[Ringkasan]
Tatanan kelembagaan pemberantasan korupsi di Indonesia meliputi lembaga perwakilan rakyat, kekuasaan eksekutif (Presiden), kekuasaan yudikatif (peradilan), dan lembaga khusus seperti KPK. KPK memiliki tugas koordinasi, supervisi, penyelidikan, pencegahan, dan pemantauan terhadap korupsi. Namun demikian, upaya untuk melemahkan peran KPK terus berlangsung.
Optimized Judul Singkat Untuk Dokumen Audit Investigasi Fraud
1. ATRIBUT DAN KODE ETIK
AKUNTAN FORENSIK
SERTA STANDAR AUDIT
INVESTIGASI
LINDA GRACE LOUPATTY, SE.,M.AK.,AK
AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT
EXAMINATION
2. Howard R. Davia
Memberikan lima
nasihat kepada
seorang auditor
pemula dalam
melakukan
investigasi
terhadap fraud
1. Hindari pengumpulan fakta dan data yang
berlebihan secara prematur
2. Fraud auditor harus mampu membuktikan niat
pelaku melakukan kecurangan
3. Menjadi kreatif, berpikir seperti pelaku kecurangan,
jangan mudah ditebak dalam hal arah
pemeriksaan,penyelidikan, atau investigasi yang
dilakukan.
4. Auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan
dilakukan dengan persekongkolan (kolusi).
5. Strategi untuk menemukan kecurangan dalam
investigasi proaktif, si auditor musti
mempertimbangkan apakah kecurangan dilakukan di
dalam pembukuan atau di luar pembukuan.
3. 1. Pemeriksa fraud harus memiliki kemampuan
yang unik.
2. Pemeriksa harus memiliki kemampuan untuk
menumbuhkan kepercayaan pada diri orang lain.
3. Karena setiap orang itu “unik” (tiada duanya),
maka pemeriksa fraud harus mampu
berkomunikasi dalam “bahasa” mereka.
4. Pemeriksa fraud harus memiliki kemampuan
teknik untuk mengerti konsep-konsep keuangan,
dan kemampuan untuk menarik kesimpulan
terhadapnya.
Berdasarkan
Asociation Of
Certified
Examiners,
pemeriksa
fraud harus
memiliki
karakteristik
sebagai berikut
5. Tiga sikap dan
tindak-pikir
yang selalu harus
melekat pada
diri seorang
auditor, yakni
independen,obje
ktif dan skeptis.
Ketiga sikap dan
tindak pikir juga
tidak dapat
dipisahkan dan
pekerjaan
akuntan forensik.
6. Kode etik merupakan bagian dari kehidupan berprofesi. Kode etik
mengatur hubungan antara anggota profesi dengan sesamanya, dengan
pemakai jasanya dan stakeholder lainnya, dan dengan masyarakat luas.
Kode etik berisi nilai-
nilai luhur yang penting
bagi eksistensi profesi.
Profesi bisa eksis karena
ada integritas (sikap
jujur, walaupun tidak
diketahui orang lain),rasa
hormat dan kehormatan,
dan nilai-nilai luhur
lainnya yang menciptakan
rasa percaya dari
pengguna dan
stakeholders lainnya.
Lord (John Fletcher) Moulton membedakan
tiga wilayah tingkah manusia yaitu wilayah
hukum positif, wilayah kebebasan memilih dan
kesopan-santunan.
Suatu bangsa yang besar tidak diukur dari
berapa besar kebebasan mutlsk ysng
dipunyainya. Juga tidak ditentukan oleh
berapa patuhnya bangsa itu kepada hukum
dan ketentuan perundang-undangannya.
Namun pada seberapa besarnya
kepatuhannya akan hal-hal yang tidak dapat
dipaksakan kepadanya atau dengan kata lain
ditentukan oleh kepatuhannya akan ethics.
7. Akuntansi publik memiliki Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). SPAP memuat
standar-standar audit,atestati,pengendalian mutu, dan lain-lain. Namun, SPAP
tidak secara khusus mengatur audit investigaatif atau fraud audit.
K.H. Spencer Pickett dan
Jennifer Pickett
merumuskan beberapa
standar untuk melakukan
investigatif terhadap fraud.
Konteks yang mereka rujuk
adalah investigatif atas
fraud yang dilakukan oleh
pegawai di perusahaan
Standar adalah mutu.
Dengan standar ini pihak
yang diaudit, pihak yang
memakai laporan audit,
dan pihak-pihak lain
yang dapat mengatur
mutu kerja si auditor.
Hal ini juga ingin dicapai
oleh para investigator
dan forensic accountant.
8. Seluruh investasi harus dilandasi praktik terbaik yang diakui 1
Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian sehingga
bukti bukti tadi dapat diterima di pengadilan.
Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman,
terlindungi dan diindeks, dan jejak audit tersedia.
Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi
pegawai dan senantiasa menghormatinya.
Beban pembuktian ada pada yang “menduga” pegawainya melakukan
kecurangan dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai
tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupu hukum pidana.
Cakup seluruh subtansi investigasi dan “kuasal” seluruh
target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu.
Liput segala tahapan kunci dalam proses investigasi,
termasuk perencanaan,pengumpulan bukti dan barang bukti,
wawancara,kontak dengan pihak ketiga, pengamanan
menganai hal-hal yang bersifat rahasia.
2
3
4
5
6
7
9. Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap tujuan pemeriksaan, pemeriksa harus
merancang metodologi dan prosedur pemeriksaan sedemikian rupa
sehingga dapat mendeteksi penyimpangan.
Pemeriksaan untuk Mendeteksi Terjadinya Penyimpangan dari Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Kecurangan (Fraud); dan Ketidakpatutan (Abuse)
Tidak praktis bagi pemeriksa untuk menetapkan suatu ketentuan
peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap
tujuan pemeriksaan.
Pemeriksa dapat mengandalkan pekerjaan penasehat hukum
16
17
18
10. Lanjutan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Dalam merencanakan pengujian untuk menilai kepatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan, pemeriksa harus
menilai resiko kemungkinan terjadinya penyimpangan.
Dalam merencanakan pemeriksaan, pemeriksa harus
mempertimbangkan risiko terjadinya kecurangan yang secara
signifikan dapat mempengaruhi tujuan pemeriksaan.
Ketika pemeriksa mengidentifikasi faktor/risiko kecurangan
yang dapat memengaruhi tujuan/hasil pemeriksaan, pemeriksa
harus merespon masalah tersebut dengan merancang prosedur
untuk bisa memberikan keyakinan yang memadai bahwa
kecurangan tersebut dapat dideteksi.
Pemeriksa harus waspada terhadap situasi atau transaksi
yang berindikasi kecurangan.
19
20
21
22
11. Lanjutan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Pelatihan, pengalaman, dan pemahaman pemeriksa terhadap program
yang diperiksa dapat memberikan suatu dasar bagi pemeriksa untuk
lebih waspada karena tindakan yang menjadi perhatiannya bisa
merupakan indikasi adanya kecurangan.
Ketidakpatutan berbeda dengan kecurangan atau penyimpangan
dari ketentuan perundang-undangan
Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam
menelusuri indikasi adanya kecurangan atau penyimpangan.
Suatu pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai Standar
Pemeriksaan ini akan memberikan keyakinan yang memadai.
23
24
25
26
12. Dalam buku William
T. Thornhill (Forensic
Accounting: How to
Investigate Financial
Fraud. Ia tidak
mencantumkan
standar pelaporan,
secara terpisah
namun ia
menggabungkannya
dalam Standar
Pelaksaan.
Ringkasan Standar Umum dan Khusus
Akuntansi Forensik :
Independensi
Objektivitas
Kemahiran
Profesional
Lingkup Penugasan
Pelaksanaan Tugas
Telaah
100
120
200
300
400
13.
14. Tatanan kelembagaan di bidang pemberantasan korupsi
Korupsi ialah masalah besar bangsa ini. Masalahnya beraneka
ragam,mulai dari upaya penegakan dan pemberantasan sampai
sampai pada penanganan kasus korupsi sejak orde baru yang
mencapai lebih dari satu quardrillion rupiah.
Ada beberapa
pendekatan
untuk
pembahasan
tatanan
kelembagaan di
bidang
pemberantasan
korupsi.
Pertama, membahas tatanan kelembagaan dari
perkembangannya lintas waktu. Misalnya sejak lahirnya UUD
1945 samapi dengan perubahan atau amandemen terakhirnya.
Kedua, membahas tatanan kelembagaan yang khusus mengenai
pemberantasan korupsi, dari perkembangan lintas waktu.
Ketiga, mengkaji bagaimana lembaga-lembaga yang
berurusandengan pemberantasan korupsi, berinteraksi satu
sama lain.
Keempat, mengadakan studi banding lembaga-lembaga yang
berurusan dengan dengan pemberantasan korupsi.
15. Tatanan Kelembagaan Pemerintah
Pertama kelompok lembaga yang mencerminkan perwakilan
rakyat.
Kedua adalah Presiden dan Wakil Presiden yang mewakili
kekuasaan pemerintah negara.
Ketiga, kelompok yang mewakili kekuasaan kehakiman
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya, dan Mahkama
Konstitusi.
Ketiga kelompok diatas merupakan perwujudan konsep trias
politica dalam ketatanegaraan
16. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdiri pada tanngal 29 Desember tahun
2003 bukanlah lembaga yang pertama di Indonesia. KPK didirikan karena kelemahan
aparat penegak hukum dibidang penyelidik-penyelidik (kepolisian dan kejaksaan)
dalam menghadapi tuntutan konvensi pemberantasan korupsi
Tugas dan wewenang KPK
KPK dibentuk dengan tujuan
untuk meningkatkan daya
guna dan hasil guna
terhadap upaya
pemberantasan tindak
pidana korupsi. Dalam
menjalankan tugas dan
wewenangnya, KPK
menganut asas, kepastian
hukum, keterbukaan,
akuntanbilitas, kepentingan
umum, dan profesionalitas.
Tugas KPK
§ Koordinasi dengan instansi yang
berwenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi.
§ Supervisi terhadap instansi yang
berwenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi.
§ Penyelidikan, penyelidikan, dan
penuntutan terhadap tindak pidana
korupsi
§ Pencegahan tindak pidana korupsi
§ Pemantauan penyelenggaraan
pemantauan negara
17. Tugas koordinasi
§ Mengoordinasikan penyelidikan,
penyelidikan, dan penutupan
terhadap tindak pidana korupsi.
§ Melakukan sistem pelaporan
dalam melakukan kegiatan
pemberantasan tinadk pidana
korupsi.
§ Melaksanakan dengar pendapat
atau pertemuan dengan instansi
yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana
korupsi.
§ Meminta laporan instansi
terkait pencegahan tindak
pidana.
Tugas Supervisi
§ Melakukan pengawasan,
penelitian,atau penelahan
terhadap instansi yang
menjalankan tugas dan
wewenangnya yang berkaitan
dengan pemberantasan tindak
pidana korupsi.
§ Mengambil ahli penyidikan atau
penuntutan terhadap pelaku
tindak pidana korupsi yang
sedang dilakukan oleh kepolisian
atau kejaksaan.
18. Tugas penyelidikan
§ Mendapat perhatian yang
meresahkan masyarakat
§ Melakukan pengkajian terhadap sistem
pengelolaan administrasi di semua
lembaga negara dan pemerintah.
§ Menyangkut kerugian negara
paling sedikit Rp 1 miliyar dll.
Tugas pencegahan
q Melakukan pendaftaran dan
pemeriksaan terhadap laporan
harta kekayaan prnyelenggara
negara.
q Melakukan kampanye antikorupsi
pada masyarakat umum.
q Melakukan kampanye antikorupsi
pada masyarakat umum.
Tugas pemantauan
§ Memberi saran kepada pimpinan
lembaga negara dan pemerintah untuk
melakukan perubahan jika
berdasarkan hasil pengkajian sistem
pengolaan administrasi tersebut
berpotensi korupsi dll.
19. Tergantung kapan kita
melakukan “pemotretan”
terlihat mode interaksi
antar lembag yang
terlibat dalam
pemberantasan korupsi
korupsi,, termaksud
KPK, mengalami pasang
surutnya.
Dalam masa
pemilihan presiden
(2009) dan
sesudahnya, ada
banyak tulisan
menanggapi masa
depan Komisi
Pemebarantasan
Korupsi. Salah
satu diantaranya
menyatakan
(contoh kasus)
v UPAYA MEMBUNUH KPK
Terkuaknya dugaan keterlibatan Antasari Azhar dalam pembunuhan
Direktur PTPutra Rajawali Banjaran Nazarudin Zulkarnain memberi
dampak luar biasa atas ekstensi KPK, melihat gerakan yang ada,
skandal kematian Nazarudin potensial menjadi titik balik sekaligus
menjadi serangan balik terhadap KPK. Sejak skandal itu, upaya
membunuh KPK sepertinya berjalan secara sistematis.
Betapa bernafsunya sebagian anggota DPR untuk menghentikan semua upaya
penegakan hukum yang akan dilakukan KPK. Argumentasi yang digunakan cukup
sederhana, dengan nonaktifnya Antasri Azhar, pimpinan KPK tidak lagi memenuhi
syarat kolektif sebagaimana diisyaratkan Pasal 21 UU KPK. Bagi mereka,
kolektif harus berjumlah lima orang. Jika pimpinan kurang dari lima, KPK tidak
dapat lagi menjalankan kewenangan untuk melakukan penyuidikan atau penuntutan.
Argumen itu dibantah sebagian anggota DPR yang lain. Oleh karena itu,
argumentasi kolektif yang digunakan sebagian anggota DPR itu akhirnya menepuk
mereka sendiri. Argumentasi kolektif itu lebih banyak datang dari anggota DPR
yang selama ini bersuara miring terhadap eksitensi KPK.
Kekhawatiran mengenai tidak rampungnya UU Tipikor juga menjadi perhatian
Presiden SBY yang pada saat itu memimpin rapat koordinasi pemberantasan
korupsi, yang menegaskan Apabila DPR periode 2004-2009 gagal menyelesaikan
Rancangan UU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Presiden akan
mengeluarkan peraturan presiden perganti undang undang.
20. Pembahasan dibawah diambil dari kliping media massa. Insiden ini menunjukan banyak hal,
seperti ketidakpahaman tentang KPK dan siapa yang brhak mengaudit KPK, dan dalam apa.
Insiden inii juga menunjukan proses pengambilan keputusan dibidang eksekutif dan kelemahannya:
siapa yang memerintahkan BPKP mengaudit KPK, apa bentuk perintahnya, apa tujuannya, dll.
Secara kronologi pemberitaan mengenai KPK di audit BPKP adalah sebagai berikut. Diawali
dengan berita mengenai Audit penyadap KPK, Instansi yang disebut sebut akan melakukan audit
adalah BPKP, BPPT, dan Kominfo.
BPKP, BPPT, dan Kominfo siap Audit Penyadapan KPK
q KPK melakukan penyadapan terhadap sejumlah nomor atas teror yang diterima Antasari
Azhar. Beberapa lembaga negara siap mengaudit teknologi penyadapan yang dimiliki KPK.
q Kami akan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan
Kominfo untuk bersama melakukan audit teknologi maupun teknik dan juga audit finansial”
kata Kepala BPKP Didi Widayadi di gedung KPK.
q Audit ini diakui Didi merupakan kelanjutan dari kemunculan isu penyadapan yang suratanya
ditandatangani oleh Chandra Hamzah. Wakil ketua KPK tersebut telah diminta keterangan
oleh Polda Metro Jaya. Didi memandang penting kehadiran KPK untuk menberantas korupsi
di Indonesia. Namun KPK bisa aja dibubarkan jika lembaga penegak hukum lainnya, politisi
dan kejaksaan kinerjanya membaik .
q KPK itu sendiri, kemudian institusi yang kita butuhkan, meski kapan kebutuhan itu panjang
atau pendek tergantung kinerja penegakan hukum yang ada, kejaksaan dan kepolisian,
tuturnya.
21. Lembaga semacam KPK yang secara generik dikenal sebagai Anti-Coruption Agencies
(ACA), tidak hanya ada di Indonesia. Di banyak negara Agencies disebut
Commission atau Komisi (KPK).
Sejak 1990, lebih
dari 30 negara di
dunia mempunyai ACA.
Tabel dibawah ini
akan menyajikan ACA
di beberapa negara
Asia, dengan
terjemahan nama
dalam bahasa Inggris.
Nama ACA
di Malaysia
adalah
Suruhanjaya
Pencegahan
Rasuah
Malaysia
atau Badan
Pencegah
Rasuah
(BPR).
22. Tabel 5.3
Anti-Corruption Agencies di Beberapa
Negara Asia
Anti Corruption Agencies Tahun Pendirian
Singapore Corrupt Practices Investigation Bureau 1952
Malaysia Anti-Corruption Agency 1967
Hong Kong Independent Commission Against Corruption 1974
Thailand National Counter Corruption Commission 1999
South Korea Korean Independent Commission Against
Corruption
2002
Indonesia Corruption Eradication Commission 2003
Ada dua model ACA, yakni multi-agency dan single-agency model.
Negara yang menerapkan multi-agency model memanfaatkan lembaga-
lembaga penegak hukum yang sudah ada dan membangun lembaga yang
sudah ada.
Indonesia adalah contoh negara yang menerapkan multi-agency model
serta negara Eropa Barat dan Amerika Serikat.
23. Dalam jargon administrasi negara istilah “pemeriksaan” digunakan dalam makna audit ekstern,
misalnya dalam kalimat Badan Pemeriksa Keuangan adalah satu-satunya lembaga pemeriksa
keuangan negara di Indonesia.
Oleh karena itu,
banyak orang yang
bertanya apakah
Badan Pengawas
Keuangan dan
Pembangunan (BPKP),
Inspektoral Jendral,
Badan Pengawas
Daerah, Satuan
Pengawas Intern, dan
lembaga lain yang
melakukan audit intern,
tidak melakukan
pemeriksaan?
Ada beberapa faktor yang melemahkan proses audit :
Ø BPK menghadapi kendala-kendala sumber daya yang
parah.
Ø Tidak adanya undang-undang audit negara modern
menyebabkan banyak kerancuan di balik mana
organisasi-organisasi yang ingin menghindari audit bisa
bersembunyi.
Ø Parlemen,Departemen Keuangan dan departemen-
departemen teknis tidak mempunyai rposes yang
digariskan secara jelas untuk menindaklanjuti temuan-
temuan audit.
Ø BPK tidak berwenang mengumumkan temuan-temuannya.
Disamping kelemahan-kelemahan tersebut, terdapat duplikasi
fungsi antara BPK dan BPKP dan antara BPKP serta para insprktur
jendral.
24. Dimensi BPK BPKP APIP Lainnya
Eksternal/Interna
l
External Auditor Internal auditor Internal auditor
Dasar hukum UUD dan UU Keppres UU
Terpusat/terseba
r
Terpusat Terpusat Tersebar
Perwakilan Semua (33)
provinsi
25 perwakilan Bagian dari struktur
lembaga yang bersangkutan
Lapor kepada DPR Presiden Pimpinan lembaga yang
bersangkutan
Ø LSM dan Pers sebagai kelompok Penekan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Govermental Organization (NGO) bersama pers
bukan bagian dari tatanan kelembagaan pemerintahan. Namun, LSM dan pers memainkan peran
penting dalam proses check-and-balance; peran mereka adalah kelompok penekan atau
pressure group.
Presure group sangat lazim dalam kehidupan demokrasi. Asas trias politica
yang memisahkan ketiga kekuasaan, dilahirkan dari pemikiran check and
balance; satu kesatuan mengawasi dan diawasi oleh kekuasaan lainnya.
25. Pada 19 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atau judicial
review terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Permohonan judicial review itu diajukan oleh beberapa tersangka
dalam kasus tindak pidana korupsi di Komisi Pemilihan Umum.
Dari pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama lima tahun terakhir, komitmen
pengadilan umum, yang semuanya terdiri atas hakim karier, justru dibebaskan. Ini berbeda dari
Pengadilan Tipikor, yang memadukan hakim karier dan hakim ad hoc, yang selama ini tidak
pernah membebaskan terdakwa korupsi dari hukum.
Pada 29 oktober 2009, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana
Korupsi diundangkan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada
di dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap
ibukota kabupaten/kota di Indonesia, yang jumlahnya hampir 500. Mahkamah Agung memastikan
pengadilan tindak pidana korupsi terbentuk di tujuh provinsi tahun 2010.
zz
Dari pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama lima tahun terakhir,
komitmen pengadilan umum, yang semuanya terdiri atas hakim karier, justru
dibebaskan. Ini berbeda dari Pengadilan Tipikor, yang memadukan hakim karier dan
hakim ad hoc, yang selama ini tidak pernah membebaskan terdakwa korupsi dari
hukum.