Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Penguatan Industri Pasar Materi Bapak Adi PKSK.pdf
Similar to Penguatan Industri Pasar Materi Bapak Adi PKSK.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Penguatan Industri Pasar Materi Bapak Adi PKSK.pdf
- 1. Penguatan Industri Pasar Modal Melalui Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Dr. Adi Budiarso, FCPA Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan - Badan Kebijakan Fiskal 1
- 3. 3 KINERJA PASAR SAHAM TERCATAT POSITIF DITOPANG OLEH PEMULIHAN EKONOMI Sektor transportasi menjadi sektor dengan kinerja terbaik, sementara sektor energi masih melemah -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Energi Barang Baku Teknologi Kesehatan Infrastruktur Keuangan Perindustrian Properti Barang Konsumen Primer Barang Konsumen Non Primer Transportasi dan Logistik UPDATE SEKTORAL IHSG (% YTD) 5000 5500 6000 6500 7000 7500 25/01/2021 25/02/2021 25/03/2021 25/04/2021 25/05/2021 25/06/2021 25/07/2021 25/08/2021 25/09/2021 25/10/2021 25/11/2021 25/12/2021 25/01/2022 25/02/2022 25/03/2022 25/04/2022 25/05/2022 25/06/2022 25/07/2022 25/08/2022 25/09/2022 25/10/2022 25/11/2022 25/12/2022 25/01/2023 25/02/2023 25/03/2023 25/04/2023 25/05/2023 25/06/2023 PERGERAKAN IHSG ▪ IHSG secara bulanan menguat sebesar 2,1% pada bulan Juli 2023. ▪ Sektor Transportasi dan Logistik menjadi sektor dengan kinerja terbaik pada tahun 2023. Sementara itu, Sektor Energi menjadi sektor dengan kinerja terburuk, dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas energi. ▪ Secara ytd, IHSG melemah 0,69%. Di kawasan ASEAN, kinerja IHSG masih relatif baik dibandingkan sejumlah negara lainnya. 0.28% 4.09% 10.08% -5.09% 1.70% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2023 2022 2021 2020 2019 PERKEMBANGAN IHSG (YTD) -9.03% -5.58% -1.86% -0.23% -0.08% 0.28% 0.89% 4.11% 4.81% 15.67% 17.34% 17.52% 24.13% SET Thailand KLCI Malaysia Hong Kong FTSE 100 UK STI Singapore IHSG Indonesia PSEi Phillipines DJIA USA Shanghai China DAX Germany S&P500 USA Kospi Korea Nikkei Japan PERKEMBANGAN SAHAM GLOBAL (% YTD)
- 4. 4 KINERJA PASAR OBLIGASI JUGA TERUS MEMBAIK MELAMPAUI PASCA PANDEMI Kepemilikan SBN didominasi oleh perbankan nasional dan Bank Indonesia. 31.18% 17.29% 3.19% 6.58% 8.95% 15.38% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Bank Central Bank Non Bank: Resident: Mutual Fund Non Bank: Resident: Individual Non Bank: Resident: Others Non Bank: Foreign KEPEMILIKAN SBN (% YTD) 2021 2022 2023 128.5 10.3 0 0 -7.3 -8.1 -13.2 -19.6 -70.9 -222 -225.7 SOUTH AFRICA SINGAPORE PHILIPPINES RUSSIA THAILAND MEXICO MALAYSIA CHINA INDONESIA VIETNAM BRAZIL PERKEMBANGAN YIELD (% BPS) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 PERGERAKAN YIELD SBN 10 TAHUN Bank, 31.4% Bank Sentral, 17.0% Reksadana, 3.2% Asing, 15.4% Perorangan, 6.6% Asuransi dan Dapen, 17.4% Lainnya, 8.9% KEPEMILIKAN SBN : 2023
- 5. 5 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VISI INDONESIA 2045 DAN PERAN SEKTOR KEUANGAN Sektor keuangan berperan sebagai sistem intermediasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi EKONOMI • Terbesar ke-5 di dunia (PDB=US$9,1T) • PDB per kapita: US$23,199 • Pengangguran <4% • Struktur perekonomian yang lebih produktif • Kemampuan adaptasi teknologi yang baik Sumber: Bappenas (2019) VISI INDONESIA 2045 SEKTOR KEUANGAN YANG BERDAYA SAING DI REGIONAL Sektor keuangan yang dalam, inovatif, dan efisien; inklusif dan dapat dipercaya; kuat serta stabil. Bercita-cita menjadi negara High-Income Rasio Tabungan (Gross Saving) Terhadap PDB (%) Sumber: BPS, World Bank, Diolah 29.39% 27.00% 28.00% 29.00% 30.00% 31.00% 32.00% 33.00% 34.00% - 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Saving PDB Saving Ratio ▪ Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan sektor keuangan yang dalam. Kebutuhan investasi terus meningkat, sementara gross saving belum mampu mencukupi kebutuhan tersebut. Sejak 2011 terjadi kecenderungan rasio tabungan (gross saving) terhadap PDB yang terus menurun. ▪ Diperlukan peningkatan peran intermediasi melalui pendalaman sektor keuangan. ▪ Sektor keuangan yang dalam akan: ✓ meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor rumah tangga dan korporasi; ✓ meningkatkan efisiensi yang akan menurunkan biaya intermediasi; dan ✓ meningkatkan daya tahan sektor keuangan.
- 6. 6 Perbankan 77.4% Lembaga Pembiayaan 5.9% Asuransi 7.4% Lain-Lain 1.9% Dana Pensiun… TANTANGAN UTAMA SEKTOR KEUANGAN INDONESIA Sektor keuangan masih dangkal dan sumber pembiayaan jangka panjang belum optimal Total Aset Sektor Keuangan 2022: Rp13.565,8 T Total Aset Sektor Keuangan 2015: Rp8.053,1 T Indonesia: Proporsi Aset Sektor Keuangan (%) Sumber:SSKI BI, OJK, BPJS TK, Taspen, Asabri Negara Aset Bank per PDBa Kapitalisasi Pasar Modal per PDBa Aset Industri Asuransi per PDB Aset Dana Pensiun per PDB Indonesia 59,5 48,3 5,8b 6,9b Malaysia 198,6 109,9 20,3c 59,9c Filipina 99,2 93,2 8,5c 3,5c Singapura 572,1 189,0 47,5d 32,2d Thailand 146,6 120,9 23,2d 6,9d Sumber: Bank Indonesia, OJK, BPJS TK, Taspen, Asabri, CEIC, dan World Bank Global Financial Development Database (GFDD) 2020 a) CEIC per 2021; b) data SSKI Bank Indonesia, OJK, serta JHT & JP per 2020; c) data GFDDper 2016; d) data GFDDper 2017 2015 2022 ❑ Sektor keuangan Indonesia (aset bank, kapitalisasi pasar modal, asuransi, dana pensiun) relatif dangkal dibandingkan negara lain di ASEAN-5. ❑ Sektor perbankan (sumber pendanaan jangka pendek) mendominasi. Pembiayaan pembangunan membutuhkan sumber pendanaan jangka panjang. ❑ IKNB sebagai sumber pendanaan jangka panjang memiliki porsi dan peran yang masih kecil terhadap sektor keuangan maupun PDB. ❑ Kondisi ini menggambarkan bahwa kapasitas menghimpun dana oleh sektor keuangan Indonesia relatif rendah, sementara potensi pendalaman masih besar. Kedalaman Subsektor Keuangan Perbandingan dengan negara ASEAN-5 (%) Perbankan 77,9% Lembaga Pembiayaan 3,4% Asuransi 8,3% Lain-Lain 0,7% Dana Pensiun 9,7% 6
- 7. 7 FUTURES CHALLENGE SEKTOR KEUANGAN Sektor Keuangan menghadapi tantangan baru di masa depan Sumber: Google, Temasek, dan Bain & Company (2020) Digital payments USD1,17 triliun gross transaction value USD116 miliar USD92 miliar USD33 miliar USD9 miliar Digital lending loan book Digital investment asset under management Digital remittance total flow Digital insurance Gross written premiums Asia TenggaraTahun 2025 1. Perekonomian bertransisi dengan cepat ke arah digital ekonomi dan semakin terintegrasi, tidak terkecuali di sektor keuangan. Diindikasikan dengan pertumbuhan pesat fintech dan mulai munculnya konglomerasi grup Big-Tech. 2. Transisi perekonomian ke arah sustainable yang perlu didukung oleh sektor keuangan. Sumber: Google, Temasek, dan Bain & Company (2021)
- 8. 8 URGENSI REFORMASI SEKTOR KEUANGAN Meningkatkan Akses ke Jasa Keuangan Memperluas Sumber Pembiayaan Jangka Panjang Mengembangkan instrumen dan Memperkuat Mitigasi Risiko Meningkatkan Daya Saing & Efisiensi Meningkatkan Perlindungan Investor & Konsumen PERMASALAHAN SAAT INI: ...sektor keuangan Indonesia yang masih dangkal dan belum seimbang RENDAHNYA KEPERCAYAAN DAN PERLINDUNGAN INVESTOR DAN KONSUMEN RENDAHNYA LITERASI KEUANGAN & KETIMPANGAN AKSES KE JASA KEUANGAN YANG TERJANGKAU TUJUAN: SEKTOR KEUANGAN yang DALAM, INOVATIF, EFISIEN, INKLUSIF dan DAPAT DIPERCAYA serta KUAT dan STABIL 1 2 4 TINGGINYA BIAYA TRANSAKSI DI SEKTOR KEUANGAN 3 TERBATASNYA INSTRUMEN KEUANGAN Penguatan Koordinasi Pengembangan Sektor Keuangan Indonesia Penguatan Koordinasi dan Kerangka Penanganan Permasalahan Perbankan dan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia TANTANGAN KEDEPAN: …disrupsi teknologi yang semakin masif dan dampak perubahan iklim ke sektor keuangan DIPERLUKAN REFORMASI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN DENGAN: 5 KEBUTUHAN PENGUATAN KERANGKA KOORDINASI DAN PENANGANAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN 8
- 9. 9 MOMENTUM PERLUNYA REFORMASI SEKTOR KEUANGAN • Regulasi di sektor keuangan telah berlaku cukup lama, bahkan semenjak tahun 1992 (sekitar 30 tahun). • Beberapa UU di sektor keuangan tidak mengalami perubahan sedari awal diundangkan, contohnya adalah UU Pasar Modal. • Terdapat sekitar 17 UU yang terdampak dari diundangkannya UU P2SK. • UU P2SK merupakan kelanjutan reformasi secara menyeluruh dari regulasi yang lain (Ciptaker, HPP, HKPD). Konsep Omnibus Law telah diakomodir dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kalo di ubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022. Omnibus Law dipertimbangkan sebagai solusi dan terobosan untuk menyelesaikan hambatan regulasi di Indonesia.
- 10. 10 PERMASALAHAN STRATEGIS PASAR KEUANGAN • Pengembangan Instrumen yang masih terbatas • Pengembangan SDM yang perlu diperkuat • Penyelenggaraan pasar yang masih belum efisien • Governance dan Mitigasi risiko yang perlu diperkuat • Literasi dan Perlindungan investor dan konsumen yang masih kurang memadai 10 UU Pasar Modal telah dilakukan amandemen untuk mencapai tujuan pengambangan dan penguatan pasar keuangan
- 11. 11 Regulators (in general): “Regulators do not consult the public properly, if at all. Further degradation in data disclosure by regulators. Need to revise CG Code to refocus Indonesia on a pathway to best practice. Need to overhaul Related-Party Transactions (RPT) rules to eradicate “affiliated” transactions.” ASPEK TATA KELOLA DAN PENEGAKAN HUKUM SEKTOR KEUANGAN Indonesia masih menempati ranking terendah dibanding negara peers 2018 2020 Macro market highlights 1 Australia 1 Australia Banking commission spurs enforcement, still no federal ICAC 2 Hong Kong =2 Hong Kong New audit regulator, enforcement remains strong, ICAC disappoints 3 Singapore =2 Singapore Enforcement firming, rules improve, company disclosure disappoints 4 Malaysia 4 Taiwan Big CG reform push on multiple fronts, rules still complicated 5 Taiwan =5 Malaysia Political turmoil erodes government scores, other areas hold steady 6 Thailand =5 Japan Ahead on climate change reporting, behind on company CG disclosure =7 Japan 7 India New audit regulator, civil society surges, public governance disappoints =7 India 8 Thailand Political turmoil erodes government scores, rules strong, investors improve 9 Korea 9 Korea Public governance strengthens, CG disclosure improves, regulatory opacity 10 China 10 China Forging its own governance path, still waiting for ESG reporting guidelines 11 Philippines 11 Philippine s Stronger regulatory focus on CG, investors and civil society disappoint 12 Indonesia 12 Indonesia CG reform continues to struggle, some stronger rules, new e-voting system Sumber: ACGA Rising market Failing market Enforcement (in general): “Track record of enforcement of securities laws and regulation remains the region’s weakest with no signs of improvement in the period under review. Enforcement resources at OJK have not increased materially. Still no successful insider trading prosecutions. Disclosure of enforcement statistics by OJK remains Regulators – enforcement: Scores by market, 2020 vs 2018 (Score %) 2020 2018 (Score %) 2020 2018 Regulators – Funding, capacity building and regulatory reform: Scores by market, 2020 vs 2018 Survey Asian Corporate Governance Association’s Corporate Governance Watch 2020 Changes in market rankings
- 12. 12 PROFIL SDM SEKTOR KEUANGAN Tren Pertumbuhan SDM Sektor Keuangan Satu Dekade Terakhir Mengalami Perlambatan 13 Pertumbuhan (%) dan Jumlah Tenaga Kerja Jasa Keuangan dan Asuransi Jasa Keuangan dan Asuransi 2021* 1,6 Juta Jumlah Tenaga Kerja Pertumbuhan (yoy) 2,56% Rata-rata Usia 34 tahun Pendapatan rata- rata per bulan 4,1 juta Sumber: BPS, Keadaan Perkerja Indonesia Agustus 2021 • Sejak 10 tahun terakhir tren tenaga kerja sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang semakin melambat. • Persentase pekerja sektor keuangan Indonesia masih di bawah dibandingkan Malaysia dan Singapura. *Jasa Keuangan dan Asuransi termasuk reasuransi dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan lainnya (KSP, LKM, Fintech, dll). Data 2021 adalah data bulan Agustus 2021 1.40 1.50 1.51 1.67 1.73 1.72 1.82 1.78 1.56 1.60 -20 -10 0 10 20 2012 2013v 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Millions % 0 1 2 3 4 5 Pekerja Sektor Keuangan per Angkatan Kerja (%), 2021 1,1% 0,8% 1,3% 2,4% 4,4% 1,3% Sumber: CEIC, BPS, diolah Negara Pekerja Sektor Keuangan Angkatan Kerja % Indonesia 1,59 juta 140 juta 1,1% Malaysia 373 ribu 15,6 juta 2,4% Singapura 162 ribu 3,7 juta 4.4% Filipina 593 ribu 46,1 juta 1,3% Thailand 495 ribu 38,6 juta 1,3% Vietnam 455 ribu 54,8 juta 0,8% 63,143 48,276 31,800 261,413 2016 2017 2018 Vietnam 2019 Indonesia 2020 Singapore 2015 Malaysia Sumber: BPS, CEIC Philippines GDP Sektor Keuangan per Jumlah Pekerja 1 2 Sumber: BPS
- 13. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Terbatas dan Rahasia JUMLAH PROFESI SEKTOR KEUANGAN LEBIH SEDIKIT DIBANDINGKAN PEERS Relatif Stagnan dalam Lima Tahun Terakhir 13 Sumber: P2PK, 13 797 415 171 164 143 11.1 11.2 1.9 1.2 1.8 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Perbandingan Jumlah Aktuaris di Beberapa Negara Emerging (2020) Jumlah Aktuaris Jumlah Aktuaris per Perusahaan Asuransi Sumber: diolah (actuarial society of Singapore, actuarial society of Malaysia, society of actuary Thailand, dll) 85,258 36,178 32,643 21,922 18,866 117.6 39.4 69.5 32.8 71.2 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 Perbandingan Jumlah Akuntan di Beberapa Negara Emerging (2019) Jumlah Akuntan Sumber: Sekretariat ASEAN CPA dan AFA, data per 31 Des 2019, Domestic Listed Companies Data World Bank 2019 8,000 2,400 2,352 767 500 266.7 55.8 87.1 6.2 4.3 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Perbandingan Jumlah Penilai di Beberapa Negara Emerging (2020) Jumlah Penilai Jumlah Penilai per jumlah perbankan Sumber: Sekretariat AVA, Global Banking and Finance Sumber: Statistik OJK Pertumbuhan Profesi Notaris dan Konsultan Hukum yang bekerja di Industri Pasar Modal 210 250 283 297 307 366 404 413 454 453 2019 2020 2021 2022 2023 (May) Notaris Konsultan Hukum Pertumbuhan Profesi Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Manajer Investasi, Ahli Syariah PM 9878 10447 10905 7733 8041 8098 2144 2255 2338 1203 1261 1293 2377 2468 2874 3309 2923 3022 92 114 114 112 104 104 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (May) WPPE WPEE WMI Ahli Syariah PM 1418 1435 1453 1459 1480 693 745 767 776 795 135 153 164 181 201 2018 2019 2020 2021 2022 (Sep) Akuntan Publik Penilai Aktuaris Pertumbuhan Jumlah Akuntan Publik, Penilai, Aktuaris di Indonesia
- 14. 14
- 15. 15 BERKEMBANGNYA INSTRUMEN INVESTASI ASET KRIPTO PERLU DIDUKUNG KERANGKA MITIGASI RISIKO YANG MEMADAI 15 • Minat masyarakat untuk berinvestasi di aset kripto cukup tinggi (15,1 juta investor pada Juni 2022). Dibandingkan dengan pertumbuhan investor pasar modal yang mencapai 9,1 juta pada Juni 2022. Sepanjang tahun 2021, tercatat nilai transaksi saham sebanyak Rp3.302,9 Triliun, sementara nilai transaksi kripto aset sebanyak Rp854,9 Triliun. • Crash stablecoin Terra (LUNA) membuktikan adanya volatilitas yang tinggi bahkan untuk jenis crypto-assets yang dianggap lebih stabil karena memiliki back-up* aset lain. • Tingkat volatilitas tinggi aset kripto menunjukan perlunya kecukupan kerangka pengaturan dan pengawasan yang memadai untuk melindungi investor. Sumber: KSEI, Bappebti 1.6 2.5 3.9 7.5 9.1 4.0 11.2 15.1 2018 2019 2020 2021 2022 Investor Pasar Modal Investor Pasar Kripto Jumlah Investor Pasar Modal dan Pasar Kripto (juta orang) Terra Classic (LUNC) to USD 3,302.90 854.9 SAHAM KRIPTO Nilai Transaksi - 2021 (Rp. Triliun) Sumber: BEI, Bappebti * Kenyataannya stablecoin Terra Luna tidak memiliki back up aset tetapi stabilisasinya berdasarkan mekanisme kompleks algoritma.
- 17. 17 Ketentuan Umum 1 Pasal BAB I Asas, Maksud dan Tujuan, serta Ruang Lingkup 3 Pasal BAB II Kelembagaan 8 Pasal BAB III Perbankan 3 Pasal BAB IV Pasar Modal, Pasar Uang, Pasar Valuta Asing 35 Pasal BAB V Perasuransian 2 Pasal BAB VI Asuransi Usaha Bersama 26 Pasal BAB VII Program Penjaminan Polis 25 Pasal BAB VIII Penjaminan 2 Pasal BAB IX Usaha Jasa Pembiayaan 24 Pasal BAB X Kegiatan Usaha Bullion 3 Pasal BAB XI BAB XII Koperasi di Sektor Jasa Keuangan 2 Pasal BAB XIII Lembaga Keuangan Mikro 8 Pasal BAB XIV Konglomerasi Keuangan Mikro 2 Pasal BAB XV Inovasi Teknologi Sektor Keuangan 9 Pasal BAB XVI Dana Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Program Pensiun 68 Pasal MATERI MUATAN DALAM UU P2SK UU P2SK dibentuk secara omnibus yang terdiri dari 27 Bab dan 341 pasal yang memuat ketentuan sebagai berikut:
- 18. 18 Penerapan Keuangan Berkelanjutan 3 Pasal BAB XVII Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen 24 Pasal BAB XVIII BAB XIX Sumber Daya Manusia 22 Pasal BAB XX Stabilitas Sistem Keuangan 3 Pasal BAB XXI Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 2 Pasal Sanksi Administratif 8 Pasal Ketentuan Pidana 20 Pasal Ketentuan Lain- Lain 1 Pasal BAB XXV Ketentuan Penutup 16 Pasal BAB XXIII BAB XIV BAB XXII BAB XXVI BAB XXVII Ketentuan Peralihan 18 Pasal Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3 Pasal MATERI MUATAN DALAM UU P2SK UU P2SK dibentuk secara omnibus yang terdiri dari 27 Bab dan 341 pasal yang memuat ketentuan sebagai berikut:
- 19. 19 01. September Penyampaian usulan RUU Prioritas Komisi XI kepada Badan Legislatif DPR 20 21 November Rapat Kerja DPR dengan Wakil Pemerintah, membentuk Panja Pembahasan RUU P2SK 20 22 Desember Pembahasan antara Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi 20 22 November Keputusan Badan Musyawarah DPR, RUU P2SK dibahas oleh Komisi XI DPR 20 22 November - Desember Pembahasan Substansi dan keseluruhan DIM Pemerintah, termasuk RDPU untuk menyerap aspirasi masyarakat 20 22 Desember Laporan Pembicaraan Tingkat I (8 Desember 2022) dan Tingkat II serta Paripurna (15 Desember 2022) 20 22 1 2 3 4 5 6 Timeline Penyusunan & Pembahasan 12 Januari 2023 UU P2SK diundangkan
- 20. 20 UU P2SK MENJADI MOMENTUM REFORMASI PASAR MODAL • Penguatan Lembaga; • Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan; • Penguatan Pasar Modal.
- 21. 21 PENGATURAN DAN KOORDINASI OTORITAS DI SEKTOR KEUANGAN Penguatan Otoritas Jasa Keuangan 1. Penambahan tugas OJK terkait keuangan derivatif, bursa karbon, ITSK, dan Aset Keuangan Digital termasuk aset kripto. 2. Kewenangan OJK sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU terhadap debitur yang terdaftar/berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 3. Ketua DK OJK memiliki casting vote. 4. Penambahan ADK OJK sehingga total menjadi 11 orang, yaitu dengan memecah KE IKNB menjadi 2 KE dan menambah 1 nomenklatur baru, yaitu ITSK dan Aset Keuangan Digital termasuk aset kripto. 5. Salah satu syarat pencalonan ADK, yaitu bukan anggota/pengurus partai politik. 6. Pungutan OJK menjadi PNBP, mulai TA 2025. 7. Rencana anggaran OJK terlebih dahulu perlu mendapatkan persetujuan DPR. 8. Penambahan kewajiban OJK untuk menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah dan DPR secara triwulanan dan tahunan. 9. Penambahan Badan Supervisi OJK.
- 22. 22 1. Penegasan status pengawasan Bank, termasuk penetapan dan jangka waktu, serta kewenangan masing-masing lembaga. 2. Penambahan ketentuan mengenai recovery resolution plan dan resolvability assessment bagi bank umum. 3. Penyesuaian mekanisme PLJP/PLJPS, dengan mekanisme yang diinisiasi pada Perppu 1 Tahun 2020. 4. Penegasan kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana. 5. Pengecualian ketentuan pasar modal terhadap BDR/Bank yang menerima penempatan dana. Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan (1) PENGATURAN DAN KOORDINASI OTORITAS DI SEKTOR KEUANGAN
- 23. 23 6. Kewenangan tambahan pada saat krisis: a. BI: membeli SBN di pasar perdana, membeli/reverse repo SBN yang dimiliki LPS, dan pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo SBN melalui perbankan b. Pemerintah antara lain menjalankan program pemulihan nasional, penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, melakukan penjaminan langsung dan/atau melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk, menyelenggarakan dan program penjaminan diluar penjaminan simpanan. c. LPS: dapat menjamin seluruh nilai simpanan milik Pemerintah dalam rangka kebijakan penanganan permasalahan perekonomian nasional. Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan (2) PENGATURAN DAN KOORDINASI OTORITAS DI SEKTOR KEUANGAN
- 24. 24 REFORMASI PASAR MODAL, PASAR UANG, DAN PASAR VALUTAASING Mengembangkan kapasitas bursa dan daya saing BEI Memperkuat standarisasi pengaturan dan pengawasan instrumen keuangan Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan integritas pasar modal melalui penerapan una via dan disgorgement fund. 01 02 05 Memperkuat Securities Crowdfunding sebagai alternatif sumber pembiayaan 08 03 Memperkuat landasan hukum Special Purpose Vehicle untuk mendorong aktivitas sekuritisasi Instrumen SUN untuk pembiayaan proyek. 07 04 Mendukung implementasi perdagangan bursa karbon di Pasar Modal Memperkuat jaminan penyelesaian transaksi (close out netting) di pasar keuangan untuk meningkatkan kepercayaan pasar. 09 06 Pengelola Dana Perwalian (Trustee) untuk mendorong pendalaman pasar dalam rangka mendukung penguatan industri Pasar Modal
- 25. 25 TUJUAN PENGATURAN PASAR MODAL, UANG, DAN VALAS a. mengklarifikasi pengaturan dan pengawasan instrument keuangan oleh masing-masing otoritas serta penguatan mekanisme koordinasi untuk menghindari overlapping jika terjadi permasalahan; b. memperluas akses pasar dan daya saing melalui pengaturan penawaran umum perusahaan berinovasi tinggi, pengembangan bursa efek, percepatan pelayanan proses kepatuhan terhadap peraturan, penguatan dasar hukum penggunaan teknologi dalam proses bisnis, dan interoperability infrastruktur pasar keuangan; c. meningkatkan penciptaan variasi instrument keuangan dan meningkatkan likuiditas pasar keuangan; d. memperkuat kepatuhan kewajiban keterbukaan informasi dan meningkatkan integritas pasar; e. menguatkan tata kelola pelaku pasar; dan f. menguatkan penindakan kejahatan pasar modal melalui pendekatan restorative justice.
- 26. 26 PERAN MASING-MASING LEMBAGA SESUAI KEWENANGAN DAN TUJUAN PEMBENTUKAN