SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Fraud menyangkut
cara‐cara yang
dihasilkan oleh
akal manusia
yang dipilih
oleh seseorang
untuk
mendapatkan
suatu keuntungan
dari pihak lain
dengan
penyajian yang
salah/palsu
Kecurangan
mencakup
kejutan,
tipu daya,
cara‐cara
licik dan
tidak jujur
yang
digunakan
untuk menipu
orang lain
UU korupsi,
tigasyarat:
(1)Melawan
hukum; (2)
Memperkaya diri
sendiri atau
orang lain atau
korporasi;
(3)Merugikan
keuangan negara
atau
perkonomian
negara.
FRAUD, KECURANGAN DAN KORUPSI
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Penyebab Fraud
Tekanan/Pressure
melakukan kecurangan
lebih banyak
tergantung pada
kondisi individu,
seperti sedang
menghadapi masalah
keuangan, kebiasaan
buruk seseorang
seperti berjudi dan
peminum; tamak,
harapan tdk real.
Pembenaran/Rationalization
seseorang atau
sekelompok orang
membangun
pembenaran atas
kecurangan yang
dilakukan. Pelaku
fraud biasanya
mencari alasan
pembenaran bahwa
yang dilakukannya
bukan pencurian
atau kecurangan (UU
31/1999, Jo UU
20/2001)
Opportunity
1. Terlalu mempercayai
bawahan;
2. Kelemahan prosedur
3. Tidak ada pemisahan
antara pemberian
wewenang transaksi
dan penjagaan aset;
4. Tidak ada
pengecekan
independen terhadap
kinerja;
5. Tidak ada pemisahan
antara pemegang
aset dan fungsi
pencatatan;
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Aspek
Fraud
Penipuan
Ketidakjujuran Niat
FRAUD
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
korupsi secara lengkap, dijelaskan
dalam 13 buah pasal Dlm UU 31 th 1999
jo. 20 Th 2001
korupsi dirumuskan dlm 30
bentuk/jenisTPK yg dikelompokkan
menjadi: Kerugian keuangan Negara;
Suap menyuap; Penggelapan dalam
jabatan; Pemerasan; Perbuatan
Curang, Benturan Kepentingan dlm
Pengadaan dan Gratifikasi
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Audit Investigatif adalah proses
mencari, menemukan, dan mengumpulkan
bukti secara sistematis yang bertujuan
mengungkapkan terjadi atau tidaknya
suatu perbuatan dan pelakunya guna
dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
(PPBI)
Audit Investigatif adalah serangkaian proses
pengumpulan dan pengujian bukti‐bukti terkait
dengan kasus penyimpangan yang berindikasi
merugikan keuangan negara dan/atau
perekonomian negara, untuk memperoleh
simpulan yang mendukung tindakan litigasi
dan/atau tindakan korektif manajemen.
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Perihal Financial Audit Fraud Examination
Waktu Berulang. Dilaksanakan
secara reguler.
Tidak berulang. Dilaksanakan
jika terdapat bukti yang cukup.
Ruang Lingkup Umum, pada data
keuangan.
Spesifik, sesuai dugaan.
Tujuan Pendapat terhadap
kewajaran penyajian laporan
keuangan.
Apakah kecurangan telah
terjadi dan siapa yang
bertanggungjawab
Hubungan
dengan hukum
Tidak ada Ada
Metodologi Teknik Audit, pengujian data
keuangan.
Teknik fraud examination,
meliputi pengujian dokumen,
reviu data eksternal,
wawancara.
Anggapan Skeptisme professional Pembuktian
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Asal Audit Investigatif
• Pengaduan masyarakat atas dugaan KKN
• Pengembangan temuan‐temuan audit reguler
• permintaan oleh instansi penyidik dalam
penanganan kasus TPK
• permintaan dari instansi pemerintah
non‐penyidik/BUMN/BUMD untuk
menuntaskan kasus‐kasus penyimpangan
keuangan yang terjadi di unit kerjanya.
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Prinsip Utama Audit Investigatif
Audit investigatif adalah tindakan mencari
kebenaran, dengan memperhatikan keadilan dan
berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang‐undangan yang berlaku. Auditor
mengumpulkan fakta‐fakta sedemikian rupa
sehingga bukti‐bukti yang diperolehnya tersebut
dapat memberikan simpulan sendiri bahwa telah
terjadi atau tidak terjadi penyimpangan dan pihak
yang diduga terlibat/terkait terindentifikasi.
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Prinsip-prinsip audit kecurangan
• Investigasi adalah tindakan mencari kebenaran,
• Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan
sumber-sumber bukti yang dapat mendukung
fakta yang dipermasalahkan,
• Semakin kecil selang antara waktu terjadinya
tindak kejahatan dengan waktu untuk ‘merespon’
maka kemungkinan bahwa suatu tindak kejahatan
dapat terungkap akan semakin besar,
• Auditor mengumpulkan fakta-fakta sehingga
bukti-bukti yang diperolehnya tersebut dapat
memberikan kesimpulan sendiri/bercerita,
Principles
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
• Bukti fisik merupakan bukti nyata. Bukti tersebut
sampai kapanpun akan selalu mengungkapkan hal
yang sama.
• Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara
dengan saksi akan sangat dipengaruhi oleh
kelemahan manusia.
• Jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup
kepada sejumlah orang yang cukup, maka akhirnya
akan mendapatkan jawaban yang benar.
• Informasi merupakan nafas dan darahnya
investigasi.
Prinsip-prinsip audit kecurangan
Principles
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Pendekatan teori fraud
• Analisis data yang tersedia (analyzing available data)
• Sebelum memulai interviu, data yang tersedia harus
dianalisis untuk menentukan fakta apa yang diketahui
dari data tersebut.
• Membuat hipotesa (creating hypothesis)
• Hipostesa merupakan suatu skenario “terburuk”.
• Menguji hipotesa (testing the hypothesis). Pengujian
hipotesa mencakup kreasi skenario “what if”.
• Menyaring dan merubah hipotesa (refining and amending
the hypothesis)
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
TAHAP-TAHAP
AUDIT INVESTIGASI
• Pra Perencanaan
• Perencanaan
• Pengumpulan dan
pengevaluasian bukti
• Pelaporan.
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
COMPLAINT/
RED FLAGS
IDENTIFIKASI
EVALUASI
Ada
indikasi
Tidak ada
indikasi STOP
ANALISA
INFORMASI
TAMBAHAN
Pra Perencanaan
WHAT WHO WHERE WHEN WHY HOW
WHAT WHO WHERE WHEN WHY HOW
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Pra Perencanaan
What Who Where When Why How
+
Informasi penyimpangan “apa” yang telah
dilakukan, berguna dalam hipotesa awal
untuk menentukan unsur melawan hukum
dan atau penyimpangan yang dilakukan.
Penyimpangan harus dianalisis apakah
kegiatan tersebut menggunakan atau
berkaitan dengan keuangan negara serta
mengakibatkan dampak adanya kerugian
keuangan negara
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Pra Perencanaan
What Who Where When Why How
+
Informasi tentang siapa yang melakukan
penyimpangan, mungkin saja tidak terungkap
dalam pengaduan. Namun demikian sepanjang
informasi lainnya diungkap dalam pengaduan
seperti unsur what, where, dan when,
maka auditor dapat melakukan hipotesa awal
kemungkinan siapa yang melakukan
penyimpangan dan mungkin saja data/informasi
ini akan diperoleh setelah melakukan audit
investigatif
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Pra Perencanaan
What Who Where When Why How
+
Informasi tentang dimana terjadinya
penyimpangan juga merupakan salah satu
faktor yang sangat penting yang harus ada
untuk menentukan layak tidaknya
dilakukan audit investigatif. Tidak adanya
informasi ini akan menjadi kendala dalam
menentukan ruang lingkup penugasan.
Oleh karena itu diperlukan informasi/data
tambahan sehingga kriteria tersebut dapat
diperoleh
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Pra Perencanaan
What Who Where When Why How
+
Informasi tentang kapan terjadinya
penyimpangan juga merupakan salah satu
faktor yang sangat penting yang harus ada
untuk menentukan layak tidaknya
dilakukan audit investigatif. Tidak adanya
informasi ini akan menjadi kendala dalam
menentukan ruang lingkup penugasan.
Oleh karena itu diperlukan informasi/data
tambahan sehingga kriteria tersebut dapat
diperoleh
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Pra Perencanaan
What Who Where When Why How
+
Identifikasi tentang “why” dalam informasi
awal penting untuk menentukan
alasan logis atas terjadinya suatu
penyimpangan sehingga memperkuat hipotesa
yang akan ditetapkan. Meskipun informasi ini
jarang terungkap dalam pengaduan, namun hal
ini tidak mengurangi perlunya dilaksanakan audit
investigatif atas suatu informasi awal, apabila
informasi atas unsur-unsur lainnya telah
mencukupi
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Pra Perencanaan
What Who Where When Why How
+
Unsur “how” berkaitan langsung dengan modus
atau cara seseorang atau pihak tertentu
melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
Unsur “how” merupakan tindakan-tindakan verbal
seseorang sehingga secara keseluruhan
merupakan indikasi penyimpangan, atau
sebaliknya seseorang tidak melakukan suatu
tindakan sehingga mengakibatkan penyimpangan
atau kerugian keuangan negara
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Audit Investigatif harus dapat menjawab
» What
» When
» Where
» How
» Who
» Why
Perencanaan
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
WAKTU
BIAYA
KUALITAS
Perencanaan
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
The SMEAC system
• Situation
• Mission
• Execution
• Administration and Logistic
• Communication
Perencanaan
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Perencanaan
Situation
Gambaran keadaan yang terjadi
Substansi pengaduan/penyimpangan
yang akan dibuktikan
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Perencanaan
Mission
Harapan yang ingin dicapai
Upaya untuk membuktikan hipotesis
Misi dapat dijabarkan dalam
Sub-sub komponen
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
TUJUAN HIPOTESIS
1. Memberikan batasan serta mempersempit ruang
lingkup audit;
2. Menyiagakan auditor terhadap semua fakta dan
hubungan antar fakta yang telah teridentifikasi;
3. Sebagai alat yang sederhana dalam membangun
fakta-fakta yang tercerai-berai tanpa koordinasi ke
dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh;
4. Sebagai panduan dalam pengujian serta
penyesuaian fakta dan antar fakta.
Perencanaan
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Perencanaan
Execution
Bagaimana misi dapat dicapai
• Penyusunan Program Audit Investigatif
• Penentuan Komposisi Tim Audit
• Jangka waktu dan Anggaran Biiaya
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Perencanaan
Adm & Log
• Tugas,tujuan hasil yang akan dicapai
• Dukungan tenaga ahli yang diperlukan
• Pendelegasian, pemisahan tugas/wewenang
• Peralatan khusus yang akan digunakan
• Contingency planning
• Hal-hal penting lainnya
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Perencanaan
Communication
kegagalan perencanaan disebabkan
kegagalan
berkomunikasi atau sistem komunikasi
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
PERENCANAAN
• Membuat hipotesis
• Menyusun audit program
• Perencanaan Sumber Daya Yang
Dibutuhkan
• Penugasan
Perencanaan
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
mempertimbangkan penggunaan
bukti-bukti audit sebagai alat bukti
hukum.
LAPORAN HASIL AUDIT
INVESTIGATIF
Pelaporan
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
“Surat keterangan dari seorang ahli
yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal
atau sesuatu yang diminta secara
resmi daripadanya”
Pasal 187 butir c
Pelaporan
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Pelaporan
Bukti surat
 Dibuat oleh seorang ahli (dalam hal ini
pemeriksa atau auditor),
 Memuat pendapat berdasarkan keahliannya,
mencakup pendapat atas ada tidaknya
kerugian keuangan negara dan atau
perekonomian negara,
 Diminta secara resmi oleh tim penyidik,
 Dikuatkan dengan sumpah atau dibuat atas
sumpah jabatan.
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
PRINSIP-PRINSIP
• Pengungkapan atas arti penting.
• Kegunaan informasi dan ketetapan
waktu pelaporan.
• Objektifitas informasi yang disajikan.
• Tingkat keyakinan penyajian.
• Penyajian yang ringkas, sederhana
namun jelas dan lengkap
Pelaporan
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
FORMAT LAPORAN
• Laporan Bentuk Surat
• Laporan Bentuk Bab
Pelaporan
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Laporan Bentuk Surat
• tidak ditemukan adanya
penyimpangan yang memerlukan
tindak lanjut,
• adanya penyimpangan yang perlu
segera ditindaklanjuti sebelum
pemeriksaan selesai dilaksanakan
seluruhnya.
Pelaporan
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Materi Laporan Bentuk Surat
• Nama dan Kepada Siapa laporan ditujukan
(biasanya dari Tim Audit yang ditugaskan
kepada pimpinan instansi yang
menugaskaskan).
• Dasar penugasan, Sasaran dan Ruang
Lingkup serta Data Umum Unit atau Bagian
yang diaudit.
• Uraian mengenai informasi awal atas
penyimpangan yang diperoleh.
• Simpulan dan Rekomendasi
Pelaporan
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Bab I: Simpulan dan Rekomendasi
Bab II: Umum
Bab III: Uraian Hasil Audit Investigatif
– Dasar hukum
– Temuan Hasil Audit Investigatif
– Kesepakatan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut
dengan Pimpinan Unit yang Diperiksa.
– Kesepakatan dengan Pihak Instansi Penyidik.
– Lampiran-lampiran
Pelaporan
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
• Jenis penyimpangan.
• Fakta-fakta dan proses kejadian.
• Penyebab dan dampak
penyimpangan.
• Pihak yang diduga terlibat atau
bertanggungjawab.
• Bukti-bukti yang diperoleh.
Pelaporan
Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Terima kasih

More Related Content

What's hot

Kecurangan karyawan & manajemen
Kecurangan karyawan & manajemenKecurangan karyawan & manajemen
Kecurangan karyawan & manajemenn0ysk1
 
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja SubsidiPengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja SubsidiMuhammad Rafi Kambara
 
Proses Fraud RISK ASSESSMENT pada Entitas & Transaksional
Proses Fraud RISK ASSESSMENT pada Entitas & TransaksionalProses Fraud RISK ASSESSMENT pada Entitas & Transaksional
Proses Fraud RISK ASSESSMENT pada Entitas & TransaksionalKanaidi ken
 
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Investigasi dan Audit Investigatif 11&12 -Tuanakotta
Investigasi dan Audit Investigatif 11&12 -TuanakottaInvestigasi dan Audit Investigatif 11&12 -Tuanakotta
Investigasi dan Audit Investigatif 11&12 -TuanakottaVahid Asyrofian
 
Audit Fungsi Produksi dan Operasi
Audit Fungsi Produksi dan OperasiAudit Fungsi Produksi dan Operasi
Audit Fungsi Produksi dan OperasiHendy Surjono
 
Metode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENT
Metode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENTMetode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENT
Metode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENTKanaidi ken
 
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fixPpt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fixPerum Perumnas
 
Prevention, Detection, and Deterence Effect of Fraud
Prevention, Detection, and Deterence Effect of FraudPrevention, Detection, and Deterence Effect of Fraud
Prevention, Detection, and Deterence Effect of FraudUniversity of Brawijaya
 
Sampling audit dalam pengujian substantif
Sampling audit dalam pengujian substantifSampling audit dalam pengujian substantif
Sampling audit dalam pengujian substantifDwi Wahyu
 
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015PPA FEUI
 
Kunci jawaban bab 7 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 7 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 7 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 7 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJProgram kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJSujatmiko Wibowo
 
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditKonsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditDian Rahmah
 

What's hot (20)

Kecurangan karyawan & manajemen
Kecurangan karyawan & manajemenKecurangan karyawan & manajemen
Kecurangan karyawan & manajemen
 
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja SubsidiPengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
 
akuntansi Forensik.ppt
akuntansi Forensik.pptakuntansi Forensik.ppt
akuntansi Forensik.ppt
 
Tugas uas akpri individu donny
Tugas uas akpri individu donnyTugas uas akpri individu donny
Tugas uas akpri individu donny
 
Proses Fraud RISK ASSESSMENT pada Entitas & Transaksional
Proses Fraud RISK ASSESSMENT pada Entitas & TransaksionalProses Fraud RISK ASSESSMENT pada Entitas & Transaksional
Proses Fraud RISK ASSESSMENT pada Entitas & Transaksional
 
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
 
Investigasi dan Audit Investigatif 11&12 -Tuanakotta
Investigasi dan Audit Investigatif 11&12 -TuanakottaInvestigasi dan Audit Investigatif 11&12 -Tuanakotta
Investigasi dan Audit Investigatif 11&12 -Tuanakotta
 
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)
 
PROSEDUR AUDIT
PROSEDUR AUDITPROSEDUR AUDIT
PROSEDUR AUDIT
 
Audit Fungsi Produksi dan Operasi
Audit Fungsi Produksi dan OperasiAudit Fungsi Produksi dan Operasi
Audit Fungsi Produksi dan Operasi
 
Metode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENT
Metode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENTMetode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENT
Metode Pelaksanaan FRAUD RISK ASSESSMENT
 
Presentasi umkm
Presentasi umkmPresentasi umkm
Presentasi umkm
 
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fixPpt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
 
5.agency theory
5.agency theory5.agency theory
5.agency theory
 
Prevention, Detection, and Deterence Effect of Fraud
Prevention, Detection, and Deterence Effect of FraudPrevention, Detection, and Deterence Effect of Fraud
Prevention, Detection, and Deterence Effect of Fraud
 
Sampling audit dalam pengujian substantif
Sampling audit dalam pengujian substantifSampling audit dalam pengujian substantif
Sampling audit dalam pengujian substantif
 
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
 
Kunci jawaban bab 7 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 7 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 7 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 7 teori akuntansi suwardjono
 
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJProgram kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
 
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditKonsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
 

Similar to AUDIT-INVESTIGASI.pdf

Dasar2 Fraud Investigasi_BAB1.pptx
Dasar2 Fraud Investigasi_BAB1.pptxDasar2 Fraud Investigasi_BAB1.pptx
Dasar2 Fraud Investigasi_BAB1.pptxGhazalahWidyadhana1
 
Audit Investigatif new slides terbaru.pptx
Audit Investigatif new slides terbaru.pptxAudit Investigatif new slides terbaru.pptx
Audit Investigatif new slides terbaru.pptxNourahSuzumieZea1
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan InvestigatifPemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan InvestigatifDeady Rizky Yunanto
 
1d5736b8-3002-4612-b480-b872a634a4dc_Audit Investigatif (1).pptx
1d5736b8-3002-4612-b480-b872a634a4dc_Audit Investigatif (1).pptx1d5736b8-3002-4612-b480-b872a634a4dc_Audit Investigatif (1).pptx
1d5736b8-3002-4612-b480-b872a634a4dc_Audit Investigatif (1).pptxWawanRhossan
 
Aminullah assagaf akuntansi forensik
Aminullah assagaf akuntansi forensikAminullah assagaf akuntansi forensik
Aminullah assagaf akuntansi forensikAminullah Assagaf
 
02.-Pra-Perencanaan-Audit-Investigatif.pptx
02.-Pra-Perencanaan-Audit-Investigatif.pptx02.-Pra-Perencanaan-Audit-Investigatif.pptx
02.-Pra-Perencanaan-Audit-Investigatif.pptxEngelAlexander2
 
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pdf
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pdfDIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pdf
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pdfAdra10
 
Aminullah assagaf akuntansi forensik dan aufit investigatif
Aminullah assagaf akuntansi forensik dan aufit investigatifAminullah assagaf akuntansi forensik dan aufit investigatif
Aminullah assagaf akuntansi forensik dan aufit investigatifAminullah Assagaf
 
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pptx
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pptxDIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pptx
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pptxAdra10
 
DIM_Investigation Strategy_10 Agustus 2022.pdf
DIM_Investigation Strategy_10 Agustus 2022.pdfDIM_Investigation Strategy_10 Agustus 2022.pdf
DIM_Investigation Strategy_10 Agustus 2022.pdfAdra10
 
Analisis literatur fraud triangle auditing
Analisis literatur fraud triangle auditingAnalisis literatur fraud triangle auditing
Analisis literatur fraud triangle auditingdewimita
 
Audit2 audit forensik
Audit2   audit forensikAudit2   audit forensik
Audit2 audit forensikIkha Virginia
 
memerangi fraud_tugaspert4_kelompok3_Akuntansi Forensik neww.pptx
memerangi fraud_tugaspert4_kelompok3_Akuntansi Forensik neww.pptxmemerangi fraud_tugaspert4_kelompok3_Akuntansi Forensik neww.pptx
memerangi fraud_tugaspert4_kelompok3_Akuntansi Forensik neww.pptxYuriyanto1
 
4. Fraud & Korupsi.ppt
4. Fraud & Korupsi.ppt4. Fraud & Korupsi.ppt
4. Fraud & Korupsi.pptSangFajar5
 
KELOMPOK 6_Metode Investigasi Konversi.pptx
KELOMPOK 6_Metode Investigasi Konversi.pptxKELOMPOK 6_Metode Investigasi Konversi.pptx
KELOMPOK 6_Metode Investigasi Konversi.pptxDLimHanif
 
Fraud Vona bab 15
Fraud Vona bab 15Fraud Vona bab 15
Fraud Vona bab 15AyzCha
 

Similar to AUDIT-INVESTIGASI.pdf (20)

Dasar2 Fraud Investigasi_BAB1.pptx
Dasar2 Fraud Investigasi_BAB1.pptxDasar2 Fraud Investigasi_BAB1.pptx
Dasar2 Fraud Investigasi_BAB1.pptx
 
Audit Investigatif new slides terbaru.pptx
Audit Investigatif new slides terbaru.pptxAudit Investigatif new slides terbaru.pptx
Audit Investigatif new slides terbaru.pptx
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan InvestigatifPemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Investigatif
 
Atribut dan Kode Etik serta Tatanan Kelembagaan
Atribut dan Kode Etik serta Tatanan KelembagaanAtribut dan Kode Etik serta Tatanan Kelembagaan
Atribut dan Kode Etik serta Tatanan Kelembagaan
 
1d5736b8-3002-4612-b480-b872a634a4dc_Audit Investigatif (1).pptx
1d5736b8-3002-4612-b480-b872a634a4dc_Audit Investigatif (1).pptx1d5736b8-3002-4612-b480-b872a634a4dc_Audit Investigatif (1).pptx
1d5736b8-3002-4612-b480-b872a634a4dc_Audit Investigatif (1).pptx
 
Aminullah assagaf akuntansi forensik
Aminullah assagaf akuntansi forensikAminullah assagaf akuntansi forensik
Aminullah assagaf akuntansi forensik
 
02.-Pra-Perencanaan-Audit-Investigatif.pptx
02.-Pra-Perencanaan-Audit-Investigatif.pptx02.-Pra-Perencanaan-Audit-Investigatif.pptx
02.-Pra-Perencanaan-Audit-Investigatif.pptx
 
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pdf
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pdfDIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pdf
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pdf
 
Aminullah assagaf akuntansi forensik dan aufit investigatif
Aminullah assagaf akuntansi forensik dan aufit investigatifAminullah assagaf akuntansi forensik dan aufit investigatif
Aminullah assagaf akuntansi forensik dan aufit investigatif
 
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pptx
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pptxDIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pptx
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pptx
 
DIM_Investigation Strategy_10 Agustus 2022.pdf
DIM_Investigation Strategy_10 Agustus 2022.pdfDIM_Investigation Strategy_10 Agustus 2022.pdf
DIM_Investigation Strategy_10 Agustus 2022.pdf
 
Analisis literatur fraud triangle auditing
Analisis literatur fraud triangle auditingAnalisis literatur fraud triangle auditing
Analisis literatur fraud triangle auditing
 
Mencegah Dan Mendeteksi Fraud Serta Profil Pelaku, Korban Dan Perbuatan Fraud
Mencegah Dan Mendeteksi Fraud Serta Profil Pelaku, Korban Dan Perbuatan FraudMencegah Dan Mendeteksi Fraud Serta Profil Pelaku, Korban Dan Perbuatan Fraud
Mencegah Dan Mendeteksi Fraud Serta Profil Pelaku, Korban Dan Perbuatan Fraud
 
Audit2 audit forensik
Audit2   audit forensikAudit2   audit forensik
Audit2 audit forensik
 
memerangi fraud_tugaspert4_kelompok3_Akuntansi Forensik neww.pptx
memerangi fraud_tugaspert4_kelompok3_Akuntansi Forensik neww.pptxmemerangi fraud_tugaspert4_kelompok3_Akuntansi Forensik neww.pptx
memerangi fraud_tugaspert4_kelompok3_Akuntansi Forensik neww.pptx
 
PPT AKUN FORENSIK.pdf
PPT AKUN FORENSIK.pdfPPT AKUN FORENSIK.pdf
PPT AKUN FORENSIK.pdf
 
4. Fraud & Korupsi.ppt
4. Fraud & Korupsi.ppt4. Fraud & Korupsi.ppt
4. Fraud & Korupsi.ppt
 
KELOMPOK 6_Metode Investigasi Konversi.pptx
KELOMPOK 6_Metode Investigasi Konversi.pptxKELOMPOK 6_Metode Investigasi Konversi.pptx
KELOMPOK 6_Metode Investigasi Konversi.pptx
 
Fraud Vona bab 15
Fraud Vona bab 15Fraud Vona bab 15
Fraud Vona bab 15
 
Fraud dalam Audit
Fraud dalam AuditFraud dalam Audit
Fraud dalam Audit
 

More from mtsn2paluta02

materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdf
materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdfmateri_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdf
materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdfmtsn2paluta02
 
8b. DJPK - Panduan Pengiriman Data APBDes.pdf
8b. DJPK - Panduan Pengiriman Data APBDes.pdf8b. DJPK - Panduan Pengiriman Data APBDes.pdf
8b. DJPK - Panduan Pengiriman Data APBDes.pdfmtsn2paluta02
 
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdfmtsn2paluta02
 
21188458MATERIKPPN (1).ppt
21188458MATERIKPPN (1).ppt21188458MATERIKPPN (1).ppt
21188458MATERIKPPN (1).pptmtsn2paluta02
 
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdffile_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdfmtsn2paluta02
 
POKIR-DEWAN-DALAM-SIPD-EDIT-002-1 (1).pdf
POKIR-DEWAN-DALAM-SIPD-EDIT-002-1 (1).pdfPOKIR-DEWAN-DALAM-SIPD-EDIT-002-1 (1).pdf
POKIR-DEWAN-DALAM-SIPD-EDIT-002-1 (1).pdfmtsn2paluta02
 

More from mtsn2paluta02 (6)

materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdf
materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdfmateri_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdf
materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdf
 
8b. DJPK - Panduan Pengiriman Data APBDes.pdf
8b. DJPK - Panduan Pengiriman Data APBDes.pdf8b. DJPK - Panduan Pengiriman Data APBDes.pdf
8b. DJPK - Panduan Pengiriman Data APBDes.pdf
 
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
 
21188458MATERIKPPN (1).ppt
21188458MATERIKPPN (1).ppt21188458MATERIKPPN (1).ppt
21188458MATERIKPPN (1).ppt
 
file_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdffile_1605737089-69-263.pdf
file_1605737089-69-263.pdf
 
POKIR-DEWAN-DALAM-SIPD-EDIT-002-1 (1).pdf
POKIR-DEWAN-DALAM-SIPD-EDIT-002-1 (1).pdfPOKIR-DEWAN-DALAM-SIPD-EDIT-002-1 (1).pdf
POKIR-DEWAN-DALAM-SIPD-EDIT-002-1 (1).pdf
 

Recently uploaded

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (16)

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 

AUDIT-INVESTIGASI.pdf

  • 1. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Fraud menyangkut cara‐cara yang dihasilkan oleh akal manusia yang dipilih oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pihak lain dengan penyajian yang salah/palsu Kecurangan mencakup kejutan, tipu daya, cara‐cara licik dan tidak jujur yang digunakan untuk menipu orang lain UU korupsi, tigasyarat: (1)Melawan hukum; (2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; (3)Merugikan keuangan negara atau perkonomian negara. FRAUD, KECURANGAN DAN KORUPSI
  • 2. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Penyebab Fraud Tekanan/Pressure melakukan kecurangan lebih banyak tergantung pada kondisi individu, seperti sedang menghadapi masalah keuangan, kebiasaan buruk seseorang seperti berjudi dan peminum; tamak, harapan tdk real. Pembenaran/Rationalization seseorang atau sekelompok orang membangun pembenaran atas kecurangan yang dilakukan. Pelaku fraud biasanya mencari alasan pembenaran bahwa yang dilakukannya bukan pencurian atau kecurangan (UU 31/1999, Jo UU 20/2001) Opportunity 1. Terlalu mempercayai bawahan; 2. Kelemahan prosedur 3. Tidak ada pemisahan antara pemberian wewenang transaksi dan penjagaan aset; 4. Tidak ada pengecekan independen terhadap kinerja; 5. Tidak ada pemisahan antara pemegang aset dan fungsi pencatatan;
  • 3. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Aspek Fraud Penipuan Ketidakjujuran Niat FRAUD
  • 4. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar korupsi secara lengkap, dijelaskan dalam 13 buah pasal Dlm UU 31 th 1999 jo. 20 Th 2001 korupsi dirumuskan dlm 30 bentuk/jenisTPK yg dikelompokkan menjadi: Kerugian keuangan Negara; Suap menyuap; Penggelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dlm Pengadaan dan Gratifikasi
  • 5. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. (PPBI) Audit Investigatif adalah serangkaian proses pengumpulan dan pengujian bukti‐bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, untuk memperoleh simpulan yang mendukung tindakan litigasi dan/atau tindakan korektif manajemen.
  • 6. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Perihal Financial Audit Fraud Examination Waktu Berulang. Dilaksanakan secara reguler. Tidak berulang. Dilaksanakan jika terdapat bukti yang cukup. Ruang Lingkup Umum, pada data keuangan. Spesifik, sesuai dugaan. Tujuan Pendapat terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Apakah kecurangan telah terjadi dan siapa yang bertanggungjawab Hubungan dengan hukum Tidak ada Ada Metodologi Teknik Audit, pengujian data keuangan. Teknik fraud examination, meliputi pengujian dokumen, reviu data eksternal, wawancara. Anggapan Skeptisme professional Pembuktian
  • 7. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Asal Audit Investigatif • Pengaduan masyarakat atas dugaan KKN • Pengembangan temuan‐temuan audit reguler • permintaan oleh instansi penyidik dalam penanganan kasus TPK • permintaan dari instansi pemerintah non‐penyidik/BUMN/BUMD untuk menuntaskan kasus‐kasus penyimpangan keuangan yang terjadi di unit kerjanya.
  • 8. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Prinsip Utama Audit Investigatif Audit investigatif adalah tindakan mencari kebenaran, dengan memperhatikan keadilan dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Auditor mengumpulkan fakta‐fakta sedemikian rupa sehingga bukti‐bukti yang diperolehnya tersebut dapat memberikan simpulan sendiri bahwa telah terjadi atau tidak terjadi penyimpangan dan pihak yang diduga terlibat/terkait terindentifikasi.
  • 9. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Prinsip-prinsip audit kecurangan • Investigasi adalah tindakan mencari kebenaran, • Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan, • Semakin kecil selang antara waktu terjadinya tindak kejahatan dengan waktu untuk ‘merespon’ maka kemungkinan bahwa suatu tindak kejahatan dapat terungkap akan semakin besar, • Auditor mengumpulkan fakta-fakta sehingga bukti-bukti yang diperolehnya tersebut dapat memberikan kesimpulan sendiri/bercerita, Principles
  • 10. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar • Bukti fisik merupakan bukti nyata. Bukti tersebut sampai kapanpun akan selalu mengungkapkan hal yang sama. • Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan saksi akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan manusia. • Jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup kepada sejumlah orang yang cukup, maka akhirnya akan mendapatkan jawaban yang benar. • Informasi merupakan nafas dan darahnya investigasi. Prinsip-prinsip audit kecurangan Principles
  • 11. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Pendekatan teori fraud • Analisis data yang tersedia (analyzing available data) • Sebelum memulai interviu, data yang tersedia harus dianalisis untuk menentukan fakta apa yang diketahui dari data tersebut. • Membuat hipotesa (creating hypothesis) • Hipostesa merupakan suatu skenario “terburuk”. • Menguji hipotesa (testing the hypothesis). Pengujian hipotesa mencakup kreasi skenario “what if”. • Menyaring dan merubah hipotesa (refining and amending the hypothesis)
  • 12. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar TAHAP-TAHAP AUDIT INVESTIGASI • Pra Perencanaan • Perencanaan • Pengumpulan dan pengevaluasian bukti • Pelaporan.
  • 13. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar COMPLAINT/ RED FLAGS IDENTIFIKASI EVALUASI Ada indikasi Tidak ada indikasi STOP ANALISA INFORMASI TAMBAHAN Pra Perencanaan WHAT WHO WHERE WHEN WHY HOW WHAT WHO WHERE WHEN WHY HOW
  • 14. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Pra Perencanaan What Who Where When Why How + Informasi penyimpangan “apa” yang telah dilakukan, berguna dalam hipotesa awal untuk menentukan unsur melawan hukum dan atau penyimpangan yang dilakukan. Penyimpangan harus dianalisis apakah kegiatan tersebut menggunakan atau berkaitan dengan keuangan negara serta mengakibatkan dampak adanya kerugian keuangan negara
  • 15. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Pra Perencanaan What Who Where When Why How + Informasi tentang siapa yang melakukan penyimpangan, mungkin saja tidak terungkap dalam pengaduan. Namun demikian sepanjang informasi lainnya diungkap dalam pengaduan seperti unsur what, where, dan when, maka auditor dapat melakukan hipotesa awal kemungkinan siapa yang melakukan penyimpangan dan mungkin saja data/informasi ini akan diperoleh setelah melakukan audit investigatif
  • 16. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Pra Perencanaan What Who Where When Why How + Informasi tentang dimana terjadinya penyimpangan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang harus ada untuk menentukan layak tidaknya dilakukan audit investigatif. Tidak adanya informasi ini akan menjadi kendala dalam menentukan ruang lingkup penugasan. Oleh karena itu diperlukan informasi/data tambahan sehingga kriteria tersebut dapat diperoleh
  • 17. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Pra Perencanaan What Who Where When Why How + Informasi tentang kapan terjadinya penyimpangan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang harus ada untuk menentukan layak tidaknya dilakukan audit investigatif. Tidak adanya informasi ini akan menjadi kendala dalam menentukan ruang lingkup penugasan. Oleh karena itu diperlukan informasi/data tambahan sehingga kriteria tersebut dapat diperoleh
  • 18. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Pra Perencanaan What Who Where When Why How + Identifikasi tentang “why” dalam informasi awal penting untuk menentukan alasan logis atas terjadinya suatu penyimpangan sehingga memperkuat hipotesa yang akan ditetapkan. Meskipun informasi ini jarang terungkap dalam pengaduan, namun hal ini tidak mengurangi perlunya dilaksanakan audit investigatif atas suatu informasi awal, apabila informasi atas unsur-unsur lainnya telah mencukupi
  • 19. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Pra Perencanaan What Who Where When Why How + Unsur “how” berkaitan langsung dengan modus atau cara seseorang atau pihak tertentu melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Unsur “how” merupakan tindakan-tindakan verbal seseorang sehingga secara keseluruhan merupakan indikasi penyimpangan, atau sebaliknya seseorang tidak melakukan suatu tindakan sehingga mengakibatkan penyimpangan atau kerugian keuangan negara
  • 20. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Audit Investigatif harus dapat menjawab » What » When » Where » How » Who » Why Perencanaan
  • 21. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar WAKTU BIAYA KUALITAS Perencanaan
  • 22. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar The SMEAC system • Situation • Mission • Execution • Administration and Logistic • Communication Perencanaan
  • 23. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Perencanaan Situation Gambaran keadaan yang terjadi Substansi pengaduan/penyimpangan yang akan dibuktikan
  • 24. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Perencanaan Mission Harapan yang ingin dicapai Upaya untuk membuktikan hipotesis Misi dapat dijabarkan dalam Sub-sub komponen
  • 25. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar TUJUAN HIPOTESIS 1. Memberikan batasan serta mempersempit ruang lingkup audit; 2. Menyiagakan auditor terhadap semua fakta dan hubungan antar fakta yang telah teridentifikasi; 3. Sebagai alat yang sederhana dalam membangun fakta-fakta yang tercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh; 4. Sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian fakta dan antar fakta. Perencanaan
  • 26. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Perencanaan Execution Bagaimana misi dapat dicapai • Penyusunan Program Audit Investigatif • Penentuan Komposisi Tim Audit • Jangka waktu dan Anggaran Biiaya
  • 27. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Perencanaan Adm & Log • Tugas,tujuan hasil yang akan dicapai • Dukungan tenaga ahli yang diperlukan • Pendelegasian, pemisahan tugas/wewenang • Peralatan khusus yang akan digunakan • Contingency planning • Hal-hal penting lainnya
  • 28. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Perencanaan Communication kegagalan perencanaan disebabkan kegagalan berkomunikasi atau sistem komunikasi
  • 29. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar PERENCANAAN • Membuat hipotesis • Menyusun audit program • Perencanaan Sumber Daya Yang Dibutuhkan • Penugasan Perencanaan
  • 30. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar mempertimbangkan penggunaan bukti-bukti audit sebagai alat bukti hukum. LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF Pelaporan
  • 31. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu yang diminta secara resmi daripadanya” Pasal 187 butir c Pelaporan
  • 32. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Pelaporan Bukti surat  Dibuat oleh seorang ahli (dalam hal ini pemeriksa atau auditor),  Memuat pendapat berdasarkan keahliannya, mencakup pendapat atas ada tidaknya kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara,  Diminta secara resmi oleh tim penyidik,  Dikuatkan dengan sumpah atau dibuat atas sumpah jabatan.
  • 33. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar PRINSIP-PRINSIP • Pengungkapan atas arti penting. • Kegunaan informasi dan ketetapan waktu pelaporan. • Objektifitas informasi yang disajikan. • Tingkat keyakinan penyajian. • Penyajian yang ringkas, sederhana namun jelas dan lengkap Pelaporan
  • 34. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar FORMAT LAPORAN • Laporan Bentuk Surat • Laporan Bentuk Bab Pelaporan
  • 35. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Laporan Bentuk Surat • tidak ditemukan adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, • adanya penyimpangan yang perlu segera ditindaklanjuti sebelum pemeriksaan selesai dilaksanakan seluruhnya. Pelaporan
  • 36. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Materi Laporan Bentuk Surat • Nama dan Kepada Siapa laporan ditujukan (biasanya dari Tim Audit yang ditugaskan kepada pimpinan instansi yang menugaskaskan). • Dasar penugasan, Sasaran dan Ruang Lingkup serta Data Umum Unit atau Bagian yang diaudit. • Uraian mengenai informasi awal atas penyimpangan yang diperoleh. • Simpulan dan Rekomendasi Pelaporan
  • 37. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Bab I: Simpulan dan Rekomendasi Bab II: Umum Bab III: Uraian Hasil Audit Investigatif – Dasar hukum – Temuan Hasil Audit Investigatif – Kesepakatan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut dengan Pimpinan Unit yang Diperiksa. – Kesepakatan dengan Pihak Instansi Penyidik. – Lampiran-lampiran Pelaporan
  • 38. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar • Jenis penyimpangan. • Fakta-fakta dan proses kejadian. • Penyebab dan dampak penyimpangan. • Pihak yang diduga terlibat atau bertanggungjawab. • Bukti-bukti yang diperoleh. Pelaporan
  • 39. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan Konsep Dasar Terima kasih