SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
HUKUM PIDANA TERBARU
Hukum pidana terus mengalami perkembangan. Tahun
2022 membawa perubahan signifikan dalam regulasi
hukum pidana di Indonesia. Pembaruan ini memiliki
dampak luas pada sistem peradilan dan perspektif
hukum.
by Padlah Riyadi, MH., CIFRS
PERUBAHAN SIGNIFIKAN DALAM KUHP BARU
PERBEDAAN DALAM
LINGKUP
KUHP baru secara
nyata memperluas
lingkup tindak pidana
dan menyesuaikan
aturan dengan
perkembangan zaman
dan nilai-nilai sosial
yang ada.
PERSPEKTIF RESTORATIF
KUHP baru
memasukkan aspek
restoratif untuk
memperbaiki pelaku
kejahatan secara
sosial, psikologis, dan
emosional, tidak hanya
mengandalkan
hukuman.
PENERAPAN SANKSI BARU
KUHP baru mencakup
sanksi baru yang lebih
cermat, sesuai dengan
prinsip-prinsip hak
asasi manusia dan
penegakan keadilan
yang lebih adil.
ASPEK TEKNIS DALAM KUHP LAMA
Fokus pada Hukuman
KUHP lama
cenderung
berfokus pada
penerapan
hukuman sebagai
penyelesaian
tindak pidana,
dengan minimal
aspek rehabilitasi
atau restorasi.
Penafsiran Tidak
Selalu Relevan
Beberapa pasal di
KUHP lama tidak
selalu relevan lagi
dengan kondisi
sosial serta
perkembangan nilai
dan etika
masyarakat pada
saat ini.
Keterbatasan
Peran Korban
KUHP lama
memiliki
keterbatasan
dalam
memberikan
peran konstruktif
bagi korban
kejahatan dalam
proses peradilan
pidana.
HARMONI SOSIAL DALAM KUHP BARU
1 Fokus pada Restorasi
KUHP baru memperkuat harmoni
sosial dengan mengedepankan
restorasi dan rekonsiliasi sebagai
bentuk keadilan yang lebih
komprehensif.
2 Mendorong Responsibilitas
Memberi penekanan pada tanggung
jawab sosial, baik hak dan
kewajiban pelaku kejahatan dalam
memperbaiki dampak tindakan
kriminalnya.
3 Perlindungan bagi Korban
KUHP baru memberikan perhatian lebih besar terhadap perlindungan dan pemulihan
korban kejahatan.
SEJARAH DAN ASAL USUL KUHP
Pengaruh
Kolonial Belanda
KUHP memiliki akar
sejarah yang berkaitan
erat dengan sistem
hukum pidana Belanda
pada masa penjajahan.
Penyesuaian
dengan Konteks
Lokal
Dalam perjalanannya,
KUHP terus mengalami
penyesuaian untuk
mewujudkan keadilan
yang sesuai dengan
konteks dan nilai-nilai
lokal.
Pentingnya
Reformasi
Hukum
Reformasi hukum
penting dilakukan
untuk mengakomodasi
perkembangan
masyarakat, pemikiran,
dan prinsip-prinsip
keadilan universal.
KUHP Baru: Dampak pada Sistem
Peradilan
1 Perubahan Prosedur
KUHP baru mengharuskan perubahan dalam prosedur peradilan untuk
mengakomodasi aspek restoratif dan sanksi baru.
2 Pemberdayaan Korban
Perspektif baru KUHP memberikan lebih banyak pemberdayaan bagi korban
dalam proses peradilan pidana.
3 Penyempurnaan Hukuman
KUHP baru menawarkan penyesuaian hukuman yang lebih efektif dan
bermartabat secara manusiawi.
Implikasi terhadap Sistem
Pemasyarakatan
Fokus pada
Rehabilitasi
KUHP baru menuntut
sistem pemasyarakatan
untuk lebih fokus pada
upaya rehabilitasi dan
reintegrasi sosial bagi
narapidana.
Perlunya
Infrastruktur Baru
Realisasi KUHP baru
memerlukan infrastruktur
dan sumber daya
pemasyarakatan yang
lebih baik untuk
implementasi tindakan
restoratif.
Penekanan pada
Pemulihan
KUHP baru menekankan
perlunya pemulihan
narapidana untuk
mengurangi rekidivisme,
memperbaiki
bermasyarakat, dan
mencegah kriminalitas
berulang.
KUHP MODERN DI ERA DIGITAL
Tantangan Hukum
Baru
Adaptasi hukum pidana
terhadap kejahatan dan
penyimpangan perilaku
di ranah digital menjadi
fokus utama.
Perlindungan Data
Pribadi
KUHP modern
menyediakan ketentuan
perlindungan data
pribadi sebagai respons
terhadap era digital dan
teknologi informasi.
Penegakan Elektronik
Aspek penegakan
hukum secara elektronik
dan cybercrime menjadi
perhatian serius dalam
KUHP modern.

More Related Content

More from padlah1984

Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .pptKebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .pptpadlah1984
 
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...padlah1984
 
KJA Goes to Campus_All for accounting SME
KJA Goes to Campus_All for accounting  SMEKJA Goes to Campus_All for accounting  SME
KJA Goes to Campus_All for accounting SMEpadlah1984
 
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logisticJenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logisticpadlah1984
 
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistikKEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistikpadlah1984
 
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaanPenggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaanpadlah1984
 
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.pptRetensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.pptpadlah1984
 
0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdfpadlah1984
 
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdfpadlah1984
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdfpadlah1984
 
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.pptpadlah1984
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdfpadlah1984
 
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptxMateri Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptxpadlah1984
 
Materai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfMaterai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfpadlah1984
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxpadlah1984
 
2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.pptpadlah1984
 
pajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptxpajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptxpadlah1984
 
1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptxpadlah1984
 
1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.pptpadlah1984
 
1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.ppt1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.pptpadlah1984
 

More from padlah1984 (20)

Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .pptKebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
 
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
 
KJA Goes to Campus_All for accounting SME
KJA Goes to Campus_All for accounting  SMEKJA Goes to Campus_All for accounting  SME
KJA Goes to Campus_All for accounting SME
 
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logisticJenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
 
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistikKEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
 
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaanPenggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
 
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.pptRetensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
 
0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf
 
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
 
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
 
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptxMateri Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
Materi Sosialisasi JHT Sesi 2 final.pptx
 
Materai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfMaterai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdf
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
 
2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt
 
pajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptxpajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptx
 
1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx
 
1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt
 
1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.ppt1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.ppt
 

Recently uploaded

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desassuser274be0
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 

Recently uploaded (10)

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 

Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru

  • 1. HUKUM PIDANA TERBARU Hukum pidana terus mengalami perkembangan. Tahun 2022 membawa perubahan signifikan dalam regulasi hukum pidana di Indonesia. Pembaruan ini memiliki dampak luas pada sistem peradilan dan perspektif hukum. by Padlah Riyadi, MH., CIFRS
  • 2. PERUBAHAN SIGNIFIKAN DALAM KUHP BARU PERBEDAAN DALAM LINGKUP KUHP baru secara nyata memperluas lingkup tindak pidana dan menyesuaikan aturan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai sosial yang ada. PERSPEKTIF RESTORATIF KUHP baru memasukkan aspek restoratif untuk memperbaiki pelaku kejahatan secara sosial, psikologis, dan emosional, tidak hanya mengandalkan hukuman. PENERAPAN SANKSI BARU KUHP baru mencakup sanksi baru yang lebih cermat, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan penegakan keadilan yang lebih adil.
  • 3. ASPEK TEKNIS DALAM KUHP LAMA Fokus pada Hukuman KUHP lama cenderung berfokus pada penerapan hukuman sebagai penyelesaian tindak pidana, dengan minimal aspek rehabilitasi atau restorasi. Penafsiran Tidak Selalu Relevan Beberapa pasal di KUHP lama tidak selalu relevan lagi dengan kondisi sosial serta perkembangan nilai dan etika masyarakat pada saat ini. Keterbatasan Peran Korban KUHP lama memiliki keterbatasan dalam memberikan peran konstruktif bagi korban kejahatan dalam proses peradilan pidana.
  • 4. HARMONI SOSIAL DALAM KUHP BARU 1 Fokus pada Restorasi KUHP baru memperkuat harmoni sosial dengan mengedepankan restorasi dan rekonsiliasi sebagai bentuk keadilan yang lebih komprehensif. 2 Mendorong Responsibilitas Memberi penekanan pada tanggung jawab sosial, baik hak dan kewajiban pelaku kejahatan dalam memperbaiki dampak tindakan kriminalnya. 3 Perlindungan bagi Korban KUHP baru memberikan perhatian lebih besar terhadap perlindungan dan pemulihan korban kejahatan.
  • 5. SEJARAH DAN ASAL USUL KUHP Pengaruh Kolonial Belanda KUHP memiliki akar sejarah yang berkaitan erat dengan sistem hukum pidana Belanda pada masa penjajahan. Penyesuaian dengan Konteks Lokal Dalam perjalanannya, KUHP terus mengalami penyesuaian untuk mewujudkan keadilan yang sesuai dengan konteks dan nilai-nilai lokal. Pentingnya Reformasi Hukum Reformasi hukum penting dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan masyarakat, pemikiran, dan prinsip-prinsip keadilan universal.
  • 6. KUHP Baru: Dampak pada Sistem Peradilan 1 Perubahan Prosedur KUHP baru mengharuskan perubahan dalam prosedur peradilan untuk mengakomodasi aspek restoratif dan sanksi baru. 2 Pemberdayaan Korban Perspektif baru KUHP memberikan lebih banyak pemberdayaan bagi korban dalam proses peradilan pidana. 3 Penyempurnaan Hukuman KUHP baru menawarkan penyesuaian hukuman yang lebih efektif dan bermartabat secara manusiawi.
  • 7. Implikasi terhadap Sistem Pemasyarakatan Fokus pada Rehabilitasi KUHP baru menuntut sistem pemasyarakatan untuk lebih fokus pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Perlunya Infrastruktur Baru Realisasi KUHP baru memerlukan infrastruktur dan sumber daya pemasyarakatan yang lebih baik untuk implementasi tindakan restoratif. Penekanan pada Pemulihan KUHP baru menekankan perlunya pemulihan narapidana untuk mengurangi rekidivisme, memperbaiki bermasyarakat, dan mencegah kriminalitas berulang.
  • 8. KUHP MODERN DI ERA DIGITAL Tantangan Hukum Baru Adaptasi hukum pidana terhadap kejahatan dan penyimpangan perilaku di ranah digital menjadi fokus utama. Perlindungan Data Pribadi KUHP modern menyediakan ketentuan perlindungan data pribadi sebagai respons terhadap era digital dan teknologi informasi. Penegakan Elektronik Aspek penegakan hukum secara elektronik dan cybercrime menjadi perhatian serius dalam KUHP modern.