sistem hukum Indonesia

1. Dr. Ahmad Rusly Purba, S.IP., SH., MH

2. PENGERTIAN SISTEM HUKUM
Pengertian “sistem”
Secara semantik, istilah sistem diadopsi dari
bahasa Yunani, yakni systema yang dapat
diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari
macam-macam bagian.
Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari
bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama
lain secara fungsional saling tergantung

3. Pengertian “ sistem ” menurut para sarjana :
Bahsan Mustafa sistem adalah sebagaijenis
satuan yang dibangun dengan komponen-
komponen sistemnya yng berhubungan secara
mekanik fungsional yang satu dengan yang
lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya
 Nur Khalif Hazim A.R. Elham Sistem
merupakan satu kesatuan yang utuh terdiri
dari berbagai bagian atau subsistem.

4. Pengertian “Hukum”
Secara sederhana hukum itu mengatur hubungan antara
anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat
lainnya
Drs. E. Utrecht, SH
“Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah
perintah dan larangan-larangan ) yang mengurus tata
tertib
suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh
masyarakat itu”

5. PENGERTIAN SISTEM HUKUM
• Menurut J.J.H. Bruggink
“Aturan-aturan hukum dan putusan-putusan
hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat
tertentu dalam suatu hubungan yang berkaitan”.
• Lili Rasyidi
“Satu kesatuan sistem yang tersusun atas
integritas sbg komponen sistem, yang masing-
masing memiliki fungsi tersendiri dan terkait
dalam satu kesatuan hubungan, yakni proses
sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum”.

6. Menurut Lawrence M. Friedman komponen
sistem hukum terdiri dari :
a. Struktur hukum, menyangkut lembaga-
lembaga negara seperti legislatif, eksekutif
dan yudikatif.
b. Substansi hukum, mencakup semua peraturan
hukum.
c. Budaya hukum, yaitu sikap masyarakat,
kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang
dianut masyarakat serta ide-ide atau
pengharapan masyarakat terhadap hukum.

7. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN), sistem hukum terdiri dari elemen-
elemen sebagai berikut :
1. Materi hukum (tatanan hukum)
2. Aparatur hukum
3. Sarana dan prasarana hukum
4. Budaya hukum
5. Pendidikan hukum

8. Dari semua komponen dan elemen sistem
hukum itu mencakup :
a Kegiatan pembuatan hukum (law
making)
b Kegiatan pelaksanaan atau penerapan
hukum (law administrating)
c Kegiatan peradilan atas pelanggaran
hukum (law adjudicating) atau disebut
juga dengan kegiatan penegakan
hukum (law enforcement).

9. PENGERTIAN SISTEM HUKUM
INDONESIA
• Sistem Hukum Indonesia adalah keseluruhan kaidah dan
asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat
yang berlaku di Indonesia.
• Sebagai hukum nasional, berlakunya hukum Indonesia
dibatasi hanya dalam wilayah Indonesia
• Subyek hukum Indonesia adalah warga negara Indonesia
dan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia.
• Sedangkan objek hukum Indonesia adalah semua benda
bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak
berwujud yang terletak di wilayah hukum Indonesia.

10. Komponen Sistem Hukum Indonesia
Pendapat para ahli terkait dengan komponen sistem
hukum Indonesia juga masih beragam, bila ditelaah lebih
seksama, maka komponen sistem hukum indonesia terdiri :
1. Komponen kelembagaan
(elemen institusional)
2. Komponen kaidah aturan
(elemen instrumental)
3. Komponen budaya (elemen kultural).

11. KARAKTERISTIK HUKUM DI
INDONESIA
(POSITIF DAN PROGRESIF)
• Salah satu hal yang spesifik dari hukum
Indonesia sehingga membedakannya dari
hukum negara lain adalah tekad untuk tidak
melanjutkan hukum warisan pemerintah
kolonial yang pernah menjajahnya.
• Tekad ini direalisasikan dengan melakukan
perubahan-perubahan fundamental pada
hukum "warisan" kolonial.

12. PERUBAHAN YANG SUDAH DILAKUKAN :
1. Melakukan unifikasi terhadap Kitab Undang-
Undang Hukum pidana
2. Menghapus sistem pembagian golongan
3. Memberlakukan satu sistem peradilan umum
di seluruh Indonesia dengan menghapuskan
perbedaan sistem peradilan yang sempat ada
pada masa pemerintahan kolonial.

13. 1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law)
oSumber hukumnya bersifat tertulis karena Berasal dari
kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi
masa pemerintahan Kaisar Yustinianus Abad VI S.M.
oKumpulan Peraturan Hukumnya Disebut "Corpus Juris
Civilis“
oHakim tidak dapat menciptakan hukum yang
mempunyai kekuatan mengikat karena hakim hanya
berfungsi menetapkan dan menafsirkan undang-undang
oBerkembang Di Negara -Negara Eropa Daratan seperti
Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amirika latin, Asia
dan Indonesia

14. CIRI KHAS YANG LAIN DARI
HUKUM INDONESIA ADALAH :
1. Diberlakukannya keanekaragaman
(pluralistis) hukum perdata;
2. Berlakunya hukum tidak tertulis di samping
hukum tertulis;
3. Membentuk hukum nasional yang mampu
mengikuti perkembangan masyarakat dan
tetap mewadahi keanekaragaman hukum
adat.

15. PRINSIP DASAR
SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL
oHukum memiliki kekuatan mengikat, karena
diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang
berbentuk undang-undang dan tersusun Secara
Sistematik Di Dalam Kodifikasi Atau Kompilasi
Tertentu
oTujuan Hukum yang utama kepastian hukum ,
hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan
manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan
undang-undang ( peraturan tertulis)

16. 2. SISTEM HUKUM ANGLO SAXON
oDisebut juga dengan sistem hukum common law
yaitu sistem hukum yang dianut oleh suku
anglika dan saksa yang mendiami sebagian besar
wilayah Inggris sehingga disebut anglo saxon.
oDianut juga oleh negara-negara bekas jajahan
Inggris seperti Australia, Amerika dll.
oAmerika sebagai bekas jajahan Inggris
mengembangkan sistem ini menjadi sistem anglo
amerikan, karena banyak hukum di amerika
Serikat yang menjadi acuan /landasan yang
bersifat internasional

17. PRINSIP DASAR SISTEM HUKUM ANGLO SAXON
• Sumber hukumnya dapat tidak tertulis tapi berasal
dari hukum kebiasaan, Putusan Hakim, undang-undang
dan, peraturan administrasi negaa
• Sistem hukumnya Tidak Tersusun secara sistematis
dalam hierarki tertentu
• Hakim Mempunyai Wewenang yang Sangat Luas Untuk
Menafsirkan Peraturan Hukum Yang Berlaku
• Hakim dapat menciptakan Prinsip-prinsip hukum baru
dan Juga membentuk Seluruh Tata Kehidupan
Masyarakat
• Putusan hakim menjadi yurisprudensi bagi hakim yang
lain untuk perkara sejenis

18. 3. SISTEM HUKUM ADAT
oSistem Hukum Adat Hanya ada Dalam
Kehidupan Sosial Di Indonesia
oIstilahnya Berasal Dari Bahasa Belanda
"Adatrecht", yang dikembangkan Oleh Snouck
Hurgronje
o Pengertian Hukum Adat Mengandung Makna
sebagai Hukum Indonesia Dan Kesusilaan
Masyarakat Hukum Adat di Indonesia
o Bersumber Pada Peraturan-peraturan Hukum
Tidak Tertulis Yang Tumbuh Berkembang Dan
Dipertahankan Dengan Kesadaran Hukum
Masyarakatnya

19. o Bersifat Tradisional Dengan Berpangkal Kepada
Kehendak Nenek Moyang
oDapat Berubah Tergantung Dari Pengaruh Kejadian
Dan Keadaan Hidup Yang Silih Berganti
o Pemuka Adat Berperan Melaksanakan Sistem Hukum
Adat. Pengaruhnya Besar, Pemimpin Yang Disegani,
Menjaga Keutuhan Hidup Sejahtera

20. oPemuka Adat Dianggap Sebagai Orang Yang
Paling Mampu Menjalankan Dan Memelihara
Peraturan, Selalu Ditaati Masyarakatnya
Berdasarkan Kepercayaan Pada Nenek
Moyang
oPeranan Ini Dapat Mengubah Hukum Adat
Sesuai Kebutuhan Masyarakat Tanpa
Menghapus Kepercayaan Dan Kehendak Suci
Nenek Moyang

21. 4. SISTEM HUKUM ISLAM
oDianut Oleh Masyarakat Arab, Berkembang Di
Asia, Afrika, Eropa Dan Amerika Secara
Individual/ Kelompok
o Bersumber Hukum Pada : Quran, Sunah Nabi,
Ijma Dan Qiyas
o Dasar Hukum: Mengatur Segi Pembangunan,
Politik, Sosial, Ekonomi Dan Budaya

22. o Sistem Hukum dalam hukum Fikh terdiri dari
dua hukum pokok yaitu hukum Rohaniah
disebut Ibadat yang mengatur hubungan
manusia dengan Allah dan Hukum muamalah
atau duniawi yang mengatur hubungan antar
manusia, yang terdiri Dari :
1. Muamalat Tata Tertib Hukum Antar Manusia
(Jual beli, hukum tanah, hak milik dll)
2. Nikah Yaitu Membentuk Keluarga
3. Jinayat Yaitu Hukum Pidana, Ancaman
Hukuman Terhadap Hukum Allah Dan
Kejahatan

23. PERBANDINGAN SISTEM HUKUM
Kriteria Common Law Civil Law Hukum Islam
Penganut Inggris dan negara
jajahannya
Eropa daratan dan
jajahannya
Jazirah Arab,
Afrika Timur dan
Asia tenggara
Karakteristi
k
1. Yurisprudensi sebagai
sumber hukum yg
utama
2. Dianutnya doktrin
stare decius
3. Adversary sistem
dalam peradilan
1. Hakim tidak
terikat pada
yurisprudensi
2. Adanya
kodefikasi
hukum
3. Sistem Peradilan
bersifat
Inkuisitorial
1. Bersifat tetap
tidak dapat
diubah
2. Fleksibel dan
sesuai dengan
perkembanga
n zaman
Sumber
Hukum
1. Hukum Kebiasaan
2. Yurisfrudensi
1. Peraturan
perundang-
undangan
2. Kebiasaan-
kebiasaan
3. Yurisprudensi
1. Al Qur’an
2. Al Hadist /
sunnah
3. Ijma
4. Qiyas

24. NEGARA HUKUM
Menurut F.R Botthlingk negara hukum “De Staat”adalah negara
dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh
ketentuan hukum
Unsur-unsur negara hukum terdiri atas :
1. Sistem pemerintahan di dasarkan atas kedaulatan
2. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan
hukum atau UU
3. Adanya jaminan terhadap HAM
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan
6. Adanya peran masyarakat untuk turut serta mengawasi kebijakan
yang dilakukan pemerintah
7. Adanya sistem ekonomi yang menjamin pembagian yang merata

25. Pengertian negara hukum berdasarkan beberapa sistem hukum :
A. Negara hukum dalam sistem Islam disebut Nomokrasi Islam
artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang
berasal dari Allah yaitu Al Qur’an dan sunnah.
Nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang
berdasarkan pada azas-azas dan kaidah –kaidah hukum islam
(syari’ah)

26. NOMOKRASI ISLAM MEMILIKI
PRINSIP-PRINSIP UMUM SEBAGAI
BERIKUT :
• 1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
• 2. Prinsip musyawarah
• 3. Prinsip keadilan
• 4. Prinsip persamaan
• 5. Prinsip pengakuan dan perlindungan hak
azasi manusia
• 6. Prinsip peradilan bebas
• 7. Prinsip perdamaian
• 8. Prinsip kesejahtrahan
• 9. Prinsip kedaulatan rakyat

27. NEGARA HUKUM MENURUT KONSEP
EROPA KONTINENTAL DINAMAKAN
RECHTSSTAAT
• Gagasan konsep ini berasal dari 2 orang sarjana
Barat yaitu Imanuel Kant dan Friedrch Julius
Stahl
• Negara hukum berdasarkan konsep Imanuel
Kant menyebutkan bahwa negara hukum sebagai
penjaga malam (Nachtwaker staat) yang tugasnya
menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat.
• Konsep Kant ini dinamakan negara hukum
liberal.

28. • Sedangkan konsep negara hukum menurut
friedrich Julius Stahl ditandai 4unsur pokok :
1. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.
2. Negara di dasarkan pada teori trias politika
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan
undang-undang (wetmatig bestuur)
4. Ada peradilan administrasi negara yang
bertugas menangani kasus perbuatan melanggar
hukum yg dilakukan oleh pemerintah.
5. Konsep negara hukum Stahl ini dinamakan
negara hukum formil.

29. Menurut scheltema unsur-unsur rechtsstaat
adalah :
1. Kepastian hukum
2. Persamaan
3. Demokrasi
4. Pemerintah yang melayani kepentingan umum
• Konsep Rechtsstaat di eropa kontinental didasarkan pada
filsafat liberal yg individualistik, maka ciri individualistiknya
sangat menonjol

30. C. NEGARA HUKUM MENURUT SISTEM
ANGLO SAXON
• Konsep ini berkembang berdasarkan konsep negara
hukum yang dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan
Rule of Law yang bertolak pada 3 unsur utama yaitu :
1. Supremasi hukum(supremacy of law)
2. Persamaan dihadapan hukum (equality before the
law)
3. Konstitusi yang di dasarkan pada hak-hak
perseorangan.
• Ciri yang menonjol dari konsep rule of law adalah
ditegakannya hukum yang adil dan tepat (just law)
karena semua orang mempunyai kedudukan yg sama

31. D. KONSEP NEGARA HUKUM
SOSIALIST LEGALITY
• Konsep ini dianut di negara –negara
komunis/sosialis.
• Hukum ditempatkan dibawah sosialisme
• Hukum dianggap sebagai alat untuk mencapai
sosialisme
• Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip2
sosialisme meskipun hak tersebut patut mendapat
perlindungan
• Konsep ini diwarnai doktrin komunis bahwa agama
adalah candu bagi rakyat, karena komunis
mengajarkan sikap yang anti Tuhan

32. E. KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA
• Konsep ini berdasarkan UUD 1945 yang menyatakan
bahwa “ Indonesia adalah negara yang berdasarkan
atas hukum ( rechs staat) tidak berdasarkan
kekuasaan (machtsstaat)
• Menurut Oemar Senoadji negara hukum Indonesia
memiliki ciri-ciri khas Indonesia , karena pancasila
diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum,
maka negara hukum Indonesia dinamakan negara
hukum pancasila.
• Salah satu ciri pokoknya adalah jaminan terhadap
kebebasan beragama (freedom of religion) dalam
konotasi yang positif artinya tidak ada tempat bagi
ateisme

33. • Tidak ada pemisahan yang mutlak dan nisbi antara agama dan
negara, karena agama dan negara berada dalam hubungan yang
harmonis.
• Menurut Padmo Wahyono negara hukum pancasila berpangkal
dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945, maka
yang diutamakan rakyat banyak namun harkat dan martabat
manusia tetap dihargai.
• Padmo memahami hukum sebagai alat untuk menyelenggarakan
kehidupan negara atas ketertiban atau kesejahtrahan sosial.

34. • Padmo Wahyono memahami hukum adalah alat
atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan
negara atau ketertiban dan menyelenggarakan
kesejahteraan sosial, menurutnya ada 3 fungsi
hukum menurut cara pandang ini yaitu :
1. Menegakan demokrasi sesuai dengan rumusan
dalam penjelasan UUD 1945.
2. Mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan pasal
33 UUD 1945.
3. Menegakan perikemanusiaan yang di dasarkan
kepada ketuhanan yang maha esa dan
dilaksanakan secara adil dan merata.

35. • Meskipun dalam penjelasan UUD 1945 digunakan
istilah rechtsstaat namun konsep rechtsstaat yang
dianut oleh negara Indonesia bukan konsep negara
hukum barat (Eropa kontinental) dan bukan pula
konsep rule of law dari anglo saxon, melainkan
konsep negara hukum pancasila sendiri dengan
ciri-ciri :
1. Ada hubungan yg erat antara negara dan agama
2. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Kebebasan beragama dalam arti positif
4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme
dilarang
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan

36. PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA
1. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak peraturan
perundangan yang diberlakukan di Indonesia baik yang
dikodifikasi (seperti BW, WvK, WvS) maupun yang tidak
dikodifikasi (seperti RV, HIR). Namun Belanda masih
membiarkan berlakunya hukum adat dan hukum lain bagi
orang asing di Indonesia
2. Pada zaman penjajahan Jepang dikeluarkan beberapa
peraturan pidana, kemudian ada Osamu Seirei Nomor 1
Tahun 1942 yang dalam salah satu pasalnya menentukan
badan/lembaga pemerintah serta peraturan yang sudah
ada masih dapat berlaku asalkan tidak bertentangan
dengan Pemerintahan Bala Tentara Jepang.
3. Pada awal kemerdekaan Untuk mencegah kekosongan
hukum, hukum lama masih berlaku dengan dasar Pasal II
Aturan Peralihan UUD 1945.

37. MASA REVOLUSI FISIK (1945-1950)
• Mencoba lepas dari Hk Kolonial dg membangun hukum Indonesia
yg mengangkat substansi hk rakyat menjadi hukum Nasional
• Kesulitannya:
1. Bragam hukum yg tidak terumus secara eksplisit
2.Telah terlanjur tercipta pengelolaan sistem Hukum modern (asas,
doktrin, pembuatan dan penegakan, organisasi dan prosedur)
3.Pemikiran para Jurist yag membangun H Nasional terkondisi
dan terdidik dalam tradisi H. Belanda

38. PERIODE ORDE LAMA
• Dekrit Presiden 1959 (Bebas dari kolonial, Kembali
ke UUD’45
• Langkah yang dilakukan:
1.Mengganti simbol hukum dari “Dewi Justitia”
menjadi “Pohon Beringin” (perubahan fungsi hukum
dari pemberi keadilan/kepastian hukum menjadi
pengayoman, kembali ke dasar filosofis bangsa
Indonesia)
2.TAP MPRS No.2 Th 1960 (Untuk kesatuan hukum
harus perhatikan realitas Indonesia, Asas hk harus
sesuai GBHN dan H. Adat)

39. 3. UU No. 5 Thn 1960 tentang UUPA Mencabut sebagian besar Buku
II KUHPd”
4. Mengaktifkan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang
berkedudukan di bawah Menteri kehakiman
Dengan tugas :
1. Menjabarkan asas pembangunan hukum yg digariskan TAP MPRS
No II/1960
2. Merancang berbagai UU yang akan mengganti Hukum Kolonial

40. Pokok dan Asas Hukum Nasional :
• Hukum nasional terdiri dari unsur Gotong Royong dan befungsi
pengayoman
• Hukum nasional bersifat anti kolonoalism,imperialism, feodalism
• Konsep2 hukum Adat difungsikan untuk kepentingan Nasional
dan Internasional (Bukan yg konkrit mengatur kehidupan di desa)

41. PERIODE ORBA
Kebijakan politik “Pembangunan Ekonomi”
Fungsi Hukum “ Law as a tool of social enginering”
yaitu hukum berfungsi sebagai sarana
pembangunan masyarakat
• Hukum Nasional diarahkan untuk memulihkan
wibawa hukum, menentang penghambaan
hukum terhadap kepentingan dan tujuan politik
• Kepastian hukum dipulihkan
• Ditetapkan Tata Urutan Per-UU-an (TAP MPRS
No. XX Th 1966 Ttg Sumber Tertib Hukum)

42. Arah Kebijakan Hukum Nasional:
• Menunjang Perkembangan Ekonomi
• Kodifikasi & Unifikasi terbatas yg selektif
- Hk Kolonial di Nasionalisasi
- Pengembangan H. Adat
• Repelita “Rule of Law dijamin UUD:
- HAM diakui dan dilindungi
- Peradilan tidak memihak (UU No 14/70)
- Asas Legalitas dipegang teguh

43. HUKUM SEBAGAI SARANA
MEREKAYASA MASYARAKAT
Muchtar Kusumaatmadja (Menkeh, Menlu):
Relevansi Hk dg pembangunan ekonomi, sosial
Bertolak dari faham Sociological Jurisprudence
“fungsi hukum sebagai sarana merekayasa
masyarakat sangat perlu dan menurut skenario
pemerintah/eksekutif
Hukum membantu perubahan masyarakat yg bisa
dikontrol secara tertib dan teratur
Pembangunan Hk Nasional dg memilih Hukum
Barat atau H Adat Tidak perlu tergesa-gesa.

44. DUALISME PANDANGAN
PENGEMBANGAN HUKUM
NASIONAL
1. Hukum kolonial yg dinasionalisasi dengan
mengkaji hukum kolonial yg disesuaikan
dengan Grundnorm Pancasila
Sejarah hukum Indonesia mengalir
berdasar tradisi Eropa (Belanda) yang ikut
membentuk berbagai aspek (peradilan,
pendidikan hk)
2. Hasil Pengembangan H. Adat “Bertolak dari
faham Von Savigny yaitu hukum tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat

45. Peranan Hukum dalam ORBA:
1.Hukum beri desain institusional tindakan
otoritas politik negara
2.Idiologi konstitusional dan legalisme
sebagai rekayasa sosial (social enginering)
dan pengendalian sosial (social control)
Indikasi:
a. Proses pembentukan dan pembaharuan hk
ambivalen prinsip antara hk otonom dg hk
birokratik/instrumen fungsi negara ( UU
14/70, UU 8/81 dg Kopkamtib,

46. b. Hukum meligitimit hegemoni negara
c. Kuatnya pengaruh eksekutif dalam kemerdekaan Hakim
d. Efektifnya otoritas eksekutif dalam proses pembentukan hk
e. Proses pembentukan hk tidak menampung partisipasi publik
(tdk responsif)
f. Hk dalam GBHN (1988) ditempatkan pada pembangunan
Bidang Politik.

47. PERIODE REFORMASI
• Komitmen menjaga persatuan dan kesatuan berdasar Pancasila
dan UUD 45
• Memperkuat Demokrasi
• Pengaruh Globalisasi
Keputusan Mendasar Amandemen UUD 45
1.Mengurangi kekuatan Presiden dan memberikan kekuasaan lebih
pada DPR dalam membuat UU

48. 2. Otonomi daerah, DPR dipilih melalui Pemilu
(tdk ada pengangkatan), penegasan fungsi
DPR (legislasi, anggaran, pengawasan, hak
interplasi, angket, menyampaikan pendapat),
HAM, Pemisahan Polri dari ABRI
3. Perubahan sistem Politik: Presiden dan Wakil
dipilih langsung, Multi Partai
4. Pembentukan lembaga penegak Hukum baru
dan pengawasan dalam mencapai supremasi
hukum seperti: KPK, Komisi Yudicial, Komisi
Kejaksaan, Komisi Kepolisian, Dll.

49. KLASIFIKASI HUKUM
1. Menurut sumbernya
Pengertian sumber hukum
a. Sumber Hukum : segala sesuatu yang
menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan
memaksa sehingga bila aturan itu dilanggar
akan menimbulkan sanksi .
b. Tempat dimana kita dapat melihat bentuk
perwujudan hukum.
c. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan dan
melahirkan hukum
d. Asal mula hukum

50. Sumber hukum terdiri dari :
a Sumber hukum formal : sumber hukum ditinjau
dari segi pembentukannya antara lain:
- UU ( dibuat lembaga resmi )
- kebiasaan ( terbetuk dengan sendirinya
oleh masyarakat)
- jurisprudensi ( putusan hakim di jadikan
referensi oleh hakim lainnya)
- traktat ( perjanjian antar Negara yang
diratifikasi
- doktrin ( pendapat para ahli hukum )

51. b. Sumber hukum material : sumber yang menentukan
isi hukum berupa perasaan hukum , keyakinan hukum
individual, pendapat umum dll .
Terbagi kedalam dua hal :
- bersifat idiil yaitu patokan tentang konsep
keadilan
- bersifat riil yaitu hal-hal yang benar- benar terjadi dalam
masyarakat

52. Sumber hukum material yang bersifat riil dalam masyarakat antara lain berupa
:
a. Stuktural ekonomi dan kebutuhan-antara lain: kekayaan alam, susunan
geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan dan pembagian kerja.
b. Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang
dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tinglkah laku yang tetap.
c. Hukum yang berlaku
d. Tata hukum negara-negara lain
e. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan
f. Kesadaran hukum

53. • Sumber hukum formil dalam sistem hukum
Indonesia terdiri dari :
1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap
MPR)
3. Undang-Undang
4. Hukum adat dan hukum kebiasaan
5. Yurisprudensi (keputusan hakim)
6. Traktat (perjanjian)
7. Doktrin hukum (ajaran hukum)

54. 2. Menurut bentuknya
a. Hukum Tertulis : hukum yang dicantumkan
dalam pelbagai undang-undang baik yang telah
dikodefikasikan dan yang tidak dikodifikasikan.
Kodefikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum
tertentu dalam kitab undang-undang secara
sistematis dan lengkap.
seperti KUHP, KUHPdt, KUHD dll
b. Hukum Tak Tertulis (hukum kebiasaan): hukum
yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat
dan masih berlaku dan ditaati seperti undang-
undang

55. 3. Menurut waktu berlakunya
terbagi atas :
a. Ius constitutum adalah hukum positif yaitu hukum yang
berlaku sekarang bagi masyarakat dan daerah tertentu
b. Ius constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku
pada waktu yang akan datang (hukum yang dicita-
citakan)
c. Hukum asasi yaitu hukum yang berlaku dimana-
mana dalam segala waktu dan segala bangsa di dunia

56. 4. Menurut isinya hukum terbagi atas :
a. Hukum publik (hukum negara) yaitu hukum yang mengatur
hubungan antara negara dan alat2 perlengkapan atau
hubungan negara dengan warga negaranya.
b. Hukum privat (hukum sipil) yaitu hukum yang mengatur
hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang
lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan
perseorangan

57. 5. Pembagian menurut fungsinya :
a. Hukum Materill (substantive law) yaitu
peraturan-peraturan yang memberi hak
dan membebani dengan kewajiban-
kewajiban.
b. Hukum formil (adjective law) yaitu
peraturan hukum yang fungsinya
melaksanakan atau menegakan hukum
materil atau menentukan bagaimana
caranya melaksanakan hukum materil.

58. 6. Menurut daya kerjanya :
a. Hukum yang bersifat memaksa (imperatif) yaitu kaidah hukum
yang dalam keadaan apapun harus ditatati dan bersifat mutlak
daya ikatnya.
b. Hukum yang bersifat melengkapi (fakultatif) yaitu kaidah hukum
yang adapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan
membuat ketentuan khusus dalam perjanjian yang mereka
adakan

59. Asas Hukum
Asas = prinsip, basis, dasar, fundamen, landasan
Kamus hukum memberikan pengertian asas sebagai suatu alam fikiran
yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma
hukum
Asas hukum atau prinsip hukum bukan merupakan peraturan hukum
konkrit tapi merupakan fikiran dasar yang umum sifatnya atau latar
belakang dari peraturan hukum
Asas hukum mempunyai 2 landasan yaitu :
1. Asas hukum yang berakar dalam kenyataan masyarakat.
2. Asas hukum pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh
kehidupan bersama

60. Asas hukum mempunyai 2 fungsi yaitu :
1. Fungsi dalam hukum yaitu mendasarkan
eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk
undang-undang dan hakim (fungsi mengesahkan)
2. Fungsi dalam ilmu hukum hanya bersifat
mengatur
Asas hukum terbagi 2 yaitu :
1. Asas hukum umum yaitu yang berhubungan
dengan seluruh bidang hukum
2. Asas hukum khusus yang berfungsi dalam bidang

61. Menurut Sartjipto Rahardjo
“Asas hukum adalah unsur yang penting dan
pokok dari peraturan hukum. Asas hukum
adalah jantungnya peraturan hukum karena ia
merupakan landasan yang paling luas bagi
lahirnya peraturan hukum atau ia adalah
sebagai ratio legisnya peraturan hukum”
Menurut R.H. Soebroto Brotodirejo
Asas (prinsip) adalah suatu sumber atau sebab
yang menjadi pangkal tolak sesuatu; hal yang
inherent dalam segala sesuatu yang menentukan
hakikatnya; sifat esensial.

62. Kesimpulan
Asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam
peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu
yang mengandung nilai-nilai etis.
Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis
karena asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan
hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

63. Beberapa asas di dalam hukum
Asas dalam hukum Pidana
a. Asas Ne bis in idem “ mengenai perkara yang sama
dan sejenis tidak boleh disidangkan yang kedua kali”
disebutkan dalam pasal 76, 77 , 78 dan 82 KUHP
b. Asas legalitas di dasarkan pada adagium Nullum
delictum nulla poena sine praevia legi poenali artinya
tiada suatu perbuatan dapat dihukum, kecuali atas
kekuatan ketentuan pidana dalam undang yang telah
ada lebih dahulu daripada perbuatan itu” .
Disebutkan pada Pasal 1 ayat 1 KUHP.
c. Presumption of innocence “ praduga tak bersalah”

64. Asas dalam hukum Perdata
1. Asas Pacta sunt servanda yaitu setiap perjanjian mengikat bagi para pihak
dan harus ditaati dengan itikad baik.
2. Asas Re nullius credit occupanti yaitu benda yang diterlantarkan
pemilliknya dapat diambil untuk dimiliki”
3. Asas domicilie yaitu asas yang menyatakan setiap orang harus mempunyai
nama dan tempat kediaman hukum, tercantum dalam Pasal BW.
4. Asas kebebasan berkontrak yaitu setiap orang bebas membuat perjanjian
tentang apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban
hukum dan undang-undang yang berlaku
f. Quiduid est in territorio, etiam est de territorio “asas dalam hukum
international yang menyatakan bahwa apa yang berada dalam batas-batas
wilayah negara tunduk kepada hukum negara itu “
g. Qui tacet consentire videtur “siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui”
1

65. Asas dalam hukum Internasional
1. Asas Quiduid est in territorio, etiam est de
territorio yaitu asas yang menyatakan bahwa
apa yang berada dalam batas-batas wilayah
negara tunduk kepada hukum negara itu .
2. Asas equality before sovereigh right yaitu asas
yang menyatakan setiap negara mempunyai
kesamaan kedaulatan , kesetaraan, hak dan
kewajiban tanpa mempertimbangkan
perbedaan ekonomi, sosial, politik dan sifat
lainnya.
3. Asas self defence principles yaitu asas
menentukan prinsip-prinsip sendiri

66. Asas dalam Hukum Administrasi Negara
1. Asas Legalitas yaitu asas yang menyatakan
setiap perbuatan administrasi negara
berdasarkan hukum
2. Asas freies ermessenyaitu asas kebebasan
yang diberikan kepada administrasi negara
menyelesaikan masalah yang timbul dalam
masyarakat secara cepat, tepat dan
bermanfaat untuk kepentingan umum tanpa
menunggu perintah undang-undang atau
undang-undangnya belum jelas.
3. Asas-asas umum pemerintahan yang baik

67. Asas-asas hukum yang berlaku umum
1. Asas Lex posterior derogat legi priori atau lex
posterior derogat legi anteriori yaitu undang-
undang yang lebih baru mengenyampingkan
undang-undang yang lama.
2. Asas Lex specialis derogat legi generali yaitu
undang-undang yang khusus didahulukan
berlakunya daripada undang-undang yang
umum.
3. Asas Lex superior derogat legi inferiori yaitu
undang-undang yang lebih tinggi
mengeyampingkan undang-undang yang lebih
rendah tingkatannya.

68. PERISTIWA HUKUM
• Peristiwa hukum ( rechtsfeit) adalah peristiwa yang oleh
kaidah hukum diberi akibat hukum
• yakni berupa timbulnya atau hapusnya hak dan / atau
kewajiban tertentu bagi subyek hukum tertentu yang terkait
pada peristiwa tersebut.

69. Peristiwa hukum dibedakan:
peristiwa hukum yang berupa perbuatan subyek hukum
peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum.
Yang tergolong ke dalam peristiwa hukum yang
merupakan perbuatan subyek hukum ada dua yaitu
1. Yang merupakan perbuatan hukum, contohnya wasiat
(merupakan perbuatan subyek hukum tunggal) dan
perjanjian ( yang merupakan perbuatan subyek hukum
berganda).
2. Yang merupakan perbuatan subyek hukum tetapi
bukan perbuatan hukum contohnya adalah
zaakwarneming (Ps 1354 KUHPER) dan
onrechtmatigedaad/melawan hukum (Ps 1365
KUHPER).

70. Peristiwa
hukum
perbuatan
subyek hukum
Perbuatan hukum
(contohnya wasiat,
hibah, perjanjian )
Bukan perbuatan hukum
1. zaakwarneming (Ps 1354
KUHPER)
2. onrechtmatigedaad
(melawan hukum Ps 1365
KUHER).
bukan perbuatan
subyek hukum.
1. peristiwa
kelahiran
2. peristiwa
kematian
3. Lewat waktu

71. SUBJEK DAN OBJEK HUKUM
Subjek hukum yaitu
pembawa hak dan kewajiban
Manusia
(natuurlijke
persoon)
Badan hukum
(recht persoon
Objek hukum adalah segala
sesuatu yang berguna bagi
subjek hukum (benda)
1. Benda berwujud
2. Benda tidak
berwujud
1. Benda bergerak
2. Benda tidak
bergerak

72. KEWENANGAN
Peristiwa hukum menimbulkan hubungan hukum
antar subyek hukum yang wujudnya dalam bentuk
hak dan kewajiban antara subyek hukum yang satu
dengan yang lainnya.
Pengertian antara hak dan kewajiban adalah
korelatif. Antara hak dan kewajiban adalah
berbanding terbalik diantara dua subyek hukum
yang saling berrhubungan dalam hubungan hukum.
Hak adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu atau terhadap subyek hukum
tertentu atau semua subyek hukum tanpa halangan
atau gangguan dari pihak manapun dan kebebasan
itu memiliki landasan hukum dan karena itu
dilindungi.

73. • Orang yang berhak adalah orang yang memiliki kewenangan
untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (termasuk
menuntut sesuatu ).
• Hak dapat dibedakan dalam hak mutlak atau absolut ,
misalnya hak milik, hak asasi manusia, dengan hak relatif
atau nisbih, misalnya penjual hany adapat menuntut
pembayaran akan barang yang telah dibeli oleh pembeli.

74. PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
• Peraturan perundang-undangan merupakan sumber
utama dari hukum yang berlaku dalam suatu negara
• Dasarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
• Landasan Peraturan perundang-undangan adalah :
1. Landasan Filosofis
Setiap penyusunan peraturan perundang- undangan harus
memperhatikan cita-cita moral dan cita hukum
sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Nilai-nilai yang
bersumber pada pandangan filosofis Pancasila, yakni :
a) Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terang- kum
dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa,

75. b) Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan
martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan
yang adil dan beradab
c) Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional
seperi yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia,
d) Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat,
se-bagaimana terdapat di dalam sila
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, dan
e) Nilai-nilai keadilan, baik individu maupun
sosial seperti yang tercantum dalam sila
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

76. 2. Landasan Sosiologis
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai
dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.
3. Landasan Yuridis
Menurut Lembaga Administrasi Negara landasan yuridis
dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memuat
keharusan:
a. adanya kewenangan dari pembuat peraturan
perundang-undangan,
b. adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan
peraturan perundang-undangan,
c. mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu,
d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya,

77. TATA URUTAN (HIERARKI) PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN
UU NOMOR 12 TAHUN 2011 ADALAH SBB:
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR (Tap MPR)
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah sebagai pengganti
undang-undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah propinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

78. MENURUT PROF PURNADI PURBACARAKA, SH
ASAS-ASAS DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN ANTARA LAIN :
1. Undang-undang tidak berlaku surut
2. Undang-undang yg dibuat oleh penguasa yg lebih tinggi
mempunyai kedudukan yg lebih tinggi pula
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan
undang-undang yang bersifat umum
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-
undang yang berlaku terdahulu

79. 5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat (asas ini di nyatakan
dalam UUD Sementara pasal 95 ayat 2) maknanya adalah :
a. Adanya kemungkinan isi UU menyimpang dari UUD
b. Hakim atau siapapun tidak mempunyai hak uji materil
terhadap UU tersebut
6. Undang-undang sebagai sarana untuk mencapai kesejahterahan
spritual dan material bagi masyaraakat maupun individu (asas
walvaartstaat)

80. • Komponen Sistem Hukum Indonesia
• Banyak diskusi telah dilakukan dengan tujuan untuk
merumuskan identitas sistem hukum Indonesia,
namun dari diskusi-diskusi tersebut cenderung tidak
operasional, dan belum menunjukkan kesamaan
persepsi.
• Pendapat para ahli terkait dengan komponen sistem
hukum Indonesia juga masih beragam, bila ditelaah
lebih seksama, maka komponen sistem hukum
indonesia terdiri
(1) komponen kelembagaan (elemen institusional)
(2)Komponen kaidah aturan (elemen instrumental)
(3) Komponen budaya (elemen kultural).

81. KOMPONEN SUBSTANSI
HUKUM
1. Sistem Hukum Tata Negara dan Sistem Hukum Administrasi Negara
• Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan
hukum yang mengatur organisasi daripada negara,
hubungan antar alat perlengkapan negara dalam
garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga
negara dan hak-hak azasinya.
• Hukum tata negara meliputi semua aturan hukum
yang bersifat fundamental (negara dalam keadaan
diam/tidak bergerak).

82. • Hukum administrasi negara adalah sekumpulan
peraturan hukum yang mengikat badan-badan negara
baik yang tinggi maupun yang rendah jika badan-
badan itu mulai menggunakan wewenangnya yang
ditentukan dalam hukum tata negara.
• Hukum administrasi negara meliputi semua aturan
hukum yang bersifat teknis (negara dalam keadaan
bergerak)
• Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari
hukum tata negara dalam arti luas, tidak hanya
terbatas pada tugas pemerintahan saja, tetapi meliputi
tugas peradilan, kepolisian dan tugas pembuat
peraturan.

83. • Menurut Van vollenhoven Hukum administrasi
negara akan meliputi seluruh kegiatan dalam arti
luas, tidak hanya terbatas pada tugas negara
dalam arti sempit saja tapi juga meliputi tugas
peradilan, kepolisian dan tugas membuat
peraturan.
• Van Vollenhoven membagi hukum administrasi
negara dalam:
1. Bestuursrecht (hukum pemerintahan)
2. Justitierecht(hukum peradilan)
3. Politierecht (hukum kepolisian)
4.Regelaarsrecht (hukuk perundang-undangan)

84. 2. SISTEM HUKUM PIDANA
• Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik
yang mengatur hubungan antara negara dengan warga
negara.
• Hukum Pidana dalam pengertian sempit hanya
mencakup hukum pidana materiil saja, sedangkan
Hukum Pidana dalam arti luas mencakup hukum pidana
materil dan hukum pidana formil atau Hukum Acara
Pidana.
• Hukum Pidana materil diatur dalam KUHP, sedang
Hukum Acara Pidana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981
tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan

85. Hukum
pidana
HukumPidana
materil
Hukum
Pidana Formil
Kitab Undang-undang
Hukum Pidana
UU No. 8 Tahun 1981
tentang KUHAP

86. • Peristiwa pidana (delict) adalah suatu perbuatan atau
rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana
dengan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan
hukumnya
3. Harus terbukti adanya kesalahan
4. Harus berlawanan dengan hukum
5. Harus tersedia ancaman hukumannya

87. Skema pidana
Jenis hukum
Pidana
Tindak pidana
kejahatan
(masdrijven)
Tindak pidana
Pelanggaran
(overstredingen)
Diatur pada Buku II
Mulai pasal 104-488
Diatur pada Buku
III
Mulai pasal 489-569

88. SISTEM HUKUMAN PIDANA
• Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman yang
dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana adalah:
1. Hukuman pokok (hoofd straffen) terdiri :
• Hukuman mati
• Hukuman penjara
• Hukuman kurungan
• Hukuman denda
2. Hukuman tambahan (bijkomende straffen) terdiri
dari :
- Pencabutan beberapa hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim

89. HUKUM ACARA PIDANA
- Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan
tentang tata cara proses perkara pidana sejak
seseorang disangka telah melakukan tindak pidana,
diputuskan bersalah sampai pelaksanaan putusan
pengadilan.
- Mengatur hak dan kewajiban bagi mereka yang
bersangkut paut dengan proses perkara pidana
berdasarkan undang-undang.
- Diciptakan untuk penegakan hukum dan keadilan

90. • Fungsi dan tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk
melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana guna
mencari kebenaran materil.
• Hak dan kewajiban bagi pihak yang tersangkut paut dengan
proses perkara pidana mengacu pada asas hukum Acara Pidana,
antara lain:
1 Mendapat perlakuan yang sama di muka sidang
2 Adanya perintah tertulis dari yang berwenang
3 Berhak memperoleh bantuan hukum seluas- luasnya
4 Hadirnya terdakwa
5 sidang terbuka untuk umum.
-

91. • Tahapan dalam penyelesaian perkara pidana terdiri atas :
1. Penyidikan oleh penyidik (penyidik polisi dan penyidik
PNS)
2. Penuntutan yang dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum;
3. Pemeriksaan di depan sidang oleh hakim; dan
4. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga
pemasyarakatan.

92. LAMANYA PENAHANAN
• Berdasarkan pasal 24-30 KUHAP lamanya penahanan adalah:
1. Penahanan yang dilakukan oleh polisi selama-lamanya 20 hari
dan dapat diperpanjang 40 hari.
2. Penahan yang dilakukan jaksa sebagai penuntut umum 20 hari
dan dapat diperpanjang 30 hari
3. Penahanan oleh hakim (selama persidangan) dapat dilakukan
paling lama 30 haridan dapat diperpanjang selama 60 hari.

93. 3. Sistem Hukum Perdata
• Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar
perorangan, mengatur hak dan kewajiban dalam lapangan hukum
kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat.
• Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan
hukum antar perorangan dalam pergaulan masyarakat.
• Ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku
manusia dalam memenuhi kebutuhannya (kepentingannya)

94. Sistematika Pembagian Hukum Perdata terdiri atas 4
bagian yaitu :
1. hukum Orang
2. hukum Harta Kekayaan
3. hukum perikatan
4. hukum waris

95. • Pembagian Hukum Perdata berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (BW) terdiri atas 4
buku:
- Buku I tentang orang, yg berisikan hukum
perorangan dan hukum keluarga
- Buku II tentang Benda yang berisikan hukum
harta kekayaan dan hukum benda
- Buku III tentang Perikatan berisikan hukum
perikatan yang lahir dari undang-undang dan
perikatan yang lahir dari perjanjian/persetujuan
- Buku IV tentang Pembuktian dan daluwarsa
yang berisikan tentang alat-alat bukti dan
kedudukan benda akibat lampau waktu/verjaring

96. • Dalam kenyataanya hukum perdata yang berlaku di Indonesia
terdiri dari :
1. Hukum perdata adat yaitu ketentuan hukum yang mengatur
hubungan antar individu dalam masyarakat adat
2. Hukum Perdata Eropa hukum perdata yang mengatur
kepentingan orang eropa dan yang menundukan diri dengan
hukum eropa
3. Hukum perdata yang bersifat nasional yaitu bidang hukum
perdata sebagai produk hukum nasional, seperti hukum
perkawinan dan hukum agraria.

97. SISTEM HUKUM ACARA PERDATA
INDONESIA
• Hukum Acara Perdata adalah aturan hukum
yang mengatur bagaimana menegakkan hukum
perdata materil dengan perantaraan hakim di
pengadilan sejak pemajuan gugatan sampai
pada pelaksanaan putusan (disebut juga dengan
hukum perdata formil)
• Hukum ini timbul dalam rangka menegakan
hukum perdata materil (KUHPerdata) sehingga
diperlukan hukum perdata formil (hukum acara
perdata) atau adjective law dalam
menyelesaikan masalah keperdataan .

98. • Asas-asas yang perlu diperhatikan dalam beracara perdata antara lain:
1. Hakim bersifat menunggu
2. Hakim dilarang menolak perkara
3. Hakim bersikap akti
4. Sidang terbuka untuk umum
5. Hakim wajib mendengar kedua belah pihak
6. Putusan harus disertai alasan
7. Pemeriksaan sederhana, cepat dan biaya murah
7. Hakim terikat pada alat bukti
8. Asas objektivitas

99. 4. SISTEM HUKUM ADAT
Hukum Adat merupakan hukum tidak tertulis yang
dibentuk dan dipelihara oleh masyarakat hukum
adat tanpa campur tangan dari penguasa.
- Berlaku bagi orang Indonesia asli
- Dilengkapi sanksi sebagai upaya pemaksa
- Hukum adat merupakan hukum yang bersifat
lokal
- Bersifat plural dan berbeda diantara tiap daerah dan
tiap masyarakat karena dibentuk oleh masyarakat
hukum adat yang tata susunannya sangat
tergantung pada faktor pembentuknya.

100. BEBERAPA BAGIAN YANG DIATUR
DALAM SISTEM HUKUM ADAT
1. Hukum waris adat antara lain mengatur :
- Asas kesamaan hak dalam hukum waris adat
- Asas penggantian waris
- Kedudukan hukum seorang janda
- Kedudukan hukum seorang duda
- Kedudukan hukum anak angkat
- Kedudukan hukum anak tiri
- Ahli-ahli waris lainnya
2. Hukum Perjanjian adat

101. Berdasarkan faktor genealogis maka masyarakat
hukum adat dibagi atas 3 golongan yaitu :
1. Masyarakat matrilineal
2. Masyarakat patrilineal
3. Masyarakat parental
Sedangkan berdasarkan pada faktor teritorial
terbentuknya masyarakat hukum adat terbagi
atas :
1. persekutuan desa
2. persekutuan daerah
3. perserikatan kampung

102. SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
• Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 j.o
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ada 4 tiang
peradilan yakni :
1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama (peradilan khusus)
3. Peradilan Militer (peradilan khusus)
4. Peradilan Tata Usaha Negara.
• Badan-badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung
sebagai penegak hukum dan keadilan terdiri dari :
1. Badan peradilan dalam lingkungan peradilan
Umum

103. I. Lingkungan Peradilan Umum dibentuk pengadilan
khusus terdiri dari:
1. Pengadilan Anak
2. Pengadilan Niaga
3. Pengadilan HAM
4. Pengadilan Korupsi
5. Pengadilan Hubungan Industrial
6. Peradilan Syariah Islam (di Provinsi Aceh)
Lingkungan Peradilan umum terdiri dari :
1. Pengadilan Negeri yang merupakan peradilan tingkat
pertama
2. Pengadilan Tinggi merupakan peradilan tingkat

104. II. Lingkungan peradilan khusus terdiri dari :
1. Peradilan Agama
- Pengadilan Agama Tingkat Pertama
- Pengadilan Tinggi Agama yaitu Pengadilan Tingkat
Banding
2. Peradilan Militer terdiri dari :
- Pengadilan Militer
- Pengadilan Militer Tinggi
- Pengadilan Utama
- Pengadilan Pertempuran

105. • Peradilan tata Usaha Negara terdiri dari :
1. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan
tingkat pertama.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai
peradilan tingkat banding
• Dalam Peradilan Tata Usaha Negara juga dibentuk
pengadilan khusus, yakni Pengadilan Pajak.
• Pembinaan teknis, organisatoris, administrasi, dan
keuangan badan-badan pengadilan tersebut di atas
di bawah Mahkamah Agung, kecuali Pengadilan
Pajak pembinaan keuangan di bawah Departemen
Keuangan

106. KEKUASAAN BADAN-BADAN PERADILAN DI
INDONESIA
• Keempat badan pengadilan tersebut masing-masing
mempunyai kekuasaan/wewenang untuk mengadili ,
yaitu kewenangan/ kompetensi Absolut maupun Relatif.
• Kompetensi absolut yaitu wewenang yang berhubungan
dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak
tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik
dalam lingkungan yang sama (PN, PT dan MA) maupun
dalam lingkungan peradilan lain
• Kompetensi relatif adalah suatu pembagian wewenang
suatu pengadilan yang berkaitan dengan suatu perkara
yang dapat diperiksa oleh pengadilan di tempat lain.

107. KEWENANGAN MENGADILI
• Kekuasaan mengadili adalah kekuasaan yang dimiliki oleh hakim di
peradilan dalam usaha menerima, memeriksa dan memutus perkara.
Berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak pada sidang
pengadilan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang
• Kewenangan badan peradilan Umum adalah memeriksa , memutus
dan menyelesaikan perkara-perkara pada umumnya baik perkara
perdata maupun perkara pidana.

108. • Pengadilan Negeri adalah pengadilan umum yang
memeriksa dan memutus perkara perdata dan
pidana untuk semua golongan penduduk pada
tingkat pertama.
• Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding yang
mengadili pada tingkat kedua suatu perkara perdata
atau pidana yang telah diputus pada Pengadilan
Negeri.
• Jika putusan pengadilan negeri maupun pengadilan
tinggi belum mencapai hasil yang memuaskan ,
maka seseorang dapat mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung.
• Mahkamah Agung merupakan badan peradilan
tertinggi dan terakhir di Indonesia dalam
memutuskan perkara baik perdata maupun pidana.

109. KEKUASAAN PENGADILAN KHUSUS
DALAM LINGKUNGAN PERADILAN
UMUM, ANTARA LAIN :
1. Pengadilan Anak berwenang memeriksa , memutus
dan menyelesaikan perkara anak nakal
2. Pengadilan Niaga , memeriksa dan memutus
permohonan dalam perkara perniagaan seperti
pernyataan pailit , penundaan kewajiban pembayaran
utang, dll yang penetapannya dilakukan dengan
Undang-Undang
2. Pengadilan HAM, memeriksa dan memutus
Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan
genosida dan kejahatan Kemanusiaan;

110. 4. Pengadilan Korupsi, memeriksa dan memutus tindak
pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh
KPK;
5. Pengadilan Hubungan Industrial, memeriksa dan
memutus :
a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai
perselisihan kepentingan;
c. di tingkat pertama mengenai perselisihan
pemutusan hubungan kerja;
d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai
perselisihan antarserikat pekerja/serikat
buruh satu tempat perusahaan

111. 6. Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang: perkawinan, warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf,
Infak. Shadaqoh dan ekonomi syariah, pada
pengadilan yang wilayah hukumnya kediaman
pemohon, kecuali ditentukan lain dalam undang-
undang.
Sedangkan Peradilan Syariat Islam Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam yang dilakukan oleh
Mahkamah Syariah sepanjang kewenangannya
menyangkut kewenangan peradilan umum.

112. 7. Peradilan Militer berwenang :
1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang
yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
a. Prajurit;
b. berdasarkan Undang-Undang dipersamakan
dengan prajurit;
c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan
atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai
prajurit berdasarkan undang-undang;
d. seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, huruf
dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan
persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh
suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan
militer

113. 2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Angkatan Bersenjata;
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana
yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan
sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi
dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut
dalam satu putusan (Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Pasal; 9)

114. KEKUASAAN KEHAKIMAN
Dasarnya : Pasal 24 dan 25 UUD 1945
Ada tiga UU tentang Kekuasaan Kehakiman yang
pernah berlaku di Indonesia yakni:
1. Undang-undang No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan
dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan
Kejaksaan.
2. Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Pokok-
pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-
pokok Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang
Mahkamah Agung

115. 8. Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara.
Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus dari
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai
wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak

116. Dua hal pokok yang terdapat dalam undang-undang
tersebut adalah :
1. Kekuasaan Kehakiman yang Bebas.
2. Hak menguji oleh Mahkamah Agung.
Salah satu substansi penting perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi
sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani
perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam
rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara
bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat
dan cita-cita demokrasi

117. • Keberadaan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga
terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil,
dan sebagai koreksi terhadap pengalaman
kettaanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh
tafsir ganda terhadap konstitusi.
• Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah
Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) dan ayat (2) UUD 1945.
• Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang
merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga
lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

118. • Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun
1945 Makamah Konstitusi berwenang untuk:
a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

119. • Tugas MK dalam bidang pengujian peraturan
(judicial review) atas peraturan perundang-
undangan.
• MK berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji Undang-Undang terhadap
UUD 1945. Sementara itu MA berwenang
mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang
(pasal 24A ayat (1) UUD 1945.