Tax Flash December 2023

1. TAX
FLASH
KIB
E-newsletter DESEMBER 2023

2. THIS ISSUE /
ISU INI:
Provincial Minimum Wage
2024
Upah Minimum Provinsi
2024
PAGE 1
2024, Income Tax Art.
21 Calculation Changes
2024, Perhitungan PPh Pasal
21 Berubah
PAGE 5
Indonesia’s Approach to
Hit SDG Targets
Upaya Indonesia Mencapai
Target SDG
PAGE 8
The government of Indonesia
through the Ministry of
Manpower has announced an
increase in the Provincial
Minimum Wage for 2024. The
minimum wage is the lowest
monthly wage set annually as a
safety net in a region.
The formulation of wages
following central government
regulations is carried out by:
• Provincial Wage Council;
• Provincial Manpower Office;
and
• Governor.
Pemerintah mengatur administrasi
perpajakan untuk kepemilikan
hunian bagi Warga Negara Asing
(WNA) yang tertuang dalam surat
yang diterbitkan Direktur Jenderal
Pajak Suryo Utomo pada tanggal 27
Januari kepada Ketua Umum
KADIN (Kamar Dagang dan
Industri Indonesia), serta
ditembuskan kepada Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Indonesia dan
Ketua Umum Dewan Pengurus
Pusat Real Estat Indonesia.
Kebijakan tersebut mengizinkan
WNA untuk memiliki rumah di
Indonesia, baik rumah tapak
maupun rumah susun dan
kepemilikan dapat berasal dari
rumah baru atau bekas pakai.
WNA yang ingin memiliki rumah
di Indonesia tidak diwajibkan
memiliki NPWP
, sebagai pengganti
identitas tersebut maka WNA wajib
mencantumkan nomor paspor.
WNA masih belum diperbolehkan
membeli rumah melalui skema
kredit, meskipun rumah yang dibeli
berada di Indonesia.
1
Upah Minimum Provinsi 2024
Provincial Minimum Wage 2024

3. Penetapan upah minimum setiap
tahun harus dilakukan karena:
• Setiap pekerja berhak atas
penghidupan yang layak;
• Setiap pekerja berhak
memperoleh perlakuan yang sama
dalam penerapan sistem
pengupahan;
• Setiap pekerja berhak
memperoleh upah yang sama
untuk pekerjaan yang sama
nilainya;
• Daya beli masyarakat tetep
terjaga;
• Pemberi kerja memiliki dasar
dalam pemberian upah yang sesuai
kepada pekerja; dan
• Pencegahan bagi pemberi kerja
yang membayarkan upah yang
tidak layak kepada pekerja.
2
Provincial Minimum Wage 2024
( 2 / 4 )
Upah Minimum Provinsi 2024
Determining the minimum wage
every year must be done due to:
• Every worker has the right to a
decent livelihood;
• Every worker is entitled to equal
treatment in the application of
the wage system;
• Every worker has the right to
receive the same wage for work of
equal value;
• People's purchasing power is
maintained;
• Employers have a basis for
providing appropriate wages to
workers; and
• Deterrence for employers who
pay unreasonable wages to
workers.

4. Daftar kenaikan UMP (dalam
Rupiah) tahun 2024 adalah sebagai
berikut:
3
The list of Provincial Minimum
Wage (in IDR) increases in 2024
is as follows:
Provincial Minimum Wage 2024
( 3 / 4 )
Upah Minimum Provinsi 2024
Upah Minimum Provinsi
Provinxi Minimum Wage

5. GDP Per Capita of ASEAN 2023
PDB Per Kapita ASEAN 2023
4
Tingkat Produk Domestik Bruto
(PDB) per kapita antara Indonesia
dengan negara-negara lain di ASEAN
adalah sebagai berikut:
The level of Gross Domestic
Product (GDP) per capita between
Indonesia and other countries in
ASEAN is as follows:
Untuk mencapai target PDB per
kapita sebesar US$ 5.500 pada tahun
2025, Indonesia harus bisa
memanfaatkan bonus demografi
untuk meningkatkan PDB nasional
sehingga PDB per kapita dapat
tumbuh dengan meningkatkan
kualitas dari sumber daya manusia
yang ada melalui pendidikan dan
pelatihan.
Selain itu, sinergi antarlembaga
pemerintah dan pemerintah dengan
swasta perlu diperkuat untuk
membuat kebijakan terarah, terukur
yang memiliki efek berganda
terhadap pertumbuhan ekonomi.
To achieve the GDP per capita
target of US$5,500 by 2025,
Indonesia must be able to utilize
the demographic bonus to increase
national GDP so that GDP per
capita can grow by improving the
quality of human resource through
education and training.
In addition, synergy among
government institutions and
government with private sector is
also needed from the government
in making directed and measurable
policies that have multiple effects
on economic growth.
Provincial Minimum Wage 2024
( 4 / 4 )
Upah Minimum Provinsi 2024

6. 2024, Perhitungan PPh Pasal 21 Berubah
2024, Income Tax Article 21
Calculation Changes
The Directorate General ofTaxes
(DGT) of the Ministry of
Finance began implementing a
new format for calculating,
collecting, and withholding
IncomeTax Article 21 with an
Average Effective Rate starting in
2024.
The purpose of the application of
the Average Effective Rate in the
calculation of IncomeTax Article
21 are:
• Simplification of income tax
article 21 withholding;
• Provision of convenience and
certainty for income tax article 21
withholders; and
• Part of the implementation of
the Coretax System.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Kementerian Keuangan mulai
menerapkan format baru
perhitungan, pemungutan, dan
pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 21 denganTarif Efektif
Rata-Rata (TER) mulai tahun
2024.
Maksud dari adanya penerapan
Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
dalam perhitungan PPh pasal 21
adalah:
• Simplifikasi pemotongan PPh
pasal 21;
• Pemberian kemudahan dan
kepastian bagi pemotong PPh
pasal 21; dan
• Bagian dari pelaksanaan atau
implementasi Coretax System.
5

7. 2024, Income Tax Article 21
Calculation Changes
( 2 / 3 )
2024, Perhitungan PPh Pasal 21 Berubah
6
The application of Average
Effective Rate in the calculation of
IncomeTax Article 21 applies to:
• Permanent employees;
• Non-permanent employees;
• Non-employees;
• Retirees; and
• Civil Servants/Military
Personnel/Police.
The applicable IncomeTax Article
21 rates are as follows:
PenerapanTER dalam
perhitungan PPh pasal 21
berlaku untuk:
• Pegawai tetap;
• Pegawai tidak tetap;
• Bukan pegawai;
• Pensiunan; dan
• PNS/TNI/Polri.
Tarif PPh pasal 21 yang berlaku
adalah sebagai berikut:
Tarif Efektif Rata-Rata
Average Efefective Rate
Penghasilan Bruto
Gross Income
Tarif Efektif
Effective Rate

8. 7
Mr. A is a permanent employee of Company A, married and has no children
Tuan A adalah pegawai tetap PT A, telah menikah dan belum memiliki anak
Perhitungan PPh 21 masa Januari-November Calculation of IncomeTax Art.
21 for January-November period: Penghasilan bruto XTER / Gross Income X
Average Effective Rate Rp / IDR 15 juta / Mio X 6% = Rp / IDR 900.000
Calculation of IncomeTax Art. 21 for December period
Perhitungan PPh 21 masa Desember:
Total penghasilan satu tahun / Annual Income = Rp / IDR 180 juta / mio
Dikurangi biaya jabatan / deducted with occupational expense = Rp / IDR 6 juta / mio
Penghasilan netto / Net income = Rp / IDR 180 juta / mio – Rp / IDR 6 juta / mio
= Rp / IDR 174 juta / mio
Penghasilan Kena Pajak /Taxable Income = Rp / IDR 174 juta / mio – Rp / IDR 58,5 juta / mio
= Rp / IDR 115,5 juta / mio
PPh 21Terutang / IncomeTax Art. 21 Payable = 5% X Rp / IDR 60 juta / mio
= 15% X Rp / IDR 55,5 juta / mio
= Rp / IDR 11.325 juta /mio
PPh 21 yang sudah dibayar / IncomeTax Art. 21 paid = 11 X Rp / IDR 900.000 = Rp / IDR 9,9 juta / mio
PPh 21 Desember / IncomeTax Art. 21 December = Rp / IDR 11.325 juta / mio – 9,9 juta / mio
= Rp / IDR 1.425.000
2024, Income Tax Article 21
Calculation Changes
( 3 / 3 )
2024, Perhitungan PPh Pasal 21 Berubah
The calculation of IncomeTax
Article 21 using Average Effective
Rate is as follows:
Perhitungan PPh pasal 21 dengan
menggunakanTER adalah
sebagai berikut:
Has an income of
IDR 10 million
Berpenghasilan
Rp 10 juta

9. Upaya Indonesia Mencapai Target SDG
Indonesia’s Approach to
Hit SDG Targets
The Indonesian government
continues to strive toward a more
sustainable future by carrying out
their initiatives that align with
Sustainable Development Goals
(SDGs) outlined by the United
Nations. A collection of seventeen
interlinked objectives, some are
evidently needed to secure a
better future for the country;
including the elimination of
poverty, improvement of people’s
health and climate action.
Pemerintah Indonesia terus
berupaya untuk mewujudkan
masa depan yang lebih
berkelanjutan dengan
menjalankan inisiatif yang sejalan
dengan Target Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals/SDGs) yang
dirumuskan oleh PBB. Sebuah
kumpulan dari tujuh belas
sasaran yang saling terkait,
beberapa di antaranya jelas
diperlukan untuk mengamankan
masa depan yang lebih baik bagi
negara; termasuk pengentasan
kemiskinan, peningkatan
kesehatan masyarakat, dan
penanganan iklim.
8

10. Indonesia’s Approach to
Hit SDG Targets
( 2 / 4 )
Upaya Indonesia Mencapai Target SDG
9
Indonesia has prioritized the
SDGs targets in the 2020-2024
National Medium-Term
Development Plan. The plan
includes poverty alleviation by
2024, among others through the
provision of conditional cash
transfers. Indonesia is also
working to accelerate national
digital transformation in the
health and education sectors.
Accelerating national digital
transformation in the health
sector by integrating medical
record data and health services.
Accelerating national digital
transformation in education by
addressing inequality in access to
education through improved
infrastructure, technology and
policy reforms.
Indonesia telah memprioritaskan
target SDGs ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2020-2024. Rencana
tersebut mencakup pengentasan
kemiskinan pada tahun 2024,
antara lain melalui pemberian
bantuan tunai bersyarat.
Indonesia juga berupaya
mempercepat transformasi digital
nasional di sektor kesehatan dan
pendidikan.
Mempercepat transformasi digital
nasional di sektor kesehatan
dengan mengintegrasikan data
rekam medis dan layanan
kesehatan. Mempercepat
transformasi digital nasional di
bidang pendidikan dengan
mengatasi ketimpangan akses
pendidikan melalui peningkatan
infrastruktur, teknologi, dan
reformasi kebijakan.

11. 10
To reaffirm Indonesia's
commitment to achieving the
SDGs, the government integrates
low-carbon and climate-resilient
development policies into
national development planning
and implementation, which play
an integral role in the
environmental dimension.
The government also collaborates
with various parties including
non-governmental parties in the
implementation of SDGs in
Indonesia to increase their
contribution and participation to
accelerate the achievement of
SDGs in Indonesia.
Untuk menegaskan kembali
komitmen Indonesia dalam
mencapai SDGs, pemerintah
mengintegrasikan kebijakan
pembangunan rendah karbon
dan berketahanan iklim ke dalam
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan nasional, yang
memainkan peran integral dalam
dimensi lingkungan hidup.
Pemerintah juga melakukan
kerjasama dengan berbagai pihak
termasuk pihak non- pemerintah
dalam pelaksanaan SDGs di
Indonesia untuk meningkatkan
kontrubusi dan peran serta guna
mempercepat capaian SDGs di
Indonesia.
Indonesia’s Approach to
Hit SDG Targets
( 3 / 4 )
Upaya Indonesia Mencapai Target SDG

12. Indonesia’s Approach to
Hit SDG Targets
( 4 / 4 )
Upaya Indonesia Mencapai Target SDG
11
The 2024 elections will soon be held
in Indonesia, this is an important
momentum for the sustainability of
the SDGs program that has been
implemented so far.
The vision and mission of the 2024
presidential and vice-presidential
candidates with regard to the SGDs
set by the UN include:
• Ensuring the availability of basic
needs and low living costs through
food independence, energy security,
and water sovereignty.
• Alleviating poverty by expanding
business opportunities and creating
jobs.
• Building regional-based cities and
villages that are humane, equitable
and mutually advancing.
• Strengthening gender equality and
protecting the rights of women,
children and people with disabilities.
• Competitive superior economy
• Ensuring the availability of health
services for all Indonesians,
increasing Health Social Security
and providing medicines for the
people.
Pemilu 2024 sebentar lagi akan
dilaksanakan di Indonesia, hal ini
menjadi momentum penting bagi
keberlanjutan program SDGs yang
selama ini telah dijalankan.
Visi dan misi calon presiden dan wakil
presiden 2024 berkenaan dengan
SGDs yang sudah ditetapkan oleh
PBB, diantaranya:
• Memastikan ketersediaan
kebutuhan pokok dan biaya hidup
murah melalui kemandirian pangan,
ketahanan energi, dan kedaulatan air.
• Mengentaskan kemiskinan dengan
memperluas kesempatan berusaha
dan menciptakan lapangan kerja.
• Membangun kota dan desa berbasis
kawasan yang manusiawi, berkeadilan
dan saling memajukan.
• Penguatan kesetaraan gender dan
perlindungan hak perempuan, anak,
serta penyandang disabilitas.
• Ekonomi unggul berdaya saing
• Menjamin tersedianya pelayanan
kesehatan bagi seluruh rakyat
Indonesia, peningkatan BPJS
Kesehatan dan penyediaan obat untuk
rakyat.

13. POJOK PAJAK
TAX CORNER
National ID and Tax ID
Integration:
Do All Individuals become
Taxpayers?
FA C T S :
Starting in 2024, National ID will
be used as an Individual
Taxpayer Identification Number.
Q u e s t i o n s :
What is the purpose of
National ID and Tax ID
integration?
Do all individuals become
Taxpayers?
A n s w e r s :
The purpose of integrating
National ID and Tax ID is to
realize tax Single Identity
Number that facilitates
Individual Taxpayers in
performing their tax rights
and obligations.
The use of National ID as Tax
ID does not necessarily cause
individuals to pay tax. Tax
payment is made if:
1. Annual income is above
the Non-Taxable
Income limit; or
2 The individual is an
entrepreneur who uses
the final MSME income
tax rate of 0.5%.
Pemadanan NIK dan NPWP:
Apakah Semua Orang Pribadi
Menjadi Pembayar Pajak?
FA K T A :
Mulai tahun 2024, NIK akan
digunakan sebagai NPWP Orang
Pribadi.
P e r t a n y a a n :
Apa tujuan diberlakukannya
pemadanan NIK dan NPWP?
Apakah semua orang pribadi
menjadi pembayar pajak?
J a w a b a n :
Tujuan dari pemadanan NIK
dan NPWP adalah untuk
mewujudkan Single Identity
Number pajak yang
mempermudah Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam
menjalankan hak dan kewajiban
perpajakannya.
Penggunaan NIK sebagai
NPWP tidak serta merta
menyebabkan orang pribadi
membayar pajak. Pembayaran
pajak dilakukan apabila:
1. Penghasilan setahun di
atas Batasan PTKP; atau
2. Orang prbadi adalah
pengusaha yang
menggunakan tarif PPh
final UMKM 0,5%.
12

14. TAX CORNER
( 2 / 2 )
POJOK PAJAK
C o n c l u s i o n :
The use of National ID as Tax
ID does not mean individuals
automatically become
Taxpayers.
There are prerequisites that
need to be fulfilled by
individuals in order to become
Taxpayers.
K e s i m p u l a n :
Penggunaan NIK sebagai
NPWP tidak secara otomatis
menjadikan semua orang
pribadi pembayar pajak.
Terdapat syarat-syarat tertentu
yang harus dipenuhi orang
pribadi untuk menjadi
pembayar pajak.
13

15. We build trust and drive equity through transparency process.
KIB Consulting is a boutique company serving Business, Finance, Accounting
and Tax Advisory since 2008. KIB Consulting has been immensely successful
in creating a local – global business network of small-medium-and-big businesses.
CONTACT US
P: (021) 22677883
NORTH JAKARTA -14450
KIB BUILDING
JALAN PLUIT BARAT 1 NO. 55
GOLD COAST TOWER EIFFEL
EIFFEL UNIT N
PANTAI INDAH KAPUK
Bambang B. Suwarso
bambang.suwarso@kib-consulting.com
Rachmat Kurniawan
rachmat@kib-consulting.com
Metta Vimala Dewi
metta@kib-consulting.com
Ocy Erna Monalisa
ocy@kib-consulting.com
www.kib-consulting.com
Disclaimer:
The facts and opinions stated or expressed in
this publication are for information purposes
only, and are not necessary and/ or must
not be relied upon as being to those of the
publisher or of the Institutions for which
the contributing authors work.
Although every part of content has been
taken to ensure the accuracy of the infor-
mation contained within this publication,
it should not be by any person relied upon
as the basis for taking any action or making
any decision.
KIB Consulting and its representative,
cannot be held liable or otherwise be respon-
sible in any way for any advice, action
taken or decision made on the basis of the
facts, surveys, and opinions stated or expressed
within this publication.
Scan for more information
Merry Christmas &
Happy New Year 2024
PACE Of Jakarta Year End Party 2023 – Jakarta, December 14th
, 2023