KIB Consulting menyediakan layanan bisnis, keuangan, akuntansi, dan konsultasi pajak untuk mendukung klien mencapai kemajuan ekonomi. Dokumen ini juga membahas regulasi kepemilikan hunian bagi warga negara asing di Indonesia, yang mengizinkan mereka memiliki rumah dengan syarat tertentu tanpa perlu NPWP. Selanjutnya, Indonesia berperan sebagai ketua ASEAN 2023 dengan fokus pada kerja sama regional dan penjagaan investasi di tengah tahun politik.

1. TAX
FLASH
KIB
E-newsletter FEBRUARY 2023

2. Our services designed to enable our clients to flourish and grow.
Our team, serving our clients to help them deliver economic progress for their
communities, their families and themselves.
KIB Consulting is a boutique company serving Business, Finance, Accounting
and Tax Advisory since 2008. KIB Consulting has been immensely successful
in creating a local – global business network of small-medium-and-big businesses.
CONTACT US
P: (021) 22677883
NORTH JAKARTA -14450
KIB BUILDING
JALAN PLUIT BARAT 1 NO. 55
GOLD COAST TOWER EIFFEL
EIFFEL UNIT N
PANTAI INDAH KAPUK
Bambang B. Suwarso
bambang.suwarso@kib-consulting.com
Rachmat Kurniawan
rachmat@kib-consulting.com
Yosefine Amelia
yosefine@kib-consulting.com
www.kib-consulting.com
Disclaimer:
The facts and opinions stated or expressed in
this publication are for information purposes
only, and are not necessary and/ or must
not be relied upon as being to those of the
publisher or of the Institutions for which
the contributing authors work.
Although every part of content has been
taken to ensure the accuracy of the infor-
mation contained within this publication,
it should not be by any person relied upon
as the basis for taking any action or making
any decision.
KIB Consulting and its representative,
cannot be held liable or otherwise be respon-
sible in any way for any advice, action
taken or decision made on the basis of the
facts, surveys, and opinions stated or expressed
within this publication.
Scan for more information

3. The government is regulating
tax administration for residen-
tial ownership for foreign citi-
zens as stated in a letter issued
by Director General of Taxes
Suryo Utomo on January 27 to
the Chairman of KADIN (In-
donesian Chamber of Commerce
and Industry) and forwarded to
the Chairman of the Indonesi-
an Employers Association and
the Chairman of the Indonesi-
an Real Estate Central Execu-
tive Board.
The regulation allows foreigners
to own houses in Indonesia, both
landed houses and flats, and
ownership can be from new or
used houses.
Pemerintah mengatur admini-
strasi perpajakan untuk kepemi-
likan hunian bagi Warga Negara
Asing (WNA) yang tertuang
dalam surat yang diterbitkan
Direktur Jenderal Pajak Suryo
Utomo pada tanggal 27 Januari
kepada Ketua Umum KADIN
(Kamar Dagang dan Industri
Indonesia), serta ditembuskan
kepada Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia dan Ketua
Umum Dewan Pengurus Pusat
Real Estat Indonesia.
Kebijakan tersebut mengizinkan
WNA untuk memiliki rumah
di Indonesia, baik rumah tapak
maupun rumah susun dan ke-
pemilikan dapat berasal dari
rumah baru atau bekas pakai.
Kepemilikan Hunian bagi Warga Negara Asing
THIS ISSUE /
ISU INI:
Residential
Ownership for
Foreign Citizens
Kepemilikan Hunian
bagi Warga Negara Asing
PAGE 1
Indonesia’s
Opportunities as
ASEAN Chair 2023
Peluang Indonesia sebagai
Ketua ASEAN 2023
PAGE 3
Government Initiatives
to Safeguard Investment
in the Political Year
Upaya Pemerintah
dalam Menjaga Investasi
di Tahun Politik
PAGE 5
Consequences of
Individual Taxpayer
Not Validating Tax ID
Konsekuensi Wajib Pajak
Orang Pribadi Tidak
Validasi NIK
PAGE 7
Tax Corner
Pojok Pajak
PAGE 8
Residential Ownership for
Foreign Citizens

4. 2
Foreign citizens who want to
own a house in Indonesia are
not required to have a Tax ID,
as a substitute for this identity,
foreign citizens are required to
include a passport number. Fo-
reigners are still not allowed to
buy houses through credit sche-
mes, although the houses pur-
chased are located in Indonesia.
The criteria for landed houses
that can be owned by foreign
citizens according to the Regu-
lation of the Minister of Agra-
rian and Spatial Planning/Na-
tional Land Agency No. 18/2021
are luxury houses, one plot of
land per person/family, with a
maximum land area of 2,000
square meters. If it has a posi-
tive impact on the economy and
social, then the landed house
can be given more than one plot
or an area of more than 2,000
square meters. House prices for
foreigners are limited to a mini-
mum of IDR 1 billion - IDR
10 billion, this price depends
on each region in Indonesia.
WNA yang ingin memiliki ru-
mah di Indonesia tidak diwajib-
kan memiliki NPWP, sebagai
pengganti identitas tersebut
maka WNA wajib mencantum-
kan nomor paspor. WNA masih
belum diperbolehkan membeli
rumah melalui skema kredit,
meskipun rumah yang dibeli
berada di Indonesia.
Kriteria rumah tapak yang dapat
dimiliki WNA sesuai Peraturan
Menteri Agraria danTata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
No. 18/2021 adalah rumah
mewah, satu bidang tanah per
orang/keluarga, dengan tanah
paling luas 2.000 meter persegi.
Jika memberikan dampak positif
bagi ekonomi dan social, maka
rumah tapak dapat diberikan
lebih dari satu bidang atau luas
lebih dari 2.000 meter persegi.
Harga rumah untuk WNA di-
batasi dengan minimal Rp. 1
Miliar – Rp. 10 Miliar, harga
ini bergantung pada setiap
wilayah di Indonesia.
Residential Ownership for
Foreign Citizens
( 2 / 2 )
Kepemilikan Hunian
bagi Warga Negara Asing

5. Peluang Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023
Indonesia’s Opportunities as
ASEAN Chair 2023
Indonesia officially served as
chair of ASEAN for 2023 repla-
cing the previous position held
by Cambodia. The theme was
"ASEAN Matters: Epicenter of
Growth. The opening ceremony
was marked by a kickoff event
and the beating of tambourine
instruments by President of In-
donesia, Joko Widodo.
Indonesia is determined to di-
rect ASEAN cooperation in
2023 to maintain and strengthen
ASEAN's relevance in respon-
ding to regional and global
challenges, as well as strengthen
ASEAN's position as the center
of regional economic growth,
for the prosperity of the people
in Southeast Asia.
Indonesia resmi menjabat seba-
gai ketua ASEAN untuk tahun
2023 menggantikan posisi se-
belumnya yang dipegang oleh
Kamboja. Tema yang diangkat
adalah "ASEAN Matters: Epi-
centrum of Growth. Peresmian
ini ditandai dengan acara kick
off serta pemukulan alat musik
rebana oleh Presiden Indonesia,
Joko Widodo.
Indonesia bertekad mengarah-
kan kerja sama ASEAN tahun
2023 untuk melanjutkan dan
memperkuat relevansi ASEAN
dalam merespon tantangan ka-
wasan dan global, serta mem-
perkuat posisi ASEAN sebagai
pusat pertumbuhan ekonomi
kawasan, untuk kemakmuran
rakyat di Asia Tenggara.
3

6. Indonesia’s Opportunities as
ASEAN Chair 2023
( 2 / 2 )
Peluang Indonesia sebagai
Ketua ASEAN 2023
As chair of ASEAN 2023, Indo-
nesia can seek to defuse a num-
ber of significant geopolitical
and regional issues, such as by
continuing to mediate in resol-
ving the prolonged Myanmar
crisis or seeking to ease tensions
in the Natuna Sea. Indonesia
can also serve as an arbitrator
between Taiwan and China or
between South Korea and Japan.
Indonesia therefore has a greater
role in maintaining geopolitical
balance in the region.
Indonesia can also gather ASEAN
member states to collaborate in
anticipating the potential eco-
nomic and food crisis in 2023.
The ASEAN chairmanship o-
ffers an opportunity for Indo-
nesia to build working partner-
ships in various sectors among
member countries to overcome
future economic crises.
Sebagai ketua ASEAN 2023,
Indonesia dapat berupaya mere-
dam sejumlah isu geopolitik dan
regional yang signifikan, seperti
dengan terus menjadi penengah
dalam menyelesaikan krisis
Myanmar yang berkepanjangan
atau berupaya meredakan kete-
gangan di Laut Natuna. Indo-
nesia juga dapat berperan sebagai
penengah antara Taiwan dan
Cina atau antara Korea Selatan
dan Jepang. Oleh karena itu,
Indonesia memiliki peran yang
lebih besar dalam menjaga kese-
imbangan geopolitik di kawa-
san ini.
Indonesia juga dapat mengum-
pulkan negaranegara anggota
ASEAN untuk berkolaborasi
dalam mengantisipasi potensi
krisis ekonomi dan pangan di
tahun 2023. Keketuaan ASEAN
menawarkan kesempatan bagi
Indonesia untuk membangun
kemitraan kerja di berbagai sek-
tor di antara negara-negara ang-
gota untuk mengatasi krisis eko-
nomi di masa yang akan datang.
4

7. Upaya Pemerintah dalam Menjaga Investasi di Tahun Politik
Government Initiatives to Safeguard
Investment in the Political Year
Finance Minister Sri Mulyani
guarantees that the general elec-
tion year will not hamper inves-
tors who want to invest in Indo-
nesia. The government will
maintain the investment climate
by continuing to provide various
facilities, such as tax holidays
and tax allowances. Through
the Investment Coordinating
Board (BKPM), the government
continues to provide tax holi-
days and tax allowances in ac-
cordance with the criteria set
by government regulations.
Menteri Keuangan Sri Mulyani
menjamin, tahun pemilihan
umum (pemilu) tidak akan meng-
hambat para investor yang ingin
menanamkan modalnya di In-
donesia. Pemerintah akan men-
jaga iklim investasi dengan te-
tap memberikan berbagai fasi-
litas, seperti tax holiday dan tax
allowance. Melalui Badan Koor-
dinasi Penanaman Modal
(BKPM), pemerintah tetap
memberikan tax holiday dan
tax allowance sesuai dengan kri-
teria yang telah diatur oleh per-
aturan pemerintah.
5

8. 6
Sectors that are considered inno-
vative, downstream supporters,
and pioneers will be given var-
ious supports. Investment Mi-
nister/Head of BKPM Bahlil
Lahadalia admitted that the in-
vestment target of IDR 1,400
trillion by 2023 is quite tough.
Because apart from geopolitical
conditions, the global economy,
and the COVID-19 pandemic
that has not ended, Indonesia
will also enter the political year.
Government Regulation on in-
vestment incentives is currently
in progress to attract investors
to invest in IKN. As known, the
government plans that by 2024
the center of government has
moved to IKN.
According to IKN Authority
Head Bambang Susantono, the
form of investment can vary such
as Tax Holiday or Super Tax De-
duction. It is expected that the
incentives provided for invest-
ment in IKN can attract as many
investors as possible despite the
political year approaching.
Sektor-sektor yang dinilai ino-
vatif, pendukung hilirisasi, pio-
nir yang nantinya akan diberi-
kan berbagai dukungan. Men-
teri Investasi/Kepala BKPM
Bahlil Lahadalia mengakui, tar-
get investasi Rp 1.400 triliun
pada 2023 cukup berat. Sebab
selain kondisi geopolitik, eko-
nomi global, dan pandemi CO-
VID-19 yang belum berakhir,
Indonesia juga akan memasuki
tahun politik.
Peraturan Pemerintah (PP) ten-
tang insentif investasi sedang
dikerjakan dalam rangka mena-
rik minat investor untuk berin-
vestasi di IKN. Seperti diketa-
hui, pemerintah berencana bah-
wa pada tahun 2024 mendatang
pusat pemerintahan sudah pin-
dah ke IKN.
Menurut Kepala Otorita IKN
Bambang Susantono, bentuk
investasi bisa bermacam-macam
seperti Tax Holiday atau Super
Tax Deduction. Diharapkan,
insentif yang diberikan untuk
investasi di IKN dapat menarik
investor sebanyak-banyaknya
terlepas dari tahun politik yang
sudah dekat.
Government Initiatives to Safeguard
Investment in the Political Year
( 2 / 2 )
Upaya Pemerintah
dalam Menjaga Investasi
di Tahun Politik

9. Konsekuensi Wajib
Pajak Orang Pribadi
Tidak Validasi NIK
Consequences of
Individual
Taxpayer Not
Validating Tax ID
The Directorate General of Ta-
xes (DGT) urges the public to
validate ID as a Tax ID before
filling out the 2022 Individual
Taxpayer Annual Tax Return
which due on March 31, 2023.
DGT Director of Dissemina-
tion, Services, and Public Relati-
ons Neilmaldrin Noor explained
that the consequences for tax-
payers who do not validate ID
are they will have difficulty ac-
cessing all online tax services,
such as e-SPT, and so on.
He also added that taxpayers
who have not validated their
ID can still report their annual
tax return. However, for admi-
nistrative convenience, it is bet-
ter to report after validation.Tax-
payers who have validated their
ID can enjoy the access to all
services on the pajak.go.id web-
site. How to validate ID:
1. Login to the pajak.go.id
website.
2. On the Profile menu there
is main data and the ID / Tax
ID field which must be filled
in with 16 digits.
3. Fill in the field with ID
number.
4. The system will verify the
data and display that data has
been successfully validated.
DJP mengimbau agar masyarakat
melakukan validasi NIK sebagai
NPWP sebelum mengisi SPT
Tahunan Wajib Pajak Orang
Pribadi 2022 yang akan jatuh
tempo pada 31 Maret 2023. Di-
rektur Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan Masyarakat DJP
Neilmaldrin Noor menjelaskan,
konsekuensi yang ditanggung
Wajib Pajak yang tidak melaku-
kan validasi NIK adalah Wajib
Pajak akan kesulitan mengakses
seluruh layanan pajak secara
online, seperti e- SPT, dan lain
sebagainya.
Ia juga menambahkan, Wajib
Pajak yang belum melakukan
validasi NIK tetap bisa melapor-
kan SPT tahunan. Hanya saja,
untuk kenyamanan administrasi,
lebih baik pelaporan dilakukan
setelah validasi. Wajip Pakak
yang sudah melakukan validasi
NIK dapat menikmati akses ter-
hadap semua layanan pada web-
site pajak.go.id. Cara validasi
NIK:
1. Login ke website pajak.go.id.
2. Pada menu Profil terdapat
data utama dan kolom NIK/
NPWP yang harus diisi dengan
16 digit.
3. Isi kolom dengan NIK.
4. Sistem akan memverifikasi
data dan menampilkan data
telah berhasil divalidasi.
7

10. POJOK PAJAK
TAX CORNER
8
Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
Tahun Pajak 2023
FA K TA :
Batas akhir penyampaian SPT Tahunan
Orang Pribaditahun pajak 2023 paling
lambat pada 31 Maret 2023.
P e r t a n y a a n :
Bagaimana cara melakukan pelaporan SPT
Tahunan Orang Pribadi?
Dokumen apa saja yang dibutuhkan?
Apa konsekuensi bagi Wajib Pajak jika
terlambat melapor?
Individual Tax Return Reporting for
Fiscal Year 2023
FA C T S :
The submission of the Individual
Tax Return for fiscal year 2023
is at the latest on March 31, 2023.
Q u e s t i o n s :
How to report an Individual Tax Return?
What are the documents required?
What will be the consequences for taxpayers
if reporting late?
A n s w e r :
Individual Tax Return can be submitted
directly to the Tax Office or online via
e-filling or e-form.
Documents required:
- Withholding slip of 1721 A1 (Private
employee) or 1721 A2 (Public employee),
if any.
- Balance sheet and profit/loss statement
(if using bookkeeping).
- Monthly recapitulation of gross income
and expenses (if using norm).
- Income other than from a single employer.
J a w a b a n :
SPT Tahunan Orang Pribadi dapat
disampaikan secara langsung ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) ataupun secara
online melalui e-filling atau e-form.
Dokumen yang dibutuhkan:
- Bukti potong 1721 A1 (Pegawai swasta)
atau 1721 A2 (Pegawai Negeri), jika ada.
- Neraca dan laporan laba-rugi (apabila
menggunakan pembukuan).
- Rekapitulasi bulanan peredaran bruto
dan biaya (apabila menggunakan norma).
- Penghasilan lain di luar satu pemberi kerja.

11. TAX CORNER
( 2 / 2 )
POJOK PAJAK
9
A n s w e r :
Consequence of the late reporting of the
Individual Tax Return is a fine of Rp.100,000.
Penalty for late or not filing Individual Tax
Return will not be applied to:
- Individual taxpayers who have passed away.
- Individual taxpayers who no longer conduct
business activities or freelance work.
- Individual taxpayers with status of foreign
citizens and no longer reside in Indonesia.
- Other taxpayers determined by the applicable
Minister of Finance Regulation.
J a w a b a n :
Konsekuensi apabila terlambat melaporkan
SPT Tahunan, yaitu denda sebesar
Rp.100.000.
Sanksi atas keterlambatan atau tidak
lapor SPT Tahunan, tidak akan
dikenakan pada:
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah
meninggal dunia.
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang
sudah tidak melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas.
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus
sebagai Warga Negara Asing dan tidak lagi
menetap di Indonesia.
- Wajib pajak lain yang ditentukan oleh
Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.