Reformasi pajak Trump yang menurunkan tarif pajak perusahaan dan perorangan di Amerika Serikat lolos. Pemerintah Indonesia memperkirakan shortfall penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp110-130 triliun. Lembaga pemeringkat Fitch meningkatkan peringkat utang Indonesia menjadi BBB dengan outlook stabil karena ketahanan ekonomi Indonesia.

1. VOL. 3 DESEMBER 2017 WEEKLY UPDATE
ISU MINGGU INI
• Usulan Reformasi
Pajak Trump Lolos, AS
Pangkas Pajak 2018
• Menkeu: Pajak 2017
Shotfall Rp130 Triliun
• Fitch Dongkrak
Peringkat Utang RI
USULAN REFORMASI PAJAK TRUMP LOLOS, AS
PANGKAS PAJAK 2018
Kongres Amerika Serikat meloloskan usulan reformasi pajak yang diajukan
Presiden Donald Trump dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU). RUU
itu diloloskan melalui mekanisme voting dengan perbandingan 224 suara setuju :
201 suara menolak pada Rabu (20/12).
Salah satu kebijakan yang ditunggu publik AS dari reformasi pajak pertama dalam 30 tahun
terakhir ini adalah pemangkasan pajak. Berikut ini adalah rincian reformasi perpajakan yang
akan diterapkan AS dalam kurun waktu 2018-2025:
• Pajak penghasilan (PPh) korporasi turun dari 35% menjadi 21% untuk pendapatan di
ats US$10 juta efektif mulai tahun 2018
• PPh perorangan turun dari level tertinggi 39,6% menjadi maksimal 37% dan berlaku
untuk penghasilan tahunan lebih dari US$500.000 untuk individu hingga
US$ 600.000 (Rp 48,6 miliar) untuk pasangan. Selama ini, Pajak dikenakan untuk
penghasilan tahunan US$ 418.000 untuk individu hingga US$ 471.000 untuk
pasangan (sementara hingga tahun 2025).
• Kewajiban kepemilikan asuransi kesehatan bagi setiap warga dihapuskan sehingga
pemerintah AS tidak perlu mengeluarkan anggaran subsidi untuk asuransi.
Diperkirakan 13 juta orang tidak lagi terlindungi asuransi kesehatan.
• Batas warisan kena pajak dinaikkan dua kali lipat, dari saat ini pajak dikenakan 40%
atas warisan senilai lebih dari US$ 5,5 juta untuk individu dan US$ 11 juta untuk
pasangan menjadi masing-masing US$ 11 juta dan US$ 22 juta (sementara hingga
tahun 2025).
• Fasilitas pengurangan pajak standar atas barang tertentu dinaikkan menjadi maksimal
US$ 12.000 untuk individu dan US$ 24.000 untuk pasangan (sementara hingga tahun
2025).
• Menghapus pengecualian pajak sebesar US$ 4.000 yang bisa diklaim untuk setiap
anggota keluarga. Sebagai gantinya, ada pengecualian pajak untuk anak masing-
masing sekitar US$ 2.000 dengan tingkat pendapatan tertentu (sementara hingga
tahun 2025).
• Mengubah sistem pemajakan atas perusahaan multinasional AS menjadi territorial
income, dimana perusahaan hanya dikenakan pajak sekali dengan tarif sangat rendah,
yakni 15,5% dari keuntungan untuk aset likuid dan 8% dari keuntungan untuk aset
tidak likuid. Selama ini perusahaan AS yang berkiprah atau memperoleh pendapatan
di luar negeri tetap ditarik pajak oleh pemerintah AS.
WEEKLY UPDATE
MUC Weekly Update merupakan
ringkasan informasi dan berita
perpajakan mingguan yang dirilis MUC
Consulting Group. Materi ini terbatas
hanya untuk memberikan informasi
dan tidak untuk dipersamakan sebagai
pendapat profesional yang bisa
dijadikan rujukan dalam
memformulasi strategi bisnis.
MUC Building 3
rd
, Jl. TB
Simatupang 15, Jakarta
Selatan
publishing@mucglobal.com.
021-78837111

2. VOL. 3 DESEMBER 2017 WEEKLY UPDATE
MENKEU: PAJAK 2017 SHORTFALL RP
130 TRILIUN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan penerimaan pajak
tahun ini tidak akan mencapai target yang ditentukan, dengan potensi
kurang (shortfall) sekitar Rp110 triliun - Rp130 triliun.
Ramalan itu disampaikan Menkeu dalam konferensi pers yang disiarkan live
melalui akun Facebook resmi Kementerian Keuangan, Rabu (20/12).
Berdasarkan ramalan tersebut, proyeksi realisasi penerimaan pajak hanya
berkisar 89,87% hingga 91,4% dari target Rp1.283,6 triliun di APBN
Perubahan 2017. Realisasi ini tertinggi dalam dua tahun terakhir yang
sempat mengalami shortfall lebih dari Rp200 triliun. Sebagai catatan, tahun
lalu, realisasi penerimaan pajak hanya 81,54 persen dari target atau hanya
berkisar Rp1.055 triliun. Sebesar Rp103 triliun di antaranya berasal dari
uang tebusan amnesti pajak.
Pesimisme Sri Mulyani itu didasarkan pada realisasi penerimaan pajak yang
per 15 Desember 2017 sebesar Rp1.058,4 triliun atau 82,5% dari target.
Rinciannnya:
• Pajak penghasilan (PPh) migas Rp49,6 triliun (118,8% dari target)
• Pajak non migas Rp1.008,8 triliun (81,2%)
o PPh non migas Rp561,8 triliun (75,7%)
o PPN & PPnBM Rp424 triliun (89,2%)
o PBB Rp16,5 triliun (106,9%)
o Pajak lainnya Rp6,4 triliun (73,7%)
Apabila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu,
pencapaian yang lebih positif terjadi pada penerimaan PPh migas. Kenaikan
PPh migas terjadi seiring dengan kenaikan harga minyak di pasar
internasional. Sementara, koreksi terjadi hampir di seluruh pos pajak non
migas, kecuali PBB yang telah melampaui target.
Bea dan Cukai
Sementara untuk kepabeanan dan cukai, per 15 Desember 2017 telah
menyumbang penerimaan sebesar Rp153,1 triliun ke kas negara atau
80,9% dari target Rp189,1 triliun di APBNP 2017. Rinciannya: Cukai
Rp116,3 triliun (75,9%), bea masuk Rp33 triliun (99,2%), dan bea keluar
Rp3,8 triliun (141%).
"Defisit sampai akhir tahun masih di range 2,6-2,7% PDB. Karena walau
pajak akan shortfall, belanja tidak mencapai keseluruhan yang dianggarkan,"
ujar Sri Mulyani.
FITCH DONGKRAK PERINGKAT UTANG RI
Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings mendongkrak peringkat
utang Indonesia untuk Long Term Foreign dan Local Currency Issuer Default
menjadi BBB dari sebelumnya BBB- dengan outlook stabil.
Mengutip laman Fitch Ratings, Kamis (21/12), kenaikan peringkat utang
Indonesia itu didukung oleh ketahanan Indonesia terhadap guncangan
eksternal atau faktor global dalam beberapa tahun terakhir.
Indikatornya antara lain, kebijakan makro ekonomi yang konsisten dan
stabil, serta kebijakan nilai tukar yang lebih fleksibel sejak pertengahan
2013 sehingga membantu menopang cadangan devisa menjadi US$ 126
miliar.
Fitch juga menilai, Indonesia disiplin dalam menjaga kebijakan moneter
sehingga membatasi dampak dari aliran dana investor asing yang keluar
dari Indonesia . Ditambah langkah makro untuk berhati-hati menekan
utang luar negeri terutama perusahaan serta pendalaman pasar
keuangan juga membantu stabilitas pasar lebih baik. Selain itu fokus
menstabilkan makro ekonomi juga terlihat dalam anggaran yang
kredibel dalam beberapa tahun sebelumnya.
Meski ketahanan Indonesia membaik, Fitch melihat Indonesia juga
hadapi tantangan eksternal yang tetap ada termasuk potensi tekanan
pasar terhadap kebijakan pengetatan moneter oleh bank sentral
Amerika Serikat (AS) atau the Federal Reserve.
Ditambah, ketergantungan Indonesia terhadap komoditas juga masih
relatif tinggi. Sedangkan tantangan dari dalam negeri, Indonesia akan
hadapi tahun politik. Kemungkinan kondisi politik dapat jadi gangguan
dalam membuat kebijakan ekonomi terutama jelang pemilihan kepala
daerah 2018 dan pemilihan presiden pada 2019. Ini merupakan
sentimen domestik yang dapat ganggu pasar.
Pemerintah Indonesia juga masih hadapi tantangan untuk memperbaiki
lingkungan bisnis. Meski demikian langkah-langkah untuk
mempermudah keizinan berusaha membuahkan hasil dengan peringkat
Indonesia naik tajam ke posisi 72 dari 192 negara terkait kemudahan
berusaha.
Fitch Ratings memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto
(PDB) Indonesia masih kuat di antara negara lainnya. Fitch prediksi
PDB Indonesia akan naik menjadi 5,4% pada 2018 dan 5,5% pada 2019
dari 5,1% pada 2017. Indonesia dapat keuntungan dari kenaikan
perdagangan global dan stabilnya harga komoditas.