Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa hukum pidana di Indonesia saat ini masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda yang berlaku pada masa kolonial, meskipun secara yuridis, praktis, filosofis dan sosiologis penggunaan KUHP Belanda di Indonesia tidak tepat. Dokumen juga membahas upaya pembaruan KUHP serta

1. HUKUM PIDANA
1
Oleh : DR. YUDI KRISMEN S.H M.H

2. RECHT STRAF
HUKUM
PIDANA
LEED, PENDERITAAN,
NESTAPA, SIKSAAN

3. 3
“HUKUM PIDANA SEBAGAI TATA HUKUM YANG DIPELAJARI DAN
BERLAKU DI INDONESIA SAAT INI BERDASARKAN PADA WETBOEKWETBOEK
VAN STRAFRECHTVAN STRAFRECHT BELANDA”
SECARA IDEAL PEMBERLAKUAN TERSEBUT
TIDAK TEPAT BAIK SECARA YURIDIS,
PRAKTIS, FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS
(JIMLY ASSHIDIQIE)

4. 4
KARENA ITU PEMBERLAKUAN KUHP BELANDA DI INDONESIA,
DIMAKSUDKAN SEMENTARA WAKTU SBGMANA DIATUR DALAM
PASAL II AP UUD 1945 ”SEGALA PERATURAN PER-UU-AN
YANG ADA MASIH TETAP BERLAKU SELAMA BELUM DIADAKAN
YANG BARU MENURUT UUD INI”
HAL INI KONTRADIKTIF DALAM ALAM MERDEKA :HAL INI KONTRADIKTIF DALAM ALAM MERDEKA :
WvS PADA MASA KOLONIAL BELANDA DIBERLAKUKAN HANYAWvS PADA MASA KOLONIAL BELANDA DIBERLAKUKAN HANYA
UNTUK GOLONGAN EROPA SAJA, TETAPI JUSTRUUNTUK GOLONGAN EROPA SAJA, TETAPI JUSTRU
DIBERLAKUKAN UNTUK SEMUA GOLONGAN SETELAH INDONESIADIBERLAKUKAN UNTUK SEMUA GOLONGAN SETELAH INDONESIA
MERDEKA.MERDEKA.

5. 5
BERLAKU DI INDONESIA
TAPI HANYA UNTUK ORG
EROPA YG ADA DI INDONESIA

6. 6
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DI BIDANG HUKUM
PIDANA SAAT INI BERUSAHA MELAKUKAN PEMBAHARUAN
KUHP DAN MEMBENTUK PELBAGAI UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA KHUSUS (TERORISME, KORUPSI, TP
EKONOMI, PERBANKAN, LINGK.HIDUP DST)
DI BIDANG PENDIDIKAN HUKUM, TIDAK ADA PILIHAN LAINDI BIDANG PENDIDIKAN HUKUM, TIDAK ADA PILIHAN LAIN
SELAIN HARUS MEMPELAJARI HUKUM PIDANA YANG SAAT INISELAIN HARUS MEMPELAJARI HUKUM PIDANA YANG SAAT INI
BERLAKU YAITU KUHPBERLAKU YAITU KUHP

7. 7
TIGA MASALAH (RUANG LINGKUP)TIGA MASALAH (RUANG LINGKUP)
HUKUM PIDANAHUKUM PIDANA

8. 8
PEMBAGIAN POKOK BAHASAN
HUKUM PIDANA PADA JENJANG S1

9. HUKUM PIDANA I MELIPUTI POKOK
BAHASAN
■ HUKUM PIDANA SBG HUKUM PUBLIK
■ SEJARAH HUKUM PIDANA
■ ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
■ ISTILAH HUKUM PIDANA
■ TINDAK PIDANA
■ UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA
■ MACAM-MACAM TINDAK PIDANA
■ PERTANGUNGJAWABAN PIDANA
■ PIDANA (POKOK DAN TAMBAHAN)
■ GUGURNYA HAK MENUNTUT NEGARA DAN KEWAJIBAN
MENJALANKAN PIDANA
■ PERCOBAAN, PENYERTAAN DAN PERBARENGAN DALAM TINDAK
PIDANA
9

10. HUKUM PIDANA II MELIPUTI
POKOK BAHASAN
• KEJAHATAN TERHADAP NEGARA DAN KETERTIBAN UMUM
• KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN
• KEJAHATAN THD HARTA DAN BENDA
• KEJAHATAN TERHADAP NYAWA
• PELANGGARAN
• TINDAK PIDANA DI LUAR KUHP (HUKUM PIDANA KHUSUS)
10

11. 11
PEMBAGIAN HUKUMPEMBAGIAN HUKUM
HUKUM PIDANA BERDASARKANHUKUM PIDANA BERDASARKAN
MATERI YG DIATURMATERI YG DIATUR
HUKUM PIDANA
NORMAL
HUKUM PIDANA
MATERIL
HUKUM ACARA PIDAN HUKUM PIDANA

12. 12
PEMBAGIAN HUKUM HUKUM PIDANA BERDASARKAN
SUMBER HUKUM
HUKUM PIDANA UMUM
HUKUM PIDANA DALAM
KODIFIKASI
ATURAN PIDANA
DILUAR UU HP

13. Literatur
■ ____, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Tahun 1997
■ Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1982
■ EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di
Indonesia dan Penerapannya, Penerbit, Alumni AHM-PTHM,
Jakarta, 1982
■ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989
■ Roeslan Saleh, Beberapa Catalan Sekitar Perhuatan dan
Kesalahan dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1979
■ ___________, Pikiran-pikiran tentang Pertanggungan Jawab
Dalam HukumPidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
■ Romli Atmasasmita, Asas-asas Perhandingan Hukum Pidana, YLBHI,
Jakarta, 1989
■ _________________, Kapita Selekta Hukum Pidana dan
Kriminologi, Mandar Maju,
■ S SchafFmeiser, et.all, Hukum Pidana, Penerbit Liberty,
Yogyakarta, 1995
13