Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antar warga negara dan menciptakan ketertiban serta keadilan di masyarakat.

1. Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif
KEMENTERIAN HUKUM
& HAM

2. Oleh: Lisa Noviana
Penyuluh Hukum Ahli Muda, Badan Pembinaan Hukum
Nasional
SISTEM HUKUM DI INDONESIA

3. HUKUM ???

4. Hukum dikenal di berbagai negara di dunia,
termasuk di Indonesia. Indonesia dikenal
sebagai negara hukum, sesuai dengan Pasal 1
ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara
Indonesia adalah Negara Hukum”.

5. PENGERTIAN HUKUM
 Menurut Satjipto Rahardjo
Hukum adalah karya manusia yang berupa
norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk
tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari
kehendak manusia tentang bagaimana
seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana
harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama,
hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide
yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu
diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai
keadilan.

6. Lanjutan
 Menurut E.Utrecht
Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk
hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan)
yang mengatur tata tertib dalam sesuatu
masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota
masyarakat yang bersangkutan, oleh karena
pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat
menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah
masyarakat itu.

7. Dilihat dari rumusannya, hukum
adalah:
 Peraturan yang berupa norma dan sanksi
yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur
tingkah laku manusia, menjaga ketertiban,
keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.
 Peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak
tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat
dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

8. Mengapa Harus Ada Hukum?
Untuk membatasi
perilaku manusia
Untuk mengatur berbagai
kegiatan masyarakat

9. Tujuan Hukum Secara
Universal
Menciptakan Keadilan
Menciptakan Kesejahteraan/
Kemanfaatan
Menciptakan Kepastian

10. Tujuan Hukum Menurut Aliran dan Paham
Dalam Hukum:
Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum:
 Aliran etis: menganggap tujuan hukum pada dasarnya adalah
semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Oleh karena itu aliran
etis menganggap bahwa hukum itu ditentukan oleh adanya
keyakinan terhadap sesuatu itu adil atau tidak adil.
 Aliran utilitis, yakni yang menganggap tujuan hukum adalah
semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan dan kebahagiaan
yang sebesar-besarnya bagi mayoritas umat manusia.
 Aliran yuridis dogmatik, yakni yang menganggap bahwa tujuan
hukum adalah semata-mata hanya untuk mewujudkan kepastian
hukum. Aliran yuridis dogmatik ini menganggap bahwa hukum
yang telah tertuang dalam rumusan peraturan perundang-undangan
adalah sesuatu yang memiliki kepastian untuk diwujudkan.
Kepastian hukum adalah hal yang mutlak bagi setiap aturan dan
karena itu kepastian hukum itu sendiri merupakan tujuan hukum.

11. Kebijakan
 Memperlihatkan bentuk perhatian dari
pemerintah dan juga masyarakat tentang
bagaimana membentuk dan mengatur
aktivitas sosial, politik, budaya, dan ekonomi,
termasuk aktivitas media agar dapat
memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi
kepentingan umum

12. Hukum
 Sedangkan hukum, secara legal dan formal
mengikat peraturan yang telah disahkan oleh
badan pembuat undang-undang, dilaksanakan
oleh kekuatan eksekutif, dan proses
hukumnya bisa dilaksanakan melalui cara
litigasi (pengadilan) ataupun non litigasi (di
luar pengadilan).
 Kebijakan seringkali berubah menjadi hukum
agar kebijakan tersebut dapat menjadi sesuatu
yang legal dan mengikat seseorang atau
badan hukum.

13.  Ada pepatah dalam bahasa latin yang
berbunyi ‘Ubi ius Societas” (di mana ada
hukum di situ ada masyarakat).
 Dalam konteks ilmu komunikasi pepatah itu
berbunyi “Ubi Comunication ubi ius” artinya
tidak ada hukum seandainya tidak ada proses
penyampaian pesan antar manusia
(komunikasi).

15. Penggolongan Hukum
 Undang-Undang
(wettenrech)
 Kebiasaan (gewoonte-
en adatrech)
 Traktat (tractaten
recht)
 Yurisprudensi
(yurisprudentie recht)
 Doktrin
 Hukum Tertulis
1. Hukum tertulis
yang dikodifikasi
2. Hukum tertulis
yang tidak
dikodifikasi
 Hukum tidak tertulis
A. Menurut
Sumbernya
B. Menurut
Bentuknya

16. Penggolongan Hukum
 Hukum Nasional
 Hukum Internasional
 Hukum Asing
 Ius
Constitutum (Hukum
positif)
 Ius Constituendum
 Ius Naturale/Hukum
Asasi (Hukum
alam)
C. Menurut Tempat
Berlakunya
D. Menurut Waktu Berlakunya

17. Penggolongan Hukum
 Hukum materiil,
Sumber hukum yang
menentukan isi kaidah hukum.
Merupakan factor yang
membantu pembentukan
hukum.
 Hukum formil,
Merupakan tempat atau
sumber darimana suatu
peraturan memperoleh
kekuatan hukum.
 Hukum yang memaksa:
hukum yang dalam keadaan
bagaimanapun juga harus
dan mempunyai paksaan
mutlak.
 Hukum yang mengatur
(hukum pelengkap): Hukum
yang dapat dikesampingkan
apabila pihak-pihak yang
bersangkutan telah membuat
peratutan sendiri dalam
perjanjian.
E. Menurut Cara
Mempertahankannya
F. Menurut Sifatnya

18. Penggolongan Hukum
 Hukum Objektif (hukum dalam
suatu negara yang berlaku
umum dan tidak mengenal
orang atau golongan tertentu).
 Hukum Subjektif (hukum yang
timbul dari hukum objektif dan
berlaku terhadap seorang
tertentu atau lebih. Hukum
Subjektif disebut juga hak.
 Hukum Privat, adalah hukum yang
mengatur hubungan-hubungan
antara orang yang satu dengan
orang yang lain, dengan
menitikberatkan kepada
kepentingan perorangan/ perdata.
Mencakup: Hukum perorangan,
hukum keluarga, hukum harta
kekayaan, hukum waris, hukum
dagang.
 Hukum Publik, adalah hukum yang
mengatur hubungan antara negara
dengan alat-alat perlengkapan
atau hubungan antara negara
dengan perorangan (warga
negara). Hukum publik itu terdiri
G. Hukum Menurut Wujudnya H. Hukum Menurut Isinya

19. Hakekat dan Karakteristik Hukum di
Indonesia
 Hukum Indonesia: Keseluruhan kaidah dan asas
berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan
manusia dalam masyarakat yang berlaku saat ini di
Indonesia.
 Subjek Hukum Indonesia : Warga Negara Indonesia
dan Warga Negara Asing yang saat ini berdomisili di
Indonesia.
 Objek Hukum Indonesia : Semua benda bergerak atau
tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud
yang terletak di wilayah hukum.
 Hukum Indonesia berfungsi mengintegrasikan
kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga tercipta
ketertiban dan keteraturan.