TAX FLASH SEPTEMBER 2023

1. TAX
FLASH
KIB
E-newsletter SEPTEMBER 2023

2. Kuasa Hukum Wajib Pajak sebagai Kuasa Wajib Pajak
Taxpayer’s Attorney as Taxpayer’s
Representative
THIS ISSUE /
ISU INI:
Taxpayer’s Attorney as
Taxpayer’s Representative
Kuasa Hukum Wajib Pajak
sebagai Kuasa Wajib Pajak
PAGE 1
Enhancing Indonesia’s
Digital Transformation
with AI
Meningkatkan Transformasi
Digital dengan AI
PAGE 4
ASEAN, Indonesia, and
China to “Dispose” of US
Dollar
ASEAN, Indonesia, dan China
“Buang” Dolar AS
PAGE 9
43rd ASEAN Summit
2023
KTT ASEAN Ke-43 Tahun
2023
PAGE 13
In carrying out tax rights and
obligations, taxpayers involved in
tax disputes in Indonesia often
seek legal assistance to navigate
complex tax laws and procedures.
One of them is by appointing a
Taxpayer Representative.
Taxpayer Representative means a
person who receives special power
of attorney from a taxpayer to
carry out taxation rights and/or
obligations in accordance with
Government Regulation No. 50
year 2022 article 51.
Dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakan, Wajib
Pajak yang terlibat dalam
sengketa pajak di Indonesia
sering kali mencari bantuan
hukum untuk menavigasi
hukum dan prosedur perpaja-
kan yang kompleks. Salah
satunya adalah dengan menun-
juk Kuasa Wajib Pajak.
Kuasa Wajib Pajak berarti orang
yang menerima kuasa khusus
dari Wajib Pajak untuk melak-
sanakan hak dan/atau kewa-
jiban perpajakan sesuai dengan
pasal 51 PP No. 50 tahun
2022.
1

3. Based on Government Regula-
tion No. 50 of 2022, the parties
that can be appointed as
Taxpayer’s Attorney are:
• Tax consultant;
• Other party; or
• Family members
The party appointed as Attor-
ney by a Taxpayer must be a
person who has competence in
the field of taxation.
The General Tax Provisions and
Procedures Law regulates
taxation rights and obligations,
one of which is regarding
appeals and/or lawsuits.
A Taxpayer’s Attorney can be
categorized as another party
appointed as a Taxpayer’s
Representative, due to:
Berdasarkan Peraturan Pemer-
intah No. 50 tahun 2022,
pihak yang dapat ditunjuk
sebagai Kuasa Wajib Pajak
adalah:
• Konsultan pajak;
• Pihak lain; atau
• Keluarga
Pihak yang ditunjuk menjadi
Kuasa oleh Wajib Pajak
haruslah orang yang memiliki
kompetensi di bidang perpaja-
kan.
Di dalam UU KUP
, diatur
mengenai hak dan kewajiban
perpajakan, salah satunya yaitu
mengenai banding dan/atau
gugatan.
Kuasa Hukum Wajib Pajak
dapat dikategorikan sebagai
pihak lain yang dapat ditunjuk
sebagai Kuasa Wajib Pajak
karena:
2
Taxpayer’s Attorney
as Taxpayer’s Representative
( 2 / 3 )
Kuasa Hukum Wajib
Pajak sebagai
Kuasa Wajib Pajak

4. 3
Taxpayer’s Attorney
as Taxpayer’s Representative
( 3 / 3 )
Kuasa Hukum Wajib
Pajak sebagai
Kuasa Wajib Pajak
• The Taxpayer's Attorney is a
party that carries out appeals
and/or lawsuits that are includ-
ed in the rights and obligations
of taxpayers in accordance with
the General Tax Provisions and
Procedures Law article 23 and
27.
• The party who has become
the Taxpayer's Attorney should
be competent in the field of
taxation.
Therefore, the Taxpayer’s
Attorney meets the criteria as a
Taxpayer’s Representative in
accordance with the General
Tax Provisions and Procedures
Law article 32 paragraph 3(a)
that is regulated further in the
Minister of Finance Regulation
No. 229 year 2014 regarding
Prerequisite and Commence-
ment of Rights and Obligations
of a Representative.
• Kuasa Hukum Wajib Pajak
merupakan pihak yang men-
jalankan banding dan/atau
gugatan yang termasuk dalam
hak dan kewajiban Wajib Pajak
sesuai dengan pasal 23 dan 27
UU KUP
.
• Pihak yang telah menjadi
Kuasa Hukum Wajib Pajak
seharusnya berkompetensi di
bidang perpajakan.
Oleh karena itu, Kuasa Hukum
Wajib Pajak memenuhi kriteria
sebagai Kuasa Wajib Pajak
sesuai dengan pasal 32 ayat 3(a)
UU KUP yang diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 229 tahun 2014
tentang Persyaratan serta
Pelaksanaan Hak dan Kewa-
jiban Seorang Kuasa.

5. Meningkatkan Transformasi Digital Indonesia dengan AI
Enhancing Indonesia’s Digital
Transformation with AI
In the industrial era 4.0, digital
transformation is inevitable. The
presence of AI can accelerate the
transformation process to bring
significant changes in various
aspects of life so that needs can be
fulfilled more rapidly and
efficiently.
Artificial Intelligence (AI)
technology is a branch of com-
puter science that focuses on
creating machines and systems
that can work and think like
human language.
AI capabilities come from a
combination of algorithmic
systems and techniques such as
machine learning, deep learning,
and natural language processing
to create programs that can make
decisions, understand language,
and perform tasks without
human assistance.
Di era industri 4.0 seperti
sekarang, transformasi digital
menjadi hal yang tidak
terhindarkan. Kehadiran AI
dapat mempercepat proses
transformasi tersebut untuk
membawa perubahan secara
signifikan di berbagai aspek
kehidupan sehingga kebutuhan
bisa terpenuhi dengan lebih
cepat dan efisien.
Teknologi Artificial Intelligence
(AI) atau kecerdasan buatan
adalah cabang dari ilmu kom-
puter yang berfokus pada
pembuatan mesin dan sistem
yang dapat bekerja dan berpikir
seperti bahasa manusia.
Kemampuan AI berasal dari
kombinasi sistem algoritma dan
teknik seperti machine learning,
deep learning, dan natural
language processing untuk
membuat program yang dapat
mengambil keputusan, mema-
hami bahasa, dan melakukan
tugas tanpa bantuan manusia.
4

6. In the industrial era 4.0, digital
transformation is inevitable.
The presence of AI can acceler-
ate the transformation process
to bring significant changes in
various aspects of life so that
needs can be fulfilled more
rapidly and efficiently.
Artificial Intelligence (AI)
technology is a branch of
computer science that focuses
on creating machines and
systems that can work and
think like human language.
AI capabilities come from a
combination of algorithmic
systems and techniques such as
machine learning, deep learn-
ing, and natural language
processing to create programs
that can make decisions,
understand language, and
perform tasks without human
assistance.
Di era industri 4.0 seperti
sekarang, transformasi digital
menjadi hal yang tidak
terhindarkan. Kehadiran AI
dapat mempercepat proses
transformasi tersebut untuk
membawa perubahan secara
signifikan di berbagai aspek
kehidupan sehingga kebutuhan
bisa terpenuhi dengan lebih
cepat dan efisien.
Teknologi Artificial Intelligence
(AI) atau kecerdasan buatan
adalah cabang dari ilmu kom-
puter yang berfokus pada
pembuatan mesin dan sistem
yang dapat bekerja dan berpikir
seperti bahasa manusia.
Kemampuan AI berasal dari
kombinasi sistem algoritma dan
teknik seperti machine learning,
deep learning, dan natural
language processing untuk
membuat program yang dapat
mengambil keputusan, mema-
hami bahasa, dan melakukan
tugas tanpa bantuan manusia.
Enhancing Indonesia’s
Digital Transformation with AI
( 2 / 5 )
Meningkatkan Transformasi
Digital Indonesia dengan AI
5

7. Positive impact of AI:
• Faster and more efficient in
completing tasks.
• More information and
services are accessible.
• innovation and opportuni-
ties for the development of new
products and services are more
open.
The negative impact of AI:
• Over-reliance on AI that
erodes human capabilities.
• Replacement of human labor
by AI in some industries that
involve repetitive work and
increase unemployment.
• Collection and analysis of
large amounts of personal data
by AI systems raises privacy
concerns. Unauthorized access
to sensitive information or
improper use of personal data
results in privacy violations.
Dampak positif dari adanya AI:
• Lebih cepat dan efisien dalam
mengerjakan suatu tugas.
• Lebih banyak informasi dan
layanan lebih mudah diakses.
• Inovasi dan peluang untuk
pengembangan produk dan
layanan baru menjadi lebih
terbuka.
Dampak negatif dari adanya
AI:
• Ketergantungan berlebihan
terhadap AI yang membuat
kemampuan manusia terkikis.
• Tergantinya tenaga kerja
manusia oleh AI di beberapa
industri yang melibatkan
pekerjaan yang repetitif dan
meningkatkan angka pengang-
guran.
• Pengumpulan dan analisis
data pribadi dalam jumlah
besar oleh sistem AI menimbul-
kan masalah privasi. Akses tidak
sah ke informasi sensitif atau
penyalahgunaan data pribadi
mengakibatkan pelanggaran
privasi.
Enhancing Indonesia’s
Digital Transformation with AI
( 3 / 5 )
Meningkatkan Transformasi
Digital Indonesia dengan AI
6

8. Ministry of Communication and
Information has six strategic
policies for digital transformation
acceleration:
• Provision inclusive, secure,
and reliable digital infrastruc-
ture and connectivity.
• Formation of an open and
integrated digital government
institution.
• Transformation of Indonesia
from a consumer nation to a
technology producer nation
through investments in various
platforms, products, and
systems.
• Harmonization of regulations
and raise in funding to advance
innovation.
• Enhancement in digital
capabilities in priority sectors to
strengthen competitiveness and
growth.
• Digital culture development
by utilizing the demographic
bonus to develop the digital
world.
Kementerian Komunikasi dan
Informatika memiliki enam
kebijakan strategis untuk
percepatan transformasi digital:
• Penyediaan infrastruktur
digital dan konektivitas yang
inklusif, aman, dan andal.
• Pembentukan lembaga
pemerintahan digital yang
terbuka dan terintegrasi.
• Transformasi Indonesia dari
negara konsumen menjadi
negara produsen teknologi
melalui investasi di berbagai
platform, produk, dan sistem.
• Harmonisasi regulasi dan
peningkatan pendanaan untuk
memajukan inovasi
• Peningkatan kapabilitas
digital di sektor prioritas untuk
memperkuat daya saing dan
pertumbuhan.
• Pembangunan budaya digital
dengan memanfaatkan bonus
demografi untuk mengembang-
kan dunia digital.
Enhancing Indonesia’s
Digital Transformation with AI
( 4 / 5 )
Meningkatkan Transformasi
Digital Indonesia dengan AI
7

9. Despite the negative impacts,
business transformation with
artificial intelligence technology is
very important. The application
of AI technology in business can
make business processes faster,
easier, and more efficient.
Meskipun ada dampak negatif,
transformasi bisnis dengan
teknologi kecerdasan buatan
adalah hal yang sangat penting.
Penerapan teknologi AI dalam
bisnis dapat membuat proses
bisnis menjadi lebih cepat,
mudah, dan efisien.
Enhancing Indonesia’s
Digital Transformation with AI
( 5 / 5 )
Meningkatkan Transformasi
Digital Indonesia dengan AI
8

10. ASEAN, RI, dan China 'Buang' Dolar AS
ASEAN, Indonesia, and China to
'Dispose' of US Dollar
The power of the US dollar as a
global transaction tool is fading.
Countries in the ASEAN region,
including Indonesia, and even
China is 'dumping' the US dollar
and switching to local currencies.
The objectives of dedollarization
are:
• Dependence on the US dollar
can be reduced.
• US dollar volatility that is
sensitive to global issues can be
avoided.
As a concrete form of
dedollarization, ASEAN leaders
agreed to strengthen Regional
Payment Connectivity (RPC)
and encourage the use of Local
CurrencyTransaction (LCT).
Keperkasaan dolar Amerika
Serikat atau dolar AS sebagai
alat transaksi global kian
memudar. Negara-negara di
kawasan ASEAN, termasuk
Indonesia, bahkan China
‘membuang’ dolar AS dan
beralih ke mata uang lokal.
Tujuan dari dedolarisasi yaitu:
• Ketergantungan terhadap
dolar AS dapat dikurangi.
• Gejolak dolar AS yang
sensitif terhadap isu global
dapat dihindari.
Sebagai bentuk nyata dedolari-
sasi, para pemimpin ASEAN
sepakat memperkuat Regional
Payment Connectivity (RPC)
dan mendorong penggunaan
Local Currency Transaction
(LCT).
9

11. The cooperation of transactions
using each country's local
currency was agreed by Indonesia
together with Malaysia and
Thailand. The agreement was
realised through the signing of a
Memorandum of Understanding
by the Governor of Bank
Indonesia, the Governor of Bank
Negara Malaysia, and the
Governor of Bank Thailand on
25th of August 2023.
Indonesia along with countries in
the ASEAN region have
embarked on the expansion of
Regional Payment Connectivity.
Members have agreed on an RPC
Roadmap that outlines the
timeframe for ASEAN members
to join a single platform.
ASEAN Central Bank is also
committed and fully supportive
in realizing ASEAN regional
integration through LCT and
RPC transaction initiatives.
Kerja sama transaksi menggu-
nakan mata uang lokal mas-
ing-masing negara disepakati
oleh Indonesia bersama Malay-
sia dan Thailand. Kesepakatan
tersebut diwujudkan melalui
penandatanganan Nota Kesepa-
haman oleh Gubernur Bank
Indonesia, Gubernur Bank
Negara Malaysia, dan Guber-
nur Bank Thailand tanggal 25
Agustus 2023.
Indonesia bersama negara-nega-
ra di kawasan ASEAN telah
memulai perluasan Regional
Payment Connectivity. Para
anggota telah menyepakati Peta
Jalan RPC yang menguraikan
jangka waktu anggota ASEAN
bergabung dalam satu wadah.
Bank Sentral ASEAN juga
memiliki komitmen dan
memberikan dukungan
sepenuhnya dalam mewujud-
kan integrasi kawasan ASEAN
melalui inisiatif transaksi
menggunakan LCT dan RPC.
ASEAN, Indonesia, and
China to 'Dispose' of US Dollar
( 2 / 4 )
ASEAN, RI, dan
China 'Buang' Dolar AS
10

12. In addition to ASEAN, the
cooperation is also extended to
other countries, such as Japan,
China, and South Korea.
The benefits that Indonesia gains
through dedollarization are:
• Rupiah stability is maintained;
• Trade relations become more
intimate; and
• Trade expenses can be
minimized
However, it does not mean that
dedollarization will depend on
the Yuan or China's currency.
The position of the country
which has the highest economic
power in BRICS does not solely
make its currency can be used
simultaneously.
Selain ASEAN, kerja sama
tersebut juga diperluas ke
negara-negara lainnya, seperti
Jepang, China, dan Korea
Selatan.
Keuntungan yang didapat
Indonesia melalui dedolarisasi
adalah:
• Stabilitas Rupiah terjaga;
• Hubungan perdagangan
menjadi lebih erat; dan
• Biaya perdagangan dapat
diminimalisasi
Meskipun begitu, bukan berarti
dedolarisasi akan bergantung
kepada Yuan atau mata uang
China. Posisi China yang
memiliki kekuatan ekonomi
tertinggi di BRICS tidak
semata-mata membuat mata
uangnya dapat digunakan
serempak.
ASEAN, Indonesia, and
China to 'Dispose' of US Dollar
( 3 / 4 )
ASEAN, RI, dan
China 'Buang' Dolar AS
11

13. So far, despite China's efforts to
internationalize its currency, but
the efforts are limited.
One of the reasons is that China
still has a very large foreign
exchange reserve in the form of
US dollars, which needs to be
disposed so that China’s economy
remains stable.
Selama ini, walaupun ada upaya
dari China untuk menginterna-
sionalisasi mata uangnya, tetapi
upaya itu terbatas.
Salah satu alasannya adalah
China masih memiliki foreign
exchange reserve yang sangat
besar dalam bentuk dolar AS,
yang mana itu perlu dibuang ke
luar agar ekonomi China tetap
stabil.
ASEAN, Indonesia, and
China to 'Dispose' of US Dollar
( 4 / 4 )
ASEAN, RI, dan
China 'Buang' Dolar AS
12

14. KTT ASEAN Ke-43 Tahun 2023
43rd ASEAN Summit 2023
After successfully hosting the
42nd ASEAN Summit in
Labuan Bajo on 10-11 May
2023, Indonesia will once again
host the 43rd ASEAN Summit in
Jakarta on 5-7 September 2023.
Carrying the same theme as
before "ASEAN Matters:
Epicentrum of Growth", means
that Indonesia wants to keep
ASEAN important and relevant
to the ASEAN community and
the world.
Setelah sukses menyelenggara-
kan KTT ASEAN ke-42 di
Labuan Bajo tanggal 10-11 Mei
2023, Indonesia kembali
menyelenggarakan KTT
ASEAN ke-43 di Jakarta
tanggal 5-7 September 2023.
Mengusung tema yang sama
seperti sebelumnya “ASEAN
Matters: Epicentrum of
Growth”, bermakna bahwa
Indonesia ingin menjadikan
ASEAN tetap penting dan
relevan bagi masyarakat
ASEAN dan dunia.
13

15. In realizing this expectation on
the previous page, the Summit
discussed:
a) The importance of laying out a
long-term vision for the region.
b) Corroboration of ASEAN
resilience in facing the challenges
of the times.
c) Embodiment of ASEAN as a
center of economic growth with
strengthening food security as one
of the important elements.
d) Establishment of the
Indo-Pacific a safe and peaceful
region by promoting the ASEAN
Outlook on the Indo-Pacific
(AOIP).
Dalam mewujudkan harapan
seperti yang tertera di halaman
sebelumnya, KTT kali ini
membahas:
a)Pentingnya meletakkan visi
jangka panjang kawasan.
b)Penguatan ketahanan ASEAN
dalam menghadapi tantangan
zaman.
c)Perwujudan ASEAN sebagai
pusat pertumbuhan ekonomi
dengan penguatan ketahanan
pangan sebagai salah satu elemen
penting.
d)Pembentukan Indo-Pasifik
sebagai kawasan aman dan damai
dengan mempromosikan
ASEAN Outlook on the
Indo-Pacific (AOIP).
43rd ASEAN Summit 2023
( 2 / 3 )
KTT ASEAN Ke-43 Tahun 2023
14

16. In realizing this expectation on
the previous page, the Summit
discussed:
a) The importance of laying out a
long-term vision for the region.
b) Corroboration of ASEAN
resilience in facing the challenges
of the times.
c) Embodiment of ASEAN as a
center of economic growth with
strengthening food security as one
of the important elements.
d) Establishment of the
Indo-Pacific a safe and peaceful
region by promoting the ASEAN
Outlook on the Indo-Pacific
(AOIP).
Dalam mewujudkan harapan
seperti yang tertera di halaman
sebelumnya, KTT kali ini
membahas:
a)Pentingnya meletakkan visi
jangka panjang kawasan.
b)Penguatan ketahanan ASEAN
dalam menghadapi tantangan
zaman.
c)Perwujudan ASEAN sebagai
pusat pertumbuhan ekonomi
dengan penguatan ketahanan
pangan sebagai salah satu elemen
penting.
d)Pembentukan Indo-Pasifik
sebagai kawasan aman dan damai
dengan mempromosikan
ASEAN Outlook on the
Indo-Pacific (AOIP).
43rd ASEAN Summit 2023
( 3 / 3 )
KTT ASEAN Ke-43 Tahun 2023
15

17. POJOK PAJAK
TAX CORNER
Law No. 17 Year 2008 regarding
Shipping
FA C T S :
A shipping company is considered by the
Directorate General of Taxes (DGT) not
to be a company subject to Income Tax
Article 15 which is final at a rate of 1.2%
but Income Tax Article 23 on rental
income in relation with the use of prop-
erty on income from ship rental at 2%.
This resulted in a loss for the shipping
company of 0.8%. This happened
because:
1. The DGT considers that the income
from the rental is an object based on the
unmanned boat rental.
2. According to the Taxpayer, the income
from the rental includes the rental of the
ship with its crew.
Q u e s t i o n s :
Can DGT define its own definition of
vessel through the issuance of MoF
Regulation on Shipping?
What is the solution to this issue?
A n s w e r s :
DGT should not assume that ship rentals
are entirely unmanned.
The Taxpayer submitted a written letter
to the Directorate of Taxation II to
request confirmation of the applicability
of the applicable tax regulations for
errors in the determination of income tax
on ship rentals.
UU No. 17 tahun 2008 tentang
Pelayaran
FA K TA :
Suatu perusahaan pelayaran dianggap
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
bukan subjek pajak yang dikenakan
pajak PPh pasal 15 yang bersifat final
dengan tarif 1,2% melainkan PPh pasal
23 atas penghasilan sewa sehubungan
dengan penggunaan harta atas peng-
hasilan dari sewa kapal sebesar 2%. Hal
ini mengakibatkan kerugian untuk peru-
sahaan pelayaran tersebut sebesar
0,8%. Hal ini terjadi karena:
1.DJP menganggap bahwa penghasilan
atas sewa tersebut merupakan objek
yang didasarkan persewaan kapal tanpa
awak.
2.Menurut Wajib Pajak, penghasilan
atas sewa tersebut sudah termasuk
persewaan kapal dengan awaknya.
P e r t a n y a a n :
Bisakah DJP menganggap bahwa perse-
waan atas kapal tersebut merupakan
persewaan kapal tanpa awak?
Apa solusi atas permasalahan ini?
J a w a b a n :
DJP seharusnya tidak boleh beranggapan
bahwa persewaan kapal seluruhnya
dilakukan tanpa awak.
Wajib Pajak mengajukan surat tertulis
kepada Direktorat Perpajakan II untuk
meminta penegasan atas pemberlakuan
peraturan perpajakan yang berlaku atas
kekeliruan dalam penentuan pengenaan
pajak penghasilan atas persewaan kapal.
16

18. TAX CORNER
( 2 / 2 )
POJOK PAJAK
C o n c l u s i o n :
All taxpayers are entitled to obtain
confirmation of the enactment of tax
regulations.
The Taxpayer obtained the letter of
confirmation regarding withholding
income tax article 15 on ship charter
service with its crew which is a final tax
object.
K e s i m p u l a n :
Semua Wajib Pajak berhak memperoleh
penegasan atas pemberlakuan peraturan
perpajakan.
Wajib Pajak sudah memperoleh surat
penegasan tentang pemotongan pajak
penghasilan pasal 15 atas jasa sewa kapal
dengan awak yang merupakan objek
pajak yang bersifat final.
17

19. Our services designed to enable our clients to flourish and grow.
Our team, serving our clients to help them deliver economic progress for their
communities, their families and themselves.
KIB Consulting is a boutique company serving Business, Finance, Accounting
and Tax Advisory since 2008. KIB Consulting has been immensely successful
in creating a local – global business network of small-medium-and-big businesses.
CONTACT US
P: (021) 22677883
NORTH JAKARTA -14450
KIB BUILDING
JALAN PLUIT BARAT 1 NO. 55
GOLD COAST TOWER EIFFEL
EIFFEL UNIT N
PANTAI INDAH KAPUK
Bambang B. Suwarso
bambang.suwarso@kib-consulting.com
Rachmat Kurniawan
rachmat@kib-consulting.com
Metta Vimala Dewi
metta@kib-consulting.com
Ocy Erna Monalisa
ocy@kib-consulting.com
www.kib-consulting.com
Disclaimer:
The facts and opinions stated or expressed in
this publication are for information purposes
only, and are not necessary and/ or must
not be relied upon as being to those of the
publisher or of the Institutions for which
the contributing authors work.
Although every part of content has been
taken to ensure the accuracy of the infor-
mation contained within this publication,
it should not be by any person relied upon
as the basis for taking any action or making
any decision.
KIB Consulting and its representative,
cannot be held liable or otherwise be respon-
sible in any way for any advice, action
taken or decision made on the basis of the
facts, surveys, and opinions stated or expressed
within this publication.
Scan for more information