BAB I PENDAHULUANA. Pengantar Isi Tulisan            Hukum itu ada dan berlaku dalam masyarakat. Karena itu,   sebagai sal...
apalagi dalam kerangka pembangunan nasional. Oleh sebagiansarjana, hukum adat dipandang sebagai salah satu kebanggannasion...
yaitu masyarakat yang adil dan makmur.           Dalam perkembangan yang demikian, hukum adat senantiasa   dipermasalahkan...
perkembangan hukum di negara kita, khususnya berkenaan denganhukum adat. Berbagai pertemuan ilmiah telah mengkontatir beta...
hukum adat pada masyarakat tertentu.       Terhadap para sarjana yang telah mengagung-agungkankedudukan hukum adat padahal...
pandangan tersebut pada masa sekarang merupakan hal yang wajar   dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu...
Merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan danperubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatubangsa, Nega...
sebagai cara hidup yang baru yang lebih baik dari pada  sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam  lingkungan,...
transformasi total dari pola kehidupan tradisional kepada polakehidupan modern yang sesuai dengan kemajuan jaman dandiduku...
penegakan pembangunan dan pembinaannya. Sedangkan dilain        pihak hukum itu harus dipandang sebagai "alat" (tool) dan ...
sikap mental yang paling sesuai dengan masyarakat yang dicita-       citakan. 7                Seminar Hukum Nasional di S...
memang bisa          berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana       pembangunan dalam arti pengatur arah kegiatan man...
hukum. Hal ini terjadi oleh karena hukum hanya berpegangpada kewenangannya untuk mengatur, memerintah, memaksa,serta melar...
bahwa yang         dimaksud "Development law", adalah: "Suatusistem hukum yang sensitif         terhadap    pembangunan ya...
Prisma No.6 tahun ke III, 1973, hal.3        Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan  menurut Michael Hoger dapat...
bersifat sosiologis. Prosesnya dari tingkah laku dan perbuatanorang. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagaiwa...
bentuk peraturan-peraturan, bila pengkaidahan dilakukan daribawah/masyarakat akan terwujud hukum adat dan kebiasaan.Proses...
Rusli;     Penelitian   Hukum     Dalam     Pembinaan      DanPembahasan Hukum Nasional, Seminar Hukum Nasional IIItahun 1...
kesemuanya tergantung pada hal tersebut. Setiap bangsa dansuku bangsa mempunyai hukumnya sendiri-sendiri, VonSavigny (1779...
1962, hal.18).Pandangan itu kemudian dipertegasnya kembalidalam salah satu karyanya yang ditulis untuk UniversitasNijmegen...
hukum haruslah berorientasi kemasa depan (forward looking)bukan berorientasi kemasa lampau (backward looking) sepertidalam...
tertentu sesuai yang dikehendaki dengan menciptakan pola-pola baru. Juga berarti mengubah atau bahkan menghapuskankekuasaa...
menyempurnakan tatanan hukum yang ada dilakukan untukbagian-bagian tertentu yang tidak cocok dan tidak sesuai lagidengan k...
mencerminkan        kesadaran hukum masyarakat.         Berkaitan     dengan usaha ini, timbul masalah, sistem hukum yang ...
dan lihat juga Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan HukumDalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan PenerbitUniv...
usulnya yang dibedakan:a. Dalam arti dasar-dasar yang menjiwai isinya;b. Dalam arti pembentukannya.Bilamana      isi dari ...
4. Harus berlandaskan pada dan tidak boleh bertentangan dengandasar falsafah negara Pancasila serta Undang-undang Dasar 19...
pertumbuhannya. Setelah kemerdekaanyang banyak mengalami perubahan-perubahan. Dengan berpegangpada pandangan bahwa hukum r...
pada masa transisi. Untuk menyalurkan kegiatan dalam pembinaanhukum nasional, tahun 1956          PERSAHI           telah ...
perundang-undangan.Dengan keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 kembalike UUD 1945, LPHN dibentuk kembali den...
b. Kebijaksanaan politik Menteri Kehakiman dalam ketetapan      hukum nasional.             2. Mengadakan   riset   dan do...
kodifikasi;d. Membina pusat dokumentasi perpustakaan dan publikasi hukum(pasal 617).Sekitar tahun 1972 BPHN setelah mempel...
parental.6. Hukum tertulis mengenai bidang-bidang hukum tertentu sedapatmungkin dihimpun dalam bentuk kodifikasi (Hukum Pe...
b. Penggeledahan, penyitaan, pembaharuan surat                dilakukansewenang-wenang. Untuk        menghimpun      berba...
Seminar Hukum Nasional II di Surabaya 1974 baru dijumpai kembalikesimpulan dasar-dasar pembinaan Hukum Nasional, sebagai b...
harus menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggunakanilmu-ilmu sosial lainnya sebagai penunjang.3. Unifikasi hukum...
memperkembangkan dan memperkaya hukum nasional.6. Perlu digiatkan penelitian, terutama dibidang hukum adat diseluruhdaerah...
dengan pembangunan prasarana dan sarana komunikasi.Seminar-seminar hukum nasional, beberapa simposium        dan lokakarya...
bahwa:  Asas-asas pembinaan hukum nasional itu sesuai dengan GBHN danberlandaskan pada hukum adat yang                   t...
1. Peningkatan    dan   penyempurnaan pembinaan hukum nasionaldengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi      s...
hukum        mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan             tingkatkemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dap...
ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.d. Mengusahakan terwujudnya persatuan.e. Dalam usaha Pemb...
paling tepat memenuhi kebutuhannya. Pendapat ini kebanyakan daripada para pakar hukum adat, tetapi cara yang demikian menu...
BAB II  HUKUM ADAT DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONALA.Corak    Berpikir  Masyarakat   Hukum   Adat   DanPerkembangannya       U...
materil maupun immateril.         Suatu uraian yang relatif lengkap dikemukakan olehHazairin, sebagai berikut:10 Masyaraka...
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, denganbentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-unda...
Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh hukum itu   dapat berfungsi dalam suatu masyarakat tertentu. Pada masya...
males is associated with early inheritance, separate residence,      readily available substitutes for both spouses and pa...
dikatakan:          The result is that members of the same suku, and even of thesame paruik, no longer live together. As a...
kedudukan ninik-mamak dalam kaum dan suku tetap penting,     karena adanya kaum dan suku masih merupakan kenyataan     dal...
diketengahkan adalah masalah            stigmatisasi.Stigmatisasi terjadiapabila perbuatan tertentu yang menyimpang, denga...
of their actions, but it is not inevi table. It hinges rather on the turn ofcircumstances or convergence of external facto...
komuun merupakan dasar untuk mengerti hukum adat. Ciri komuundari masyarakat Indonesia digambarkan oleh Van Vollenhoven ya...
yang secara mekanis dapat dilaksanakan; ini semua disebabkan olehkarena semua hak itu dimengertikan dan dilaksanakan sedem...
adalah kewajiban hukum. Komuun ini janganlah dipandang sebagaifaktor yang berdiri sendiri, tetapi lebih-lebih dalam kebali...
hukum di dalam masyarakat. Lain sekali halnya dalam hubunganantara individu dengan masyarakat Indonesia dan hukum Adat.Ind...
kepentingan individu, seperti ternyata     di      Minangkabau dimanamasyarakat famili itu merupakan dasar dari seluruh ke...
mempunyai ciri atau tanda bahwa jiwa, perbuatan dan tingkah lakudari individu (oknum, manusia perseorangan) dalam masyarak...
Sifat komuun dengan sifat kolektifitis atau individualistismemberi alasan bahwa yang disebut komuun itu pada hakekatnyaada...
kolektifistis?      Aliran kekeluargaan menjiwai Pasal 33 UUD 1945, yaitu Pasalasas sosial ekonomi, jiwa kekeluargaan meru...
dapat berjalan diberbagai macam kegiatan rakyat, seperti pertanian,perikanan   dan   lain-lain.   Ekonomi   yang   bertent...
1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, Undang-Undang No.4tahun 1960/Prp, tentang Perairan Indonesia dan Undang-Undangtentan...
Yang mungkin terjadi sebagai akibat banyaknya             intensitasinteraksi antara satu sama lainnya, maka      yang    ...
harmonis antara ayah dengan               anak menunjukkan bergesernyakehidupan matriachat ke arah kehidupan keluarga yang...
Holleman mengemukakan, bahwa corak berpikir       masyarakat adatadalah mempunyai pola pemikiran magis religius       part...
berlaku selama ini. Maka perlu adanya suatu penilaian baruterhadap hukum adat Penilaian baru tersebut dalam rangka tujuanu...
hukum itu berlaku. Agar mendapat gambaran yang jelas tentang  hukum adat, akan dikemukakan beberapa rumusan yang sedikit  ...
peraturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan   petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman   huk...
5. Bushar Muhammad:      Hukum adat itu terutama hukum yang mengatur tingkah lakumanusia Indonesia, dalam hubungan satu sa...
terlalu mengutamakan      peraturan hukum     yang termuat dalamperaturan perundangan dan terlalu mengabaikan tumbuhnya ge...
disegala penjuru nusantara saja, tetapi tersebar luas seperti ke gugusankepulauan Filipina dan Taiwan disebelah utara, di ...
_Menyandera Hukum Adat, Yayasan Ponds Universiteit GadjahMada, Yogyakarta, 1950, hal.8      Hukum bersifat hidup, dinamis ...
tidak tergantung pada penguasaa       masyarakat. Sesuai denganfitrahnya sendiri menurut Soepomo hukum adat terus-menerus ...
gestading", atau mengalami perkembangan terus-menerus. Hukumadat menurut pandangannya terdiri atas tiga bagian, yaitu "het...
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Jaja perk. adat lengkap  1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jaja perk. adat lengkap 1

7,602 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,602
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
109
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jaja perk. adat lengkap 1

  1. 1. BAB I PENDAHULUANA. Pengantar Isi Tulisan Hukum itu ada dan berlaku dalam masyarakat. Karena itu, sebagai salah satu masalah manusia, hukum merupakan suatu permasalahan yang senantiasa dihadapi umat manusia dimana dan dalam waktu kapanpun. Berkaitan dengan itu, Harolp J. Berman, mengtakan hukum itu adalah: "One of the deepest concern of all civilized men every where".1 Sebagai suatu permasalahan yang paling dalam bagi setiap manusia yang berperadaban dimanapun juga). Proses kehidupan hukum menampakan diri dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk peraturan yang tertulis, tidak tertulis, lembaga-lembaga hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis itu adalah hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya akan merupakan sebuah permasalahan juga dan senantiasa sebagai suatu permasalahan yang selalu dihadapi oleh bangsa dan negara kita,1 Harolp J. Berman, Talks on American Law, Voice of America Forum Lectures, Washington,1973, hal.3. 1
  2. 2. apalagi dalam kerangka pembangunan nasional. Oleh sebagiansarjana, hukum adat dipandang sebagai salah satu kebanggannasional yang dimiliki bangsa Indonesia, karena dari hukum adatdapat dilihat bentuk dan wajah kepribadian bangsa. Sehubungandengan itu M. Nasroen, mengatakan: Bahwa keasanggupan bangsa Indonesia dalam soalkebudayaan, ternyata dari hukum adat ini adalah tinggi mutunyadalam mengatur ketatanegaraan dan mengatur budi pekerti danpergaulan hidup manusia. Hukum adat ini adalah asli kepunyaandan ciptaan bangsa Indonesia sendiri.2 Akan tetapi kita harus ingatdan sadar bahwa sekarang ini hukum adat eksistensinya dalamsuasana perubahan sosial yang sangat cepat. Sejak tahun 1945, dirasakan telah mulai terjadi perubahansosial yang cukup mencolok, bila dibandingkan dengan tahun-tahunsebelumnya. Hal ini disebabkan, sejak saat itu, prosesperkembangan masyarakat berubah dengan cepat, dari proses yangsifatnya spontan, yaitu yang dibiarkan pada perkembangan spontandari faktor-faktor sosial budaya dalam masyarakat, sekarangdiarahkan pada suatu keadaan masyarakat yang dicita-citakan, 2 M. Nasroen, Falsafah Indonesia, Bulan Bintang Jakarta, 1967, hal.14 2
  3. 3. yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Dalam perkembangan yang demikian, hukum adat senantiasa dipermasalahkan, yaitu mengenai bagaimana kedudukan hukum adat, baik kedudukannya sebagai bagian dari tata hukum Negara Republik Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan pembinaan hukum nasional dan pembangunan pada umumnya. Walaupun persoalan ini sudah sering diperbincangkan, kiranya untuk mengemukakan kembali sebagai bahan perbandingan dan bahan pemikiran kembali dalam mempelajari persoalan-persoalan hukum di negara kita, membicarakan tentang kedudukan hukum adat adalah suatu hal yang menarik. Sehubungan dengan itu Paul Scholten, mengemukakan:3 "Tot jurist wordt enkel gevormd, wie tolkens weer leert het ene rechtordel tegen het andere of te wegen, daar bij begripend daat voor beide iets te zeggen volt". (Hanya mereka yang telah berkali-kali belajar menimbang pendapat hukum yang satu terhadap pendapat hukum yang lainnya, dengan menyadari sepenuhnya bahwa pada keduanya pendapat tersebut ada sesuatu yang dapat dibenarkan, maka hanya dialah yang dapat menjadi seorang ahli hukum). Disamping itu bagaimana 3 Scholten-Assers, Handleiding tot beofening van het Nederlandsch Burgelijke Recht,Algemeen dell, we Tjeenk Wiclink Zwolle, 1934. 3
  4. 4. perkembangan hukum di negara kita, khususnya berkenaan denganhukum adat. Berbagai pertemuan ilmiah telah mengkontatir betapapentingnya kedudukan hukum adat dalam rangka prosespembinaan hukum nasional dan pembangunan nasional padaumumnya. Dalam Seminar Hukum Nasional III di Surabaya, telahdinyatakan, bahwa pembinaan hukum nasional harusmemperhatikan hukum adat yang merupakan hukum yang hidupdalam masyarakat (the living law). Kemudian dalam seminarHukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Jogyakarta padatahun 1975 telah disimpulkan, bahwa hukum adat adalahmerupakan salah satu sumber yang penting untuk memperolehbahan bagi pembangunan hukum nasional. "Adanya kelainanpenafsiran tentang pengertian hukum adat yang dimaksud olehUUPA yang mengakibatkan kelainan dalam menetapkan kedudukanserta ruang lingkup dari pada hukum adat tersebut." Masalah tersebut bagi para pakar hukum, dalam rangkapenelitian hukum, khususnya hukum adat yang berlaku dalammasyarakat dan demi kepentingan pembinaan hukum Nasional,maupun dalam rangka penegakan hukum serta pendidikan hukum,sebaiknya harus memprioritaskan identifikasi dan inventarisasi 4
  5. 5. hukum adat pada masyarakat tertentu. Terhadap para sarjana yang telah mengagung-agungkankedudukan hukum adat padahal sudah "out of date", sebaiknyasegera meninggalkan pandangannya tersebut, sebab apabila kitaberpegang teguh pada hukum tersebut, berarti kita mundur beerapalangkah dari gerak modernisasi, sebab hukum adat yang demikianakan menghambat atas lajunya pembangunan nasional. Kiranyahukum adat yang yang telah out of date itu hanyalah pentingsebagai sejarah hukum saja. Mereka yang terlalu mengagung-agungkan kedudukanhukum adat, terlalu berlebihan mengingat sudah tidak sesuai lagidengan fakta yang sebenarnya, karena berdasarkan kenyataan skopelingkungan kuasa hukum adat dewasa ini kian dibatasi, hal iniberakibat tidak berperannya hukum adat dalam kehidupan dimasyarakat yang sudah tidak terjangkau lagi oleh hukum adat.Dengan demikian benarkah hukum adat masih mempunyai perananpenting, bila peranannya masih ada, bagaimana peranannyatersebut? Sebenarnya perbedaan pendapat diantara para pakarhukum, sebab bibit pertentangannya sudah dimulai sejak jamankolonial, ada yang pro dan yang kontra. Sebetulnya perbedaan 5
  6. 6. pandangan tersebut pada masa sekarang merupakan hal yang wajar dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya seperti apa yang dikatakan oleh Paul Scholten tersebut di atas.B. Konsepsi Hukum Dalam Pembangunan Nasional Apabila kita mau menelaah berbagai permasalahan hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat kita, dalam hal ini tidak bisa terlepas dari alam pikiran dan kerangka dasar Pembangunan Nasional yang sedang berjalan sebagai suatu hubungan yang bersifat interdependensi, yaitu suatu hubungan yang sedemikian erat dan saling menentukan antara satu dan lain, oleh karena itu dalam studi hukum dewasa ini perlu selalu dikaitkan dengan masalah-masalah pembangunan yang tercermin dalam "Studi Hukum Dan Pembangunan" atau dengan tumbuhnya suatu cabang hukum baru yang bernama "DEVELOPMENT LAW", atau hukum pembangunan.4 Sebelum kita menguraikan hubungan antara hukum dan pembangunan terlebih dahulu akan dirumuskan apa yang dimaksud dengan pembangunan nasional itu, yaitu:54 Michael Hager, Development Law for The Developing Nations, Working Paper World peacethrough law, Abijan, 1973.5 Sondah P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung Jakarta, 1974, hal.2 6
  7. 7. Merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan danperubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatubangsa, Negara dan Pemerintah, menuju modernisasi dalamrangka pembinaan bangsa (nation building). Rumusan tersebutbila dianalisa lebih lanjut akan terlihat beberapa ide pokok yangsangat penting untuk diperhatikan tentang pembangunan, yaitu:1. Pembangunan merupakan suatu proses, proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan, barang tentu proses itu dapat dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri (independent phase of a proces). Pentahapan itu dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh;2. Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan bila ada kegitannya yang kelihatan seperti pembangunan, tetapi sebenarnya tak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidentil di masyarakat, tidaklah dapat digolongkan kepada katagori pembangunan;3. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.4. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas diartikan 7
  8. 8. sebagai cara hidup yang baru yang lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan, dalam rangka usaha meningkatkan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Salah satu ciri dari masyarakat yang telah mencapai tingkat modernitas yang tinggi ialah masyarakat itu makin dapat melepaskan diri dari tekanan dan kekangan alam, bahkan dapat menguasai alam sekelilingnya.5. Modernitas yang dicari melalui pembangunan itu bersifat multy dimensial, artinya modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.6. Kesemua hal yang telah disebutkan di atas ditujukan kepada usaha membina bangsa (nation building) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya Pembangunan nasional yang dilancarkan di negara kita hakekatnya merupakan usaha modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu usaha 8
  9. 9. transformasi total dari pola kehidupan tradisional kepada polakehidupan modern yang sesuai dengan kemajuan jaman dandidukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan pembangunan dewasa ini telahmendapat pemantapan dengan diberikannya landasanoperasional oleh MPR, yaitu melalui GBHN yang isisebenarnya adalah Pola Umum Pembangunan Nasional yangmemuat tujuan, landasan, asas, serta perincian dari padabidang pembangunan yang akan diselenggarakan. Penegasanselanjutnya diberikan secara terperinci dan bertahap olehpemerintah dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun untukberbagai tahapan, hingga sekarang sudah sampai padaREPELITA V. Sehingga hal tersebut benar-benar merupakansuatu usaha yang berencana dan terarah. Hukum dalam kaitannya dengan kerangka dasarPembangunan Nasional tersebut, mewujudkan diri dalam 2(dua) wajah, yaitu: Disatu pihak hukum memperketatkan dirisebagai suatu aspek dari pada pembangunan, dalam arti bahwahukum itu diikat sebagai suatu faktor dari pada pembangunanitu sendiri yang perlu untuk mendapat prioritas dalam usaha 9
  10. 10. penegakan pembangunan dan pembinaannya. Sedangkan dilain pihak hukum itu harus dipandang sebagai "alat" (tool) dan sarana penunjang yang akan menentukan keberhasilan usaha- usaha pembangunan nasional.Tentang masalah hubungan hukum dengan pembangunan ini, terdapat berbagai konsep yang diajukan oleh pakar hukum. Pada umumnya mereka berpendapat bahwa suasana pembangunan sebagaimana dilaksanakan, hukum berfungsi bukan hanya sekedar "as a tool of social control" dalam arti sebagai alat yang berfungsi mempertahankan stabilitas, tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe Pound, hukum juga berfungsi sebagai "as a tool of social engineering".6 Berkaitan dengan ini Sunaryati Hartono berpendapat, bahwa hukum itu adalah merupakan salah satu "Prasarana Mental" untuk memungkinkan terjadinya pembangunan dengan cara tertib dan teratur tanpa menghilangkan martabat kemanusiaan dari pada anggota-anggota masyarakat, yaitu dikala berfungsi untuk mempercepat proses pendidikan masyarakat (merupakan bagian dari "social education") ke arah6 Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law, Yale University Press, 1954, hal.47. 10
  11. 11. sikap mental yang paling sesuai dengan masyarakat yang dicita- citakan. 7 Seminar Hukum Nasional di Surabaya tahun 1974 telah mengkonstatatir; bahwa hukum merupakan salah satu sarana penting bagi pembangunan, yaitu baik sebagai penjamin kepas tian dan ketertiban maupun sebagai alat untuk mengadakan perubahan-perubahan ke arah kemajuan untuk membina masyarakat yang dicita-citakan. Jadi dengan demikian konsepsi tentang hukum adalah sudah beranjak jauh meninggalkan konsepsi lamanya. Konsepsi lama yang menyatakan "het recht hink achter de feiten aan" (hukum mengikuti perkembangan masyarakat) yang menurut Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M. sudah ditinggalkan. Oleh beliau ditegaskan lebih jauh bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat adalah didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan yang diinginkan adalah mutlak. Anggapan lain hukum sebagai sarana pembaharuan, adalah: Bahwa hukum dalam arti kaidah atas peraturan hukum7 Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing diIndonesia, Bina Cipta Bandung, 1972, hal.335. 11
  12. 12. memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti pengatur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan. Kedua fungsi tersebut menurut pendapatnya diharapkan dapat dilakukan oleh hukum, disamping fungsinya yang tradisional, yaitu untuk menjamin kepastian dan ketertiban.8 Menurut Satjipto Rahardjo, SH. sehubungan dengan konsep "law as a tool of social engineering" perkembangannya terjadi secara lambat tapi pasti, maka ungkapan "social engineering" hukum mulai masuk ke dalam khasanah perbendaharaan istilah di negara kita. 9 Salah satu ciri penting dari penggunaan hukum sebagai sarana melakukan "social engineering" ini menurut pendapatnya, adalah: Bahwa usaha ini merupakan kegiatan yang berlanjut, merupakan suatu proses kecemasan yang sering dialamatkan kepada pengaturnya oleh hukum pada umumnya adalah bahwa hukum itu sering menimbulkan suasana tirani peraturan-peraturan atau penjajahan oleh8 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional, BinaCipta Bandung, 1975, hal.59 Satjipto Rahardjo, Usaha Mengatur Masyarakat Secara Realistik, Kompas, Senin 17 Maret1975. 12
  13. 13. hukum. Hal ini terjadi oleh karena hukum hanya berpegangpada kewenangannya untuk mengatur, memerintah, memaksa,serta melarang dan sebagainya, tanpa menanyakan apakahketentuan yang dibuatnya dapat dijalankan secara efektif.Dalam keadaan demikian apakah tidak terlalu menegakkansemboyan "manusia untuk hukum" dan budaya "hukumuntuk manusia". Berlawanan dengan ini maka apabilapengaturan oleh hukum itu dilihat sebagai suatu proses, makamengandung kebijaksanaan, bahwa pengaturannya yang dibuatoleh hukum pada suatu saat itu tidak rampung (final) sifatnya,melainkan harus senan tiasa diikuti seperti efektivitas daripengaturan tersebut. Oleh karena itu di dalam "SocialEngineering" ini sangat penting peranan dan umpan balik(feedback), agar pengaturan itu senantiasa dapat disesuaikankepada keadaan yang timbul di masyarakat. Apabila kita lihat hukum itu sebagai suatu saranapenunjang terhadap pembangunan, maka hukum itu harusmempunyai suatu pola tertentu. Michael Hoger dalamhubungan ini untuk menetralisir apa yang dinamakan dengan"development law" atau hukum pembangunan mengemukakan, 13
  14. 14. bahwa yang dimaksud "Development law", adalah: "Suatusistem hukum yang sensitif terhadap pembangunan yangmeliputi keseluruhan hukum substantif, lembaga hukum berikutketerampilan para sarjana hukum secara sadar dan aktifmendukung proses pembangunan. Dalam sistem hukum ini,development law meliputi segala tindakan dan kegiatan yangmemperkuat infrastruktur hukum seperti lembaga hukum,organisasi profesi hukum, lembaga-lembaga pendidikan hukumserta segala sesuatunya yang berkenaan dengan penyelesaianproblem khusus pembangunan". Konsepsi development law selaras dengan orientasibaru mengenai pengertian hukum yang dikemukakan oleh A.Vilhem Rusted yang mengatakan Hukum itu adalah "the legalmachianery in action" yaitu sebagai suatu kesatuan yangmencakup segala kaidah baik yang tertulis maupun yangtidak tertulis, prasarana-prasarana seperti Kepolisian,Kejaksaan, Pengadilan, Advokat dan keadaan diri pribadidari pada individu penegak hukum itu sendiri bahkan jugafakultas hukum sebagai lembaga pendidikan tinggi hukum.Dikutif dari S Tasrif, SH., Peranan Hukum Dan Pembangunan, 14
  15. 15. Prisma No.6 tahun ke III, 1973, hal.3 Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan menurut Michael Hoger dapat mengabdi dalam 3 (tiga) sektor, yaitu:1. Hukum sebagai alat penertib (ordening); Dalam rangka penertiban ini, hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik, iapun dapat meletakkan dasar hukum (legitimacy) bagi penggunaan kekuasaan.2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan dan keharmonisan balancing). Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.3. Hukum sebagai katalisator; Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (law reform) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum.Sehubungan dengan konsep hukum yang dikemukakan di atas, maka pendekatan yang dipergunakan pada hukum pada umumnya adalah 15
  16. 16. bersifat sosiologis. Prosesnya dari tingkah laku dan perbuatanorang. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagaiwarga masyarakat, senantiasa mengarahkan dirinya pada suatukeadaan yang dianggapnya wajar yang terwujud dalam pola-pola tertentu. Dan apabila pola-pola tersebut mulai tidak dapatmenjamin kepentingan-kepentingannya, maka niscaya manusiaakan berusaha untuk merobah pola-pola tersebut. Dengandemikian maka pola-pola yang mengatur pergaulan hidupterbentuk melalui proses pengkaidahan yang tujuannya sangattergantung pada objek (pengaturan-nya)yaitu aspek hiduppribadi dan antar pribadi. Apabila arah proses pengkaidahantersebut tertuju pada hubungan antar pribadi dan ketenanganpribadi, maka proses tersebut menuju pada pembentukankaidah-kaidah hukum. Proses pengkaidahan tersebut olehwarga masyarakat atau oleh sebagian kecil dari masyarakatyang mempunyai kekuasaan dan wibawa. Dr. SoerjonoSoekanto, SH.,MA., Beberapa Catatan TentangPembangunan Hukum, Majalah Hukum Dan PembangunanNo.1 tahun 1974, hlm.40 Proses pengkaidahan yang terjadi diatas biasanya mewujudkan hukum-hukum normatif dalam 16
  17. 17. bentuk peraturan-peraturan, bila pengkaidahan dilakukan daribawah/masyarakat akan terwujud hukum adat dan kebiasaan.Proses pembentukan hukum adat dari bawah melaluipergaulan masyarakat sebagai perwujudan dari nilai-nilai yangingin dicapai oleh pergaulan hidup yang bersangkutan. Menurut pandangan seperti tersebut di atas, hukum tidaklagi dikonsepsikan sebagai gejala normatif otonom, akan tetapisebagai "lembaga sosial" (social institution)yang secara riilmempunyai kaitan dengan variabel sosial lainnya. Hukumsebagai gejala sosial empirik dipandang sebagai sesua tuindependent variabel yang menimbulkan berbagai effekkepada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya dan sekaligusjuga sebagai dependent variabel yang merupakan hasil daribermacam-macam kekuatan sosial dan suatu proseskemasyarakatan. Disini hukum tidak hanya dipandang sebagaidevelopment variabel (effek) yang berproses karena meresponsepembangunan, akan tetapi juga secara logis akan dikonsepsikansebagai independent variabel (kausa) yang berfungsimenentukan bentuk dan arah pembangunan. SoetandyoWignyosoebroto, Pembahasan Prasaran Teuku Mohammad 17
  18. 18. Rusli; Penelitian Hukum Dalam Pembinaan DanPembahasan Hukum Nasional, Seminar Hukum Nasional IIItahun 1974 di Surabya, hal.2. Melihat dan menelaah hubungan hukum danpembangunan, maka wajarlah kalau hukum dilihat juga dalamposisi logisnya sebagai faktor yang aktif, kreatif yang ikutmemberi arah kepada pembangunan. Berpangkal tolak dariasumsi demikian, dapat dinyatakan bahwa hukum itumengandung kemampuan untuk menertibkan effek-effekpositip kepada proses-proses sosial budaya. Kalau kita lihat secara sepihak, hukum dalam posisinyasebagai dependent variabel, adalah jelas bahwa hukum ituadalah hasil kristalisasi dari berbagai kekuatan sosial yang adadalam masyarakat yang juga secara nyata dapat memberibentuk dan menentukan wujud terhadap sesuatu hukum yangberlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena adaperbedaan dalam hal berbagai hubungan dan kekuatan sosialini, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya,terlihat adanya perbedaan antara hukum dalam masyarakat yangsatu dengan hukum yang berlaku di masyarakat lainnya, karena 18
  19. 19. kesemuanya tergantung pada hal tersebut. Setiap bangsa dansuku bangsa mempunyai hukumnya sendiri-sendiri, VonSavigny (1779-1861) dari mazhab "Historiscke Rechtskhulemengatakan:Das recht wird nicht gemacht, es ist und wird mitdem volke.(ukum itu tidak diciptakan, dia adalah dan timbuldengan rakyat) Konsep hukum yang demikian sebenarnyasudah cukup lama tumbuh dan berkembang dikalangan para ahlihukum kita. M.M. Djojodogoeno telah menegaskan bahwa:Hukum itu bukan suatu rangkaian ugeran (norma) akantetapi suatu karya dari seluruh rakyat. Sifat karya itu adalahpengugeran (normering) yang berarti pembatasan daritingkah laku dan perbuatan orang dalam hubungannya denganpamrih. Karya tersebut bermaksud menyelenggarakan tata yangadil. Djojodigoena, Reorientasi Hukum Dan Hukum Adat,Universitas Pres Yogjakarta, 1958, hal.4-14).Bahwa hukumselaku rangkaian ugeran (norma), isi sesungguhnyamerupakan hal yang tegas dan statis. Sedangkan kenyataannyahukum itu merupakan suatu proses yang terus tumbuh sesuaidengan pertumbuhan jamannya.Djojodigoeno, Kuliah HukumAdat 1961-1962, Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, 19
  20. 20. 1962, hal.18).Pandangan itu kemudian dipertegasnya kembalidalam salah satu karyanya yang ditulis untuk UniversitasNijmegen tahun 1971, ia menyatakan:"een onophandelijk zichvernieuwend proces van Normeringen door een gemeenschap,rechts streeksoof door middel van here gezagsorganis, van devoor xakelijke verhoudingen relevantse handelenen engedragingen van here leden, de zin heeft orde, gerechtigheid engezamelijke welvoortte funderen en te order houden". Nat isde Recht? Ones de dard van het Recht als social proces vannormeringen, Untag, University Press, Jakarta, 1971,hal.24.Hukum itu adalah suatu proses pengkaidahan yang terusmenerus mengadakan pembaharuan yang dilakukan olehmasyarakat baik secara langsung maupun dengan perantaraanalat-alat kekuasaannya tentang perbuatan dalam hubunganpamrih dan tingkah laku dari anggota-anggotanya, yangmempunyai arti untuk memberi dasar untuk mempertahankanketertiban, keadilan dan kesejahteraan bersama.Berangkat dariuraian-uraian tersebut di atas kiranya dapatlahdisimpulkan:Bahwa dalam masyarakat yang sedangmembangun sebagai halnya Negara Republik Indonesia, 20
  21. 21. hukum haruslah berorientasi kemasa depan (forward looking)bukan berorientasi kemasa lampau (backward looking) sepertidalam masyarakat sebelum kemerdekaan, segala pemikirantentang hukum harus dikaitkan dengan kerangka dasarPembangunan Nasional, sehingga segala studi tentang hukumharus benar-benar merupakan studi yang menunjang padapembangunan nasional.Dalam negara yang sedang membangunseperti "Indonesia" hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik daripadayang telah dicapai sebelumnya, menghadapi kenyataan sepertiini, peranan hukum semakin menjadi penting dalam rangkamewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana telahditetapkan. Fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekadarsebagai alat pengendalian sosial social control) saja, melainkanlebih dari itu, yaitu melakukan upaya-upaya untukmenggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengancara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakatsebagaimana dicita-citakan. Dengan perkataan lain, fungsihukum disini adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat,berarti hukum digunakan untuk mengarahkan pada pola-pola 21
  22. 22. tertentu sesuai yang dikehendaki dengan menciptakan pola-pola baru. Juga berarti mengubah atau bahkan menghapuskankekuasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi denganperkembangan jaman. Dari fungsi hukum tersebut yang serasidengan masyarakat yang sedang membangun. Karena dalampembangunan itu terdapat hal-hal yang harus dipelihara sertadilindungi, dilain pihak hukum diperlukan untuk menciptakanpola-pola yang sesuai dengan pembangunan dan agarperubahan yang diakibatkan oleh pembangunan tersebutberjalan dengan tertib dan teratur. Otje Salman, _PelaksanaanHukum Waris Di Daerah Cirebon Dilihat Dari Hukum WarisAdat Dan Hukum Waris Islam, Disertasi Unpad, Bandung,1992, hal.1-2.Begitu pula dengan Ismail Saleh, mengemukakanada tiga dimensi pembangunan hukum nasional yang patutmendapat perhatian yaitu dimensi pemeliharaan, dimensipembaharuan dan dimensi penciptaan. Tatanan hukum adalahharus tetap dipelihara sekalipun sudah tidak sesuai lagi,sepanjang tatanan hukum baru belum dapat diciptakan. Hal ituuntuk mencegah timbulnya kekosongan undang-undang.Sementara itu, usaha untuk meningkatkan dan 22
  23. 23. menyempurnakan tatanan hukum yang ada dilakukan untukbagian-bagian tertentu yang tidak cocok dan tidak sesuai lagidengan keadaan. Dimensi itu diperlukan agar tatanan hukumyang ada tidak perlu dibongkar keseluruhannya. Dimensipenciptaan berarti dimensi dinamika dan kreatifitas, padadimensi ini diciptakan perangkat peraturan perundang-undangan yang baru, yang sebelumnya memang belum pernahada. Dimensi ini digunakan untuk menghadapi tuntutankemajuan jaman. Hamid S Attamimi lebih mengarah hukum sebagaialat pengubah masyarakat atau social modification. Namunlebih lanjut dikemukakan bahwa itu tidak berarti bahwakodifikasi hukum ke dalam berbagai kitab undang-undangtidak penting atau tidak perlu, tetapi pengubah masyarakatkearah cita-cita bangsa adalah lebih penting, lebih diperlukan.Hamid S Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia,Pidato Pengukuhan Guru Besar UI, 1989.Upaya kodifikasihukum tersebut, sesungguhnya bermaksud mengganti tatahukum yang kini berlaku yang dibuat oleh pemerintahkolonial dengan tata hukum baru yang benar-benar 23
  24. 24. mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Berkaitan dengan usaha ini, timbul masalah, sistem hukum yang mana yang menjadi kesadaran hukum masyarakat, yang dapat menjadi sumber utama pembentukan hukum nasional. Hal ini disebabkan, karena hingga saat ini terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang mempengaruhi atau merupakan sumber dari tata hukum positip Indonesia, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Mura P. Hutagalung, Hukum Islam Dalam Era Pembangunan, Jakarta, Ind Hill, 1985, hal.112.C. Konsepsi Mengenai Pembinaan Hukum Nasional Pengertian pembinaan hukum nasional secara sederhana haruslah diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk memperkembangkan hukum kearah terbentuknya suatu tata hukum nasional. Konsepsi ini didasarkan pada suatu pemikiran, bahwa setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional yang baik dalam bidang politik maupun dalam bidang perdata yang mencerminkan kepribadian jiwa maupun pandangan hidup bangsa tersebut.Subekti, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 1977,hal.57. 24
  25. 25. dan lihat juga Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan HukumDalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan PenerbitUniver sitas Indonesia, Jakarta, 1975, hal18.Sebelum kita membicarakan tentang pelaksanaan dan usaha dalampembinaan hukum nasional, terlebih dahulu perlu untuk dikemukakanbeberapa pandangan tentang maksud hukum nasional itu sendiri. Parapakar hukum mempunyai berbagai pandangan tentang arti darihukum nasional. Koesno, menyebutkan ada 3 (tiga) aliran pandanganyaitu:1. Memandang dari segi pembuatan/pembentukannya;2. Memandang dari segi jiwa/isinya;3. Memandang dari segi asal-usul pembuatannya.Aliran pertama melihat pengertian hukum nasional dari segi formal;hukum nasional adalah apa yang dibentuk atau ditetapkan olehpembentuk undang-undang yang nasional. Aliran kedua melihatpentingnya hukum nasional dari segiisinya, yakni hukum yang berisi bahan yang ada dan hidup di dalamdiri bangsa Indonesia sendiri baik yang bersifat idiil maupun yangbersifat riil.Aliran ketiga melihat pengertian hukum nasional dari segi asal- 25
  26. 26. usulnya yang dibedakan:a. Dalam arti dasar-dasar yang menjiwai isinya;b. Dalam arti pembentukannya.Bilamana isi dari hukum atau perundang-undangan yangbersangkutan dijiwai oleh politik hukum yang nasional, maka ituadalah hukum nasional. Bilamana hukum atau perundang-undanganitu dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau hukum daripemerintah kolonial, maka itu adalah hukum kolonial.Hukum nasional adalah hukum atau perundang-undangan yangdibentuk oleh pembentuk atau hukum dalam arti PemerintahNasional.Pandangan yang lain tentang Hukum Nasional dikemukakan olehHidjaxie Kartawidjaja, dengan memberikan rumusan sebagai berikut:Hukum nasional ialah suatu bentuk hukum yang berlaku di Indonesiayang memiliki ciri-ciri syarat seperti di bawah ini:1. Memiliki kepribadian sendiri, yang sesuai dengan kepribadianbangsa Indonesia.2. Mengutamakan kesatuan dan persatuan hukum.3. Isinya atau jiwanya harus sesuai dan seirama dengan kesadaranserta hajat hidup hukum bangsa Indonesia. 26
  27. 27. 4. Harus berlandaskan pada dan tidak boleh bertentangan dengandasar falsafah negara Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945.Mohammad Hidjaxie Kertowidjojo, Pembentuk Hukum Nasional;Suatu Sumbangan Pikiran Atas Perintah LIPI, 1973; dikutip dalamIman Sudiyat, Pembaharuan Hukum dan Hukum Yang Hidup DalamMasyarakat, Proceding Seminar Hukum Nasional III,1974, hal.3Pembinaan hukum nasional ini perlu untuk dilaksanakan di negarakita, menurut Tengku Mohammad Radie ada beberapa hal yangmemberi arti kepada soal pembangunan hukum tersebut. Pertamaalasan psykologis politik, untuk melepaskan diri dari ikatan masalampau yang berbau kolonial, dalam rangka menciptakan identitasbangsa yang merdeka, sebab adanya hasrat untuk mengganti tatahukum warisan penjajah dengan menonjol pada setiap bangsa,terutama melalui perjuangan. Karena janggal untukmempertahankan hukum kuasa penjajahan dan menjadikannya suatutata hukum nasional.Alasan lain (kedua) agaknya lebih rasional, ialah bahwa acapkali dandalam banyak hal hukum di masa lampau tidak cocok lagi dengankebutuhan-kebutuhan masyarakat, bangsa yang melekat dari aspek 27
  28. 28. pertumbuhannya. Setelah kemerdekaanyang banyak mengalami perubahan-perubahan. Dengan berpegangpada pandangan bahwa hukum refleksi dari keadaan masyarakat padasuatu masa tertentu, maka sukarlah untuk mempertahankan hukumlama untuk suasana kehidupan baru bilamana dikehendaki hukumbaru dapat memberikan tanggapan yang tepat kepada kebutuhanmasyarakat pada zaman yang telah berubah.Dimasa yang silam para pakar hukum sangat cenderung untukberorientasi kemasa lampau, sehingga hukum kita semakin jauhketinggalan dari perkembangan masyarakat dibidang sosial, politikdan ekonomi yang kebanyakan berorientasi kemasa depan, untukmenyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan masyarakat, hukumtidak hanya harus diperbaharui, akan tetapi pembaharuan hukum perluuntuk dipercepat. Pembaharuan hukum yang dipercepat ini pentingbila hukum nasional itu hendak merupakan hukum yang fungsional,yaitu hukum yang dapat menjadi prasarana dalam pelaksanaanpembangunan nasional pada umumnya.Usaha pembinaan hukum nasional bukanlah merupakan suatutindakan yang mudah, sehubungan dengan adanya keaneka ragamanperaturan hukum, baik peninggalan penjajah maupun yang dibentuk 28
  29. 29. pada masa transisi. Untuk menyalurkan kegiatan dalam pembinaanhukum nasional, tahun 1956 PERSAHI telah memajukanpermohonan kepada Menteri Kehakiman agar dibentuk panitia negarapembinaan hukum nasional. Subekti, op.cit. hal.40Permohonan itu menghasilkan Keputusan Presiden tanggal 30 Maret1958 No.107 tahun 1958 mengenai pembentukan LembagaPembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang bertugas membantupemerintah secara giat dan penuh daya cipta dalam lapanganhukum dengan tujuan mencapai Tata Hukum Nasional. Lembaga iniberkedudukan langsung di bawah Perdana Menetri denganberanggotakan para ahli hukum, wakil-wakil golongan teoritis,politisi dan para praktisi. Soesanto Tirtoprodjo, LPHN, MajalahHukum dan Masyarakat No. Kongres I, Jakarta, 1961, hal.221.Usaha yang harus dilaksanakan lembaga ini, adalah: a. Menyiapkan penyusunan perundangan yang selaras dengan keadaan dan kepentingan negara, rakyat serta dengan cita-cita hukum dan Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945. b. Mengusahakan terjemahan buku yang penting dalam lapangan hukum ke dalam bahasa Indonesia. c. Menyelenggarakan peristilahan nasional dalam lapangan 29
  30. 30. perundang-undangan.Dengan keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 kembalike UUD 1945, LPHN dibentuk kembali dengan Keppres tanggal 6Mei 1961 No.194 tahun 1961 yang berkedudukan di bawahdepartemen Kehakiman, dengan tugas: a. Melaksanakan Pembinaan Hukum Nasional yang dikehendaki oleh MPRS; b. Menyiapkan rancangan perundangan nasional untuk menggantikan peraturan yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional; c. Menyelenggarakan segala sesuatu untuk menyusun keteraturan dalam perundang-undangan.Kemudian dengan Ketetapan Presiden No.282 tahun 1964 dibentuksuatu LPHN gaya baru yang bertugas melaksanakan PembinaanHukum Nasional, sesuai dengan UUD 1945 sebagaimana dikehendakioleh MPRS dengan tujuan untuk mencapai tujuan tata hukumnasional berdasarkan Pancasila, yaitu dengan: 1. Menyiapkan rancangan peraturan-peraturan perundang- undangan yang berpedoman kepada: a. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tap MPR. 30
  31. 31. b. Kebijaksanaan politik Menteri Kehakiman dalam ketetapan hukum nasional. 2. Mengadakan riset dan dokumentasi serta segala sesuatu yang diperlukan untuk menyusun peraturan Perundangan. Kedudukan lembaga ini kemudian lebih disempurnakan lagi dengan Keputusan Presiden tanggal 24 Juli 1965 No.184 tahun 1965. Selanjutnya dengan SK Menteri Kehakiman No. YS.4/3/7 tahun 1975 mengenai susunan organ dan tata kerja Departemen Kehakiman, nama LPHN dirubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam pasal 616 disebutkan bahwa BPHN mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan hukum nasional berdasar kan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 616 BPHNberfungsi:a. Membina penyelenggaraan pertemuan ilmiah bidang hukum;b. Membina penelitian dan pengembangan hukum nasional;c. Membina penyusunan naskah rancangan undang-undang dan 31
  32. 32. kodifikasi;d. Membina pusat dokumentasi perpustakaan dan publikasi hukum(pasal 617).Sekitar tahun 1972 BPHN setelah mempelajari asas-asas hukumyang kerap dikalangan rakyat Indonesia, mengadakan rapat"hearing" dengan golongan terkemuka dan berbagai lapisanmasyarakat. Dari pertemuan tersebut telah berhasil merumuskan asas-asas tata hukum nasional sebagai berikut:1. Dasar pokok hukum nasional Indonesia adalah Pancasila;2. Hukum nasional bersifat:a. Pengayoman;b. Gotong-royongc. Kekeluargaan;d. Toleransi;e. Anti kolonialisme, imprealisme, dan feodalisme.3. Semua hukum sebanyak mungkin diberi bentuk tertulis.4. Selain hukum tertulis diakui hukum tidak tertulis sepanjang tidakmenghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia;5. Hakim membimbing perkembangan hukum (homogenitas) yangselaras luasnya dan dalam hukum kekeluargaan kearah sistem 32
  33. 33. parental.6. Hukum tertulis mengenai bidang-bidang hukum tertentu sedapatmungkin dihimpun dalam bentuk kodifikasi (Hukum Perdata, HukumPidana, Hukum Dagang, Hukum Acara Perdata, Hukum AcaraPidana).7. Untuk pembangunan masyarakat sosialis Indonesia diusahakanunifikasi hukum;8. Dalam perkara pidana:a. Hakim berwenang sekaligus memutus, baik karena jabatannyamaupun atas tuntutan pihak yang berkepentingan;b. Hakim berwenang mengambil tindakan yang dipandang patutdan .... disamping atau tanpa pidana.9. Sifat pidana harus memberikan pendidikan kepada terhukum untukmenjadi warga yang bermanfaat bagi masyarakat.10. Dalam bidang hukum acara perdata diarahkan jaminan supayaperadilan berjalan sederhana, cepat dan murah.11. Dalam bidang hukum acara pidana diadakan ketentuan yangmerupakan jaminan kuat untuk mencegah:a. .... tanpa dasar hukum yang cukup kuat ditahan lebih lama dariyang benar-benar diperlukan. 33
  34. 34. b. Penggeledahan, penyitaan, pembaharuan surat dilakukansewenang-wenang. Untuk menghimpun berbagai pemikiranmasalah-masalah hukum dalam rangka pembinaan hukum nasionalLPHN telah menyelenggarakan beberapa kali seminar HukumNasional bekerja sama dengan PERSAHI, Fakultas HukumUniversitas Diponegoro, Fakultas Hukum Unair, dan lain sebagainya.Dasar asas-asas hukum Nasional yang digariskan oleh LPHN yangmendapat dukungan sepenuhnya dari seminar Hukum Nasional ke Isebagaimana yang terlihat dalam kesimpulannya yang menyatakan:1. Dasar pokok hukum nasional Indonesia ialah Pancasila.2. Hukum Nasional sebagai alat revolusi dengan arti "Tut WuriHandayani" serta sebagai expresi cita-cita politik rakyat berfungsipengayoman dalam arti membina, mengatur, melindungi tertibmasyarkat sosialisme Indonesia, dimana dijamin keseimbangan antarakepentingan masyarakat dan kepentingan Individu.3. Hukum Nasional Indonesia mencrminkan sifat gotong royong,kekeluargaan, toleransi, dan anti imprealisme, kolonialisme sertafeodalisme dalam segala bentuk.Dalam seminar Hukum Nasional ke II di Semarang 1968 tidakmembicarakan persoalan dasar Hukum Nasional. Tetapi pada 34
  35. 35. Seminar Hukum Nasional II di Surabaya 1974 baru dijumpai kembalikesimpulan dasar-dasar pembinaan Hukum Nasional, sebagai berikut:1. Dasar pembinaan Hukum Nasional adalah Pancasila, UUD 1945,dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.2. Pembinaan Hukum Nasional meliputi seluruh hukum positipIndonesia, baik sipil maupun militer, baik yang tertulis maupun yangtidak tertulis.3. Penemuan dan pembentukan hukum yang hidup dalam masyarakatadalah tugas badan-badan legislatif, eksekutif, dan peradilan dalambentuk peraturan perundangan, keputusan-keputusan dan dalambentuk putusan-putusan hakim.Pada bagian lain Seminar Hukum Nasional III memberikanbeberapa kesimpulan antara lain:1. Pembinaan hukum nasional harus memperhatikan hukum adatyang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (the livinglaw).2. Untuk itu pendekatan yang tepat adalah pendekatansosiologis yang dapat dijadikan alat untuk mengadakan analisasosial. Atas dasar ini dapat dilaksanakan proyeksi sosial. Oleh karenaitu dalam pembinaan hukum, penelitian hukum harus menggunakanpendekatan yang tidak hanya bersifat ilmu hukum melainkan juga 35
  36. 36. harus menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggunakanilmu-ilmu sosial lainnya sebagai penunjang.3. Unifikasi hukum dan pembentukan hukum melalui perundang-undangan dalam proses pembangunan memerlukan skala prioritas.Atas dasar skala prioritas, maka bidang-bidang hukum yang sifatnyauniversal dan netral yaitu bidang-bidang hukum yang langsungmenunjang kemajuan ekonomi dan pembangunan perlu diprioritaskandalam pembentukannya.Sedangkan bidang-bidang hukum yang sangat erat hubungannyadengan kehidupan pribadi, kehidupan spiritual dan kehidupan budayabangsa memerlukan penggarapan yang seksama dan tidak tergesa-gesa.4. Menyadari pentingnya kodifikasi dalam rangka pembinaan hukumnasional khususnya dan pembangunan nasional umumnya, denganmengingat kebutuhan yang mendesak, usaha kearah kodifikasidilaksanakan untuk seluruh atau sebagian lapangan hukum tertentusecara bertahap baik dengan undang-undang maupun denganPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).5. Pengoperan/pengambilan hukum asing yang sesuai dengankebutuhan masyarakat dapat diterima, asalkan hal tersebut dapat 36
  37. 37. memperkembangkan dan memperkaya hukum nasional.6. Perlu digiatkan penelitian, terutama dibidang hukum adat diseluruhdaerah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata tentanghukum adat yang benar-benar diseluruh tanah air. Sebab kenyataanyang hidup di daerah itulah yang patut diabtraksikan dalam norma-norma hukum umum yang dapat diterima oleh seluruh rakyat. Penelitian secara menyeluruh mengenai hukum yang hidup dalammasyarakat (the living law) yang meliputi daerah diseluruh Indonesiaini dapat dipergunakan untuk mengadakan pemecahan persoalan(problem solving), dengan jalan: a. Penemuan hukum (rechtvinding) b. Pembentukan hukum (rechtvorming) c. Pengembangan hukum (rechtsuitbouw).7. Akselerasi pembinaan hukum nasional hendaknya dibarengidengan usaha peningkatan taraf penghidupan masyarakat yangrelevant untuk berkonvergensi dengan bangsa (nation) lain.8. Keterbelakangan dan pluformitas tata kehidupan masyarakat yangpada pokoknya diakibatkan oleh kekurang lancaran komunikasi perludiatasi oleh ekstensifikasi pendidikan baik formal maupun non formaldan penyuluhan hukum (legal information) secara horizontal, simultan 37
  38. 38. dengan pembangunan prasarana dan sarana komunikasi.Seminar-seminar hukum nasional, beberapa simposium dan lokakarya tentang berbagai permasalahan hukum, maksudnya ialahuntuk menghimpun berbagai pendapat dan pandangan berbagaikalangan dengan harapan dapat memberikan "input" bagi pembinaanhukum nasional. Selain itu usaha-usaha yang dijalankan BPHN,usaha-usaha penelitian diberbagai tempat dan daerah serta penulisanilmiah dibidang hukum.Pancasila sebagai dasar hukum nasional tidak perlu dipermasalahkanlagi, karena sudah merupakan konsensus nasional yang menyatakanbahwa Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumberhukum. Begitu pula halnya denganUUD 1945 merupakan hukum dasar Tertulis dalam kehidupanbernegara di Indonesia.GBHN berbeda dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.GHBN dibidang hukum memperlihatkan adanya kecenderunganyang selalu berubah untuk setiap periode pembangunan. Berikut inidipaparkan kebijakan hukum dalam GBHN, yaitusebagai berikut:1. Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 antara lain menyebutkan 38
  39. 39. bahwa: Asas-asas pembinaan hukum nasional itu sesuai dengan GBHN danberlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambatperkembangan masyarakat adil makmur.2. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 memberikan beberapaarahan di bidang hukum sebagai berikut:a. Pembangunan di bidang hukum dan negara. Hukum Indonesiaadalah berdasar atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-citahukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suatu kejiwaanserta wajah dari bangsa Indonesia yang didasarkan dalam Pancasiladan UUD 1945.b. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan danmenampung keresahan hukum rakyat yang berkembang kearahmodernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai kepastian dan ketertiban hukumsebagai prasarana yang harus ditujukan kearah peningkatanpembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai saranapenunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yangmenyeluruh, dilakukan dengan: 39
  40. 40. 1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasionaldengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi sertaunifikasi hukum dibidang-bidangtertentu, dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalammasyarakat.2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurutproporsinya masing-masing.3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegakhukum.c. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membinasikap para penguasa dan para pejabat pemerintah kearah penegakanhukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabatmanusia dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan UUD1945.3. Keputusan MPR No.IV/MPR/1978 merumuskan tentang arahpembangunan di bidang hukum sebagai berikut:a. Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesiadidasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandungdalam Pancasila dan UUD 1945.b. Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar 40
  41. 41. hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkatkemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlahdiciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancarpelaksanaan pembangunan. Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk:1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasionaldengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi danunifikasi hukum dibidang-bidangtertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalammasyarakat.2. Menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai denganfungsi dan wewenang masing-masing.3. Meningkatkan kemampuan dan kewajiban aparat penegakhukum.4. Membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golonganmasyarakat yang kurang mampu.c. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehinggamenghayati hak dan kewajibannya dan meningatkan pembinaansikap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum,keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, 41
  42. 42. ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.d. Mengusahakan terwujudnya persatuan.e. Dalam usaha Pembangunan Hukum Nasional perlu ditingkatkanlangkah-langkah untuk penyusunan per-undang-undangan yangmenyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangkamengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Tentang bagaimana cara melaksanakan pembinaan hukum itu,dalam hal ini masih terdapat beberapa pandangan yang berbeda.Disatu pihak hendak menggunakan sistem kodifikasi sebagai carayang terbaik dalam melaksanakan pembinaan hukum nasionaltersebut. Menurut Sunaryati Hartono, selama 28tahun hingga kini belum menghasilkan sesuatu, sehingga dapatlahdisimpulkan bahwa kodifikasi tidaklah merupakan jalan yangpaling tepat untuk mengusahakan pembaharuan hukum. SunaryatiHartono, Peranan Peradaban Dalam Pembinaan dan PembaharuanHukum Nasional; Prasaran Dalam Seminar Hukum Nasional III,Surabaya, 1975, hal.5.Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa untuk pembinaan danpembaharuan hukum yang wajar hendaknya masyarakat dibiarkansendiri untuk mencari dan menemukan kaidah-kaidah hukum yang 42
  43. 43. paling tepat memenuhi kebutuhannya. Pendapat ini kebanyakan daripada para pakar hukum adat, tetapi cara yang demikian menurutSunaryati Hartono kurai sesuai dengan tekad kita untuk mengadakanpembangunan yang berencana yang tidak digariskan dalam GBHN.Jika kedua cara yang disebut di atas masih kurang cocok,sehubungan dengan situasi dan kondisi sekarang, maka masih perluuntuk dipikirkan cara yang lebih efektip dan efisien demipelaksanaan Pembinaan Hukum Nasional. Tentunyadengan tidak mengabaikan hukum adat sebagai faktor yang ikutmenentukannya. Oleh karena itu, sesuai dengan rumusan-rumusanyang telah dikemukakan dimuka yang paling penting adalah untukmeletakkan dasar-dasar dari pembinaan hukum tersebut melaluiimplementasi Pancasila dan UUD 1945.Pembaharuan hukum perlu untuk dipercepat. Pembaharuan hukumyang dipercepat inipenting bila hukum nasional dapat diterima oleh seluruh lapisanmasyarakat. 43
  44. 44. BAB II HUKUM ADAT DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONALA.Corak Berpikir Masyarakat Hukum Adat DanPerkembangannya Untuk melihat konteks hukum adat dalam dimensi pembangunan hukum nasional, supaya mendapat gambaran yang menyeluruh akan diuraikan mengenai corak hukum adat terlebih dahulu. Di dalam berbagai literatur sering ditemukan, bahwa dalam kerangka membicarakan tentang hukum adat, terlebih dahulu dikemukakan mengenai masyarakat hukum adat. Hal ini sangat penting untuk melihat aspek hukum yang dihasilkannya, karena corak masyarakat hukum adat satu sama lainnya terdapat perbedaan. Ter Haar di dalam bukunya Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht, memberikan unsur-unsur suatu masyarakat hukum adat, yaitu mempunyai penduduk, mempunyai wilayah, mempunyai penguasa, mempunyai kekayaan baik materil maupun immateril. Jadi apabila dilihat sepintas, unsur-unsur suatu masyarakat hukum adat ada persamaannya dengan unsur-unsur adanya suatu negara seperti yang tercantum dalam Convensi Montevidio. Perbedaannya terletak, pada syarat yang terakhir, yaitu dalam masyarakat hukum adat diharuskan adanya syarat memiliki benda/kekayaan baik 44
  45. 45. materil maupun immateril. Suatu uraian yang relatif lengkap dikemukakan olehHazairin, sebagai berikut:10 Masyarakat-masyarakat Hukum Adatseperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari diMinangkabau, Kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan,adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyaikelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitumempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuanlingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagisemua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal,matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannyaterutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan danpemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit denganperburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan.Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya.Penghidupanmereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong,serasa dan semalu mempunyai peranan yang besar.SelanjutnyaHazairin juga menyatakan bahwa masyarakat hukum adat tersebutterangkum dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, yaitu: 10 Hazairin, Demokrasi Pancasila_ Rineka Cipta Jakarta, 1990, 45
  46. 46. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, denganbentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasarpermusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifatistimewa.Mengenai bentuk dari masyarakat hukum adat dasarnyasecara teoritis dibedakan antara masyarakat hukum adatberdasarkan genealogis dan masyarakat hukum adat berdasarkanteritorial. Berdasarkan ikatan genealogis, dikenal strukturmasyarakat matrilineal, masyarakat patrilineal dan masyarakatbilateral, dan masyarakat alternerend.Berbicara strukturmasyarakat erat kaitannya dengan masalah untuk mengetahuihukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Hal itudikatakan oleh Soepomo:"bahwa untuk mengetahui hukum, makaadalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabilapun dan didaerah manapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuanhukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidupsehari-hari".Jelas kiranya mengetahui suatu hukum dalam suatudaerah perlu ditelaah mengenai struktur masyarakatnya. Perlu jugadilihat mengenai peranan hukum dalam suatu struktur masyarakat. 46
  47. 47. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh hukum itu dapat berfungsi dalam suatu masyarakat tertentu. Pada masyarakat yang corak berpikirnya masih sederhana (tradisional) peranan hukum lebih menonjol sebagai social control (Pengendalian sosial). Pengendalian sosial, secara sosiologis merupakan suatu variabel kuantitatif, artinya kuantitas pengendalian sosial disuatu tempat akan berbeda ditempat yang lain. Sebagai contoh, sistem pengendalian dalam suatu kelompok keluarga tertentu, mungkin akan berbeda dengan kelompok keluarga lainnya, demikian juga dilapangan birokrasi. Pengendalian sosial, kuantitasnya juga bisa berbeda sebagai akibat waktu pengendalian sosial itu dilaksanakan. Sebagai misalnya, hampir disemua daerah di Indonesia ditemukan banyak sekali kasus perceraian yang jarang diselesaikan di pengadilan.11 Mengenai hal ini Nader dan Metzger, menjelaskan sebagai berikut: Patterns of authority seem to be central to an under standing of the distribution of conflict resolution in these towns. In both communites, husbands and wives in conflict recognize the authority of senior family males as well as the authority of the community court. However, the aithority of senior family males is greater in the Chiapas town than in the Oaxaca community, and this contrast is mirrored in the use spouses make of the court in the two towns ... in the Oaxaca town, limited oautority of senior family11 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Jakarta, 1983. hal. 95 47
  48. 48. males is associated with early inheritance, separate residence, readily available substitutes for both spouses and parent with respect to sex and subsistence, and the deliberate refusal of families to accept responsibility for mariages they have not arranged. The court assumes the responsibility lost or abandoned by the family and exercises authority over marriage vested in its as a representative of the State. In the Chiapas community, delayed inheritance, patrispon sored residence, and the absence of spous or parent-substitutes outside these relationships tend to support the authority of senior male lineals in the resolution of conflict between spouses. The role that the court plays is residuam. Pada masyarakat Amerika yang modern, perselisihan antarakeluarga, lebih kurang diajukan ke pengadilan apabila dibandingkandengan jenis-jenis perselisihan lainnya. Polisi misalnya lebih banyakmenerima laporan kejahatan diluar keluarga, kalaupun ada laporanitu datangnya dari orang lain, dan bahkan apabila dimintaiketerangannya, pihak keluarga akan mengingkarinya. Keadaan lain dijumpai di Taiwan. Di sana pengendalian olehkeluarga semakin pudar. Disini para petani yang bersengketamegenai tanah, cenderung memilih diselesaikan oleh lembaga hukumberdasarkan perundangan untuk menyelesaikannya. Di Indonesiapernah dilakukan penelitian di Minangkabau oleh P.E. de Josselin deJong dikatakannya, bahwa ada kecenderungan pada keluarga batihmempunyai rumah tangga sendiri (berdiri sendiri). Selanjutnya 48
  49. 49. dikatakan: The result is that members of the same suku, and even of thesame paruik, no longer live together. As a unit which lives scatteredfar and wide begins to show less cohesion, the authority of thepanghulu also dimineshes, and finally the government official has tostep in.12 Apa yang diungkapkan di atas Fakultas Hukum UniversitasAndalas Padang, pernah melakukan penelitian hasilnya sebagaiberikut: 1. Oleh karena tertinggalnya ninik-mamak di bidang pendidikan formal, dibandingkan dengan apa yang telah dicapai oleh anak- kemenakan dewasa ini, maka pengaruh ninik mamak terhadap anak kemenakan menjadi berkurang. 2. Dalam rangka terjadinya perubahan sosial, khusus dalam struktur keluarga. dimana kedudukan ayah semakin menonjol, pengaruh ninik-mamakpun semakin berkurang dalam kaumnya. 3. Meskipun pengaruh mamak terhadap kemenakan semakin mundur, akibat menonjolnya ayah dalam keluarga, namun12 Soerjono Soekanto, ibid. hal. 98 49
  50. 50. kedudukan ninik-mamak dalam kaum dan suku tetap penting, karena adanya kaum dan suku masih merupakan kenyataan dalam masyarakat Minangkabau. 4. Selama masih utuhnya kaum dan suku sebagai organisasi kemasyarakatan, selama itu pula peranan ninik-mamak penting dalam prosedur penyelesaian sengketa secara damai di Nagari- nagari. 5. Pengikut-pengikut ninik mamak dalam setiap kegiatan pembangunan maupun pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, akan memperlancar jalannya pelaksanaan pembangunan maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya di Nagari. Nyatalah apa yang diungkapkan dari kedua hasil penelitiantersebut, peranan ninik mamak di Minangkabau berkurang. Peranandalam kelurga digantikan oleh orang tuannya. Namun demikiandalam proses penegakan hukum, pertanan ninik mamak masih besar,misalnya dalam proses penyelesaian sengketa diselesaikan secaraberjenjang didahului diselesaikan oleh ninik-mamak, baru kalau tidakselesai baru diselesaikan oleh pemerintah Nagari, Camat danPengadilan. Masalah lain dalam pengendalian sosial yang perlu 50
  51. 51. diketengahkan adalah masalah stigmatisasi.Stigmatisasi terjadiapabila perbuatan tertentu yang menyimpang, dengan sengajaditonjolkan keburukannya, artinya kedudukan dan peranan seseorangyang melakukan penyimpangan tersebut diperlakukan sedemikianrupa, sehingga dia kehilangan identitas sosialnya. Dengan demikianstigmatisasi dapat dikatakan:"a process attaching visible signs of moral inferiority to persons, suchas invidious labels, marks, brands, or publicly disemminatedinformation”.Masalah ini perlu ditonjolkan, karena masalahstigmatisasi itu prosesnya lebih berat dari pada proses dalam hukumadat yang merupakan hukum yang masih hidup. Masalahnyastigmatisasi sering ditujukan kepada warga masyarakat yangmelakukan pelanggaran terhadap keseimbangan kosmis, walaupunperbuatan itu belum tentu merupakan pelanggaran yang nyata,pelanggaran semacam demikian misalnya adalah santet. Ini terjadisebab di masyarakat ada yang melakukan perbuatan yang termasuk"risk taking". Risk taking ini merupakan:"situations in which personswho are caught in a network of conflicting claims or values choose notdeviant alternatives but rather behavioral solutions which carry risksof deviation. Deviation then becomes merely one possible outcome 51
  52. 52. of their actions, but it is not inevi table. It hinges rather on the turn ofcircumstances or convergence of external factors". (SoerjonoSoekanto, ibid. hal.101) Risk Taking ini merupakan jalan keluar sebagai akibat adanyakemelut dalam dirinya. Sebagai misal orang melakukan kawin larisebagai akibat tidak diizinkannya perkawinan tersebut. Tentunyakawin lari ini merupakan suatu stigma apabila memang dirasakanmerusak keseimbangan suatu keluarga. Kenyataan demikian karenamasyarakat Indonesia seperti apa yang dikatakan Soepomo:Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradya Paramita Jakarta,1983, Alam pikiran tradisional Indonesia (alam pikiran tradisionalTimur pada umumnya) bersifat kosmis, meliputi segala-galanyasebagai kesatuan (totaliter). Umat manusia menurut aliran pikirankosmis itu adalah sebagian dari Alam,tidak ada pemisahan denganmahluk-mahluk lain. Segala sesuatu bercampur baur dan bersangkutpaut, segala sesuatu pengaruh mempengaruhi. Dunia manusiaadalah pertalian dengan segala hidup di dalam alam. Aliran pikirankosmis ini merupakan latar belakang hukum adat pelanggaran". Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsayang mempunyai kepribadian komuun dan kolektif. Kepribadian 52
  53. 53. komuun merupakan dasar untuk mengerti hukum adat. Ciri komuundari masyarakat Indonesia digambarkan oleh Van Vollenhoven yangmengatakan bahwa ciri komuun itu tidak hanya di dalam hak-hakyang aneh yang oleh pemerintah desa diambil hak pertuanan daripersekutuan (campur tangan dalam jual lepas/gadai tanah),adakalanya pun dalam hal maro dan jual sewa tanah, hak mencabuthak atas tanah untuk waktu yang tak tertentu guna kepentingan desa,membagikan tanah yang kembali kepada desa kepada orang-orangbaru dan lain-lain, tidak sajapun di dalam kebiasaan kerja sama yangternyata dalam hal memiliki kandang hewan bersama untukmencegah pencurian ternak atau lumbung-lumbung padi bersama ataudalam hal membikin bersama dan memelkihara saluran-saluran air.Bilamana di dalam hukum adat di Jawa dan Madura hak pengabdianpeklarangan (erfdiensbaarheid) tidak diperlukan adanmya; bilamanaseseorang dapat memiliki atau menggadai pihon-pohon yang hidupdi atas tanah orang lain, tanpa adanya hukum adat yang memberi hakkepada si pemilik atau sipemegang gadai itu untuk bila perlumenginjak tanah orang lain itu; bilamana tidak diperlukan aturan-aturan yang terperinci mengenai air; bilamana tidak diperlukanaturan-aturan yang tetap tentang perwalian-pun, tentang pewarisan 53
  54. 54. yang secara mekanis dapat dilaksanakan; ini semua disebabkan olehkarena semua hak itu dimengertikan dan dilaksanakan sedemikianrupa bahwa bukan hak individu yang bertahta (semacam corakhukum Romawi) tetapi oleh karena kepentingan masyarakat itumemberati semua pemakaian barang-barang pribadi. Lebih-lebih pula dalam hal penghasilan dari kepala desa itusemua berbicara secara terang tentang kewajiban memberikan barang,bila kepala desa akan mendirikan rumah, melakukan perkawinan dansebagainya. Anggapan C. Van Vollenhoven, beberapa tahun kemudiandikuatkan oleh F. D. Holleman, beliau dalam Inagurasinya padatanggal 10 Mei 1935 mengemukakan diantaranya:Suasana keseluruhan dari hukum adat memperlihatkan watak komuunini. Demikianlah yang utama dalam penghidupan hukum sehari-haridi dalam masyarakat hukum adat, kepentingan masyarakat;musyawarah dari anggota masyarakat hukum didalam banyakpersoalan adalah suatu keharusan hukum, perkawinan dan banyakhal-hal semata-mata prive adalah urusan golongan/kemasyarakatanpada orang Indonesia; tolong-menolong (gotong royong) diantarawarga desa di dalam sebagian besar lingkaran hukum di Indonesia 54
  55. 55. adalah kewajiban hukum. Komuun ini janganlah dipandang sebagaifaktor yang berdiri sendiri, tetapi lebih-lebih dalam kebalikannyadan terutama pun dalam imbangannya dengan unsur individuil yangtidak pernah tidak ada, pun di dalam daerah-daerah dimana cirikomun itu sangat mencolok adanya (Sulawesi Tengah, Borneo). Di dalam ikatan golongan masyarakat ada sekedar diferensiasi,dimana bagaian-bagian dari golongan dapat dilihat hanya sebagaikebebasan individuil, tetapi para subyek hukumpun di dalamdaerah-daerah dimana hukum yang sifatnya individuil mempunyaitempat (misalnya di Aceh, Jawa), tidak bebas sama sekali tetapiselalu dicampuri dengan perasaan golongan dan kesadarankemasyarakatan (Gemeenschapbesef). R. Soepomo menggambarkan dengan jelas bagaimanakahkepribadian masyarakat Indonesia, beliau menjelaskan jiwaperhubungan antara individu dengan masyarakat (gemeenschap,societas). Setelah membandingkan dengan menggambarkan karakterhukum barat, beliau menggambarkan karakter hukum adat danmasyarakat Indonesia. Hukum Barat merupakan hasil darikepribadian individualistis, hasil dari jaman individualisme, dalammana individu merupakan pokok dan pangkal dari semua peristiwa 55
  56. 56. hukum di dalam masyarakat. Lain sekali halnya dalam hubunganantara individu dengan masyarakat Indonesia dan hukum Adat.Individu ditempatkan sebagai pangkal utama dalam masyarakat.Masyarakatlah mempunyai kedudukan yang lebih utama dalamhukum adat dan bukan individu. Individu adalah alat dari masyarakatuntuk mencapai tujuannya. Menurut pandangan masyarakat Indonesia, kenyataan hidupadalah terutama ditujukan guna menjalankan kewajiban-kewajibanuntuk masyarakat. Kewajiban-kewajiban kemasyarakatandianggapnya sebagai fungsi utama menurut kodrat dari manusia.Adanya sifat komuun itu dibuktikan dengan adanya kekuasaan daridesa atas tanah (seperti adanya hak ulayat desa), dengan adanyacampur tangan oleh desa pada waktu adanya pengangkatan anak,pemeliharaan anak yang belum dewasa (kuat gawe), pertunangan,perkawinan, perceraian, pembagian boedel dan lain-lainnya. Kepribadian komuun ini terdapat pula dalam kehidupan famili(kerabat) dan keluarga. Dalam hukum famili dan hukumkekeluargaan berlaku prinsip, bahwa famili dan keluarga(masyarakat), kesatuan sosial, kesadaran sosial merupakan hal yangdiutamakan. Kepentingan golongan/masyarakat menguasai 56
  57. 57. kepentingan individu, seperti ternyata di Minangkabau dimanamasyarakat famili itu merupakan dasar dari seluruh kehidupan rakyatMinangkabau. Di Jawa kepentingan masyarakat keluarga (gezin)diutamakan seperti dalam hukum waris. Sehingga dalam hukumadat pembagian waris bukan didasarkan pada nilai jumlah barang,tetapi atas dasar manfaat atau nilai guna dari barang tersebut. Djojodiguno, memandang hukum sebagai paguyuban, artinyasebagai satu jenis hidup bersama, dimana manusia memandangsesamanya manusia sebagai tujuan, dalam perkataan Kant sebagaiSelbstzweek; dimana perhubungan manusia dengan sesamanya,manusia tidak terwujud dalam perkataan kepentingan laba rugi,melainkan sebagai perhubungan dimana manusia menghadapisesamanya, manusia dengan segala sentimennya, sebagai cinta,simpati dan sebagainya yang baik dan kurang baik. Seabagaiperbandingan dalam lapangan hukum barat, dapat digambarkanhukum barat selalu bercorakkan patembayan, jadi ada hubunganpamrih. Kepribadian komuun , apabila dilihat dalam kehidupan sehari-hari indikasinya bahwa bangsa Indonesia (masyarakat hukum adat)mempunyai corak kehidupan kolektif. Kesatuan sosialnya 57
  58. 58. mempunyai ciri atau tanda bahwa jiwa, perbuatan dan tingkah lakudari individu (oknum, manusia perseorangan) dalam masyarakat itudikuasai oleh norma-norma dari kesatuan-kesatuan sosial yang adadilingkungannya. Kekuatan normatif dari masyarakat mempengaruhi,menentukan kejiwaan, perbuatan, tingkah laku orang-perorang.Artinya kehidupan individu itu, tidak terlepas dari pada kehidupanmasyarakatnya. Kehidupan kolektif adalah suatu kehidupan dimanamenempatkan individu mempunyai keterikatan dengan masyarakatdilingkungannya. Kolektivisme ini dikenal berbagai bentuknya,yaitu kolektifitas keluarga, kolektifitas bangsa, kolektivitas ras,kolektivitas masyarakat umum, kolektivitas umat manusia,kolektivitas gereja atau lain perseketuan agama dan lain-lainkolektivitas sesuai dengan kepentingan dalam lingkungannya. Dalam suatu masyarakat yang kolektif, kepentinganindividu sama sekali tidak terhambat perkembangannya untukmenjadi "persoonlijkheid", sebabnya yang menentukan sifat kolektifitu bukan nilai individu, bukan persoonlijkheidnya individu, tetapieratnya ikatan individu terhadap lingkungan sosialnya, tingkatpartisipasi individu kepada kepentingan umum. 58
  59. 59. Sifat komuun dengan sifat kolektifitis atau individualistismemberi alasan bahwa yang disebut komuun itu pada hakekatnyaadalah sama dengan kolektif, kepentingan masyarakat, kepentinganbersama, berbakti kepada kepentingan umum yang diutamakan,bukan kepentingan perseorangan, kemakmuran masyarakatlah yangdiutamakan (sesuai dengan penjelasan resmi Pasal 33 UUD 1945).Sehingga dapat dikatakan bangsa Indonesia ditinjau dari sudutilmu Sosiologi mempunyai sifat, karakter, kepribadian kolektif.Kenyataan ini juga diperjelas oleh J. Prins yang mengatakan unsurkolektif adalah unsur yang utama dalam adat, semua masyarakatadat itu adalah komunalistis, anti individualistis. Corak kepribadian masyarakat Indonesia juga didasarkan atasfaham kekeluargaan. Dalam pembukaan UUD 1945 ditolak aliranperseorangan (individualisme), yang diterima adalah alirankekeluargaan. Oleh karena itu UUD 1945 harus juga mengandungsistem kekeluargaan. Selanjutnya bahwa negara Indonesia berdasarkan ataskekeluargaan yang sifatnya ke luar, yaitu dalam rangka hubunganantar negara dan ke dalam dalam memupuk kebersamaan. Timbulsuatu pertanyaan, apakah aliran kekeluargaan sama dengan aliran 59
  60. 60. kolektifistis? Aliran kekeluargaan menjiwai Pasal 33 UUD 1945, yaitu Pasalasas sosial ekonomi, jiwa kekeluargaan merupakan hal yang pentingsehingga harus dimasukkan dalam UUD negara. Kenyataan inimembawa konsekuensi dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950.dikatakan bahwa ekonomi Indonesia tidak berdasarkan ekonomiliberal, bahkan bertentangan dengan liberalisme. Perekonomianberdasar atas dasar demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segalaorang. Sebab itu cabang produksi yang penting bagi negara danmenguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalautampuk produksi jatuh ketangan perorangan yang berkuasa, makaakan menimbulkan monopoli, sehingga hilanglah sifat kolektivismedan kekeluargaannya. Asas kekeluargaan mencerminkan, bahwa segala akibat yangditimbulkan merupakan tanggung jawab bersama (kolektif), mencaridan menemukan jalan bersama yang dapat menjamin kemajuan bagisetiap anggota. Adanya sifat bersama yang memenuhi syarat-syarattersebut harus diutamakan, apalagi kalau dikalangan rakyat sendiritelah ada tradisi yang dapat disesuaikan dengan paham baru. Bentukini adalah sangat penting, karena sudah cukup dikenal rakyat dan 60
  61. 61. dapat berjalan diberbagai macam kegiatan rakyat, seperti pertanian,perikanan dan lain-lain. Ekonomi yang bertentangan denganekonomi aliran liberal itu adalah ekonomi kolektif atau berpahamkankekeluargaan, kebersamaan. Dengan demikian, apabila ditinjau dari sudut pandang ilmusosiologi, kekeluargaan berhakekat, berisi, sama dengan kolektif,kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuranorang seorang. Mohamad Hatta, mengatakan bahwa kita mendirikan negara,yaitu atas dasar gotong royong dan hasil bersama. Supaya negarayang kita bikin jangan menjadi negara kekuasaan sebab sebaiknyasetiap negara tidak mesti takut mengeluarkan suara, dan diberi hakberkumpul dan lain-lainnya. Istilah kekeluargaan itupun juga adalah gotong royong,demikian juga sebaliknya. Gotong royong dipakai sebagai sinonimdengan kekeluargaan dan juga kolektif, yaitu dasarnya adalahmengutamakan kemakmuran masyarakat. Mengenai ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945, khususnyaPasal 33 ayat 3 UUD 1945, adalah merupakan ketentuan yangmengilhami dan dorongan lahirnya Undang-Undang No.5 tahun 61
  62. 62. 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, Undang-Undang No.4tahun 1960/Prp, tentang Perairan Indonesia dan Undang-Undangtentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda tahun 1958. MochtarKusumaatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas HukumNasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang, Seminar,BPHN, 22-24 Mei 1995, Jakarta. Setelah kita melihat corak berpikir masyarakat Indonesiaseperti apa yang diuraikan di atas, timbul suatu pertanyaan apakahcorak demikian masih dikenal dalam alam masyarakat Indonesia.Kalam melihat kehidupan pedesaan, setidaknya masyarakat yangbelum heterogen, ciri corak kehidupan yang demikian masih dapatdilihat dengan jelas. Namun apabila melihat kehidupan masyarakatyang sudah heterogen, seperti adanya dampak dari pembangunandisektor industri, akibat sosialisasi dan lain sebagainya, corakkehidupan komuun, kolektif, gotong royong, kekeluargaan masihdapat dilihat? Untuk mengulas ini perlu hati-hati. Harus dilihat duluasas-asas yang tercermin dalam corak-corak kehidupan tadi. Mungkinsaja corak konkret seperti apa yang digambarkan di atas akan sulitditemukan, tetapi apabila kita pahamkan dari sudut asasnya, makadapat melihatnya dari kaca mata yang objektif. 62
  63. 63. Yang mungkin terjadi sebagai akibat banyaknya intensitasinteraksi antara satu sama lainnya, maka yang mungkin timbuladalah degradasi nilai. Hal itu disebabkan oleh faktor-faktorindustrialisasi, perubahan struktur masyarakat dan lain sebagainyaseperti apa yang diuraikan di atas. Sebagai adanya perubahan tadi,kepribadian komuun, kolektif dan gotong royong tidak hilangdengan individualisasi. Sifat-sifat itu tetap merupakan hal yangutama walaupun telah terjadi modernisasi. Sifat saling membantu, sifat gotong royong pada masyarakatperkotaan misalnya, walupun menampakan kehidupan yangheterogen dan telah terjadi proses individualisasi, wujudkebersamaannya tetap ada namun bentuknya terjadi pengalihan,seperti dalam bentuk kerja bayaran. Pekerjaan desa untuk kepaladesa dibayar dengan uang, tetapi walaupun demikian belum adasuatu masyarakat dimana watak-watak tadi hilang sama sekali. Kalau dikaitkan dengan struktur masyarakat yang ada diIndonesia, individualisasi juga terjadi, seperti dalam masyarakatMinangkabau. Proses Individualisasi ini terjadi sebagai akibat sistemmatriachat bergeser dan didesak oleh sistem kolektif atas dasarkeluarga. Kehidupan kelurga menempatkan hubungan yang 63
  64. 64. harmonis antara ayah dengan anak menunjukkan bergesernyakehidupan matriachat ke arah kehidupan keluarga yang dampakhukumnya juga berlainan. Begitu melalui yurisprudensi, banyak sekali putusanMahkamah Agung yang membawa ke arah kesatuan, sehinggacorak-corak dalam suatu struktur masyarakt dirubah dandisesuaikan dengan sistem negara kesatuan. Untuk mengantisipasidegradasi tadi, maka perlu dicarikan suatu wadah untuk menampungagar nilai-nilai yang baik tidaklah musnah. Kalau gotong royong dihubungkan dengan kerja sama dalamarti sosiologis, maka setidaknya ada 4 (empat) bentuk kerja sama,yaitu: 1. Kerja sama yang spontan atau serta merta (spontaneous cooperation) 2. Kerja sama sebagai hasil perintah atasan atau penguasa (directed cooperation) 3. Bentuk kerja sama atas dasar hukum (contractual cooperation) 4. Kerja sama sebagai unsur dari sistem sosial (traditional cooperation). Mengenai corak berpikir dalam masyarakat hukum adat, F.D. 64
  65. 65. Holleman mengemukakan, bahwa corak berpikir masyarakat adatadalah mempunyai pola pemikiran magis religius particeperentcosmis, komunal, konkret, dan kontant. Apa yang dikemukakanoleh Holleman tersebut juga telah disinggung oleh van Vollenhovendengan membandingkannya dengan sistem hukum Barat. Sistemhukum adat, lembaga-lembaga dan kaidah-kaidah hukumnya oleh vanVollenhoven digambarkan selalu dikaitkan dengan hal-hal diluarjangkauan manusia. Sedangkan lembaga dan kaidah hukum Baratdigambarkannya asal saja menguntungkan, material dan indivual,maka sudah merupakan ciri-ciri lembaga hukum Barat. yangmelihatnya dari sudut sosiologis antropologis dalam hubungannyaB. Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional Pemikiran baru tentang hukum adat sangat berkembang, terutama dikalangan para pakar hukum. Pemikiran baru itu timbul sebagai akibat antara lain, baik karena perkembangan yang cepat dari hukum adat itu sendiri maupun perkembangan yang cukup cepat dalam bidang ilmu hukum itu sendiri. Setelah kemerdekaan, susul menyusul terjadi perkembangan-perkembangan di bidang politik, dan sosial masyarakat. Dalam pewrkembangan tersebut tidak jarang disertai kepincangan-kepincangan tentang nilai yang 65
  66. 66. berlaku selama ini. Maka perlu adanya suatu penilaian baruterhadap hukum adat Penilaian baru tersebut dalam rangka tujuanuntu segera terbentuknya suatu hukum nasional yang jelas, tegasyang tidak saja sesuai dengan rangka keadilan masyarakat, akantetapi terutama dapat menciptakan kepastian hukum sebesarmungkin. (Bustanul Arifin, Hukum Adat; Seminar Hukum NasionalIII,). Sebelum membahas konsepsi hukum adat dalam rangkapembinaan hukum nasional, terlebih dahulu akan dikembangkanbeberapa rumusan hukum adat dari para pakar hukum. Secarasingkat dari Djojodiguno, ialah sebagai hukum yang tidakbersumber pada peraturan. Djojodiguno, _Asas-Asas HukumAdat,_ Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogjakarta, 1964,hal.7, Rumusan seminar hukum adat dan pembinaan hukumnasional adalah sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulisdalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yangdisana-sini mengandung unsur agama. Hukum adat adalah meru-pakan hukum yang tidak tertulis akan tetapi didukung oleh "rasaketaatan" dan "kepatuhan" yang luar biasa dari masyarakat dimana 66
  67. 67. hukum itu berlaku. Agar mendapat gambaran yang jelas tentang hukum adat, akan dikemukakan beberapa rumusan yang sedikit agak lengkap, yaitu: 1. R. Soepomo: Mengemukakan Hukum Adat adalah sebagai sinonim dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (Unstatutary law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang dibuat oleh hakim (judge made law), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan hidup, baik dikota-kota maupun didesa-desa (Customary law). Dalam bukunya Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari.2. R.M. Soeripto: Hukum adat adalah semua aliran-aliran (peraturan-peratu- ran) adat tingkah laku yang bersifat hukum disegala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh karena ada kesadarn dan perasaan keadilan umum, bahwa aturan-aturan/peraturan- 67
  68. 68. peraturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukuman (sanksi). R.M. Soeripto, kum Adat dan Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, hal. 2 3. Surojo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersum-ber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang sertameliputi peraturan tingkah laku manusia dalamkehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasaditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum(sanksi). Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas HukumAdat, Alumni Bandung, 1973, hal.5.4. Hardjito Notopuro: Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaandengan ciri-ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyatdalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraanmasyarakat dan bersifat kekeluargaan Hardjito Notopuro, TentangHukum Adat, Pengertian dan Pembatasan Dalam Hukum Nasional,Majalah Hukum Nasional No.14 tahun 1969, hal.49. 68
  69. 69. 5. Bushar Muhammad: Hukum adat itu terutama hukum yang mengatur tingkah lakumanusia Indonesia, dalam hubungan satu sama lain, baik yangmerupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan yang benar-benarhidup di masyarakat, adat karena dianut dan dipertahankan olehanggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakankeseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi ataspelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan parapenguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasamemberi keputusan dalam masyarakat adat itu), yaitu dalamkeputusan lurah, Penghulu, Pembantu Lurah, Wali Tanah, Kepalaadat, Hakim. Bushar Muhammad, Penghulu Hukum Adat, Balai BukuIchtiar Jakarta, 1961, hal.30. Beranjak dari beberapa rumusan tentang hukum adat, dapatdilihat adanya satu kesatuan pandangan mengenai pengertian darihukum adat, hukum adat sebagai hukum yang hidup dalammasyarakat (the living law). Konsepsi tentang "the living law"untuk pertama kali dikembangkan oleh Eugen Ehrlich dalambukunya Grunlegung der sosiologie des rechts 1913. Sebagai reaksiterhadap pandangan pada ilmu hukum yang bersifat legalistis yang 69
  70. 70. terlalu mengutamakan peraturan hukum yang termuat dalamperaturan perundangan dan terlalu mengabaikan tumbuhnya gejala-gejala hukum di masyarakat. Penggunaan istilah teh living lawlazimnya dipergunakan untuk menunjukan berbagai macam hukumyang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalammasyarakat. Hukum adat sebagai "the living law" merupakan pola hidupkemasyarakatan tanpa dimana hukum itu berproses dan sekaligusjuga merupakan hasil dari pada proses kemasyarakatan yangmerupakan sumber dan dasar dari pada hukum tersebut. Tumbuhnyahukum secara langsung dari landasan pokoknya, yaitu kesadaranhukum masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia.Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena menjelmakanperasaan hukum yang nyata dari rakyat R. Soepomo, loc.cit. hal.5. Hukum adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidupyang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannyamerupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlakuSurojo Wignjodipuro, op.cit.hal.81. Hukum adat tidak hanya bersemboyan dalam hati nuraniorang Indonesia yang menjadi warga negara Republik Indonesia 70
  71. 71. disegala penjuru nusantara saja, tetapi tersebar luas seperti ke gugusankepulauan Filipina dan Taiwan disebelah utara, di Pulau Madagaskardan berbatas disebelah timur seperti di kepulauan Poska. Hukum adat sebagai hukum Indonesia mempunyai corak yangkhas tersendiri, berbeda dengan sistem hukum yang dianut di negarabarat. Sekalipun hukum adat bersifat tradisional yang berarti sangatterikat pada tradisi-tradisi lama yang diwariskan oleh nenek moyangmereka. Namun kita tidak boleh menarik kesimpulan secara tergesa-gesa bahwa hukum adat itu pantang berubah. Kelekatannya sedikitmemang agak ironi, karena antara "tradisi dan perubahan" adalahmerupakan dua kutub yang bertolak belakang. Sebab tradisimenghendaki kelangsungan secara apa adanya tanpa perubahansedikitpun, sedangkan perubahan tidak menghendaki secara turuZtemurun dalam keadaan yang itu - itu juga, akan tetapi dalam setiapwaktu segala-galanya perlu untuk berubah dan diperbaharui. Hukum adat disamping sifatnya yang "tradisionil" jugamempunyai corak "dapat berubah" dan "mempunyai kesanggupanuntuk menyesuaikan diri"Van Dijk, _Pengantar Hukum AdatIndonesia, Sumur Bandung, 1964, hal.12 atau menurut Djojodigoenomempunyai sifat yag plastisch dan dinamik. Djojodiguno, 71
  72. 72. _Menyandera Hukum Adat, Yayasan Ponds Universiteit GadjahMada, Yogyakarta, 1950, hal.8 Hukum bersifat hidup, dinamis bilamana ia dapat mengikutiperkembangan masyarakat, pasti membutuhkan perubahan dasar-dasarhukum sepanjang jalannya sejarah. Hukum bersifat plastis bilamanadalam pelaksanaannya dapat diperhatikan hal-hal yang tersendiri.Perubahan dilakukan dengan cara menghapuskan dan menggantiperaturan itu dengan yang lain secara tiba-tiba tapi perubahanpundapat terjadi oleh karena pengaruh kejadian, keadaan perikehidupanyang silih berganti, Sedang kesanggupannya untuk menyesuaikandiri oleh karena bentuknya hukum adat itu tidak tertulis dan tidakterkodifikasir, maka dengan sifat elastisitasnya yang luas sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Sifat-sifat hukum adat menurut Koesnoe, bahwa hukum adatitu berubah-ubah selaras dengan perkembangan masyarkat danrakyat, karena sebagai pernyataan rasa keadilan dan kepatutanrakyat, perkembangan hukum adat sejalan dan secepat dengan perkembangan kehidupan rakyat dalam masyarakat. Hukum adat tumbuh dan berakar dari pada kenyataan-kenyataan hidup dalam masyarakat, karena proses pengkaidahannya 72
  73. 73. tidak tergantung pada penguasaa masyarakat. Sesuai denganfitrahnya sendiri menurut Soepomo hukum adat terus-menerus dalamkeadaantumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Haldemikian seperti ditegaskan oleh Djojodigoeno dalam prasarannyapada seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional, bahwapelaksanaannya hukum adat sama sekali tidak terikat oleh ugeran-ugeran (norma-norma) hukum yang ada. Sehingga jelas bahwahukum bukan rangkaian ugeran (norma) melainkan prosese yangtidak ada henti-hentinya. Djojodiguno, _Kedudukan Dan PerananHukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional,_ PrasaranSeminar Hukum Nasional di Surabaya, 1975. Demikian pula hal di atas sudah lama ditandaskan oleh VanVollenhoven mengatakan:"adat recht een verschijusel is der almaarstrom mende samenleving, met andare versc hijnselen inrustelaase wissel werking, van stuw is tegen stuw" (hukum itu adalahsuatu gejala daripada pergaulan hidup yang selalu bergejolak, dalamkeadaan dorong-mendorong dengan gejala-gejala lainnya, kesemuaini tak ada henti-hentinya dalam keadaan saling mempengaruhi). Pada bagian lain ia menggambarkan proses perkembanganhukum adat dengan menyatakan hukum adat itu "on wikkelt zich 73
  74. 74. gestading", atau mengalami perkembangan terus-menerus. Hukumadat menurut pandangannya terdiri atas tiga bagian, yaitu "het ofster verde" (bagian yang sudah mulai ditinggalkan), "het heden daagseke" (bagian yang baru berbentuk). Van Vollenhoven, Miskeningenvan Het Adatrecht, hal.60 Khusus mengenai perubahan dalam hukum adat, tertulissecara tegas dalam pepatah hukum (recht odajien) dari Minangkabauyang berbunyi : Sekali air gadang Sekali tapias beranjak Sekali raja berganti Sekali adat berubah Menurut lampiran A ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960paragraf 402 no.34 dan no.35 mengenai pembinaan hukum nasionalkita antara lain menentukan, behwa pembangunan hukum nasionalharus sesuai dengan Haluan Negara dan berlandaskan hukum adatyang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil danmakmur. Kemudian di dalam Keppres R.I No.11 tahun 1974 tentangRencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II),1974/75-1978/79, lampiran bagian III Bab 27 hukum dinyatakan 74

×