Dokumen ini membahas aspek-aspek hukum tata negara Indonesia, termasuk definisi, objek, sumber, asas-asas, sejarah, dan proses amandemen UUD 1945. Hukum tata negara mengatur organisasi dan hubungan antar lembaga negara, serta kedudukan dan hak-hak warga negara. Perubahan dalam struktur ketatanegaraan, otonomi daerah, dan hak asasi manusia juga diulas, mencakup tantangan dan implikasinya terhadap masyarakat.

1. HUKUM TATA NEGARA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.

2. HUKUM TATA NEGARA
1. DEFINISI
2. OBYEK HTN
3. SUMBER HTN
4. ASAS-ASAS HTN
5. SEJARAH KETATANEGARAAN
6. PROSES AMANDEMEN UUD 1945
7. SUPRA DAN INFRA STRUKTUR
8. OTONOMI DAERAH

3. (1)
D E F I N I S I

4. ISTILAH HUKUM TATA NEGARA
•Constitutional Law (State Law)
dalam bahasa Inggris
•Droit Contitutionalle dalam bahasa
Perancis
•Staatrecht dalam bahasa Belanda

5. DEFINISI
• Hukum Tata Negara adalah :
“sekumpulan peraturan hukum yang
mengatur Organisasi Negara, Hubungan antar
alat kelengkapan negara dalam garis
horisontal dan vertikal, serta kedudukan
warga negara dan hak-hak asasinya”.

6. (2)
OBYEK
HUKUM TATA NEGARA

7. OBYEK HUKUM TATA NEGARA
• Obyek HTN adalah negara
• HTN akan mempelajari tentang organisasi negara
(susunan, tugas, hak, wewenang dan pembagian
kerja antar lembaga negara) yang di dalamnya
meliputi bahasan tentang bentuk negara, bentuk
pemerintahan, dan pembagian wilayah.
• Hubungan horisontal alat kelengkapan negara yang
akan membahas tentang lembaga-lembaga
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tentang
hubungan vertikal yang akan membahas
pembagian wilayah dan hubungan pusat-daerah.
• Warga Negara yang akan membahas tentang asas-
asas kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia.

8. (3)
SUMBER
HUKUM TATA NEGARA

9. SUMBER HUKUM
• Segala apa yang menimbulkan aturan-
aturan yang mempunyai kekuatan bersifat
memaksa yaitu jika di langgar akan
menimbulkan sangsi

10. SUMBER HUKUM TATA NEGARA DALAM
ARTI FORMAL/KENBORN
• Hukum Tertulis
Yaitu hukum hasil pekerjaan perundang-
undangan dari berbagai badan yang
berwenang. Wujudnya UU, PP, perjanjian, dll.
• Hukum Adat
Yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang di
dalam kehidupan sehari-hari rakyat yang di
akui oleh penguasa. Misal ; Ketentuan hukum
mengenai swapraja (kedudukan, struktur
pmerintahan organisasi jabatan.

11. SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI
INDONESIA
• Hukum Tertulis
(UU No 10 Tahun 2004 pasal 7)
• Hukum Adat
• Yurisprudensi  Kumpulan keputusan
pengadilan mengenai persoalan
ketatanegaraan
• Ajaran-ajaran tentang Hukum Tata
Negara

12. (4)
ASAS - ASAS
HUKUM TATA NEGARA

13. (1)
AZAS NEGARA KESATUAN

14. Negara Kesatuan
• Negara Kesatuan yaitu
 suatu bentuk negara dimana untuk mengatur
daerah berada di tangan pusat, terdapat hubungan
antara pusat dan daerah kepala negara dan
konstitusi hanya tunggal kedalam dan keluar
merupakan satu kesatuan
• Azas-azas Umum Negara Kesatuan :
1. Desentralisasi
2. Dekonsentrasi
3. Tugas Pembantuan (Medebewind)

15. Desentralisasi
• Desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. (Ps. 1 Angka 7 UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
• Desentralisasi merupakan salah satu asas
pemencaran kewenangan pada Negara Kesatuan
• Desentralisasi melahirkan Daerah Otonom
• Kewenangan yang diberikan kepada daerah
menjadi Isi Otonomi Daerah

16. Dekonsentrasi
• Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
(Ps. 1 Angka 8 UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah)
• Urusan pemerintahan dengan pelimpahan
kewenangan dari pusat ke daerah yang disertai
dengan pendanaan, sumber daya manusia dan
lainnya.

17. Tugas Pembantuan
(Medebewind)
• Tugas pembantuan adalah penugasan dari
Pemerintah kepada daerah dan/atau desa
dari pemerintah provinsi kepada
kabupaten/kota dan/atau desa serta dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa
untuk melaksanakan tugas tertentu. (Ps. 1
Angka 9 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah)
• Urusan pemerintahan, perintah pelimpahan
dari pusat kepada daerah.

18. (2)
AZAS NEGARA HUKUM

19. Unsur dalam
Negara Hukum:
• Hubungan antara yang memerintah dengan
yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan,
melainkan berdasarkan suatu norma objektif
yang juga mengikat pihak yang memerintah.
• Norma objektif atau disebut hukum tidak
hanya memenuhi syarat formal namun secara
substantif harus adil dan responsif.

20. Alasan mendasar negara dijalankan berdasarkan
hukum :
• Kepastian Hukum
• Tuntutan perlakuan yang sama
• Legitimasi demokratis
• Tuntutan akal budi.

21. Ciri-ciri Negara Hukum
• Menurut Franz Magnis Suseno,
Ciri-ciri negara hukum:
 kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum
positif yang berlaku kegiatan negara berada di
bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang
efektif berdasarkan UUD yang menjamin HAM
dan pembagian kekuasaan

22. Ciri-ciri Negara Hukum menurut International
Comission of Jurists di Bangkok 1965 :
• Perlindungan konstitusional, yaitu adanya
jaminan HAM dalam konstitusi dan prosedur
memperoleh perlindungan HAM.
• Badan kehakiman yang bebas dan mandiri
• Pemilu yang bebas
• Kebebasan menyatakan pendapat
• Kebebasan berserikat
• Adanya pendidikan kewarganegaraan

23. Rechsstaat
• Rechsstaat di mulai abad 19 di Jerman,
• Karakteristiknya :
1. Berangkat dari perjuangan menentang absolutisme (revolusioner)
2. Kontinental (civil law)
3. Administratif
• Ciri-ciri Rechsstaat :
1. Adanya Undang-undang Dasar
2. Adanya pembagian kekuasaan negara
3. Adanya pengakuan Hak-hak kebebasan Rakyat
• Ciri-ciri Rechtsstaat (Menurut Stahl):
1. Perlindungan terhadap HAM
2. Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin
perlindungan HAM
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya peradilan administrasi

24. Lanjutan ….. Rechsstaat
• Burkens  Syarat Rechsstaat :
1. Asas legalitas
2. Pembagian kekuasaan
3. Perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar
4. Pengawasan peradilan
• Rechsstaat, terbagi menjadi :
1. Liberal – Rechsstaat
2. Sociale – Rechsstaat

25. Lanjutan ….. Rechsstaat
• Prinsip Dasar liberal – Rechsstaat
1. Pemisahan Negara dan masyarakat sipil
2. Adanya jaminan atas hak-hak kebebasan sipil
3. Asas legalitas
4. Birokrasi dan Kekuasaan kehakiman yang netral
5. Perlindungan Hukum bagi rakyat
6. Pembagian kekuasaan
• Prinsip Dasar Sociale – Rechsstaat
1. Perlindungan terhadap hak sosial, ekonomi dan hak budaya
2. Asas publik diartikan berbasis masyarakat
3. Asas legalitas
4. Kepentingan Seluruh Masyarakat

26. Konsep The Rule of Law :
• The Rule of law : A.V Dicey 1885 di Inggris.
• Makna The Rule of law :
 Supremasi absolut
 Persamaan di hadapan hukum
 Hukum Konstitusi adalah konsekwensi dari hak-
hak individu
• Ciri-ciri the rule of law (menurut AV Dicey) ;
 Supremasi aturan-aturan hukum
 Kesamaan kedudukan di depan hukum
 Jaminan perlindungan HAM

27. BENTUK-BENTUK
NEGARA HUKUM
1. NEGARA HUKUM FORMAL
• Negara hukum formal berkembang pada abad XIX
• Menitik beratkan pada indiviadualisme
• Pemerintah sebagai nachwachtersstaat (penjaga malam) yang tugas melaksanakan
keputusan-keputusan parlemen yang dituangkan dalam undang-undang.
• Pemerintah dituntut untuk pasif dan hanya sebagai wasit atau pelaksana berbagai
keinginan rakyat yang dituangkan dalam undang-undang agar tidak terjadi absolutisme.
• Akibat dari negara formal ini adalah kesenjangan ekonomi dan sosial.
2. NEGARA HUKUM MATERIIL
• Pertengahan abad XX muncul gagasan negara hukum materiil (welfare state).
• Pemerintah justru bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya
• Pemerintah turut campur dalam kegiatan masyarakat dan tidak boleh pasif.

28. (3)
AZAS DEMOKRASI

29. Bilamana Suatu Negara Dikatakan
Menjalankan Demokrasi ?
Jika :
• Adanya kebebasan membentuk perkumpulan
• Adanya kebebasan menyatakan pendapat
• Adanya hak suara dalam pemilu
• Adanya kesempatan untuk di pilih untuk
menduduki jabatan tertentu
• Terdapat berbagai sumber informasi
• Adanya pemilihan yang bebas dan jujur
• Kebijakan lembaga negara tergantung kehendak
rakyat.

30. Ciri Negara Demokratis (Afan
Gaffar) :
• Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat
• Penyelenggaraan kekuasaan secara
bertanggungjwab
• Adanya partisipasi langsung atau tidak
langsung
• Rotasi Kekuasaan
• Pemilu
• Kebebasan di jadikan hak-hak dasar manusia.

31. Asas-asas demokratis yang
melandasi Negara Hukum :
• Asas hak-hak politik
• Asas mayoritas
• Asas perwakilan
• Asas pertanggungjawaban
• Asas publik

32. (5)
SEJARAH
KETATANEGARAAN

35. (6)
PROSES AMANDEMEN
UUD 1945
Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H.,
M.Kn

36. Perubahan Paradigma
• Desentralistik untuk mengubah paradigma
sentralistik
• Demokratisasi untuk mengubah paradigma
otoritarian
• Pluralistik untuk mengubah paradigma
unifomitas yang integralistik
• Paritisipatif untuk mengubah paradigma state
oriented.

37. Kelemahan Amandemen
• Tidak mampu menggagas perubahan yang
partisipatif, shg elitis.
• Menjadi pertarungan elit politik/kelompok.
• Tidak dilakukan oleh para ahli, tetapi dominasi
kelompok
• Tidak memiliki content draf yang utuh sosok
bernegara yang akan dibangun
• UUD menjadi parsial, tdk konsisten

38. Periode Amandemen
I/1999
• Membatasi kekuasaan Presiden dan
memperkuat lembaga DPR.
• Tidak ada pemikiran yang disepakati
ketentuan mana yang akan dirubah
selanjutnya dan sampai berapa tahap
perubahan dilakukan

39. Periode Amandemen
II/2000
• Otonomi daerah, Lbg Neg, Pemilu,
HAM dan Hankam. Belum disepakati
substansi perubahan berikutnya dan
sampai berapa tahap dilakukan.
• Disepakati 4 hal yang tidak akan
dirubah, yaitu: bentuk NKRI, Sistem
Presidensiil, Pemerintahan Republik
dan Pembukaan UUD 1945.

40. Periode Amandemen III/2001
• Substansi diluar amandemen I dan II
• Kesepakatan menghapuskan Penjelasan,
ketentuan yang relevan ditarik kedlm pasal
• Mtr yg tdk selesai ditampung dalam TAP
IX/MPR/2001utk bahan amandemen ke IV
• Kesepakatan Amandemen IV, sebagai tahap
terakhir

41. Periode Amandemen IV/2002
• Ditujukan kepada materi yang tertampung
dalam TAP No. IX/MPR/2001.
• Sampai akhir masa persidangan terdapat
substansi yang alot diperdebatkan, al: pasal 29
(akhirnya disepakati untuk tidak diubah),
keberadaan MPR untuk dipertahankan atau
dihapuskan, psl 33 yg akhirnya ditmbh 2 ayat

42. Pembentukan KK
• Desakan pembentukan KK tak terelakkan
• TAP I/MPR/2002, menjadi landasan
• KK bertugas melakukan kajian komprehensif
tentang perubahan UUD 1945

43. IMPLIKASI HASIL AMANDEMEN UUD
1945 TERHADAP KETATANEGARAAN

44. Kedaulatan: di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD
(ps 1 ay 2)
• Kedaulatan dg membuka ruang partisipatif
rakyat lebih luas
• MPR tdk lagi pelaku Kedaulatan Rakyat
sepenuhnya
• MPR tdk lagi memilih Presiden, menetapkan
GBHN dan meminta pertanggung jawaban
Presiden
• Anggt DPR, DPD dan Presiden dipilih secara
langsung

45. Pemilihan Presiden Secara
Langsung (Ps 6A)
• Kedudukan Presiden kuat, karena
dipilih langsung
• Presiden dan Wapres dipilih dalam
satu paket
• Presiden tidak dapat dijatuhkan,
kecuali melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur UUD

46. Review Substansi : Sistem
Pemerintahan
Masih Ambigu karena MPR masih memiliki
kewenangan:
a.Memilih Wapres (bila terjadi kekosongan)
b.Memilih Presiden dan Wapres (jika mrk
berhalangan tetap)
c.Memberhentikan atau menolak usulan
pemberhentian Presiden meskipun telah ada
keputusan Mahkamah Konstitusi

47. MPR terdiri atas anggota DPR & DPD yang
dipilih melalui Pemilu
(Ps 2 ay1)
• Tidak ada lagi pengangkatan anggota DPR
• Tidak ada lagi golongan fungsionil
• Representasi lokal diwujudkan melalui DPD

48. Tidak ada C & B pada dua kamar lembaga
perwakilan
• DPR sebagai representation politik
• DPD sebagai representation regional
• DPD tidak memiliki kek legislatif
• Peran DPD: hak inisiatif RUU tertentu, ikut
membahas RUU tertentu, memberi
pertimbangan RAPBN, pengawasan pelks UU
tertentu

49. Otonomi Daerah
• Otonomi seluas-luasnya (residu teori), berwujud
keinginan mempertahankan NK dengan semangat
federalistik
• Harus ada representasi daerah yang kuat (DPD)
melakukan kontrol kepada pusat pada saat pusat
membuat kebijakan untuk kepentingan daerah
• Msh bersifat multi tafsir dan tarik ulur dibidang
kewenangan, SDN/A, Penghrgn thd Pluralistik, dan
Penghrgn Kelembg Lokal

50. Kekuasaan Kehakiman: MA
• Secara tegas menyebutkan 4 lingkungan
peradilan, meliputi Peradilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha
Negara
• Tidak menyebutkan peradilan yang secara
faktual ada dan kehadirannya dibutuhkan,
misalnya Peradilan Niaga, Ad Hoc HAM, Pajak,
KPPU, Syariyah (Aceh), Adat (Papua).

51. Kekuasaan Kehakiman: MK
Ide dasar: menjamin kemurnian Konstitusi
Kopetensi:
• Menguji UU terhadap UUD
• Sengketa antar Lembaga Negara
• Memeriksa Presiden & Wapres atas kehendak
DPR
• Pembubaran Partai
• Sengketa hasil Pemilu

52. H A M
• Sebagai fundamental right, tidak bisa diambil
alih negara dalam kondisi apapun
• Tdk konsistem merujuk prinsip universalitas
hak asasi
• Terkesan mengambil alih dari TAP MPR No.
XVII/MPR/1998 dan UU No. 39 tahun 1999
tentang HAM
• Tidak mengatur problem kongkrit mengenai
bagaimana negara melindungi, memajukan,
menegakkan HAM dalam masa transisional

53. Kekuasaan legislative
• kekuasaan legislative dialihkan dari Presiden
ke lembaga DPR
• Presiden memiliki hak inisiatif
• RUU dibahas bersama antara Presiden dan DPR
untuk mendapat persetujuan bersama
• Presiden mengesahkan RUU yang telah
disetujui bersama dlm tenggang wkt 30 hari
• Jd apa makna kek leg dialihkan ke DPR

54. Hubungan eksekutif-
legislatif
Kontrol kewenangan prerogratif Presiden:
• Menyatakan perang, membuat perdamaian,
perjanjian dengan negara lain harus mendapat
persetujuan DPR
• Mengangkat duta dan menerima duta negara
asing, pemberian abolisi dan amnesti dengan
memperhatikan pertimbangan DPR
• Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan
dominasi DPR dengan membatasi atau
mencampuri hak prerogratif Presiden.

55. Pertahanan dan
Keamanan
• Kedudukan TNI seharusnya ditegaskan sebagai
instrumen negara dibidang pertahanan yang
tunduk pada otoritas pemerintahan sipil

56. Perubahan kelembagaan negara
• Lembaga baru: KPU, Mahkamah Konstitusi,
Komisi Yudisial, DPD
• Lembaga yg sudah ada dan skr masuk
konstitusi: Pemerintah Daerah, Bank Sentral,
DPRD
• Dihapuskan: DPA
• Lembaga independen aktual tdk masuk
konstitusi: KPPU, KHN, Komnas HAM,
Ombudsman, KPK
• Bagaimana sinergi hubungan antar lembaga

57. Pendidikan
• Hak WN atas pendidikan
• WN wajib mengikuti dikdas
• Pemrth wajib membiayai
• Sistem pengajaran Nas: meningktkn keimanan,
ketqwn dlm rngk mencrdskn bngs
• Alokasi 20% APBN/D utk pendidikan
• Landsn pemb IPTEK Nil agm, perstn bngs,
perdbn, dan kesejhtrn umat

58. Perekonomian
• Dlm pembhsn terjd DdLck antr pilihan ek
kekeluargn & ek terbuka,
• Akhirnya disepakati utk tdk dirubah
• Tambhn ayat ttg Perek Nas berdsr: dmkrs dg
prnsp kebersmn, effs, keadiln, beklnjtn, berws
ling, kemandr, menjg keseimbngn kemjn &
kestn ek nas.

59. Kesejahteraan Sosial
• Fkr mskn & anak terlntr dipelihr neg (hrsny
tanggung jwb & diatur neg)
• Neg mengembngkn Sistem Jaminan sos &
memberdykn masy lemah (perlu affirmative
action)
• Neg menydkn fas pelyn kes & fas umum
(penegsn welfare state)

60. Pemilu diselengarakan KPU
• Pemilu diselenggarakan lembaga
negara tersendiri, disebut KPU
• KPU bersifat nasional, tetap dan
mandiri
• Asas Pemilu Luber dan Jurdil
• Pemilu untuk memilih anggota
DPR, DPRD, DPD, Presiden

61. Perubahan Konstitusi
• Usul perubahan dpt diagendakan bila diajukan
min 1/3 jml anggota MPR
• Khusus bentuk NK tidak dapat dilakukan
perubahan (permanent rule). Hrsnya tetap
terbuka perubahan meskipun diberikan syarat
yang berat.

62. (7)
SUPRA DAN INFRA
STRUKTUR

65. (8)
OTONOMI DAERAH

66. OTONOMI
• Dari Bhs. Yunani : autonomos  keputusan sendiri(self-ruling)
• Otonomi adalah kondisi atau ciri untuk “tidak”dikontrol oleh pihak
lain ataupun kekuatan luar
• Otonomi adalah bentuk “pemerinatahn sendiri” (self-government)
yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (the
right of self government;self determination)
• Pemerinatahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak
adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (local or
internal affairs) atau terhadap minoritas suatu bangsa
• Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk
menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup
maupun dalam mencapai tujuan hidup secara adil (self
determination, self suffciency, self reliance)
• Pemerintahan otonomi memilki supremasi/dominasi kekuasaan
(supremacy of authority) atau hukum (rule) yang dilaksanakan
sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah