Ringkasan: KTT ASEAN 2023 akan diselenggarakan pada 10-11 Mei 2023 di Labuan Bajo dengan tema 'ASEAN Matters: Epicentrum of Growth' yang bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan dunia. Pembahasan KTT akan memfokuskan pada pemulihan ekonomi, ekonomi digital, dan keberlanjutan."

1. KIB
E-newsletter MAY 2023
TAX
FLASH

2. Successful with the G20
Presidency, Indonesia is
once again entrusted with
an important role at the
2023 ASEAN Summit.
Taking place on May
10-11, 2023, the 2023
ASEAN Summit is themed
"ASEAN Matters: Epicen-
trum of Growth" which
means that Indonesia wants
to make ASEAN remain
important and relevant to
the ASEAN community and
the world.
Sukses dengan Presidensi
G20, kini Indonesia kembali
dipercaya memegang peranan
penting pada KTT ASEAN
2023. Berpuncak pada 10-11
Mei 2023, KTT ASEAN
2023 bertema “ASEAN
Matters: Epicentrum of
Growth" yang bermakna
bahwa Indonesia ingin menja-
dikan ASEAN tetap penting
dan relevan bagi masyarakat
ASEAN dan dunia.
KTT ASEAN 2023
ASEAN Summit 2023
1
THIS ISSUE /
ISU INI:
This Issue:
ASEAN Summit 2023
KTT ASEAN 2023
PAGE 1
Preventing Tax Leakage
Mencegah Kebocoran Pajak
PAGE 4
Sustainable Alternative for
Vehicles
Alternatif Berkelanjutan untuk
Kendaraan
PAGE 7
12% VAT rate in 2025
Tarif PPN 12% di 2025
PAGE 9

3. In addition, Indonesia also wants
to make ASEAN the center of
regional and world economic
growth. In realizing these aspira-
tions, 3 pillars of discussion were
made:
• Recover-Rebuilding
ASEAN aims to explore a
calibrated, well-planned, and
communicated policy mix to
ensure economic recovery and
growth.
• Digital Economy
To strengthen financial and
digital literacy, ASEAN
Member States need to improve
their capacity in formulating
national financial education
strategies and enhance regional
payment system interconnecti-
vity.
• Sustainability
As the region most affected by
natural disasters and climate-
related risks, ASEAN needs to
prepare and aim for a common
goal in terms of transitioning to
a green economy.
Selain itu, Indonesia juga ingin
menjadikan ASEAN sebagai
pusat pertumbuhan ekonomi
kawasan dan dunia. Dalam
mewujudkan harapan tersebut,
disusun 3 pilar pembahasan:
Pemulihan-
• Pembangunan Kembali
ASEAN bertujuan untuk
mengeksplorasi perpaduan
kebijakan yang terkalibrasi,
direncanakan dan dikomuni
kasikan dengan baik untuk
memastikan pemulihan dan
pertumbuhan ekonomi.
• Ekonomi Digital
Untuk memperkuat keuangan
dan literasi digital, negara
anggota ASEAN perlu mening
katkan kapasitas dalam mem-
formulasikan strategi edukasi
finansial secara nasional dan
meningkatkan interkonektivitas
sistem pembayaran regional.
• Keberlanjutan
Sebagai kawasan yang paling
terdampak oleh bencana alam
dan risiko terkait iklim,
ASEAN perlu mempersiapkan
dan mengarahkan ke tujuan
yang sama dalam kaitan transisi
menuju ekonomi hijau.
2

4. The 2023 ASEAN Summit in
Labuan Bajo is certainly the best
momentum to continue to
encourage and promote the area
as a super priority tourist destina-
tion. 2023 ASEAN Summit is a
great opportunity for East Nusa
Tenggara to improve the tourism
sector.
Penyelenggaraan KTT ASEAN
2023 di Labuan Bajo tentunya
menjadi sebuah momentum
terbaik untuk terus mendorong
dan mempromosikan kawasan
tersebut menjadi destinasi
wisata super prioritas. ASEAN
SUMMIT 2023 menjadi
peluang besar NTT untuk
mengingkatkan sektor pariwisa-
ta.
ASEAN Summit 2023
( 3 / 3 )
KTT ASEAN 2023
3

5. Mencegah Kebocoran Pajak
Preventing Tax Leakage
Tax ratio illustrates the perfor-
mance of taxes and the country's
economy. The tax ratio is calculat-
ed from the ratio between tax
revenue and GDP (Gross
Domestic Product) in the same
period. Speaking of tax ratios,
Indonesia is among the countries
with tax ratios that are far from
the ideal level (10.4%), below the
average of the ASEAN Region
(13.6%) and the Asia Pacific
Region (17.6%).
According to Jose Antonio
RamosTan, Director of South-
east Asia for Public Management,
Financial Sector andTrade,
developing countries like Indone-
sia should have a minimum tax
ratio of 15%. This is to ensure
that Indonesia has enough money
to deal with global uncertainties
and maintain stable economic
growth.
Rasio pajak menggambarkan
kinerja pajak dan perekonomi-
an negara. Rasio pajak dihitung
dari perbandingan antara
penerimaan pajak dan PDB
(Produk Domestik Bruto) pada
periode yang sama. Berbicara
mengenai rasio pajak, Indonesia
termasuk dalam negara dengan
rasio pajak yang jauh dari level
ideal (10,4%), di bawah rata-ra-
ta Kawasan ASEAN (13,6%)
dan Kawasan Asia Pasifik
(17,6%).
Menurut Jose Antonio Ramos
Tan, Direktur Southeast Asia
for Public Management,
Financial Sector and Trade,
negara berkembang seperti
Indonesia seharusnya memiliki
rasio pajak minimal sebesar
15%. Hal itu bertujuan untuk
memastikan bahwa Indonesia
memiliki uang yang cukup
untuk menghadapi ketidakpas-
tian global dan mempertahank-
an pertumbuhan ekonomi yang
stabil.
4

6. According to Bambang PS
Brodjonegoro, Minister of
Finance for the 2014-2016
period, said that tax collection is
smaller than it should be because
there is a big loophole in the
international tax system called
Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS).
BEPS is the practice of moving
business profits to countries with
low or zero tax rate policies to
reduce the cost of the taxes that
must be paid. This results in tax
revenue leakage and a small tax
ratio despite a growing economy.
One of the efforts to reduce tax
leakage and increase the tax ratio
is through the Automatic
Exchange of Information (AEoI)
agreement.
Menurut Bambang PS Brodjo-
negoro, Menteri Keuangan
periode 2014-2016, menga-
takan bahwa pemungutan
pajak lebih kecil dari yang
seharusnya karena ada loophole
besar dalam sistem pajak
internasional yang disebut Base
Erosion and Profit Shifting
(BEPS).
BEPS adalah praktik
memindahkan keuntungan
usaha ke negara dengan kebija-
kan tarif pajak rendah atau nihil
untuk menekan biaya pajak
yang harus dibayar. Hal ini
mengakibatkan kebocoran
penerimaan pajak dan rasio
pajak kecil meski ekonomi
tetap bertumbuh. Salah satu
upaya untuk menekan kebocor-
an pajak dan meningkatkan
rasio pajak adalah dengan
perjanjian pertukaran informasi
atau Automatic Exchange of
Information (AEoI).
Preventing Tax Leakage
( 2 / 3 )
Mencegah Kebocoran Pajak
5

7. According to Dr. Hadi Poerno-
mo, former Director General of
Taxes, there are several steps that
can be taken to prevent tax
leakage:
• Effectuate regulation on the
authority of the Directorate
General ofTaxes (DGT) to access
financial transaction data at all
levels (agencies, banks, exchanges,
private sector, etc.).
• Restrict the use of cash to pay
for transactions.
• The position of the Directorate
General ofTaxes (DGT) must be
independent, untied with other
agencies.
The above is also referred to as the
Single Identity Number (SIN) of
tax. The SIN of tax must be
applied to all parties without
exception to minimize tax leakage
and increase the tax revenue ratio.
Menurut Dr. Hadi Poernomo,
mantan Direktur Jenderal
Pajak, ada beberapa langkah
yang dapat dilakukan untuk
mencegah kebocoran pajak:
• Efektifkan peraturan tentang
otoritas Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) untuk dapat
mengakses data transaksi
keuangan di semua lini (instan-
si, perbankan, bursa, sektor
swasta, dll).
• Berlakukan pembatasan
penggunaan uang tunai untuk
membayar transaksi.
• Posisi Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) harus independen,
tidak terikat dengan instansi
lain.
Hal tersebut di atas disebut juga
sebagai Single Identity Number
(SIN) pajak. SIN pajak harus
diberlakukan untuk semua
pihak tanpa kecuali untuk
meminimalisir kebocoran pajak
dan meningkatkan rasio peneri-
maan pajak.
Preventing Tax Leakage
( 3 / 3 )
Mencegah Kebocoran Pajak
6

8. Alternatif Berkelanjutan untuk Kendaraan
Sustainable Alternative for Vehicles
While many industries are
focusing on electric vehicles to
achieve carbon-neutral targets. In
contrast,Toyota Motor Corpora-
tion plans to sell hydrogen-fueled
vehicles after conducting several
tests.Toyota CEO, AkioToyoda,
has expressed doubts about
electric cars, and emphasized the
need for hydrogen-powered
technology in vehicles.
Toyota has developed a hydrogen
internal combustion engine, and
AkioToyoda believes that this
new engine will destroy the entire
electric vehicle market. He also
expressed his concerns about the
environmental impact of battery
production and disposal, the
limited range of electric vehicles,
and the absence of infrastructure
for charging.
Disaat banyaknya industri
berfokus pada kendaraan listrik
untuk mencapai target netral
karbon. Sebaliknya, Toyota
Motor Corporation berencana
untuk menjual kendaraan
berbahan bakar hidrogen
setelah melakukan beberapa
pengujian. CEO Toyota, Akio
Toyoda, telah menyatakan
keraguannya terhadap mobil
listrik, dan menekankan perlu-
nya teknologi bertenaga hidro-
gen pada kendaraan.
Toyota telah mengembangkan
mesin pembakaran internal
hidrogen, dan Akio Toyoda
percaya bahwa mesin baru ini
akan menghancurkan seluruh
pasar mobil listrik. Dia juga
mengungkapkan kekhawatiran-
nya akan dampak lingkungan
dari produksi dan pembuangan
baterai, jangkauan kendaraan
listrik yang terbatas, dan tidak
adanya infrastruktur untuk
pengisian daya.
7

9. Hydrogen combustion engines
can play a special role in the
transportation business, especially
since hydrogen fuel has a long
range and faster refueling time,
making it a more attractive
option compared to electric
vehicles.
They also produce water as a
by-product, making them an
attractive option for people
concerned about emissions.
Hydrogen can be costly and
energy-intensive, and the technol-
ogy is still in its infancy. Both
hydrogen combustion engine and
electric vehicles have the potential
to contribute significantly to a
sustainable transportation system.
Ultimately, only the consumer
can decide.
Mesin pembakaran hidrogen
dapat berperan khusus dalam
bisnis transportasi, terutama
karena bahan bakar hidrogen
memiliki jarak tempuh yang
jauh dan waktu pengisian
bahan bakar yang lebih cepat
sehingga menjadi pilihan yang
lebih menarik dibandingkan
dengan kendaraan listrik.
Mereka juga menghasilkan air
sebagai produk sampingan,
menjadikannya pilihan yang
menarik bagi orang-orang yang
peduli dengan emisi. Hidrogen
bisa memerlukan biaya mahal
dan boros energi, dan teknolog-
inya masih dalam tahap awal.
Baik kendaraan bermesin
pembakar hidrogen maupun
kendaraan listrik berpotensi
untuk berkontribusi secara
signifikan terhadap sistem
transportasi yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, hanya
konsumen yang dapat memu-
tuskan.
Sustainable Alternative for Vehicles
( 2 / 2 )
Alternatif Berkelanjutan untuk Kendaraan
8

10. POJOK PAJAK
TAX CORNER
11
12% VAT rate in 2025
FA C T S :
In accordance with Law no. 7/2021 on
Harmonization of Tax Regulations (UU
HPP), the VAT rate will rise again to
12% no later than January 1, 2025.
Q u e s t i o n s :
How VAT rates compared among the
countries of Southeast Asia region?
Pros and cons of increasing VAT rate?
Ways to optimize VAT collection apart
from increasing the VAT rate?
A n s w e r s :
Currently, Indonesia with a VAT rate of
11% ranks the second highest after the
Philippines which has a rate of 12%.
Next, Laos, Cambodia, and Malaysia
apply a 10% rate. Meanwhile, Thailand
and Singapore apply a 7% rate.
The increase in the VAT rate can encour-
age the realization of tax collection,
encourage economic recovery, and sup-
port world of business, especially MSME
groups. However, the increase in VAT
will affect the increase in prices of goods
and services, resulting in an increase in
inflation, which leads to a decrease in
people's purchasing power.
Tarif PPN 12% di 2025
FA K TA :
Sesuai UU no. 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(HPP), tarif PPN akan kembali naik
menjadi 12% paling lambat 1 Januari
2025.
P e r t a n y a a n :
Bagaimana perbandingan tarif PPN di
negara-negara wilayah Asia Tenggara?
Pro dan kontra kenaikan tarif PPN?
Cara mengoptimalkan penerimaan PPN
selain dengan meningkatkan tarif PPN?
J a w a b a n :
Saat ini, Indonesia dengan tarif PPN
11% menempati urutan kedua tertinggi
setelah Filipina yang memiliki tarif 12%.
Selanjutnya, Laos, Kamboja, dan Malay-
sia memberlakukan tarif 10%. Sedang-
kan, Thailand dan Singapura member-
lakukan tarif 7%.
Kenaikan tarif PPN dapat mendorong
realisasi penerimaan pajak, mendorong
pemulihan ekonomi, dan mendukung
dunia usaha terutama kelompok
UMKM. Namun, kenaikan PPN terse-
but akan mempengaruhi naiknya harga
barang dan jasa yang mengakibatkan
peningkatan inflasi yang berujung pada
turunnya daya beli masyarakat.

11. TAX CORNER
( 2 / 2 )
POJOK PAJAK
A n s w e r :
Optimizing VAT collection is inseparable
from utilizing the momentum of the
Indonesian economy which continues to
show recovery, such as the increase in
household consumption which is expect-
ed to strengthen further in line with the
increased community mobility post-pan-
demic.
J a w a b a n :
Dalam mengoptimalkan penerimaan
PPN tidak terlepas dari pemanfaatan
momentum perekonomian Indonesia
yang terus menunjukkan pemulihan,
seperti meningkatnya konsumsi rumah
tangga yang diperkirakan akan semakin
menguat sejalan dengan meningkatnya
mobilitas masyarakat pascapandemi.
12

12. Our services designed to enable our clients to flourish and grow.
Our team, serving our clients to help them deliver economic progress for their
communities, their families and themselves.
KIB Consulting is a boutique company serving Business, Finance, Accounting
and Tax Advisory since 2008. KIB Consulting has been immensely successful
in creating a local – global business network of small-medium-and-big businesses.
CONTACT US
P: (021) 22677883
NORTH JAKARTA -14450
KIB BUILDING
JALAN PLUIT BARAT 1 NO. 55
GOLD COAST TOWER EIFFEL
EIFFEL UNIT N
PANTAI INDAH KAPUK
Bambang B. Suwarso
bambang.suwarso@kib-consulting.com
Rachmat Kurniawan
rachmat@kib-consulting.com
Yosefine Amelia
yosefine@kib-consulting.com
www.kib-consulting.com
Disclaimer:
The facts and opinions stated or expressed in
this publication are for information purposes
only, and are not necessary and/ or must
not be relied upon as being to those of the
publisher or of the Institutions for which
the contributing authors work.
Although every part of content has been
taken to ensure the accuracy of the infor-
mation contained within this publication,
it should not be by any person relied upon
as the basis for taking any action or making
any decision.
KIB Consulting and its representative,
cannot be held liable or otherwise be respon-
sible in any way for any advice, action
taken or decision made on the basis of the
facts, surveys, and opinions stated or expressed
within this publication.
Scan for more information
Picture: Smart City Summit & Expo – Taipei, March 30th, 2023.