Fungsi Filsafat Hukum

2,745 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fungsi Filsafat Hukum

  1. 1. FUNGSI FILSAFAT HUKUM Oleh : Iwan Sukma Nuricht, S.Pd
  2. 2.  hukum berfungsi mengatur masyarakat mengembangkan suatu sikap tertentu yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya, yaitu sikap otoritatif, berkuasa, dan memerintah.  Hukum tetap berlaku sebagai hukum sebelum ada ketentuan lain lain yang mengubah atau mencabutnya (logika hukum).  Hukum tidak mengikuti logika ilmu dengan penelitian dan pengujian eksperimental dan cara lain, tetapi sebagai suatu tekhnologi sosial ia ,asih bisa dikaitkan sebagai ilmu.
  3. 3.  Hukum sebagai ilmu terapan membutuhkan sandaran pada ilmu dasar-dasar dan agar bisa menjalankan fungsinya, ia membutuhkan ilmu-ilmu dasarnya: sosiologi, antropologi, dan psikologi.
  4. 4.  Menurut filsuf G.E Moore (sebagaimana disitir oleh Prof. Dr. Phil Astrid S. Susanto) mengemukakan fungsi terutama adalah memberikan gambaran (description) tentang alam semesta sebagai keseluruhan.  G. E Moore juga memberikan macam-mavcam jalan berfilsafat, yaitu: (1)Berdasarkan common sense, (2)berdasarkan pengetahuan tambahan (addition) terhadap common sense, (3) adanya hal-hal yang mungkin terdapat di alam semesta, dan (4) kemungkinan tidak adanya hal-hal tersebut di alam semesta
  5. 5. Dalam buku theory of legislation (Jeremy Bentham), dinyatakan pokok-poko fungsi hukum, yakni: memberi penghidupan bertujuan memperoleh materi yang berlimpah-limpah, mendorong persamaan, dan memelihara keamanan. Dari fungsi-fungsi ini yang paling pokok adalah keamanan dan penekanannya pada fungsi melindungi dari hukum.  Tujuan yang ke-2, yakni: persamaan kesempatan. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada dalam perundang-undangan, yaitu: menyingkirkan perbagai kekaburan menyerahkan ini usaha ini kepada usaha individu yang bebas dan persaingan bebas. 
  6. 6.  Cara berpikir atau paham hukum hanya dapat mengikuti masyarakat dimana biasanya dikatakan hukum itu selalu hinkt achter de feiten aan yang hidup. Di Indonesia, hukum yang hidup selama ini didasarkan pada dua ajaran yang dianggap sebagai dua ajaran yang mutlak: Ajaran mazhab sejarah (Friedrich Carl von Savigny) yang mengemukakan hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh bersama dengan masyarakat Ajaran atau teori keputusan (Beslissingenleer) yang dipelopori oleh B. Ter Haar Bzn yang mengemukakakn hanya kebiasaan kebiasaan yang diakui oleh para penguasa (kepala adat) di dalam keputusankeputusannya yang merupakan hukum
  7. 7.   C.F.G Sunaryati Hartono memberikan contoh, jika kita ditugaskan untuk membuat suatu RUU maka RUU itu diperkirakan paling cepat akan mulai berlaku kira-kira lima tahun kemudian Sehingga hukum yang berlaku sudah ketinggalan jaman karena hukum tersebut harus diakui sebagai kebiasaan terlebih dahulu
  8. 8.   Menurut C.F.G Sunaryati Hartono, bukan masyarakat yang harus membentuk hukum, tetapi hukum yang harus membentuk kebiasaan masyarakat Sehingga hukum memilki 4 fungsi ◦ ◦ ◦ ◦ Pemeliharaan ketertiban dan keamanan Pembangunan Penegak keaadilan Pendidikan masyarakat
  9. 9. 1. Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan Roscoe Pound: filsafat hukum sepanjang jaman memiliki 3 persamaan:  Sebagai suatu kehendak ilahi  Grundnorm yang mengatur tindak tanduk manusia  Sistem kaidah yang mengatur tindak tanduk dan hubungan antar manusia Sehingga berfungsi untuk menjaga perdamaian (peace) dan general security
  10. 10. 2. Hukum sebagai sarana pembangunan  Pembinaan bidang hukum harus mampu menampung kebutuhan-kebutuhan hukum menurut tingkat kemajuan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana pembangunan yang menyeluruh  mempertahankan keutuhan negara dan kesatuan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum Sehingga harus berorientasi ke masa depan
  11. 11. 3. Hukum sebagai sarana penegakkan keadilan Perubahan akan menyebabkan ketegangan hubungan antar manusia Perubahan ini sering dirasakan sebagai ketidak adilan dan  Tugas hukum: mempersiapkan norma-norma baru yang akan harus berlaku bagi dan dalam keadaan yang mengubah hubungan antar manusia yang lama menjadi yang baru Hukum dalam pembangunan harus melihat jauh ke depan (dapat meprediksi masalah yang terjadi)
  12. 12. 4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat Terdapat perbedaan antara hukum pada masyarakat taradisonal dan masyarakat yang sudah modern O.k.i hukum harus mengikuti perkembangan kebiasaan masyarakat Contoh : perjanjian yang dahulunya hanya lisan berubah menjadi peraturan tertulis
  13. 13.  Prof. Dr. Phil Astrid S. Susanto: proses perubahan masyarakat adalah perubahan norma-normanya.  Syarat perubahan ini: harus mewakili 3 bidang: Perubahan nilai-nilai kehidupan sosial tradisonal menjadi nilai-nilai sosial yang modern Perubahan nilai sos-pol yang berdasar kesukuan menjadi nilai-nilai sosial Indonesia Perubahan sos-eko dari agraris menjadi nilai ekonomi yang cocok bagi masyarakat
  14. 14.  Dari situ ketiga bidang tersebut harus berubah secara sinkron dan searah, bukan dengan kekuasaan dan paksaan, tetapi melalui persuasif Perubahan itu dalam hukum Indonesia harus memnuhi 4 syarat; Norma hukum harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945  Harus memupuk nilai baru yang merubah nilai sosial yang berlandaskan kesukuan menjadi nasional  Mencerminkan perubahan dari masyarakat yang agraris ke arah industrialis  Harus dapat menjamin dinamika dalam rangka pembahuruan hukum nasional
  15. 15.    Sarjana hukum tak dapat berpuas hati mempelajari hukum positif saja Tetapi juga harus memahami ilmu-ilmu lain seperti sejarah, antroplogi, sosiologi, dll Juga harus mengetahui tentang cara-cara pembentukan hukum, perbandingan hukum dan masalah-masalah dalam perubahan masyarakat
  16. 16.  Filsafat hukum sudah berperan sejak jaman Yunani kuno dan terus mengalami pergulatan tentang kebutuhan keberadaannya dari abad ke abad ◦ 2 kebutuhan yang mendorong pemikiran filsafat hukum:  Kepentingan masyarakat akan keselamatan umum, perdamaian dan ketertiban menyebabkan perlunya dasar yang tetap bagi penertiban tindakan manusia  Perubahan yang terus-menerus dalam masyarakat memrlukan penyesuaian kembali sehingga memerlukan asas-asas sebagai pegangan
  17. 17.   Filosof mencoba menghasilkan suatu hukum yang sempurna dan bertahan selamalamanya O.k.i filsafat hukum memberikan suatu uraian dlm waktu, tempat, dan daya upaya tentang ketertiban hukum untuk memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa tertentu
  18. 18.     Dalam menjaga keutuhan masyarakat, hukum berfungsi: menetapkan hubungan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakat Menentukan alokasi wewenang dan badanbadan yang berwenang melakukan paksaan dan sanksi-sanksi yang efektif Disposisi masalah-masalah sengketa Menyesuaikan pola hubungan dengan perubahan dalam masyarakat
  19. 19.  Fungsi tersebut, antara lain: ◦ Menyerasikan nilai-nilai hukum agar tidak saling bertentangan ◦ Menguji efektifitas hukum positif ◦ Mengukur manfaat norma, doktrin, dan lembaga bagi masyarakat ◦ Memimpin penerapan hukum sesuai dengan tujuan hukum Dalam fungsinya sebagai pengubah masyarakat, hukum tidak hanya mengukuhkan kebiasaan dan tingkah laku yang ada dalam masyarakat, tetapi juga mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki
  20. 20.   Pitirim A. Sorokin : Hukum dipandang oleh masyarakat modern sebagai instrumen untuk mengeksploitasi suatu golongan oleh golongan lain (utilitarian) Emile Durkheim: masyarakat terbagi menjadi 2 dari solidaritasnya ◦ Mekanik : kebersamaan dari para anggotanya, biasanya menganut hukum represif ◦ Organik: individualitas anggotanya, biasanya menganut hukum restitutif
  21. 21.   Dalam masyarakat akan terjadi konflik kebutuhan manusia, sebagai masyarakat dan sebagai individu Untuk mengatasi konfik ini negara menerapkan 2 metode: ◦ Pemenuhan kebutuhan ekonomis ◦ Koersi :  Tidak terorganisir  Konvensi masyarakat dan etiket bermasyarakat  Hukum (yang diorganisasi oleh negara)  Untuk menyeimbangkan kepentingan sosial dan individu
  22. 22.  Social Enginering by Law: ◦ Mengenal problem yang dihadapi termasuk masyarakat yang hendak dirubah ◦ Memahami nilai yang ada dalam masyarakat ◦ Membuat alternatif hipotesis tentang solusi ◦ Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya  Perlu berhati-hati agar tidak merugikan masyarakat , semisal dari segi budayadan antropologi
  23. 23.  Mochtar Kusumaatmadja: fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional, terdapat mengenai 2 hal: ◦ Sikap mental warganegara terhadap pihak yang berkuasa  Pasif : hanya mengikuti peraturan yang dibuat oleh negara  Aktif: menuruti hukum juga, mengetahui hak dan kewajibannya dan bila perlu menuntutnya
  24. 24.   Masalah-masalh hukum yang perlu diteliti selain mengerti fungsinya, kita juga harus mengetahui berbagai faktor lain seperti pendidikan hukum, apakah sudah rekevan dengan kondisi masa kini Juga perlkembangan hukum positif dalam memnuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum
  25. 25.   Hukum adalah tekhnologi sosial sehingga berarti hukum berfungsi sebagai sarana: ◦ Pembahuran/pembangunan masyarakat ◦ Pemanfaatan sumebr daya ◦ Penegakkan keadilan ◦ Perwujudan kesejahteraan ◦ Pembentukan kebiasaan ◦ Pemenuhan kebutuhan masyarakat ◦ Pengendalian sosial Maka, hukum harus berjalan beriringan dengan ilmu-ilmu yang lain (sejarah, politik, sosiologi, dll)

×