SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Pengertian praktik
pengadilan pidana
Praktik pengadilan pidana mencakup semua proses peradilan terkait
pelanggaran hukum pidana. Ini melibatkan sidang, penentuan hukuman,
dan pemenuhan hak asasi terdakwa.
by Padlah Riyadi
Tujuan praktik pengadilan pidana
Menegakkan Keadilan
Persidangan bertujuan memastikan keadilan
bagi semua pihak yang terlibat dalam proses
hukum pidana.
Penegakan Hukum
Praktik pengadilan pidana bertujuan untuk
menegakkan hukum dan menjamin
keamanan masyarakat.
Persiapan praktik pengadilan
pidana
1 Penyusunan Bukti
Pihak terkait harus menyusun bukti
yang kuat untuk mendukung proses
peradilan.
2 Pemilihan Saksi
Memastikan ketersediaan saksi
yang dapat memberikan informasi
penting dalam persidangan.
3 Persiapan Hukum
Melakukan persiapan hukum yang matang untuk mendukung kepentingan klien.
Proses praktik pengadilan pidana
Penyelidikan
Penyidikan dilakukan
untuk mengumpulkan
bukti dan informasi terkait
kasus hukum.
Sidang Pengadilan
Sidang digelar dengan
kehadiran para pihak
terkait untuk memberikan
kesaksian dan bukti.
Vonis
Hakim memberikan
putusan berdasarkan
fakta, hukum, dan
keadilan dalam kasus
yang disidangkan.
Peran hakim dalam praktik
pengadilan pidana
Objektivitas
Hakim bertugas memutuskan
berdasarkan fakta dan hukum, tanpa
adanya kepentingan pribadi atau
golongan.
Penegakan Hukum
Memastikan proses peradilan berjalan
sesuai dengan hukum yang berlaku.
Perlindungan Hak Asasi
Menjaga hak asasi terdakwa dan memastikan hakim memberikan putusan yang adil.
Peran jaksa dalam praktik
pengadilan pidana
1 Pengumpulan
Bukti
Jaksa bertugas
mengumpulkan bukti
yang akan digunakan
dalam persidangan.
2 Pemberian
Tuntutan
Memberikan tuntutan
berdasarkan bukti
yang ada kepada
terdakwa dalam
persidangan.
3 Perwakilan
Publik
Jaksa merupakan
perwakilan publik
dalam memastikan
keadilan dalam
proses peradilan
pidana.
Peran penasehat hukum dalam
praktik pengadilan pidana
Konsultasi Hukum
Memberikan nasihat
hukum kepada klien
terkait kasus yang
sedang disidangkan.
Perwakilan Hukum
Menjadi perwakilan
hukum klien di
pengadilan untuk
memastikan
kepentingannya
terlindungi.
Negosiasi
Kesepakatan
Berperan dalam
negosiasi kesepakatan
antara klien dan pihak
lain terkait penyelesaian
kasus.
Peran terdakwa dalam praktik
pengadilan pidana
Menyampaikan Pembelaan
Menghadiri Sidang
Memberikan Kesaksian
Peran saksi dalam praktik
pengadilan pidana
3
Pemberian Kesaksian
5
Keyakinan pada Fakta
Kesimpulan dan saran praktik
pengadilan pidana
Keadilan
Pastikan keadilan
menjadi fokus
utama dalam setiap
proses pengadilan.
Penegakan
Hukum
Penting untuk
menjaga
penegakan hukum
dan keamanan
masyarakat.
Keseimbangan
Perlu memastikan
keseimbangan
dalam memberikan
putusan hukum.
Nasihat
Hukum
Pendampingan
hukum yang tepat
dapat memberikan
pengaruh signifikan
dalam proses
peradilan.

More Related Content

Similar to Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana.pptx

Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
 
Pengumpulan bukti
Pengumpulan buktiPengumpulan bukti
Pengumpulan buktirizky_ulva
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdatasesukakita
 
PLEDOI WENDHY NEW.docx
PLEDOI WENDHY NEW.docxPLEDOI WENDHY NEW.docx
PLEDOI WENDHY NEW.docxMee27Mw
 
ALAT PENEGAK HUKUM - LEMBAGA NEGARA (ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM...
ALAT PENEGAK HUKUM - LEMBAGA NEGARA (ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM...ALAT PENEGAK HUKUM - LEMBAGA NEGARA (ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM...
ALAT PENEGAK HUKUM - LEMBAGA NEGARA (ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM...Lamria Agnes Meilani
 
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PidanaHukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PidanaAgung Vixon
 
Makalah fiqih Peradilan dalam Islam Kelas XI
Makalah fiqih Peradilan dalam Islam Kelas XIMakalah fiqih Peradilan dalam Islam Kelas XI
Makalah fiqih Peradilan dalam Islam Kelas XIEmirSyarif
 
Pendampingan hukum
Pendampingan hukumPendampingan hukum
Pendampingan hukum18kartika
 
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417EMLI Indonesia
 

Similar to Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana.pptx (13)

Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
 
Pengumpulan bukti
Pengumpulan buktiPengumpulan bukti
Pengumpulan bukti
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
PLEDOI WENDHY NEW.docx
PLEDOI WENDHY NEW.docxPLEDOI WENDHY NEW.docx
PLEDOI WENDHY NEW.docx
 
ALAT PENEGAK HUKUM - LEMBAGA NEGARA (ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM...
ALAT PENEGAK HUKUM - LEMBAGA NEGARA (ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM...ALAT PENEGAK HUKUM - LEMBAGA NEGARA (ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM...
ALAT PENEGAK HUKUM - LEMBAGA NEGARA (ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM...
 
Acara pidana
Acara pidanaAcara pidana
Acara pidana
 
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PidanaHukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
 
Makalah fiqih Peradilan dalam Islam Kelas XI
Makalah fiqih Peradilan dalam Islam Kelas XIMakalah fiqih Peradilan dalam Islam Kelas XI
Makalah fiqih Peradilan dalam Islam Kelas XI
 
Pendampingan hukum
Pendampingan hukumPendampingan hukum
Pendampingan hukum
 
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
 
NOTA PLEDOI.docx
NOTA PLEDOI.docxNOTA PLEDOI.docx
NOTA PLEDOI.docx
 
ini ppt.pptx
ini ppt.pptxini ppt.pptx
ini ppt.pptx
 

More from padlah1984

Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .pptKebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .pptpadlah1984
 
KJA Goes to Campus_All for accounting SME
KJA Goes to Campus_All for accounting  SMEKJA Goes to Campus_All for accounting  SME
KJA Goes to Campus_All for accounting SMEpadlah1984
 
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logisticJenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logisticpadlah1984
 
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistikKEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistikpadlah1984
 
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaanPenggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaanpadlah1984
 
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaruPengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbarupadlah1984
 
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.pptRetensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.pptpadlah1984
 
0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdfpadlah1984
 
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdfpadlah1984
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdfpadlah1984
 
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.pptpadlah1984
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdfpadlah1984
 
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptxMateri Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptxpadlah1984
 
Materai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfMaterai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfpadlah1984
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxpadlah1984
 
2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.pptpadlah1984
 
pajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptxpajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptxpadlah1984
 
1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptxpadlah1984
 
1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.pptpadlah1984
 
1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.ppt1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.pptpadlah1984
 

More from padlah1984 (20)

Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .pptKebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
 
KJA Goes to Campus_All for accounting SME
KJA Goes to Campus_All for accounting  SMEKJA Goes to Campus_All for accounting  SME
KJA Goes to Campus_All for accounting SME
 
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logisticJenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
 
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistikKEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
 
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaanPenggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
 
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaruPengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
 
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.pptRetensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
 
0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf
 
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
 
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
 
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptxMateri Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
 
Materai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfMaterai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdf
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
 
2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt
 
pajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptxpajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptx
 
1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx
 
1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt
 
1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.ppt1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.ppt
 

Recently uploaded

5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desassuser274be0
 

Recently uploaded (10)

5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
 

Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana.pptx

  • 1. Pengertian praktik pengadilan pidana Praktik pengadilan pidana mencakup semua proses peradilan terkait pelanggaran hukum pidana. Ini melibatkan sidang, penentuan hukuman, dan pemenuhan hak asasi terdakwa. by Padlah Riyadi
  • 2. Tujuan praktik pengadilan pidana Menegakkan Keadilan Persidangan bertujuan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum pidana. Penegakan Hukum Praktik pengadilan pidana bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat.
  • 3. Persiapan praktik pengadilan pidana 1 Penyusunan Bukti Pihak terkait harus menyusun bukti yang kuat untuk mendukung proses peradilan. 2 Pemilihan Saksi Memastikan ketersediaan saksi yang dapat memberikan informasi penting dalam persidangan. 3 Persiapan Hukum Melakukan persiapan hukum yang matang untuk mendukung kepentingan klien.
  • 4. Proses praktik pengadilan pidana Penyelidikan Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus hukum. Sidang Pengadilan Sidang digelar dengan kehadiran para pihak terkait untuk memberikan kesaksian dan bukti. Vonis Hakim memberikan putusan berdasarkan fakta, hukum, dan keadilan dalam kasus yang disidangkan.
  • 5. Peran hakim dalam praktik pengadilan pidana Objektivitas Hakim bertugas memutuskan berdasarkan fakta dan hukum, tanpa adanya kepentingan pribadi atau golongan. Penegakan Hukum Memastikan proses peradilan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan Hak Asasi Menjaga hak asasi terdakwa dan memastikan hakim memberikan putusan yang adil.
  • 6. Peran jaksa dalam praktik pengadilan pidana 1 Pengumpulan Bukti Jaksa bertugas mengumpulkan bukti yang akan digunakan dalam persidangan. 2 Pemberian Tuntutan Memberikan tuntutan berdasarkan bukti yang ada kepada terdakwa dalam persidangan. 3 Perwakilan Publik Jaksa merupakan perwakilan publik dalam memastikan keadilan dalam proses peradilan pidana.
  • 7. Peran penasehat hukum dalam praktik pengadilan pidana Konsultasi Hukum Memberikan nasihat hukum kepada klien terkait kasus yang sedang disidangkan. Perwakilan Hukum Menjadi perwakilan hukum klien di pengadilan untuk memastikan kepentingannya terlindungi. Negosiasi Kesepakatan Berperan dalam negosiasi kesepakatan antara klien dan pihak lain terkait penyelesaian kasus.
  • 8. Peran terdakwa dalam praktik pengadilan pidana Menyampaikan Pembelaan Menghadiri Sidang Memberikan Kesaksian
  • 9. Peran saksi dalam praktik pengadilan pidana 3 Pemberian Kesaksian 5 Keyakinan pada Fakta
  • 10. Kesimpulan dan saran praktik pengadilan pidana Keadilan Pastikan keadilan menjadi fokus utama dalam setiap proses pengadilan. Penegakan Hukum Penting untuk menjaga penegakan hukum dan keamanan masyarakat. Keseimbangan Perlu memastikan keseimbangan dalam memberikan putusan hukum. Nasihat Hukum Pendampingan hukum yang tepat dapat memberikan pengaruh signifikan dalam proses peradilan.