Tax Flash July 2023

1. KIB
E-newsletter JULY 2023
TAX
FLASH

2. PMK No. 66 Tahun2023 Terbit!
MoF Regulation No.66 Year 2023 Issued!
1
THIS ISSUE /
ISU INI:
MoF Regulation No. 66
Year 2023
PMK No. 66 Tahun 2023
PAGE 1
Initial NLTDP
2025-2045, Tax Ratio
Estimated 22%
RPJPN 2025-2045, Rasio
Pajak Ditargetkan 22%
PAGE 6
Indonesia’s Trade Surplus
Plummets to Lowest Levels
in Years
Surplus Perdagangan Indonesia
Anjlok ke Level Terendah
PAGE 8
Tax Incentives Low in
Participation to Be
Revoked
Insentif Pajak Sepi Peminat
Akan Dihapus
PAGE 11
Trade and Investment
Potential of Indone-
sia-PNG
Potensi Perdagangan dan
Investasi Indonesia-Papua
Nugini
PAGE 13
Connectivity: Essential
Part of Investment & Trade
Konektivitas: Bagian Penting
Investasi & Perdagangan
PAGE 18

3. 2
MoF Regulation
No. 66 Year 2023
( 2 / 5 )
PMK No. 66
Tahun 2023

4. 3
MoF Regulation
No. 66 Year 2023
( 3 / 5 )
PMK No. 66
Tahun 2023

5. 4
MoF Regulation
No. 66 Year 2023
( 4 / 5 )
PMK No. 66
Tahun 2023

6. 5
MoF Regulation
No. 66 Year 2023
( 5 / 5 )
PMK No. 66
Tahun 2023

7. 6
Initial Draft of NLTDP 2025 2045,
Tax Ratio Estimated to Reach 22%
Rancangan Awal RPJPN 2025 2045,
Rasio Pajak Ditagetkan Capai 22%
The Ministry of National Devel-
opment Planning has begun
drafting the National Long-Term
Development Plan 2025-2045.
In the initial draft, the govern-
ment plans to increase the tax
ratio from 10% to 12% in 2025
to 18% to 22% in 2045. This is
necessary for fiscal sustainability.
The most significant challenge
regarding fiscal sustainability is
the low level of state revenues,
especially taxation, with a tax
ratio of only 10.4% of GDP in
2022. This ratio is low compared
to the world average of 13.5%
and developed countries' 20.9%.
In the initial draft of the
2025-2045 National Long-Term
Development Plan, there are
several reformative measures
devised, namely the implementa-
tion of adaptive fiscal policies for
flexibility and fiscal space in
accordance with development
needs and the excavation of new
tax sources through the Single
Identity Number tax and carbon
tax.
Bappenas mulai merancang
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2025-2045.
Dalam rancangan awal terse-
but, pemerintah berencana
meningkatkan rasio pajak dari
10% hingga 12% pada 2025
menjadi sebesar 18% hingga
22% pada 2045. Hal ini
diperlukan untuk keberlanjutan
fiskal.
Tantangan terbesar mengenai
keberlanjutan fiskal adalah
rendahnya penerimaan negara,
terutama perpajakan yang rasio
pajaknya hanya 10,4% dari
PDB pada tahun 2022. Rasio
ini tergolong rendah jika
dibandingkan dengan rata-rata
dunia yang mencapai 13,5%
dan negara maju yang menca-
pai 20,9%.
Dalam rancangan awal RPJPN
2025-2045 tersebut, terdapat
beberapa langkah reformatif
yang direncanakan yakni
penerapan kebijakan fiskal yang
adaptif untuk fleksibilitas dan
ruang fiskal yang sesuai dengan
kebutuhan pembangunan dan
penggalian sumber pajak baru
melalui Single Identity Number
tax dan pajak karbon.

8. 7
The government also plans to
increase the amount of produc-
tive spending through renewable
energy subsidy reform, countercy-
clical spending, and institutional
transformation of fiscal and
planning.
The National Long-Term Devel-
opment Plan 2025-2045 is
needed to provide clear naviga-
tion for Indonesia's development
in the next 20 years, so that the
government can develop strate-
gies to achieve what has been
envisioned.
Pemerintah juga berencana
untuk meningkatkan jumlah
belanja yang produktif melalui
reformasi subsidi energi terba-
rukan, belanja countercyclical,
dan transformasi kelembagaan
perencanaan dan fiskal.
RPJPN 2025-2045 diperlukan
untuk memberikan navigasi
yang jelas untuk pengemban-
gan Indonesia dalam 20 tahun
ke depan, supaya pemerintah
dapat menyusun strategi untuk
mencapai apa yang telah
dicita-citakan.
Initial Draft of NLTDP 2025 2045,
Tax Ratio Estimated to Reach 22%
( 2 / 2 )
Rancangan Awal RPJPN 2025 2045,
Rasio Pajak Ditagetkan Capai 22%

9. 8
Indonesia’s Trade Surplus
Plummets to Lowest Level in Years
Surplus Perdagangan Indonesia
Anjlok ke Level Terendah dalam Beberapa Tahun Terakhir
A steep rise in exports notwith-
standing, Indonesia’s trade
balance was nearly wiped out in
May because of a steeper increase
in imports. Indonesia has enjoyed
a surplus streak since May 2020,
but that almost came to an end
last month as imports shot up to
US$21.28 billion from
US$15.35 billion logged in the
preceding month.
This 38.65 percent increase was
not matched by an equal rise in
exports, as the latter only rose by
12.61 percent from US$19.29
billion in April to US$21.72
billion in May.
Meskipun ekspor meningkat
tajam, neraca perdagangan
Indonesia hampir mengalami
defisit di bulan Mei karena
peningkatan impor yang lebih
tajam. Indonesia telah menik-
mati surplus beruntun sejak
Mei 2020, tetapi hal itu hampir
berakhir bulan lalu karena
impor melonjak menjadi 21,28
miliar dollar AS dari 15,35
miliar dollar AS yang tercatat di
bulan sebelumnya.
Kenaikan 38,65% ini tidak
diimbangi dengan kenaikan
ekspor yang setara, karena
ekspor hanya naik 12,61% dari
19,29 miliar dollar AS di bulan
April menjadi 21,72 miliar
dollar AS di bulan Mei.
Indonesia’s Trade Balance from May 2020 to May 2023 (US$ billion)

10. 9
Indonesia will experience trade
deficits again in the near future as
a result of declining commodity
prices and weakening global
demand and deficit could come
sooner than previously anticipat-
ed.
Moreover, the high-speed rail
construction bumps up imports
and creates an unusually high
US$1.1 billion trade deficit with
China which mainly attributed to
imports in machinery, mechani-
cal, and electrical equipment.
Another factor that has contribut-
ed to the decline in the trade
surplus is that few Indonesian
entrepreneurs invest abroad, as
many other countries do with
outbound investment.
Indonesia akan kembali men-
galami defisit perdagangan
dalam waktu dekat sebagai
akibat dari penurunan harga
komoditas dan melemahnya
permintaan global dan defisit
dapat terjadi lebih cepat dari
yang diantisipasi sebelumnya.
Selain itu, konstruksi kereta api
berkecepatan tinggi meningkat-
kan impor dan menciptakan
defisit perdagangan sebesar 1,1
miliar dollar AS yang sangat
tinggi dengan Tiongkok yang
sebagian besar disebabkan oleh
impor peralatan mesin, mekan-
ik, dan listrik.
Faktor lain yang juga menye-
babkan turunnya surplus
perdagangan adalah karena
sedikitnya pengusaha Indonesia
yang melakukan investasi di
luar negeri, sebagaimana
dilakukan banyak negara lain
yang melakukan outbound
investment.
Indonesia’s Trade Surplus
Plummets to Lowest Level in Years
( 2 / 3 )
Surplus Perdagangan Indonesia
Anjlok ke Level Terendah dalam
Beberapa Tahun Terakhir

11. 10
Fundamental changes to Law
No. 25/2007 on Investment are
needed to encourage more
outbound investment by Indone-
sian business practitioners.
A rise in imports also indicates
that domestic demand is improv-
ing on the back of Indonesia’s
economic resilience.
Bank Indonesia (BI) revealed that
the country had tamed inflation
to bring the annual rate back
down to 4 percent, and thereby
meeting the central bank’s target,
faster than expected.
Bank Indonesia’s consumer
confidence index hit a one-year
high as Indonesians were more
optimistic about the country’s
economic outlook and the
availability of jobs, which is
generally a precursor to rising
household spending.
Dibutuhkan perubahan men-
dasar atas UU No. 25 tahun
2007 tentang Penanaman
Modal yang lebih memberikan
dorongan agar jumlah pengusa-
ha Indonesia yang melakukan
outbound investment mening-
kat.
Kenaikan impor juga mengind-
ikasikan bahwa permintaan
domestik membaik karena
ketahanan ekonomi Indonesia.
Bank Indonesia (BI) mengung-
kapkan bahwa Indonesia telah
menjinakkan inflasi untuk
menurunkan tingkat inflasi
tahunan menjadi 4%, dan
memenuhi target bank sentral,
lebih cepat daripada yang
diperkirakan.
Indeks kepercayaan konsumen
Bank Indonesia mencapai level
tertinggi dalam satu tahun
terakhir karena masyarakat
Indonesia lebih optimis menge-
nai prospek ekonomi Indonesia
dan ketersediaan lapangan
pekerjaan, yang secara umum
merupakan pendahulu dari
peningkatan pengeluaran
rumah tangga.
Indonesia’s Trade Surplus
Plummets to Lowest Level in Years
( 3 / 3 )
Surplus Perdagangan Indonesia
Anjlok ke Level Terendah dalam
Beberapa Tahun Terakhir

12. 11
Tax Incentives Low in Participation
to Be Revoked
Insentif Pajak Sepi Peminat Akan Dihapus
In recent years the government
has been actively providing tax
incentives to boost economic
growth. The COVID-19
pandemic and several other
obstacles have put pressure on the
Indonesian economy.
However, it turns out that the tax
incentives offered by the govern-
ment are not all welcomed by
business practitioners and inves-
tors. There are several incentives
that are of little interest.
The reasons for the lack of interest
in tax incentives offered by the
government are:
• The complicated regulations
and requirements that must
be fulfilled by businesses
make them reluctant to utilise
the tax incentives offered.
Dalam beberapa tahun terakhir
pemerintah secara aktif mem-
berikan insentif pajak guna
mendorong pertumbuhan
ekonomi. Pandemi COVID-19
dan beberapa hambatan lain
memang menekan ekonomi
Indonesia.
Namun ternyata, insentif pajak
yang ditawarkan oleh pemerin-
tah ini tidak semuanya disam-
but dengan baik oleh pengusa-
ha maupun investor. Ada
beberapa insentif yang sepi
peminat.
Penyebab dari sepinya peminat
terhadap insentif pajak yang
ditawarkan oleh pemerintah
adalah:
• Berbelitnya peraturan dan
syarat yang harus dipenuhi
oleh pelaku usaha membuat
mereka enggan memanfaat-
kan insentif pajak yang
ditawarkan.

13. 12
• In addition, the incentives
provided are also not in
accordance with the needs of
the industry. Before formulat-
ing a policy, one must pay
attention to the actual situa-
tion on the field.
It is expected in 2024, tax
incentive policies will be direct-
ed to economic sectors that
produce added value, such as
downstream and the new
renewable energy sector.
The government can also focus
on providing non-fiscal facilities
such as equitable infrastructure
development and efficient
workforce development.
• Insentif yang diberikan juga
tidak sesuai dengan kebutu-
han industri. Sebelum meru-
muskan suatu kebijakan,
harus memperhatikan
keadaan sebenarnya di lapan-
gan.
Diharapkan pada 2024, kebija-
kan insentif pajak akan diarah-
kan untuk sektor-sektor
ekonomi yang menghasilkan
nilai tambah, seperti hilirisasi
dan sektor energi baru terbaru-
kan.
Pemerintah juga bisa fokus
pada pemberian fasilitas
non-fiskal seperti pemerataan
pembangunan infrastruktur
dan pengembangan tenaga
kerja yang efisien.
Tax Incentives Low in
Participation to Be Revoked
( 2 / 2 )
Insentif Pajak Sepi
Peminat Akan Dihapus

14. 13
Trade and Investment Potential
of Indonesia Papua New Guinea
Potensi Perdagangan dan Investasi Indonesia Papua Nugini
On 5 July 2023, President Joko
Widodo paid a working visit to
Papua New Guinea. The
purpose of the visit was to
attend bilateral meetings with
Papua New Guinea Prime
Minister James Marape.
In the bilateral meeting, Indo-
nesia and Papua New Guinea
agreed to further enhance
cooperation in infrastructure,
trade, and education. Papua
New Guinea is a strategic
partner of Indonesia with
promising trade and investment
potential.
Pada tanggal 5 Juli 2023,
Presiden Joko Widodo melaku-
kan kunjungan kerja ke Papua
Nugini. Tujuan dari kunjungan
kerja tersebut adalah untuk
menghadiri pertemuan bilateral
dengan Perdana Menteri Papua
Nugini James Marape.
Dalam pertemuan bilateral
tersebut, Indonesia dan Papua
Nugini sepakat untuk mening-
katkan kerja sama di bidang
infrasruktur, perdagangan,
hingga pendidikan. Papua
Nugini merupakan mitra
strategis Indonesia dengan
potensi perdagangan dan
investasi yang menjanjikan.

15. 14
Despite the close proximity
between Indonesia and Papua
New Guinea, in reality, trade
activity between the two coun-
tries is very low. Indonesia only
accounts for 5% of Papua New
Guinea's total imports. This is less
than Singapore and Malaysia,
which account for 13% and 8%
of Papua New Guinea's total
imports, respectively.
Indonesia is also not among the
top 5 export destinations for
Papua New Guinea. This
indicates that there is much
potential for trade expansion
between the two countries.
Meskipun jarak antara Indone-
sia dengan Papua Nugini sangat
berdekatan, pada kenyataannya,
aktivitas perdangangan antara
dua negara tersebut sangatlah
rendah. Indonesia hanya
menyumbang 5% dari total
impor yang dilakukan oleh
Papua Nugini. Jumlah tersebut
lebih kecil dari Singapura dan
Malaysia yang masing-masing
menymbang 13% dan 8% dari
total impor Papua Nugini.
Indonesia juga tidak termasuk
dalam 5 besar negara tujuan
ekspor Papua Nugini. Hal ini
mengindikasikan bahwa
terdapat banyak potensi untuk
pengembangan perdagangan
antar dua negara tersebut.
Trade and Investment Potential
of Indonesia Papua New Guinea
( 2 / 5 )
Potensi Perdagangan dan
Investasi Indonesia Papua Nugini

16. 15
In terms of the overall composi-
tion of traded goods, Papua New
Guinea relies heavily on crops as
its main commodity. This shows
great potential for Papua New
Guinea in the future.
Indonesia is starting to build
smelters for various metal prod-
ucts, potentially becoming Papua
New Guinea's main metal export
destination.
Jika dilihat dari komposisi
barang yang diperdagangkan
secara keseluruhan, Papua
Nugini sangat mengandalkan
hasil bumi sebagai komoditas
utama. Hal ini menunjukkan
potensi besar bagi Papua
Nugini di masa mendatang.
Indonesia mulai membangun
pabrik peleburan untuk berb-
agai produk logam, yang
berpotensi menjadi tujuan
utama ekspor logam Papua
Nugini.
Trade and Investment Potential
of Indonesia Papua New Guinea
( 3 / 5 )
Potensi Perdagangan dan
Investasi Indonesia Papua Nugini

17. 16
Trade and Investment Potential
of Indonesia Papua New Guinea
( 4 / 5 )
Potensi Perdagangan dan
Investasi Indonesia Papua Nugini
The biggest challenges to trade
and investment relations between
Papua New Guinea and Indone-
sia are:
• Unfavorable border security is
a barrier to trade and invest-
ment between the two coun-
tries.
• Complex landscapes and slow
infrastructure development
are also factors inhibiting
trade and investment.
Things that Indonesia and Papua
New Guinea can do to resolve the
challenges faced are:
• Joint patrols and joint policies
can improve border security.
Tantangan terbesar terhadap
hubungan perdagangan dan
investasi antara Papua Nugini
dan Indonesia adalah :
• Keamanan perbatasan yang
kurang kondusif menjadi
penghambat perdagangan dan
investasi antara dua negara.
• Kondisi bentang alam yang
rumit dan lambatnya perkem-
bangan infrastruktur juga
menjadi faktor penghambat
perdagangan dan investasi.
Hal-hal yang dapat dilakukan
oleh Indonesia dan Papua Nugini
dalam menyelesaikan tantangan
yang dihadapi adalah:
• Patroli bersama dan kebijakan
bersama dapat meningkatkan
keamanan perbatasan.

18. 17
Trade and Investment Potential
of Indonesia Papua New Guinea
( 5 / 5 )
Potensi Perdagangan dan
Investasi Indonesia Papua Nugini
• Encourage safer and more
efficient cross-border trade
and investment.
• Improve road and maritime
infrastructure to enhance
Indonesia-Papua New Guinea
connectivity, improve the
movement of goods and
people, and stimulate
economic activity.
• Mendorong perdagangan dan
investasi lintas batas yang
lebih aman dan efisien.
• Meningkatkan infrastruktur
jalan dan maritim untuk
meningkatkan konektivitas
Indonesia-Papua Nugini,
meningkatkan pergerakan
barang dan orang, serta
menstimulasi kegiatan
ekonomi.

19. 18
Connectivity Essential Part of
Investment and Trade
Konektivitas Bagian Penting dari Investasi dan Perdagangan
The economy of a region is
influenced by the potential that
can be developed. The potential
that can be developed includes
encouragement of business
activity, community purchasing
power, and economic growth.
The existing economic potential
is also supported by qualified
human resources as economic
actors who can increase regional
competitiveness.
The success of increasing
investment attractiveness also
depends on the ability of the
region to formulate policies
related to investment. With
clear investment policies and
procedures in investment, the
attractiveness of investment in
the region will be higher.
The development of qualified
infrastructure is also very
important to realize connectivi-
ty in order to increase invest-
ment and trade.
Ekonomi suatu wilayah dipen-
garuhi oleh potensi yang dapat
dikembangkan. Potensi yang
dapat dikembangkan tersebut
termasuk dorongan aktivitas
usaha, daya beli masyarakat,
dan pertumbuhan ekonomi.
Potensi ekonomi yang ada juga
didukung oleh sumber daya
manusia yang berkualitas
sebagai pelaku ekonomi yang
dapat meningkatkan daya saing
daerah.
Keberhasilan untuk meningkat-
kan daya tarik investasi juga
bergantung pada kemampuan
daerah dalam merumuskan
kebijakan yang berkaitan
dengan investasi. Dengan
kebijakan dan prosedur investa-
si yang jelas dalam penanaman
modal, daya tarik investasi di
wilayah tersebut akan semakin
tinggi.
Pembangunan infrastruktur
yang mumpuni juga merupa-
kan hal yang sangat penting
untuk mewujudkan connectivi-
ty dalam rangka meningkatkan
investasi dan perdagangan.

20. 19
Connectivity Essential Part of
Investment and Trade
( 2 / 2 )
Konektivitas Bagian Penting dari
Investasi dan Perdagangan
Connectivity opens up space
between countries. Shipping
products and people is facilitat-
ed, creating more possibilities
for trade transactions which in
turn will increase GDP between
countries. With connectivity,
opportunities for more efficient
cooperation between countries
in one region become more
open.
Citilink’s Denpasar-PNG Port
Moresby route has been
opened. The inaugural flight
was carried out on July 2, 2023.
The opening of this new flight
route is a real step to strengthen
relations in the fields of trade
and investment
Connectivity membuka ruang
tersekat antarnegara. Pengiri-
man produk dan orang lebih
dimudahkan, sehingga tercipta
lebih kemungkinan transaksi
perdagangan yang pada giliran-
nya akan meningkatkan PDB
antarnegara. Dengan connectiv-
ity, peluang kerjasama yang
lebih efisien antarnegara dalam
satu kawasan menjadi lebih
terbuka
Citilink rute Denpasar-PNG
Port Moresby telah dibuka.
Penerbangan perdana telah
dilakukan pada tanggal 2 Juli
2023. Pembukaan rute pener-
bangan baru ini merupakan
langkah nyata untuk mempere-
rat hubungan di bidang perda-
gangan dan investasi.

21. POJOK PAJAK
TAX CORNER
20
MoF Regulation No. 22/2020: Proce-
dures for implementing transfer pricing
agreements (Advance Pricing Agree-
ment)
FA C T S :
MoF Regulation No. 22/2020 is an
initiative to minimise tax disputes relat-
ed to Transfer Pricing issues.
Q u e s t i o n s :
What is Affiliated Transaction?
What frauds can occur in multinational
companies that use APA?
What are the benefits of APA?
A n s w e r s :
Transactions performed by taxpayers
with parties that have a special relation-
ship with each other (affiliates).
Many use APA (Advance Pricing Agree-
ment) for fraud, such as to avoid taxes by
reducing turnover at the time of tax
reporting or manipulating existing
transactions (tax manipulation) such as
sales & purchase prices, location of
administrative costs, commission pay-
ments, licences, leases, royalties, fees for
management services, purchase of com-
pany property etc. All of these can be
manipulated so as to change the figures
on turnover and company profits. All of
these can be manipulated so as to change
the figures on the company's turnover
and profit which results in the tax that
should be paid is reduced.
PMK 22/2020: Tata cara pelaksanaan
kesepakatan harga transfer (Advance
Pricing Agreement)
FA K TA :
PMK 22/2020 adalah upaya untuk memi-
nimalkan sengketa perpajakan terkait
isu Transfer Pricing.
P e r t a n y a a n :
Apa yang dimaksud dengan Transaksi
Afiliasi?
Tindak kecurangan apa yang dapat
terjadi atas perusahaan multinasional
yang menggunakan APA?
Apa manfaat dari APA?
J a w a b a n :
Transaksi yang dilakukan WP dengan
dengan pihak yang mempunyai hubun-
gan istimewa satu sama lain (afiliasi).
Banyak yang menggunakan APA (Ad-
vance Pricing Agreement) untuk tindak
kecurangan, seperti untuk menghindari
pajak dengan cara pada saat pelaporan
pajak terdapat omzet yang dikurangi
maupun merekayasa transaksi-transaksi
yang ada (manipulasi pajak) seperti harga
penjualan & pembelian, lokasi biaya
administrasi, pembayaran komisi, lisensi,
sewa, royalti, imbalan atas jasa manaje-
men, pembelian harta perusahaan dll.
Semua ini dapat di manipulasi sehingga
dapat merubah angka pada omzet
maupun laba perusahaan yang mengaki-
batkan pajak yang seharunya dibayarakan
menjadi berkurang.

22. TAX CORNER
( 2 / 2 )
POJOK PAJAK
A n s w e r :
Obtaining certainty over complex and
high-risk transactions, avoiding the risk
of double taxation and tax disputes,
reducing compliance costs, and reducing
record-keeping obligations.
J a w a b a n :
Memperoleh kepastian atas transaksi
yang kompleks dan berisiko tinggi,
menghindari risiko pajak berganda dan
sengketa pajak, mengurangi biaya
kepatuhan, dan mengurangi beban
pencatatan.
21

23. Our services designed to enable our clients to flourish and grow.
Our team, serving our clients to help them deliver economic progress for their
communities, their families and themselves.
KIB Consulting is a boutique company serving Business, Finance, Accounting
and Tax Advisory since 2008. KIB Consulting has been immensely successful
in creating a local – global business network of small-medium-and-big businesses.
CONTACT US
P: (021) 22677883
NORTH JAKARTA -14450
KIB BUILDING
JALAN PLUIT BARAT 1 NO. 55
GOLD COAST TOWER EIFFEL
EIFFEL UNIT N
PANTAI INDAH KAPUK
Bambang B. Suwarso
bambang.suwarso@kib-consulting.com
Rachmat Kurniawan
rachmat@kib-consulting.com
Yosefine Amelia
yosefine@kib-consulting.com
www.kib-consulting.com
Disclaimer:
The facts and opinions stated or expressed in
this publication are for information purposes
only, and are not necessary and/ or must
not be relied upon as being to those of the
publisher or of the Institutions for which
the contributing authors work.
Although every part of content has been
taken to ensure the accuracy of the infor-
mation contained within this publication,
it should not be by any person relied upon
as the basis for taking any action or making
any decision.
KIB Consulting and its representative,
cannot be held liable or otherwise be respon-
sible in any way for any advice, action
taken or decision made on the basis of the
facts, surveys, and opinions stated or expressed
within this publication.
Scan for more information