2. Menteri Kehakiman (1975)
• Perbincangan Sejarah Hukum mempunyai arti
penting dalam rangka pembinaan hukum
nasional, krn dlm pembinan hukum tidak saja
memerlukan bahan2 ttg perkembangan hukum
masa kini saja, tetapi juga bahan2 mengenai
perkembangan hukum masa lampau. Melalui
sejarah hukum kita akan mempu menjajaki
berbagai aspek hukum pada masa lampau, hal
mana akan dapat memberikan bantuan kepada
kita untuk memahami kaidah-kaidah serta
institusi2 hukum yang ada dewasa ini dalam
masyarakat bangsa kita.(simposium Sejarah Hukum tgl.1-3 April
1975)
3. Jacques Barzun& Henry F Graff:1977)
For a whole society to lose its sense of
history would be tantamount to giving up
its civilization. We live and are moved bu
historical ideas and imeges, and our
national existence goes on by reproducing
them.
4. Soedjatmoko:1968
• “…history instructions is an important
means of trainaing goog zitizens and of
developing love and loyalty for noe’s
country; it’s essential to a young country
like Indonesia for the “nation building” in
which its people are all engaged”
5. Soekanto: 1951
• Mereka yg bekerja dalam lapangan
sejarah mempelajari dan menyelidiki
kenyataan(feiten)dgn bertanya pada diri
sendiri, untuk mencari, mendekati dan
akhirnya mendapat…kebenaran tentang
kehidupan dalam dunia…”
6. Arti
• History (Ing), historiai (Yunani)=hasil penelitian; oleh
Heroditus (abad 5 SM);
• Historia (Spanyol), historie (Belanda), histoire (Perancis),
storia(Italia);
• Geschichte, berasalan dari geschehen=sesuatu yg
terjadi (sampai abad XVIII), historie (abad XIX-XX
dipegunakan untuk menunjukkan koleksi fakta
kehidupan manusia dan perkembangannya;
• Merupakan penulisan secara sistematis dari gejala2
tertentu yg berpengaruh pd suatu bangsa, suatu
lembaga atau kelompok sosial,yg biasanya disertai
dengan suau penjelasan mengenai sebab2 timbulnya
gejala tsb;
• Pencatatan secara deskriptif dan intepretatif mengenai
kejadian2 yg dialami manusia pd masa lampau yg ada
hubungannya dengan masa kini.
7. Mazhab Sejarah (Historische Rechtsschle)
Timbul akibat adanya:
a.Adanya rasionalisme abad 18, yg didasarkan atas hukum
alam, kekuatan akal, dan prinsip2 yg semuanya
berperanpd filsafat hkm, krn mengandalkan jalan pikiran
deduktif tnpa mempehatikan fakta sejarah, kehuusan
dan kondisi nasional
b.Semangat Revolusi Perancis yg menentang wewenang
tradisi dgn misi kosmopolitan(kepercayaan kpd rasio dan
kekuatan tekad manusia ut mengatasi lingkungan-nya)
c. Adanya pendapat yg melarang hakim menafsirkan
hukum karena uu dianggap dapat memecahkan semua
masalah hukum.
d. Kodifikasi hukum di Jerman yg diusulkan Thibaut (guru
besar Heidelberg): hukum tidak tumbuh dari sejarah.
8. Friedrich Karl von Savigny (1770-1861)
• Analogi: timbulnya hukum seperti
timbulnya bahasa, tidak ada yg universal;
• Hukum bukan karena perintah penguasa
atau karena kebiasaan tetapi karena
perasaan keadilan yang terletak dalam
jiwa bangsa itu (instinktif); jiwa bangsa
(volksgeist) adalah sumber hukum (law is
an expression of the common consiuness
or spiit of people);
9. Puchta (1798-1866)
• Merupakan murid von Savigny hukum
suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa
(volksgeist) ybs.
• Bentuk hukum(1) langsung berupa
hkm.adat,(2) melalui uu, (3)ilmu hukum
dlm karya ilmiah para ahli hukum.
10. Tujuan Sejarah Hukum
• Untuk mengetahui bagaimana proses dari
terbentuknya hukum yang sekarang ini
berlaku berlaku di suatu masyarakat,
sehingga dapat mengetahui arah dan
tujuan mengapa hukum itu dibuat.
11. Sistem Hukum (1)
• Mariam Darus B: sistem sbg suatu
kumpulan asas2 yg terpadu,yg
merupakan landasan yg diatasnya
dibangun tertib hukum. Asas2 diperoleh
melalui konstruksi yuridis (konkrit) yi dgn
menganalisis(mengolah) data2 yg sifatnya
nyata utk kemudian mengambil sifat-
sifatnya yang sama atau umum maupun
abstrak.
12. Sistem Hukum(2)
• The Principle of Legality (Fuler:1971), maka syarat
menjadi sistem hukum, antara lain”:
1. Tidak boleh mengandung keputusan yang sifatnya ad
hoc;
2. Peraturan2 yg dibuat harus diumumkan;
3. Tidak boleh berlaku surut;
4. Disusun dalam rumusan yg mudah dimengerti;
5. Tidak boleh bertentangan satu sama lain;
6. Tidak melebihi kewenangan yang diaturnya;
7. Tidak boleh ada kebiasaan sering mengubah2
sehingga orang2 kehilangan orientasi;
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yg
diundangakan se-hari2 dgn pelaksanaan se-hari2.
13. Sistem Hukum (di dunia):
• Civil Law :codified law, abstract law,
predictability
• Common law:Case analyis, phrocedural
emphasis, flexilibility
• Islamic Law: religious based, law is static,
affects day to day life.
• Socialist Law: Furthers communist ideology,
bureaucratized, minimizes private rights;
• Sub Saharan Africa Law: community oriented,
customary rules, minimizes individuality.
• Far East Law: Stresses harmony and social
order, shuns legal process, bureaucratized.
14. Sistem Hukum Nasional
• Sistem Hukum Barat: berlakunya BW 131
IS, Ketentuan Peralihan UUD 45, PP No.2
tanggal 10 Oktober 1945; (1) Wetboek van
Straftrecht voor Europeanen-stb.1866/55
sejak 1 Jan 1867, (2) Wetboek van
Straftrecht voor Inlander-stb.1872/85 sejak
1 Januari 1873.
• Sistem Hukum Adat
• Sistem Hukum Islam
15. Teori2
Eksistensi antara H. Islam dan H. adat memunculkan teori2
yi:
1.Teori Receptio in Complexu yi setiap penduduk berlaku
hukum agamanya masing-masing (LWC.van den Berg);
ada pengadilan agama (priesterrad) disamping landraad.
2. Teori Receptie (van Vollenhoven dan Snouck
Hugronye)yi hukum Islam berlaku bagi bagi orang Islam
bila diterima dan telah menjadi hukum adat mereka.
3. Teori Receptie Exit: Jakarta Charter 22 Juni 1945.
4. Teori Receptio A contrario yi hukum adat baru berlaku
bila tidak bertentangan dengan hukum Islam.
