EVIndustri

TAX
FLASH
KIB
E-newsletter OKTOBER 2023

THIS ISSUE /
ISU INI:
Jakarta-Bandung
High-Speed Train
Kereta Cepat Jakarta-Bandung
PAGE 1
How The EV Industry Can
Thrive with The Help of
Third Party
Bagaimana Industri EV Bisa
Berkembang dengan Bantuan
Pihak Ketiga
PAGE 5
Cultivating Corruption
Evidence, as A Source of
State Revenue
Menjadikan Bukti Tindak
Pidana Korupsi, sebagai
Sumber Penerimaan Negara
PAGE 11
TikTok Shop Banned in
Indonesia
TikTok Shop Dilarang di
Indonesia
PAGE 14
President Joko Widodo
inaugurated the Jakarta-Bandung
Whoosh High SpeedTrain at
Halim Station on October 2nd,
2023.
The Whoosh High-SpeedTrain is
the first high-speed train in
Indonesia and Southeast Asia.
This train has an average speed of
350 km per hour and can travel
along the 142.3 km route
between Jakarta and Bandung
with a travel time of about 45
minutes.
Presiden Joko Widodo meres-
mikan Kereta Cepat Jakar-
ta-Bandung Whoosh di Stasiun
Halim pada 2 Oktober 2023.
Kereta Cepat Whoosh merupa-
kan kereta cepat pertama di
Indonesia dan Asia Tenggara.
Kereta ini memiliki kecepatan
rata-rata 350 km per jam dan
dapat menempuh jalur sepan-
jang 142,3 km antara Jakar-
ta-Bandung dengan waktu
tempuh sekitar 45 menit.
1
Jakarta-Bandung High-Speed Train

The Jakarta-Bandung
High-SpeedTrain is a marker of
the modernization of efficient
and environmentally friendly
mass transportation.
The presence of the high-speed
train provides more choices to the
public in choosing a mode of
transportation when traveling in
addition to the Mass RapidTrain
(MRT) and Light RailTransit
(LRT).
The high-speed train project also
brings great benefits to Indonesia:
• Creation of new jobs;
• The presence of multiplier
effects for other modes of
transportation;
• Creation of economic growth
in high speed rail areas such as
Karawang and Padalarang, and
Tegalluar; and
• Stimulation of cutting-edge
technology and knowledge
transfer in construction and
modernization of railway
systems.
hadir sebagai penanda dari
modernisasi transportasi massal
yang efisien dan ramah
lingkungan.
Kehadiran kereta cepat tersebut
memberikan lebih banyak
pilihan kepada masyarakat
dalam memilih moda transpor-
tasi saat berpergian selain Mass
Rapid Train (MRT) dan Lintas
Rel Terpadu (LRT).
Proyek kereta cepat tersebut
juga membawa manfaat besar
bagi Indonesia:
• Terciptanya lapangan peker-
jaan baru;
• Hadirnya multiplier effect
untuk moda transportasi lain;
• Terciptanya pertumbuhan
ekonomi di wilayah yang dilalui
kereta cepat seperti Karawang
dan Padalarang, dan Tegalluar;
dan
• Stimulasi transfer teknologi
mutakhir dan pengetahuan di
bidang konstruksi dan mod-
ernisasi sistem perkeretaapian.
2
Jakarta-Bandung
High-Speed Train
( 2 / 4 )
Kereta Cepat
Jakarta-Bandung

3
The financing for the
development of these projects
comes from debt that is still
within safe limits. In accordance
with Law No. 17 of 2003 on
State Finance, the threshold for
government debt is:
• A maximum of 60% of GDP;
and
• The State Budget deficit is a
maximum of 3% of GDP
.
Regarding the continuation of
the high-speed rail project, which
will be continued to Surabaya, it
is still in the feasibility study stage
and will be decided after the
initial study is completed, and an
appropriate calculation amount is
obtained.
Pembiyaan pembangunan
proyek tersebut berasal dari
utang yang masih dalam batas
aman. Sesuai dengan
Undang-Undang No. 17 tahun
2003 tentang Keuangan
Negara, batas aman (threshold)
utang pemerintah adalah:
• Maksimal 60% dari PDB;
dan
• Defisit APBN maksimal 3%
dari PDB.
Terkait keberlanjutan dari
proyek kereta cepat, yang akan
dilanjutkan hingga Surabaya,
masih dalam tahap studi awal
atau feasibility study dan akan
diputuskan setelah studi awal
selesai dan ditemukan angka
kalkulasi yang sesuai.
Jakarta-Bandung
High-Speed Train
( 3 / 4 )
Kereta Cepat
Jakarta-Bandung

4
To accelerate the sustainability of
the Jakarta-Surabaya High Speed
Train development, the project
can be included as a National
Strategic Project so that permits,
and other matters related to the
project are facilitated.
Ultimately, the high-speed rail
project can help the economy in
both regions to grow due to
connectivity to speed up the
transfer of goods and services.
Not only Jakarta and Surabaya
will benefit from this project,
other areas through which the
high-speed train passes such as
Kertajati, Yogyakarta, and Solo
can also develop in terms of their
economy.
Untuk mempercepat keberlan-
jutan pembangunan Kereta
Cepat Jakarta-Surabaya, proyek
tersebut dapat dimasukkan
sebagai Proyek Strategis Nasi-
onal (PSN) sehingga izin dan
hal lain yang terkait dengan
proyek tersebut dipermudah.
Pada akhirnya, proyek kereta
cepat ini dapat membantu
perekonomian di kedua daerah
tersebut untuk berkembang
karena adanya konektivitas
untuk mempercepat transfer
barang dan jasa.
Tidak hanya Jakarta dan
Surabaya saja yang diuntung-
kan dari adanya proyek ini,
daerah-daerah lain yang dilalui
kereta cepat seperti Kertajati,
Yogyakarta, dan Solo juga dapat
berkembang perekonomiannya.
Jakarta-Bandung
High-Speed Train
( 4 / 4 )
Kereta Cepat
Jakarta-Bandung

Bagaimana Industri EV Bisa Berkembang dengan
Bantuan Pihak Ketiga
How The EV Industry Can Thrive with
The Help of Third Party
Electric cars and motorcycles are
considered to be the vehicles of
the future. This is because electric
vehicles no longer require fossil
fuels to run the engine. The
battery charging process is also
easy with more and more battery
charging stations.
Indonesia, which has the largest
nickel reserves in the world, has
the potential to become an
electric vehicle production center
because:
• 80% of battery raw materials
for electric vehicles are dominated
by nickel;
• Indonesia accounts for 30% of
the ASEAN four-wheeler market;
and
• Indonesia also accounts for
50% of the two-wheeler market
in ASEAN.
Mobil dan sepeda motor listrik
disebut akan menjadi kendaraan
masa depan. Pasalnya, kendaraan
listrik tidak lagi membutuhkan
bahan bakar fosil untuk
menjalankan mesin. Proses
pengisian baterai pun mudah
dengan stasiun pengisian baterai
yang sudah semakin banyak.
Indonesia yang merupakan
negara dengan cadangan nikel
terbesar di dunia berpontensi
menjadi pusat produksi
kendaraan listrik karena:
• 80% bahan baku baterai untuk
kendaraan listrik didominasi oleh
nikel;
• Indonesia merupakan
Indonesia menguasai 30% pasar
kendaraan roda empat di
ASEAN
• Indonesia juga menguasai 50%
pasar kendaraan roda dua di
ASEAN.
5

How The EV Industry
Can Thrive with
( 2 / 6 )
Bagaimana Industri EV
Bisa Berkembang dengan
6
• The prospect of electric cars is
increasing from year to year.
Electric car sales have also
increased to reach 6.7 million
units in 2021. This figure grew
116.13% compared to 2020 sales
of only 3.1 million units.
Seeing this potential, the
government is committed to
providing many incentives to
increase demand for electric
vehicles such as:
• Prospek mobil listrik
mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun. Penjualan mobil
listrik juga meningkat hingga
mencapai 6,7 juta unit pada
2021. Angka ini tumbuh
116,13% dibanding penjualan
2020 yang hanya berjumlah 3,1
juta unit.
Melihat potensi tersebut, pemer-
intah berkomitmen untuk
memberikan banyak insentif
untuk meningkatkan permintaan
kendaraan listrik seperti:

7
Government Programs / Program Pemerintah
How The EV Industry
Can Thrive with
( 3 / 6 )
Beli Baru /
New Purchase
Konversi /
Converted
Mobil Listrik /
EV Cars
Bus Listrik /
EV Bus
Insentif Rp 7 juta /
Incentive of IDR 7 mio
Insentif Rp 7 juta untuk biaya
konversi / Incentive of IDR 7 mio
for conversion expense
PPN: Pengurangan dari 11% menjadi
1% /
VAT: Reduction from 11% to 1%
PPnBM: Pengurangan dari 15%
menjadi 0% /
LuxuryTax: Reduction from 15%
to 0%
PPN: Pengurangan dari 11% menjadi
1% /
PPN: Pengurangan dari 11%
menjadi 6% /
Insentif Motor Listrik /
Incentives for EV Motorcycles
Insentif Mobil & Bus Listrik /
Incentives for EV Cars & Bus

8
To take advantage of the
incentive, there are some terms
and conditions:
Untuk memanfaatkan insentif
tersebut, terdapat beberapa syarat
dan ketentuan:
How The EV Industry
Can Thrive with
( 4 / 6 )
Insentif Motor Listrik /
Incentives for EV Motorcycles
Insentif Rp 7 juta /
Incentive of IDR 7 mio
PPN: Pengurangan dari 11% menjadi 1% /
Produksi Dalam Negeri dengan
TKDN > 40% /
Domestic Production with Local
Content Value > 40%
Produksi Dalam
Negeri dengan
TKDN > 40% /
Domestic Production
with Local Content
Value > 40%
Insentif Mobil & Bus Listrik /
Incentives for EV Cars & Bus
PPnBM: Pengurangan dari 15% menjadi 0% /
LuxuryTax: Reduction from 15% to 0%
Produksi Dalam
Negeri dengan
TKDN > 40% /
Domestic Production
with Local Content
Value > 40%
Produksi Dalam
Negeri dengan
TKDN 20%-40% /
Domestic Production
with Local Content
Value 20%-40%

9
Currently, there are four electric
vehicle manufacturers in
Indonesia:
Saat ini, terdapat empat produsen
kendaraan listrik di Indonesia:
Hyundai
Wuling
DFSK
Seres
In addition to these four
producers, more electric vehicle
producers are expected to enter
Indonesia. This can be realized
through the help of third parties.
Selain empat produsen tersebut,
diharapkan lebih banyak produ-
sen kendaraan listrik masuk ke
Indonesia. Hal ini bisa terwujud
melalui bantuan pihak ketiga.
How The EV Industry
Can Thrive with
( 5 / 6 )

10
The visit of a Chinese delegation
(Chongqing) to Indonesia on
October 10th-11th 2023 is a
breath of fresh air in the
collaborative development of the
electric vehicle industry because:
• Indonesia and China have
abundant resources;
• Indonesia's good economic
growth;
• Significant growth of the upper
middle segment; and
• Growth in people's purchasing
power.
These developments will provide
lucrative market potential for
electric vehicles.
Kunjungan delegasi China
(Chongqing) ke Indonesia pada
10-11 Oktober 2023 menjadi
angin segar dalam pengemban-
gan industri kendaraan listrik
yang kolaboratif karena:
• Indonesia dan China memiliki
sumber daya yang melimpah;
• Pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang baik;
• Pertumbuhan segmen
menengah ke atas yang
signifikan; dan
• Pertumbuhan daya beli
masyarakat.
Perkembangan-perkembangan
ini akan memberikan potensi
pasar mobil listrik yang mengun-
tungkan.
How The EV Industry
Can Thrive with
( 6 / 6 )

Menjadikan Bukti Tindak Pidana Korupsi,
sebagai Sumber Penerimaan Negara
Cultivating Corruption Evidence,
as A Source of State Revenue
Efforts to eradicate corruption in
Indonesia have been made in
various ways, but until now,
corruption still occurs in various
ways by various institutions or
individuals.
The difficulty of eradicating
corruption in Indonesia is caused
by:
• Lack of role models from
leaders;
• Weak supervision; and
• The absence of legal firmness in
dealing with corruption crimes.
One of the corruption crimes
that is often committed is the
provision of gratuities which
includes the giving of money,
goods, rebates, and other facilities.
Corruption in the form of
receiving gratuities can be used as
a source of state revenue in the
following ways.
Upaya pemberantasan korupsi
di Indonesia sudah dilakukan
dengan berbagai cara, namun
sampai saat ini, masih saja
terjadi korupsi dengan berbagai
macam cara yang dilakukan
oleh berbagai lembaga atau
individu.
Sulitnya pemberantasan korup-
si di Indonesia disebabkan oleh:
• Kurangnya teladan dari
pemimpin;
• Lemahnya pengawasan; dan
• Tidak adanya ketegasan hukum
dalam menangani tindak pidana
korupsi.
Salah satu tindak pidana
korupsi yang sering dilakukan
adalah pemberian gratifikasi
yang meliputi pemberian uang,
barang, rabat, dan fasilitas
lainnya.
Tindak pidana korupsi berupa
penerimaan gratifikasi dapat
digunakan sebagai sumber
penerimaan negara dengan cara
sebagaimana berikut.
11

( 2 / 3 )
12
Atas penerimaan gratifikasi tersebut,Tuan A dapat dikenakan dua hukuman /
For the acceptance of the gratuity, Mr. A may be imposed with two charges:
Tuan A menerima gratifikasi berupa uang
tunai sebanyak Rp 50 miliar /
Mr. A receives a gratification in the form
of cash amounting to IDR 50 billion
UUTindak Pidana Korupsi /
Law of Criminal Act of
Corruption
Penyitaan atas penerimaan
gratifikasi oleh negara /
Confiscation of gratuity received
by the state
Pasal 39 UU KUP /
The General Provisions andTax
Procedures Law Article 39
Perhitungan pajak penghasilan terutang / Income tax payable calculation:
Rp 50 miliar / IDR 50 billion x 30% = Rp 15 miliar / IDR 15 billion
Perhitungan sanksi (400% dari pajak penghasilan terutang) / Sanction calculation (400% of the
income tax payable)
Rp 15 miliar / IDR 15 billion x 400% = Rp 60 miliar / IDR 60 billion
Dianggap sebagai penghasilan
tidak dilapor /
Considered as unreported income
Keseluruhan pajak penghasilan terutang yang harus dibayarTuan A adalah Rp 75 miliar /
The total income tax payable that must be paid by Mr. A is IDR 75 billion

13
This makes those who want to
commit criminal acts of
corruption reluctant due to the
large amount of money that must
be spent and provides a deterrent
effect on those who have
committed criminal acts of
corruption.
The income tax and sanctions
that should be received by the tax
authority for the gratuity given
can be a huge source of state
revenue while serving as a
deterrent to the impoverishment
process of the perpetrators of
corruption.
Hal ini membuat pihak yang
hendak melakukan tindak pidana
korupsi menjadi enggan akibat
banyaknya uang yang harus
dikeluarkan dan memberikan
efek jera pada pihak yang sudah
melakukan tindak pindana
korupsi.
Pajak penghasilan dan sanksinya
yang seharusnya diterima oleh
otoritas pajak atas pemberian
gratifikasi tersebut dapat menjadi
sumber penerimaan negara yang
sangat besar sambil menjadi efek
jera proses pemiskinan pelaku
korupsi.
( 3 / 3 )

TikTok Shop Dilarang di Indonesia
TikTok Shop Banned in Indonesia
TheTikTok application is now
one of the social media platforms
that is quite popular among the
world community.TikTok is a
social networking app and music
video platform where users can
create, edit, and share short video
clips complete with filters and
music as support.
One of the features contained in
the application isTikTok Shop,
which is a social e-commerce
platform that allows sellers to
offer their products toTikTok
users directly.
But recently, many complaints
have come from sellers of retail
products in conventional stores
and markets because turnover
continues to decline. The sellers
consider the presence of social
e-commerce such asTikTok Shop
to be the cause of the lack of
buyers.
Aplikasi TikTok kini menjadi
salah satu platform sosial media
yang cukup populer di kalan-
gan masyarakat dunia. TikTok
adalah sebuah aplikasi jejaring
sosial dan platform video musik
dimana pengguna bisa mem-
buat, mengedit, dan berbagi
klip video pendek lengkap
dengan filter dan disertai musik
sebagai pendukung.
Salah satu fitur yang terdapat di
dalam aplikasi tersebut adalah
TikTok Shop yang merupakan
platform social commerce yang
memungkinkan penjual untuk
menawarkan produknya ke
pengguna TikTok secara
langsung.
Namun belakangan, banyak
keluhan datang dari penjual
produk retail di toko dan pasar
konvensional karena omzet
terus menurun. Para penjual
menganggap kehadiran social
e-commerce seperti TikTok
Shop menjadi penyebab sepin-
ya pembeli.
14

( 2 / 5 )
15
This happens because in social
commerce such asTikTok Shop,
many sellers sell imported
products at prices that are much
cheaper than the production costs
of similar goods made by local
MSMEs. This indicates the
practice of predatory pricing.
Predatory pricing is a "selling at a
loss" practice aimed at:
• Elimination of competitors;
and
• Postponement of the entry of
new competitors.
In the end, the perpetrators of
predatory pricing will raise prices
to maximize profits and
ultimately consumers who bear
the burden because there are no
cheaper alternative goods.
Hal tersebut terjadi karena di
social commerce seperti TikTok
Shop, banyak penjual yang
menjual produk impor dengan
harga yang jauh lebih murah
dari biaya produksi barang
sejenis buatan UMKM lokal.
Hal ini mengindikasikan
adanya praktek predatory
pricing.
Predatory pricing merupakan
praktek “jual rugi” yang bertu-
juan untuk:
• Penyingkiran pesaing; dan
• Penundaan masuknya pesaing
baru.
Sehingga, pada akhirnya pelaku
predatory pricing akan menaik-
kan harga untuk memaksimal-
kan keuntungan dan akhirnya
konsumen yang menanggung
beban karena tidak ada lagi
alternatif barang yang lebih
murah.

16
In response, the government has
taken several actions:
• The issuance of Minister of
Trade Regulation No. 31 of 2023
on Business Licensing,
Advertising, Guidance, and
Supervision of Business Actors in
Trading through Electronic
Systems on 26th September
2023, which is a revision of
Minister ofTrade Regulation No.
50 of 2020 that allows social
media platforms to promote
goods and services, but not to
provide payment facilities and
buying and selling transactions.
`Menanggapi hal tersebut,
pemerintah melakukan bebera-
pa hal:
• Penerbitan Peraturan Menteri
Perdagangan No. 31 tahun 2023
tentang Perizinan Berusaha,
Periklanan, Pembinaan, dan
Pengawasan Pelaku Usaha dalam
Perdagangan melalui Sistem
Elektronik tanggal 26 September
2023 yang mengizinkan platform
media sosial mempromosikan
barang dan jasa, tapi tidak boleh
menyediakan fasilitas
pembayaran dan transaksi
jual-beli.
( 3 / 5 )

17
• Prohibition of the sale of cheap
imported goods with prices below
US$ 100 or the equivalent of
IDR 1,500,000 in e-commerce
through cross-border which
goods that enter the country
without going through customs
inspection and directly into the
hands of consumers.
These policies are made by the
government to protect and will
not harm MSME players.
However, the decision taken by
the government in response to
this is wrong and seems reactive.
Moreover, accusing social
commerce as the main cause of
the lack of shops and markets for
MSME products is clearly a
mistake.
The things that the government
should do are:
• Making the right regulations
upstream to curb the flood of
imported cheap goods that can be
produced by local MSMEs;
• Pelarangan penjualan
barang impor murah dengan
harga dibawah US$ 100 atau
setara Rp 1.500.000 di e-com-
merce dan social commerce
secara cross border atau lintas
batas negara yang barangnya
masuk tanpa melalui pemerik-
saan kepabeanan dan langsung
ke tangan konsumen.
Kebijakan-kebijakan tersebut
dibuat pemerintah untuk
melindungi dan tidak akan
merugikan pelaku UMKM.
Namun, keputusan yang
diambil pemerintah dalam
menanggapi hal tersebut keliru
dan terkesan reaktif. Terlebih
lagi, menuding social com-
merce sebagai penyebab utama
sepinya toko dan pasar produk
UMKM jelas adalah kesalahan.
Hal-hal yang seharusnya
dilakukan pemerintah adalah:
• Pembuatan regulasi yang tepat
di bagian hulu untuk menahan
banjir impor barang murah yang
bisa diproduksi oleh UMKM
lokal;
( 4 / 5 )

18
• Providing various incentives for
local MSMEs so that they can
produce retail goods at reasonable
prices and not burden consumers;
• Optimizing the performance of
Customs, which is tasked with
protecting the border, to inspect
any goods entering from outside
the customs area; and
• An in-depth analysis of the
causes of the decline of
conventional markets and retail
stores in depth in order to find
the right solution to the problem.
• Pemberian berbagai insentif
bagi UMKM lokal agar bisa
memproduksi barang retail
dengan harga yang wajar serta
tidak memberatkan konsumen;
• Pengoptimalan kinerja Bea
Cukai yang bertugas sebagai
pelindung perbatasan untuk
memeriksa setiap barang yang
masuk dari luar daerah pabean;
dan
• Analisis penyebab sepinya pasar
konvensional dan toko retail yang
mendalam agar ditemukan solusi
yang tepat untuk permasalahan
tersebut.
( 5 / 5 )

POJOK PAJAK
TAX CORNER
Government Regulation No. 65 Year
1971 on Rice Milling, Huller, and Rice
Pressing Companies
FA C T S :
A cracked rice milling company has been
subjected to a tax audit and deemed by
the tax auditor team should be the
collector of Income Tax Article 22 on the
purchase of cracked rice so that there is
a positive correction of the cost and
Notice of Tax Underpayment Assess-
ment of Income Tax Article 22 is issued
because:
1. A. Based on the Minister of Finance
Regulation No. 34 of 2017 article 1
paragraph (1) letter I which states that
one of the collectors of Income Tax
Article 22 is an industrial business entity
or exporter who purchases materials in
the form of forestry, plantation, agricul-
ture, livestock and fisheries products
that have not gone through the manufac-
turing industry process for industrial or
export purposes.
B. Based on the affirmation letter from
the Directorate of Taxation Regulation II
regarding the request for affirmation
related to the determination of the
collection of Income Tax Article 22 on
the purchase of raw materials by the
rice milling and shucking industry, point
3 letter C states that on the purchase of
raw materials for cracked rice to be
shucked/cleaned and slipped into rice,
Income Tax Article 22 is collected by
taxpayers at the time of purchase.
2. According to the taxpayer, the
purchase of cracked rice is not subject
to Income Tax Article 22.
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun
1971 tentang Perusahaan Penggilingan
Padi, Huller, dan Penyosohan Beras
FA K TA :
Suatu perusahaan penggilingan beras
pecah kulit telah dilakukan pemeriksaan
pajak dan dianggap oleh tim pemeriksa
pajak seharusnya menjadi pemungut
PPh pasal 22 atas pembelian beras
pecah kulit sehingga ada koreksi positif
biaya dan diterbitkan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar PPh pasal 22
karena:
1.A. Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No. 34 tahun 2017
pasal 1 ayat (1) huruf I yang
menyatakan bahwa pemungut pajak PPh
pasal 22 salah satunya adalah badan
usaha industri atau eksportir yang
melakukan pembelian bahan bahan
berupa hasil kehutanan, perkebunan,
pertanian, peternakan dan perikanan
yang belum melalui proses industri
manufaktur untuk keperluan industrinya
atau ekspornya.
B. Berdasarkan surat penegasan dari
Direktorat Peraturan Perpajakan II
perihal permintaan penegasan terkait
penentuan pemungutan PPh Pasal 22
atas pembelian bahan baku oleh industri
penggilingan dan penyosohan beras
poin 3 huruf C menyatakan bahwa atas
pembelian bahan baku beras pecah kulit
untuk disosoh/dibersihkan dan diselip
menjadi beras dipungut PPh Pasal 22
oleh WP pada saat pembelian.
2.Menurut Wajib Pajak, pembelian atas
beras pecah kulit tidak dipungut PPh
pasal 22.
19

TAX CORNER
( 2 / 3 )
POJOK PAJAK
20
Q u e s t i o n s :
Can the tax auditor team from a Tax
Office consider that the purchase of
cracked rice is the same as the purchase
of unhusked rice so that it is subject to
Income Tax Article 22?
What is the solution to this issue?
A n s w e r s :
The tax auditor team should not assume
that cracked rice is the same as unhulled
rice without knowing the actual situa-
tion.
The taxpayer disagrees with the audit
result and files an objection to the audit
result and the issuance of Notice of Tax
Underpayment Assessment of Income
Tax Article 22 on the basis of:
A.The Taxpayer has never purchased
unhulled rice because it does not have a
machine to process unhulled rice.
B.Cracked rice which is interpreted as
the purchase of grain is two different
things, where cracked rice which is
known as brown rice in the community
is ready for consumption.
P e r t a n y a a n :
Bisakah tim pemeriksa dari Kantor
Pelayanan Pajak menganggap bahwa
pembelian beras pecah kulit sama dengan
pembelian gabah sehingga dikenakan
PPh pasal 22?
Apa solusi atas permasalahan ini?
J a w a b a n :
Tim pemeriksa tidak boleh menganggap
bahwa beras pecah kulit sama dengan
gabah tanpa mengetahui keadaan yang
sebenarnya.
Wajib Pajak tidak setuju dengan hasil
pemeriksaan tersebut dan mengajukan
keberatan atas hasil pemeriksaan dan
penerbitan SKPKB PPh pasal 22 dengan
alasan:
A.Wajib Pajak tidak pernah membeli
gabah karena tidak memiliki mesin
untuk mengolah gabah.
B.Beras pecah kulit yang diartikan
sebagai pembelian gabah adalah dua hal
yang berbeda, dimana beras pecah kulit
yang di masyarakat dikenal dengan nama
brown rice sudah siap untuk dikonsumsi
masyarakat.

TAX CORNER
( 3 / 3 )
POJOK PAJAK
21
F i n a l R e s u l t & C o n c l u s i o n :
The objection assessment team from the
Regional Tax Office fully grants the
Taxpayer's request with explanation:
A.Cracked rice is an industrial product of
"Huller" as stipulated in Government
Regulation No. 65 of 1971 article 1
paragraph (1) letter c and is no longer a
raw material of agricultural products.
B.The sentence "that has not gone
through the manufacturing industry
process" in MoF Regulation no. 34 of
2017 article 1 paragraph (1) letter I if
associated with cracked rice becomes
inappropriate because cracked rice is a
product of the "Huller" industry in
accordance with Government Regulation
No. 65 of 1971. Therefore, taxpayers
who purchase cracked rice are not
included as collectors of Income Tax
Article 22.
A broader and more valid knowledge on
one matter can be conveyed by the
Taxpayer to the tax authority so that a
proper decision can be obtained.
H a s i l A k h i r & K e s i m p u l a n :
Tim peneliti keberatan Kantor Wilayah
mengabulkan seluruhnya permohonan
Wajib Pajak dengan penjelasan:
A.Beras pecah kulit merupakan barang
hasil industri “Huller” sebagaimana
diatur dalam PP No. 65 tahun 1971
pasal 1 ayat (1) huruf c dan bukan lagi
bahan mentah hasil pertanian.
B.Kalimat “yang belum melalui proses
industri manufaktur” dalam PMK No.
34 tahun 2017 pasal 1 ayat (1) huruf I
jika dikaitkan dengan beras pecah kulit
menjadi tidak sesuai karena beras pecah
kulit merupakan hasil industri “Huller”
sesuai PP No. 65 tahun 1971. Oleh
karena itu, Wajib Pajak yang melakukan
pembelian beras pecah kulit tidak terma-
suk pemungut PPh pasal 22.
Pengetahuan yang lebih luas dan benar
atas satu hal, dapat disampaikan oleh
Wajib Pajak kepada otoritas pajak
sehingga bisa mendapatkan keputusan
yang seharusnya.

Every client is unique, we help them according to their uniqueness.
KIB Consulting is a boutique company serving Business, Finance, Accounting
and Tax Advisory since 2008. KIB Consulting has been immensely successful
in creating a local – global business network of small-medium-and-big businesses.
CONTACT US
P: (021) 22677883
NORTH JAKARTA -14450
KIB BUILDING
JALAN PLUIT BARAT 1 NO. 55
GOLD COAST TOWER EIFFEL
EIFFEL UNIT N
PANTAI INDAH KAPUK
Bambang B. Suwarso
bambang.suwarso@kib-consulting.com
Rachmat Kurniawan
rachmat@kib-consulting.com
Metta Vimala Dewi
metta@kib-consulting.com
Ocy Erna Monalisa
ocy@kib-consulting.com
www.kib-consulting.com
Disclaimer:
The facts and opinions stated or expressed in
this publication are for information purposes
only, and are not necessary and/ or must
not be relied upon as being to those of the
publisher or of the Institutions for which
the contributing authors work.
Although every part of content has been
taken to ensure the accuracy of the infor-
mation contained within this publication,
it should not be by any person relied upon
as the basis for taking any action or making
any decision.
KIB Consulting and its representative,
cannot be held liable or otherwise be respon-
sible in any way for any advice, action
taken or decision made on the basis of the
facts, surveys, and opinions stated or expressed
within this publication.
Scan for more information

EVIndustri

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to EVIndustri

Similar to EVIndustri (20)

More from kib-consulting

More from kib-consulting (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

EVIndustri