Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang secara efektif berlaku sejak Januari 2001, dilanjutkan dengan penggantinya yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015. Berkaitan dengan keuangan daerah, diatur dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004.

1. CREDITS: This presentation template was created
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and
infographics & images by Freepik
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH
PERKEMBANGAN
PENGATURAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DARI MASA KE
MASA
LINDA GRACE LOUPATTY,SE.,M.AK.,AK

2. A. MASA SEBELUM
UU NO.22 TAHUN 1999

3. Dalam UU No. 22 Tahun 1948 diatur mengenai sumber-sumber
pendapatan daerah, yaitu:
Pajak daerah, termasuk
juga retribusi.
Hasil perusahaan
daerah
Pajak negara
yang diserahkan
kepada daerah
Lain-lain (seperti:
pinjaman, subsidi, dan
penjualan barang milik
daerah).
1. Konstitusi UUD 1945, Periode Awal Kemerdekaan
(1945-1950)

4. 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949
(Januari – Agustus 1950)
Saat ini setidaknya terdapat dua UU dan dua UU
Darurat yang mengatur pemerintahan daerah,
yaitu:
A. UU No. 1 Tahun 1950 tentang Jenis
dan Bentuk Peraturan Yang Dikeluarkan
oleh Pemerintah Pusat.
B. UU NIT No. 44 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Timur.

5. 1.UU Drt. No. 10 Tahun 1950
tentang Penyelenggaraan Tugas
Pemerintah di Negara Pasundan oleh
RIS.
1.UU Drt. No. 14 Tahun 1950 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pemerintah
di Negara Sumatra Selatan oleh RIS
C
D

6. 3. Konstitusi UUD Sementara (1950-1959)
Peraturan-peraturan dan
ordonansi-ordonansi tersebut, yaitu:
A. UU Pajak Radio No. 12 Tahun 1947
setelah diubah dan ditambah dengan
UU No. 21 Tahun 1948.
B. UU Pajak Pembangunan I No. 14
Tahun 1947 setelah diubah dan
ditambah dengan UU No. 20 Tahun
1948.

7. C
D
E
UU Drt. No. 12 Tahun
1950 tentang Pajak
Peredaran.
Ordonansi Pajak
Peralihan 1944.
Ordonansi Pajak
Peralihan 1944.

8. F.
Ordonansi
Pajak Rumah
Tangga
G.
Ordonansi Pajak
Kendaraan
Bermotor 1934

9. J.
Aturan Bea
Materai 1921 K.
Ordonansi
Successie 1901
L.
Ordonansi Pajak
Kekayaan 1932
H.
Ordonansi Bea Balik
Nama 1924
I.
Ordonansi Pajak
Potong 1936

10. Keempat jenis pajak daerah tersebut, yaitu :
Pajak atas izin
menangkap ikan di
perairan umum di
dalam wilayahnya.
Pajak sekolah yang
diperuntukkan membiayai
pembangunan rumah
sekolah rakyat, yang
menjadi beban
pemerintah daerah.
Opsen atas
pokok pajak
kekayaan.
Opsen atas
pajak
penjualan
bensin.

11. Lapangan atau objek yang dapat dikenakan retribusi
daerah dalam UU Drt. ini, ditentukan sebagai :
a.Uang
leges.
b. Uang tol bea-jalan, bea
pangkalan, dan bea
penambangan
C. Bea pembantaian
dan pemeriksaan
d. Uang sempadan
dan izin bangunan e. Retribusi atas
pemakaian tanah.
d. Bea
penguburan.

12. Dalam peraturan daerah yang dibuat dan disahkannya tersebut,
DPRD dan kepala daerah dapat memberikan sanksi, baik berupa
pidana maupun perdata, dan untuk keperluan tersebut
berkuasa untuk mengangkat pegawai-pegawai yang diberi
tugas untuk menyidik pelanggaran peraturan daerah.
4. Konstitusi UUD 1945, Periode
Orde Lama (1959-1966)

13. Saat itu terdapat hal-hal yang menarik antara lain
mengenai:
1.A. Kepemimpinan di
daerah:
1.B. Tugas kepala daerah
1.C. Status kepala daerah
5. Konstitusi UUD 1945,
Periode Orde Baru (1967-1998)

15. 1. Pengaturan Pemerintahan Daerah
(Otonomi Daerah)
Pembagian kewenangan atau fungsi (power sharing) antara
pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan,
pelayanan masyarakat dan pembangunan menjadi semakin
jelas dengan diberikannya porsi peranan daerah yang lebih
besarjika dibandingkan dengan pusat.

16. Pembiayaan
Pelaksanaan
Otonomi Daerah
Transfer dana dari pusat ke
daerah (intergovernmental
fiscal transfer) merupakan
satu dari beberapa pilar
pokok desentralisasi fiskal.

17. A. Realisasi Pengawasan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
2. Pengaturan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

18. B. Pengkajian Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
2. tentang jenis-jenis pajak dan retribusi baru (di luar yang
tercantum dalam peraturan perundang-undangan).
1. tentang pajak dan retribusi yang telah sesuai dengan jenis-jenis
pajak dan retribusi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan.
3. tentang sumbangan.
peraturan daerah kemudian dikelompokkan
menjadi lima kelompok, yaitu:

19. 5. yang bersifat pengaturan yang
di dalamnya juga memuat pungutan,
tetapi pungutan tersebut
berkaitan dengan jasa di bidang
kepelabuhanan.
4. yang bersifat pengaturan
tetapi di dalamnya tercantum
pula pungutan-pungutan yang
mirip pungutan pajak dan/ atau
retribusi.

20. c. Pembatalan Peraturan Daerah Oleh
Menteri Keuangan
Peraturan daerah yang termasuk ke dalam matriks “Rekapitulasi Peraturan
Daerah yang Dipertimbangkan untuk Dibatalkan Beserta Alasan
Pembatalannya” merupakan peraturan daerah yang direkomendasikan
Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dibatalkan setelah
melalui proses pengkajian yang intensif dan mendalam

21. A. Pengawasan Oleh Pemerintah Pusat
1. Menurut PP No. 20 Tahun 2001 terdapat dua bentuk pengawasan, yaitu:
Pengawasan secara fungsional terhadap
pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
Pengawasan secara represif terhadap
kebijakan pemerintahan daerah yang berupa
peraturan daerah
3. Pengawasan Terhadap Pemerintah
Daerah

22. B. Pengawasan Oleh DPRD
Perda dan menetapkan APBD bersama kepala daerah, juga mempunyai
tugas dan wewenang sebagai berikut:
1 Melaksanakan
pengawasan
2. Memberikan pendapat dan
pertimbangan kepada
pemerintah terhadap rencana
perjanjian internasional
3. Menampung dan
menindaklanjuti aspirasi daerah
dan masyarakat.

23. C. Pengawasan Oleh Masyarakat
dilaksanakan dalam bentuk :
1. Hak untuk mencari, memperoleh,
dan memberikan informasi
2. Hak untuk mendapatkan
pelayanan yang setara dan adil
dalam pemeliharaan negara

24. 3. Hak menyampaikan saran
dan pendapat secara
bertanggung jawab atas
kebijakan penyelenggara
negara dan
4. Hak untuk memperoleh
perlindungan hukum

25. 4. Penanganan Sengketa Pajak
Daerah
Secara umum, Adam Smith mengajukan beberapa prinsip
bagi pengenaan pajak umum yang baik, disebut dengan
“Smith’s Conons”, yaitu:
Equity,
bahwa beban
pajak harus
sesuai dengan
kemampuan setiap
wajib pajak.
Certainty,
bahwa pajak
hendaknya tegas,
jelas, dan pasti
bagi setiap
wajib pajak.

26. Economy,
bahwa pajak hendaknya
menimbulkan kerugian
yang minimal
Convenience,
bahwa pajak jangan
sampai terlalu
menekan seorang wajib
pajak

27. C. PRINSIP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.
22 TAHUN 1999
DAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1999
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004
DAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2004

28. Pada pokoknya, perubahan substansi pengaturan UU No. 22 Ta hun 1999
yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijabarkan pada tabel ini.

32. D. POKOK-POKOK PERUBAHAN
UU NO. 32 TAHUN 2004
MENJADI UU NO. 23 TAHUN
2014 SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAHTERAKHIRDENGAN UU
NO. 9 TAHUN 2015

33. 1. Pembinaan wawasan kebangsaan
dan ketahanan nasional dalam
rangka memantapkan pengamalan
Pancasila, pelaksanaan UUD 1945,
pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
serta pemertahanan dan
pemeliharaan keutuhan NKRI.
Adapun urusan umum tersebut meliputi:

34. 2. Pembinaan
persatuan dan
kesatuan
bangsa.
4. Penanganan
konflik sosial
sesuai ketentuan
peraturan perundang
undangan.
3. Pembinaan kerukunan
antarsuku dan intrasuku,
umat beragama, ras, dan
golongan lainnya guna
mewujudkan stabilitas
keamanaan lokal, regional,
nasional.

35. 5. Koordinasi pelaksanaan
tugas antar-instansi
pemerintahan yang ada di
wilayah daerah provinsi
dan daerah kabupaten/kota
6. Pengembangan
kehidupan demokrasi
berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan semua
urusan pemerintahan yang
bukan merupakan kewenangan
daerah dan tidak
dilaksanakan oleh instansi
vertikal.

36. Demikianlah paparan kondisi dan analisis mengenai pengaturan pemerintahan
daerah di Indonesia sejak masa kemerdekaan yang diawali dengan

37. UU No. 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah dan UU
No. 22 Tahun 1948 tentang UU Pokok Pemerintahan Daerah
hingga masa reformasi yang ditandai dengan UU No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004,
dan UU No. 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan UU No.
9 Tahun 2015 berikut pengaturan mengenai pajak daerah dan
retribusi daerah yang mengiringinya secara konsisten.

38. CREDITS: This presentation template was created
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and
infographics & images by Freepik
THANK YOU!