2. Pengertian
Pranata penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya
merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar
pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak
yang bersengketa.
Alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan
karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak.
Walau demikian, sebagai suatu bentuk perjanjian (alternatif
penyelesaian sengketa), kesepakatan yang telah dicapai
oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui
forum diluar pengadilan harus ditaati oleh para pihak
3. Alternatif penyesuaian sengketa
bersifat supel dan tidak formal,
sedang litigasi prosedurnya telah
ditentukan oleh hukum/kaidah
hukum.
4. Pranata Alternatif Penyelesaian
Sengketa
Secara umum pranata alternatif penyelesaian
sengketa antara lain :
1. Konsultasi
2. Negosiasi dan Perdamaian
3. Mediasi
4. Konsiliasi dan Perdamaian
5. Arbitrase
5. Konsultasi
Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu
tindakan yang bersifat “personal” antara
suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain
yang merupakan pihak konsultan yang
memberikan pendapatnya kepada klien
sesuai dengan keperluan dan kebutuhan
kliennya. Keputusan tetap berada di tangan
klien.
6. Negosiasi & Perdamaian
Negosiasi merupakan komunikasi dua arah
yang dirancang untuk mencapai kesepakatan
pada saat kedua belah pihak memiliki
kepentingan yang sama maupun berbeda.
Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-
pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan
penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak
ketiga.
7. Pasal 6 (2) UU No. 30/1999 dikatakan bahwa
para pihak dapat dan berhak untuk
menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul
diantara mereka, kesepakatan mengenai
penyelesaian tersebut harus dituangkan
dalam bentuk tertulis dengan melakukan
pertemuan langsung antara para pihak yang
bersengketa dengan tenggang waktu
penyelesaian paling lama 14 hari
8. Mediasi
Pasal 6 (3) “atas kesepakatan tertulis para
pihak” sengketa atau beda pendapat
diselesaikan melalui bantuan “Seorang atau
lebih penasehat ahli” maupun melalui
“Seorang Mediator”.
9. Mediasi adalah suatu proses alternatif
penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga
yang dimintakan bantuannya untuk
membantu proses penyelesaian sengketa
bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak
atau berwenang untuk memberikan suatu
masukan, terlebih lagi untuk memutuskan
perselisihan yang terjadi. Jadi mediator
hanya berfungsi sebagai penyambung lidah
dari para pihak yang bersengketa.
10. Mediasi merupakan salah satu bentuk
negosiasi antara para pihak yang
bersengketa, yang melibatkan pihak ketiga
dengan tujuan membantu tercapainya
penyelesaian yang bersifat kompromistis.
Pihak ketiga yang ditunjuk membantu
menyelesaikan sengketa disebut mediator.
11. Mediasi mengandung unsur-unsur:
1. proses penyelesaian sengketa berdasarkan
perundingan;
2. mediator terlibat dan diterima oleh para
pihak yang bersengketa di dalam
perundingan;
3. mediator bertugas membantu para pihak
yang bersengketa untuk mencari
penyelesaian;
4. tujuan mediasi untuk mencapai atau
menghasilkan kesepakatan yang dapat
diterima pihak-pihak yang bersengketa guna
mengakhiri sengketa.
12. Tugas Mediator:
1. bertindak sebagai seorang fasilitator
sehingga terjadi pertukaran informasi yang
dapat dilaksanakan;
2. menemukan dan merumuskan titik-titik
persamaan dari argumentasi para pihak dan
berupaya untuk mengurangi perbedaan
pendapat yang timbul.
13. Konsiliasi & Perdamaian
Konsiliasi dalam UU No. 30/1999 adalah suatu
tindakan atau proses untuk mencapai
perdamaian di luar pengadilan, untuk
mencegah dilaksanakannya proses litigasi
(peradilan). Namun bisa juga terjadi di tiap
tingkat peradilan yang sedang berlangsung,
baik di dalam maupun di luar pengadilan,
kecuali untuk sengketa atau hal – hal yang
telah di putus dan mempunyai kekuatan
hukum tetap.
14. Konsiliator berkewajiban untuk
menyampaikan pendapatnya mengenai
duduk persoalan dari masalah atau sengketa
yang dihadapi, alternatif penyelesaian yang
terbaik, apa keuntungan dan kerugian para
pihak, serta akibat hukumnya.
Konsiliator tidak berhak untuk membuat
keputusan (pasif). Keputusan akan diambil
sepenuhnya oleh para pihak yang dituangkan
dalam bentuk kesepakatan.
15. Arbitrase
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata khususnya dibidang
perdagangan di luar pengadilan umum yang di
dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis oleh pihak yang bersengketa (Ps 1
angka 1 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyesuaian Sengketa).
Yang termasuk ruang lingkup hukum
perdagangan adalah Perniagaan, Perbankan,
Keuangan, Penanaman modal, Industri, Haki,
dsb.
16. Pasal 48 UU No.1/1999 menetapkan bahwa dalam waktu
180 hari (6 bulan) pemeriksaan atas sengketa harus
diselesaikan.
Dalam hal arbiter / majelis arbitrase tanpa alasan yang sah
tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah
ditentukan maka arbiter dihukum membayar denda untuk
mengganti biaya kerugian yang diakibatkan karena
keterlambatan tersebut kepada para pihak. Kadang
memang pelaksanaan arbitrase lambat tetapi tidak
selambat bila melalui proses pengadilan biasa.
Kesepakatan dalam arbitrase dapat terjadi melalui
komunikasi tertulis secara modern yang tentunya wajib
disertai suatu catatan penerimaan.
17. Arbitrase bersifat Final & Binding (final &
mengikat)
Pengadilan wajib karena jabatan (ex officio)
menyatakan diri tidak berwenang, bila
terdapat klausula Arbitrase dalam suatu
perjanjian. (Ps.3)
Penawaran penyelesaian sengketa melalui
arbitrase bisa melalui telex, telegram,
faximile / e-mail. (Ps.4 ayat (3))
18. Syarat utama untuk dapat dilakukanArbitrase
adalah adanya suatu perjanjian untuk berarbitrase
(pasal 1 ayat (1)).
Perjanjian Arbitrase dibuat dengan akta Notaris yang
isinya memuat (pasal 9 ayat (3)) :
1. masalah yang dipersengketakan;
2. nama lengkap & alamat para pihak;
3. nama lengkap & alamat arbiter;
4. tempat arbitrase akan mengambil keputusan;
5. jangka waktu 6 bulan penyelesaian masalah dengan cara
arbitrase
6. pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa
untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk
pemeriksaan sengketa melalui arbitrase.
19. Arbiter bisa tunggal atau banyak, tetapi
jumlahnya harus ganjil. Pihak yang
berkeberatan terhadap pengangkatan hakim
arbiter mengajukan hak ingkar paling lama 14
hari sejak pengangkatan
Semua pemeriksaan sengketa oleh majelis
arbiter dilakukan secara tertutup, karena
arbitrase bersifat konfindensial.
20. Terhadap putusan arbitrase dapat diminta
pembatalan bila diduga mengandung unsur-
unsur :
1. dipergunakan dokumen palsu dalam
persidangan.
2. telah disembunyikan dokumen yang
menentukan.
3. telah dilakukan tipu muslihat oleh lawan.
