1. HUKUM PIDANA TERBARU
Hukum pidana terus mengalami perkembangan. Tahun
2022 membawa perubahan signifikan dalam regulasi
hukum pidana di Indonesia. Pembaruan ini memiliki
dampak luas pada sistem peradilan dan perspektif
hukum.
by Padlah Riyadi, MH., CIFRS
2. PERUBAHAN SIGNIFIKAN DALAM KUHP BARU
PERBEDAAN DALAM
LINGKUP
KUHP baru secara
nyata memperluas
lingkup tindak pidana
dan menyesuaikan
aturan dengan
perkembangan zaman
dan nilai-nilai sosial
yang ada.
PERSPEKTIF RESTORATIF
KUHP baru
memasukkan aspek
restoratif untuk
memperbaiki pelaku
kejahatan secara
sosial, psikologis, dan
emosional, tidak hanya
mengandalkan
hukuman.
PENERAPAN SANKSI BARU
KUHP baru mencakup
sanksi baru yang lebih
cermat, sesuai dengan
prinsip-prinsip hak
asasi manusia dan
penegakan keadilan
yang lebih adil.
3. ASPEK TEKNIS DALAM KUHP LAMA
Fokus pada Hukuman
KUHP lama
cenderung
berfokus pada
penerapan
hukuman sebagai
penyelesaian
tindak pidana,
dengan minimal
aspek rehabilitasi
atau restorasi.
Penafsiran Tidak
Selalu Relevan
Beberapa pasal di
KUHP lama tidak
selalu relevan lagi
dengan kondisi
sosial serta
perkembangan nilai
dan etika
masyarakat pada
saat ini.
Keterbatasan
Peran Korban
KUHP lama
memiliki
keterbatasan
dalam
memberikan
peran konstruktif
bagi korban
kejahatan dalam
proses peradilan
pidana.
4. HARMONI SOSIAL DALAM KUHP BARU
1 Fokus pada Restorasi
KUHP baru memperkuat harmoni
sosial dengan mengedepankan
restorasi dan rekonsiliasi sebagai
bentuk keadilan yang lebih
komprehensif.
2 Mendorong Responsibilitas
Memberi penekanan pada tanggung
jawab sosial, baik hak dan
kewajiban pelaku kejahatan dalam
memperbaiki dampak tindakan
kriminalnya.
3 Perlindungan bagi Korban
KUHP baru memberikan perhatian lebih besar terhadap perlindungan dan pemulihan
korban kejahatan.
5. SEJARAH DAN ASAL USUL KUHP
Pengaruh
Kolonial Belanda
KUHP memiliki akar
sejarah yang berkaitan
erat dengan sistem
hukum pidana Belanda
pada masa penjajahan.
Penyesuaian
dengan Konteks
Lokal
Dalam perjalanannya,
KUHP terus mengalami
penyesuaian untuk
mewujudkan keadilan
yang sesuai dengan
konteks dan nilai-nilai
lokal.
Pentingnya
Reformasi
Hukum
Reformasi hukum
penting dilakukan
untuk mengakomodasi
perkembangan
masyarakat, pemikiran,
dan prinsip-prinsip
keadilan universal.
6. KUHP Baru: Dampak pada Sistem
Peradilan
1 Perubahan Prosedur
KUHP baru mengharuskan perubahan dalam prosedur peradilan untuk
mengakomodasi aspek restoratif dan sanksi baru.
2 Pemberdayaan Korban
Perspektif baru KUHP memberikan lebih banyak pemberdayaan bagi korban
dalam proses peradilan pidana.
3 Penyempurnaan Hukuman
KUHP baru menawarkan penyesuaian hukuman yang lebih efektif dan
bermartabat secara manusiawi.
7. Implikasi terhadap Sistem
Pemasyarakatan
Fokus pada
Rehabilitasi
KUHP baru menuntut
sistem pemasyarakatan
untuk lebih fokus pada
upaya rehabilitasi dan
reintegrasi sosial bagi
narapidana.
Perlunya
Infrastruktur Baru
Realisasi KUHP baru
memerlukan infrastruktur
dan sumber daya
pemasyarakatan yang
lebih baik untuk
implementasi tindakan
restoratif.
Penekanan pada
Pemulihan
KUHP baru menekankan
perlunya pemulihan
narapidana untuk
mengurangi rekidivisme,
memperbaiki
bermasyarakat, dan
mencegah kriminalitas
berulang.
8. KUHP MODERN DI ERA DIGITAL
Tantangan Hukum
Baru
Adaptasi hukum pidana
terhadap kejahatan dan
penyimpangan perilaku
di ranah digital menjadi
fokus utama.
Perlindungan Data
Pribadi
KUHP modern
menyediakan ketentuan
perlindungan data
pribadi sebagai respons
terhadap era digital dan
teknologi informasi.
Penegakan Elektronik
Aspek penegakan
hukum secara elektronik
dan cybercrime menjadi
perhatian serius dalam
KUHP modern.