SlideShare a Scribd company logo
1 of 45
RETENSI KEJAHATAN
TERHADAP HARTA BENDA
Adapted by:
Padlah Riyadi, SE.,MM., MH., M.Ak. Akt., CA., Asean CPA., CISA., CFBE
Pencurian : 362 s/d 367
Pemerasan : 368, 369 ;
Penggelapan : 372, 374, 375 ;
Penipuan : 378 ;
Perusakan : 406 ;
Penadahan : 480, 481.
PENCURIAN
PASAL 362 KUHP
Unsur-unsur :
• Suatu barang/benda
• Barangsiapa
• Mengambil
• Seluruhnya / sebagian milik orang lain
• Dengan maksud untuk memiliki secara
melawan hukum
Sanksi : 5 tahun penjara
PASAL 363 KUHP
1. Pencurian Ternak
2. Pencurian pada waktu :
Kebakaran gempa bumi kecelakaan KA
Peledakan gunung meletus huru hara
Banjir kapal karam pemberontakan
3. Pada waktu malam
4. Dilakukan bersama-sama
5. Dengan jalan merusak, memanjat, kunci palsu, seragam palsu
6. Sanksi : 7 tahun
9 tahun ( bila: 3 + 4 / 5 )
PASAL 365 KUHP
Pasal 365 (1) KUHP
Pasal 365 (2) ke-1, 2, 3, 4 KUHP
Pasal 365 (3) KUHP
Pasal 365 (4) KUHP
PASAL 365 AYAT (1) KUHP
Pencurian
Didahului, disertai, diikuti dg kekerasan / ancaman kekerasan
Dengan maksud utk :
• Mempersiapkan / memudahkan
• Apabila terpergok utk melarikan diri
• Menjamin penguasaan barang
Sanksi : 9 thn
PASAL 365 AYAT (2) KE- 1 KUHP
Perbuatan 365 (1)
Pada waktu malam
Di dalam rumah / pekarangan tertutup / di jalan umum, di atas KA yg
berjalan
Sanksi : 12 tahun
PASAL 365 AYAT (2) KE- 2 KUHP
Perbuatan 365 (1) KUHP
Dilakukan bersama-sama
Sanksi : 12 tahun
PASAL 365 AYAT (2) KE -3 KUHP
Perbuatan 365(1) KUHP
Masuk dengan merusak, memanjat, kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu
Sanksi : 12 tahun
PASAL 365 AYAT (2) KE -4 KUHP
Perbuatan 365 (1) KUHP
Mengakibatkan luka berat
Sanksi : 12 tahun
PASAL 365 AYAT (3) KUHP
Perbuatan 365 (1)
Mengakibatkan mati
Sanksi : 15 tahun
PASAL 365 AYAT (4) KUHP
Pidana mati / seumur hidup
Perbuatan 365 (1)
Dilakukan bersama-sama (365 (2) ke-2) +
◦ 365 (2) ke-1 dan 3 atau
◦ mengakibatkan luka berat / mati
PEMERASAN
PASAL 368 KUHP
Barang siapa
Dengan maksud utk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan
hukum
Memaksa seseorang
Dengan kekerasan / ancaman kekerasan, untuk:
◦ Memberikan sesuatu
◦ Memberi hutang / menghapus piutang
Sanksi : 9 tahun penjara
Psl. 365 (2)(3)(4) berlaku bagi kejahatan ini.
PASAL 369 KUHP
Barang siapa
Dengan maksud menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan
hukum
Dengan ancaman: pencemaran, akan membuka rahasia
Memaksa seseorang supaya:
◦ Memberikan sesuatu
◦ Memberi hutang / menghapus piutang
Sanksi : 4 tahun penjara
Delik ini adalah delik aduan.
PENGGELAPAN
PASAL 372 KUHP
Barang siapa
Dengan sengaja dan melawan hukum
Mengaku sebagai milik sendiri (zich toe eigenen)
Barang sesuatu
Milik orang lain
Dalam kekuasaannya bukan krn kejahatan
Penjara : 4 thn / denda Rp.900,-
PASAL 374 KUHP
Penggelapan (372 KUHP)
Dilakukan oleh orang yang penguasaan barang disebabkan karena ada :
◦ Hubungan kerja
◦ Pencariannya
◦ Mendapat upah
Sanksi : 5 tahun
PASAL 375 KUHP
Penggelapan
Dilakukan oleh :
◦ Orang yg karena terpaksa menyimpan
◦ Wali, Pengampu,
◦ Pengurus/pelaksana wasiat,
◦ Pengurus lembaga yayasan
Sanksi : 6 tahun
PERBUATAN CURANG
PASAL 378 KUHP
Barang siapa
Dengan maksud utk menguntungkan diri sendiri /orang lain secara melawan
hukum
Dengan memakai :
◦ Nama/martabat palsu
◦ Tipu muslihat
◦ Rangkaian kebohongan
Menggerakkan orang lain spy :
◦ Menyerahkan barang
◦ Memberi utang / menghapus piutang
Sanksi : 4 tahun
PENGHANCURAN/
PERUSAKAN
PASAL 406 AYAT (1) KUHP
Barang Siapa
Dengan Sengaja dan Melawan Hukum
Menghancurkan, Merusakan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Suatu Barang
Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain
Sanksi : 2 TH 8 BLN/ Denda Rp. 4.500,-
PASAL 406 AYAT (2) KUHP
Membunuh
Merusak
Menghilangkan
OBYEKNYA : HEWAN
PENADAHAN
PASAL 480 KE- 1 KUHP
Barang siapa
Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah
Atau utk menarik keuntungan:
Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,
menyimpan/menyembunyikan
Sesuatu benda
Yang diketahui / patut diduga
Diperoleh dari kejahatan
Sanksi: 4 tahun / denda Rp.900,-
PASAL 480 KE- 2 KUHP
Barang siapa
Menarik keuntungan
Dari hasil suatu benda
Yang diketahui / patut menduga
Diperoleh dari kejahatan
Sanksi : 4 tahun / denda Rp.900,-
PASAL 481 AYAT (1) KUHP
Barang siapa
Menjadikan sebagai kebiasaan
Sengaja : membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan / menyembunyikan
Barang yang diperoleh dari kejahatan
Sanksi : 7 tahun
PEMALSUAN SURAT
Pasal 263 KUHP
Diancam pidana penjara 6 tahun :
Ayat (1) :
Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat :
◦ Menerbitkan sesuatu hak;
◦ Menerbitkan perutangan;
◦ Membebaskan utang;
◦ Menjadi bukti sesuatu hal.
Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian.
Ayat (2) :………………..
Pasal 263 ….
Ayat (2) :
◦ Dengan sengaja
◦ Memakai surat palsu/ yang dipalsukan seolah-olah asli
◦ Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Pasal 264 KUHP
Ayat (1) :
◦ Diancam dengan pidana 8 tahun, pemalsuan surat terhadap :
◦ Akta otentik
◦ Surat hutang / sertifikat hutang dari suatu negara / lembaga umum;
◦ Sero / surat hutang / sertifikat sero/hutang dari suatu perkumpulan, yayasan,
perseroan/maskapai.
◦ Talon, tanda bukti deviden atau bunga
◦ Surat kredit / surat dagang untuk diedarkan.
Ayat (2) :……………
Pasal 264 KUHP
Ayat (2) :
◦ Barangsiapa dengan sengaja
◦ Memakai surat tersebut ayat (1)
◦ Yang isinya palsu / dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu
◦ Jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian.
Pasal 266 KUHP
Ayat (1) :
Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik
Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu
Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah
keterangannya sesuai kebenaran
Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian
Diancam pidana penjara 7 tahun
Ayat (2)…………………..
Pasal 266 ayat (2)
Barangsiapa
Dengan sengaja
Memakai akta tersebut ayat (1) seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran
Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian
Diancam pidana penjara 7 tahun
Pasal 267 KUHP
Ayat (1) :
◦ Seorang dokter
◦ Dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada tidaknya penyakit,
kelemahan atau cacat
◦ Diancam pidana penjara 4 tahun
Ayat (2) :
◦ Jika untuk memasukkan ke rumah sakit jiwa
◦ Pidananya 8 tahun
Ayat (3) :
◦ Dengan sengaja memakai surat keterangan palsu tersebut dipidana sama
Pasal 268 KUHP
Diancam pidana penjara 4 tahun
Ayat (1) :
◦ Barangsiapa membuat secara palsu / memalsu surat keterangan dokter ttg ada tidaknya
penyakit, kelemahan / cacat
◦ Untuk meyesatkan penguasa umum / penanggung
Ayat (2) :
◦ Barangsiapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan tersebut ayat (1) seolah-
olah surat itu benar dan tidak dipalsu.
Pasal 269 KUHP
Diancam pidana penjara 1 thn 4 bln
Ayat (1) :
◦ Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan kelakuan baik,
kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain
◦ Dengan maksud untuk memakai atau menyryh orang lain memakai spy diterima dalam
pekerjaan / spy menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan
Ayat (2) :
◦ Barang siapa memakai surat keterangan palsu tersebut ayat (1).
Pasal 270 KUHP
Diancam pidana penjara 2 thn 8 bulan
Ayat (1) :
◦ Barangsiapa membuat surat palsu / memalsukan surat pas jalan / penggantinya, kartu
keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan UU ttg
pemberian izin kpd orang asing utk masuk dan menetap di Indonesia, atau
◦ Barangsiapa menyuruh memberikan surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yg
palsu atau menunjuk pada keadaan palsu
◦ Dengan maksud utk memakai atau menuruh orang lain memakai seolah-olah tidak palsu
Ayat (2) :………………
Pasal 270 ayat (2) KUHP
Barangsiapa
Dengan sengaja
Memakai surat yang tidak benar / dipalsu tersebut ayat (1)
Seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran
Diancam pidana penjara 2 thn 8 bulan
Pasal 271 KUHP
Diancam pidana penjara 2 thn 8 bulan
Ayat (1):
◦ Barangsiapa membuat palsu / memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau
menyuruh memberikan surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada
keadaan palsu
◦ Dengan maksud utk memakai / menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah asli
Ayat (2):
◦ Barangsiapa memakai surat palsu tsb ayat (1).
Pasal 274 KUHP
Ayat (1):
◦ Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku
penguasa yang sah
◦ Tentang hak milik / hak lainnya atas barang
◦ Dengan maksud utk memudahkan penjualan / penggadaiannya
Ayat (2):
◦ Barangsiapa memakai surat keterangan tersebut ayat (1).
Pasal 275 KUHP
Dipidana penjara 9 bulan/denda Rp.4.500,
Ayat (1):
◦ Barangsiapa menyimpan bahan / benda yg diketahuinya utk melakukan kejahatan Psl. 264 No.
2 – 5
Ayat (2):
◦ Bahan-bahan dan benda tersebut dirampas.
Pasal 276 KUHP
Pidana berdasar salah satu kejahatan tersebut Pasal 263 – 268 dapat dijatuhkan
pencabutan hak-hak berdasar Pasal 35 nomor 1 – 4 KUHP:
1. Menjabat segala jabatan / jabatan tertentu;
2. Menjadi TNI
3. Memilih / pemilih
4. Menjadi penasihat / wali, wali pengawas atau pengampu / pengampu
pengawas lain daripada anaknya sendiri.
TERIMA KASIH

More Related Content

More from padlah1984

0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdfpadlah1984
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdfpadlah1984
 
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.pptpadlah1984
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdfpadlah1984
 
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptxMateri Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptxpadlah1984
 
Materai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfMaterai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfpadlah1984
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxpadlah1984
 
2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.pptpadlah1984
 
pajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptxpajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptxpadlah1984
 
1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptxpadlah1984
 
1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.pptpadlah1984
 
1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.ppt1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.pptpadlah1984
 
Story Chart 2023_Logistik.pptx
Story Chart 2023_Logistik.pptxStory Chart 2023_Logistik.pptx
Story Chart 2023_Logistik.pptxpadlah1984
 
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22 Oktober 2016(1).pdf
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22  Oktober 2016(1).pdfImplementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22  Oktober 2016(1).pdf
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22 Oktober 2016(1).pdfpadlah1984
 
3. Presentasi KomBis.pptx
3. Presentasi KomBis.pptx3. Presentasi KomBis.pptx
3. Presentasi KomBis.pptxpadlah1984
 
PENGENALAN FASILITAS TUTON(lbb).ppt
PENGENALAN FASILITAS TUTON(lbb).pptPENGENALAN FASILITAS TUTON(lbb).ppt
PENGENALAN FASILITAS TUTON(lbb).pptpadlah1984
 
Pedoman Pecegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat per 3 Agust 23 (1)...
Pedoman Pecegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat per 3 Agust 23 (1)...Pedoman Pecegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat per 3 Agust 23 (1)...
Pedoman Pecegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat per 3 Agust 23 (1)...padlah1984
 
0. 2. Kebijakan Moneter Praktisi Mengajar.ppt
0.  2. Kebijakan Moneter Praktisi Mengajar.ppt0.  2. Kebijakan Moneter Praktisi Mengajar.ppt
0. 2. Kebijakan Moneter Praktisi Mengajar.pptpadlah1984
 
Kuliah 5 Seleksi karyawan.ppt
Kuliah 5 Seleksi karyawan.pptKuliah 5 Seleksi karyawan.ppt
Kuliah 5 Seleksi karyawan.pptpadlah1984
 
Sesi 8 - Akuntansi Istishna Praktisi Mengajar.ppt
Sesi 8 - Akuntansi Istishna Praktisi Mengajar.pptSesi 8 - Akuntansi Istishna Praktisi Mengajar.ppt
Sesi 8 - Akuntansi Istishna Praktisi Mengajar.pptpadlah1984
 

More from padlah1984 (20)

0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
 
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
 
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptxMateri Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
 
Materai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfMaterai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdf
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
 
2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt
 
pajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptxpajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptx
 
1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx
 
1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt
 
1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.ppt1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.ppt
 
Story Chart 2023_Logistik.pptx
Story Chart 2023_Logistik.pptxStory Chart 2023_Logistik.pptx
Story Chart 2023_Logistik.pptx
 
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22 Oktober 2016(1).pdf
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22  Oktober 2016(1).pdfImplementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22  Oktober 2016(1).pdf
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22 Oktober 2016(1).pdf
 
3. Presentasi KomBis.pptx
3. Presentasi KomBis.pptx3. Presentasi KomBis.pptx
3. Presentasi KomBis.pptx
 
PENGENALAN FASILITAS TUTON(lbb).ppt
PENGENALAN FASILITAS TUTON(lbb).pptPENGENALAN FASILITAS TUTON(lbb).ppt
PENGENALAN FASILITAS TUTON(lbb).ppt
 
Pedoman Pecegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat per 3 Agust 23 (1)...
Pedoman Pecegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat per 3 Agust 23 (1)...Pedoman Pecegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat per 3 Agust 23 (1)...
Pedoman Pecegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat per 3 Agust 23 (1)...
 
0. 2. Kebijakan Moneter Praktisi Mengajar.ppt
0.  2. Kebijakan Moneter Praktisi Mengajar.ppt0.  2. Kebijakan Moneter Praktisi Mengajar.ppt
0. 2. Kebijakan Moneter Praktisi Mengajar.ppt
 
Kuliah 5 Seleksi karyawan.ppt
Kuliah 5 Seleksi karyawan.pptKuliah 5 Seleksi karyawan.ppt
Kuliah 5 Seleksi karyawan.ppt
 
Sesi 8 - Akuntansi Istishna Praktisi Mengajar.ppt
Sesi 8 - Akuntansi Istishna Praktisi Mengajar.pptSesi 8 - Akuntansi Istishna Praktisi Mengajar.ppt
Sesi 8 - Akuntansi Istishna Praktisi Mengajar.ppt
 

Recently uploaded

Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 

Recently uploaded (12)

Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 

Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt

  • 1. RETENSI KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA Adapted by: Padlah Riyadi, SE.,MM., MH., M.Ak. Akt., CA., Asean CPA., CISA., CFBE
  • 2. Pencurian : 362 s/d 367 Pemerasan : 368, 369 ; Penggelapan : 372, 374, 375 ; Penipuan : 378 ; Perusakan : 406 ; Penadahan : 480, 481.
  • 4. PASAL 362 KUHP Unsur-unsur : • Suatu barang/benda • Barangsiapa • Mengambil • Seluruhnya / sebagian milik orang lain • Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum Sanksi : 5 tahun penjara
  • 5. PASAL 363 KUHP 1. Pencurian Ternak 2. Pencurian pada waktu : Kebakaran gempa bumi kecelakaan KA Peledakan gunung meletus huru hara Banjir kapal karam pemberontakan 3. Pada waktu malam 4. Dilakukan bersama-sama 5. Dengan jalan merusak, memanjat, kunci palsu, seragam palsu 6. Sanksi : 7 tahun 9 tahun ( bila: 3 + 4 / 5 )
  • 6. PASAL 365 KUHP Pasal 365 (1) KUHP Pasal 365 (2) ke-1, 2, 3, 4 KUHP Pasal 365 (3) KUHP Pasal 365 (4) KUHP
  • 7. PASAL 365 AYAT (1) KUHP Pencurian Didahului, disertai, diikuti dg kekerasan / ancaman kekerasan Dengan maksud utk : • Mempersiapkan / memudahkan • Apabila terpergok utk melarikan diri • Menjamin penguasaan barang Sanksi : 9 thn
  • 8. PASAL 365 AYAT (2) KE- 1 KUHP Perbuatan 365 (1) Pada waktu malam Di dalam rumah / pekarangan tertutup / di jalan umum, di atas KA yg berjalan Sanksi : 12 tahun
  • 9. PASAL 365 AYAT (2) KE- 2 KUHP Perbuatan 365 (1) KUHP Dilakukan bersama-sama Sanksi : 12 tahun
  • 10. PASAL 365 AYAT (2) KE -3 KUHP Perbuatan 365(1) KUHP Masuk dengan merusak, memanjat, kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu Sanksi : 12 tahun
  • 11. PASAL 365 AYAT (2) KE -4 KUHP Perbuatan 365 (1) KUHP Mengakibatkan luka berat Sanksi : 12 tahun
  • 12. PASAL 365 AYAT (3) KUHP Perbuatan 365 (1) Mengakibatkan mati Sanksi : 15 tahun
  • 13. PASAL 365 AYAT (4) KUHP Pidana mati / seumur hidup Perbuatan 365 (1) Dilakukan bersama-sama (365 (2) ke-2) + ◦ 365 (2) ke-1 dan 3 atau ◦ mengakibatkan luka berat / mati
  • 15. PASAL 368 KUHP Barang siapa Dengan maksud utk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum Memaksa seseorang Dengan kekerasan / ancaman kekerasan, untuk: ◦ Memberikan sesuatu ◦ Memberi hutang / menghapus piutang Sanksi : 9 tahun penjara Psl. 365 (2)(3)(4) berlaku bagi kejahatan ini.
  • 16. PASAL 369 KUHP Barang siapa Dengan maksud menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum Dengan ancaman: pencemaran, akan membuka rahasia Memaksa seseorang supaya: ◦ Memberikan sesuatu ◦ Memberi hutang / menghapus piutang Sanksi : 4 tahun penjara Delik ini adalah delik aduan.
  • 18. PASAL 372 KUHP Barang siapa Dengan sengaja dan melawan hukum Mengaku sebagai milik sendiri (zich toe eigenen) Barang sesuatu Milik orang lain Dalam kekuasaannya bukan krn kejahatan Penjara : 4 thn / denda Rp.900,-
  • 19. PASAL 374 KUHP Penggelapan (372 KUHP) Dilakukan oleh orang yang penguasaan barang disebabkan karena ada : ◦ Hubungan kerja ◦ Pencariannya ◦ Mendapat upah Sanksi : 5 tahun
  • 20. PASAL 375 KUHP Penggelapan Dilakukan oleh : ◦ Orang yg karena terpaksa menyimpan ◦ Wali, Pengampu, ◦ Pengurus/pelaksana wasiat, ◦ Pengurus lembaga yayasan Sanksi : 6 tahun
  • 22. PASAL 378 KUHP Barang siapa Dengan maksud utk menguntungkan diri sendiri /orang lain secara melawan hukum Dengan memakai : ◦ Nama/martabat palsu ◦ Tipu muslihat ◦ Rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain spy : ◦ Menyerahkan barang ◦ Memberi utang / menghapus piutang Sanksi : 4 tahun
  • 24. PASAL 406 AYAT (1) KUHP Barang Siapa Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Sanksi : 2 TH 8 BLN/ Denda Rp. 4.500,-
  • 25. PASAL 406 AYAT (2) KUHP Membunuh Merusak Menghilangkan OBYEKNYA : HEWAN
  • 27. PASAL 480 KE- 1 KUHP Barang siapa Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah Atau utk menarik keuntungan: Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan/menyembunyikan Sesuatu benda Yang diketahui / patut diduga Diperoleh dari kejahatan Sanksi: 4 tahun / denda Rp.900,-
  • 28. PASAL 480 KE- 2 KUHP Barang siapa Menarik keuntungan Dari hasil suatu benda Yang diketahui / patut menduga Diperoleh dari kejahatan Sanksi : 4 tahun / denda Rp.900,-
  • 29. PASAL 481 AYAT (1) KUHP Barang siapa Menjadikan sebagai kebiasaan Sengaja : membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan / menyembunyikan Barang yang diperoleh dari kejahatan Sanksi : 7 tahun
  • 30. PEMALSUAN SURAT Pasal 263 KUHP Diancam pidana penjara 6 tahun : Ayat (1) : Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat : ◦ Menerbitkan sesuatu hak; ◦ Menerbitkan perutangan; ◦ Membebaskan utang; ◦ Menjadi bukti sesuatu hal. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian. Ayat (2) :………………..
  • 31. Pasal 263 …. Ayat (2) : ◦ Dengan sengaja ◦ Memakai surat palsu/ yang dipalsukan seolah-olah asli ◦ Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
  • 32. Pasal 264 KUHP Ayat (1) : ◦ Diancam dengan pidana 8 tahun, pemalsuan surat terhadap : ◦ Akta otentik ◦ Surat hutang / sertifikat hutang dari suatu negara / lembaga umum; ◦ Sero / surat hutang / sertifikat sero/hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan/maskapai. ◦ Talon, tanda bukti deviden atau bunga ◦ Surat kredit / surat dagang untuk diedarkan. Ayat (2) :……………
  • 33. Pasal 264 KUHP Ayat (2) : ◦ Barangsiapa dengan sengaja ◦ Memakai surat tersebut ayat (1) ◦ Yang isinya palsu / dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu ◦ Jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian.
  • 34. Pasal 266 KUHP Ayat (1) : Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai kebenaran Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian Diancam pidana penjara 7 tahun Ayat (2)…………………..
  • 35. Pasal 266 ayat (2) Barangsiapa Dengan sengaja Memakai akta tersebut ayat (1) seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian Diancam pidana penjara 7 tahun
  • 36. Pasal 267 KUHP Ayat (1) : ◦ Seorang dokter ◦ Dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat ◦ Diancam pidana penjara 4 tahun Ayat (2) : ◦ Jika untuk memasukkan ke rumah sakit jiwa ◦ Pidananya 8 tahun Ayat (3) : ◦ Dengan sengaja memakai surat keterangan palsu tersebut dipidana sama
  • 37. Pasal 268 KUHP Diancam pidana penjara 4 tahun Ayat (1) : ◦ Barangsiapa membuat secara palsu / memalsu surat keterangan dokter ttg ada tidaknya penyakit, kelemahan / cacat ◦ Untuk meyesatkan penguasa umum / penanggung Ayat (2) : ◦ Barangsiapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan tersebut ayat (1) seolah- olah surat itu benar dan tidak dipalsu.
  • 38. Pasal 269 KUHP Diancam pidana penjara 1 thn 4 bln Ayat (1) : ◦ Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain ◦ Dengan maksud untuk memakai atau menyryh orang lain memakai spy diterima dalam pekerjaan / spy menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan Ayat (2) : ◦ Barang siapa memakai surat keterangan palsu tersebut ayat (1).
  • 39. Pasal 270 KUHP Diancam pidana penjara 2 thn 8 bulan Ayat (1) : ◦ Barangsiapa membuat surat palsu / memalsukan surat pas jalan / penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan UU ttg pemberian izin kpd orang asing utk masuk dan menetap di Indonesia, atau ◦ Barangsiapa menyuruh memberikan surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yg palsu atau menunjuk pada keadaan palsu ◦ Dengan maksud utk memakai atau menuruh orang lain memakai seolah-olah tidak palsu Ayat (2) :………………
  • 40. Pasal 270 ayat (2) KUHP Barangsiapa Dengan sengaja Memakai surat yang tidak benar / dipalsu tersebut ayat (1) Seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran Diancam pidana penjara 2 thn 8 bulan
  • 41. Pasal 271 KUHP Diancam pidana penjara 2 thn 8 bulan Ayat (1): ◦ Barangsiapa membuat palsu / memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh memberikan surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu ◦ Dengan maksud utk memakai / menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah asli Ayat (2): ◦ Barangsiapa memakai surat palsu tsb ayat (1).
  • 42. Pasal 274 KUHP Ayat (1): ◦ Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah ◦ Tentang hak milik / hak lainnya atas barang ◦ Dengan maksud utk memudahkan penjualan / penggadaiannya Ayat (2): ◦ Barangsiapa memakai surat keterangan tersebut ayat (1).
  • 43. Pasal 275 KUHP Dipidana penjara 9 bulan/denda Rp.4.500, Ayat (1): ◦ Barangsiapa menyimpan bahan / benda yg diketahuinya utk melakukan kejahatan Psl. 264 No. 2 – 5 Ayat (2): ◦ Bahan-bahan dan benda tersebut dirampas.
  • 44. Pasal 276 KUHP Pidana berdasar salah satu kejahatan tersebut Pasal 263 – 268 dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak berdasar Pasal 35 nomor 1 – 4 KUHP: 1. Menjabat segala jabatan / jabatan tertentu; 2. Menjadi TNI 3. Memilih / pemilih 4. Menjadi penasihat / wali, wali pengawas atau pengampu / pengampu pengawas lain daripada anaknya sendiri.