
kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

18. Indonesia. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor
harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut.
- Auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk
memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan.
JENIS – JENIS LAPORAN AKUNTAN
Ada dua jenis laporan akuntan yaitu Laporan auditor bentuk baku dan laporan audit
atas laporan keuangan komparatif.
4.2.1 Laporan Auditor Bentuk Baku
Laporan auditor bentuk baku harrus menyebutkan laporankeuangan yang
diauditdalam paragraf pengantar, menggambarkan sifat audit dalam paragraf lingkup
audit, dan menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat. Unsur pokok
laporan auditor bentuk baku adalah sbb :
a. Suatu judul yang menyatakan Independen
b. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan
auditor telah diaudit oleh auditor.
c. Suatu pernyataan bahwa laopran keuangan adalah tanggung jawab
manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan
pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya.
d. Suatu pernyataan bahwa standar audit dilaksanakan berdasarkan standar
auditing/PABK yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAS.
e. Suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor
merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji maeterial.
f. Suatu pernyataan bahwa audit meliputi :
1. Pemeriksaan (examination),atas dasar pengujian, bukti-bukti yang
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
2. Penentuan standar akuntansi yang digunakan dan estimasi-estimasi
signifikan yang dibuat manajemen.
3. Penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan
g. Suatu pernyataan bahwa auditor yakinbahwa aaudit yang dilaksanakan
memberikan dasar memadai untuk membberikan pendapat.
h. Suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan pada tanggal
neraca dan hasil usaha dan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal
tersebut sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.
i. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin usaha kantor
akuntan publik. Tanggal laporan auditor
http://memebali.blogspot.com/2013/05/auditing-dan-atestasi-pertimbangan-atas.html

19. BAB V Pengendalian Intern