Pemerintah berupaya mengintegrasikan data identitas penduduk Indonesia menjadi satu nomor tunggal (Single Identity Number/SIN) untuk meningkatkan efektivitas birokrasi. Nomor tunggal ini akan mengintegrasikan informasi dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) guna mempermudah akses pemerintah terhadap informasi kependudukan dan perpajakan warga negara.

1. KIB
E-newsletter NOVEMBER 2023
TAX
FLASH

2. Harga Rumah Kurang Dari Rp 2 miliar Bebas PPN
House Price of Less Than IDR 2
billion Are VAT-Exempt
THIS ISSUE /
ISU INI:
House Price of Less Than
IDR 2 billion Are VAT-Ex-
empt
Harga Rumah Kurang Dari Rp
2 miliar Bebas PPN
PAGE 1
Taxation on Empty Houses
in Indonesia
Pemberlakuan Pengenaan
Pajak Atas Rumah Kosong di
Indonesia
PAGE 4
Linking National ID and
Tax ID to Establish Tax
Single Identity Number
Pemadanan NIK dan NPWP
Wujudkan Single Identity
Number Pajak
PAGE 8
Optimalization of FTA
Optimalisasi Pemanfaatan
FTA
PAGE 11
2024, Stagnant Non-Oil
and Gas Income Tax
Revenue Target
2024, Target Penerimaan
Pajak Non-Migas Stagnan
PAGE 15
The government is again
providing incentives for the
purchase of new houses below
IDR 2 (two) billion by
exempting 11% Value AddedTax
(VAT).
This policy applies from
November 2023 to June 2024
and from July-December 2024,
the government will cover 50%
of the VAT.
For low-income communities,
the government provides
administrative assistance of IDR
4 (four) million including Duty
on the Acquisition of Land and
Building from November
2023-December 2024.
Pemerintah kembali memberi-
kan insentif untuk pembelian
rumah baru dibawah Rp 2
(dua) miliar dengan membebas-
kan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) sebesar 11%.
Kebijakan ini berlaku mulai
November 2023 sampai Juni
2024 dan mulai periode
Juli-Desember 2024, pemerin-
tah akan menanggung 50%
PPN.
Untuk masyarakat berpenghasi-
lan rendah, pemerintah mem-
berikan bantuan administratif
meliputi BPHTB Rp 4 (empat)
juta mulai November 2023-De-
sember 2024.
1

3. The housing and construction
sectors had low GDP declines
of 0.67% and 2.7%
respectively. The two sectors
contribute 14%-16% to GDP
,
employ 13.8 million people,
contribute 9.3% in taxes and
31.9% in Regional Original
Revenue.
This property incentive has the
following objectives:
• Protection of the economy
from the impact of global
conflict;
• Some industries such as
cement, bricks, glass, sand, and
ceramics get a positive impact
in the form of increased sales;
• Stimulus to the housing
sector so that home sales
increase; and
• Reduction of the housing
shortage problem.
Sektor perumahan dan
kontruksi memiliki PDB yang
rendah masing-masing turun
0,67% dan 2,7%. Kedua sektor
itu memberikan kontribusi ke
PDB mencapai 14%-16%, juga
jumlah tenaga kerja pada sektor
itu mencapai 13,8 juta orang,
serta kontribusi pajak mencapai
9,3% dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) senilai 31,9%.
Insentif properti ini memiliki
tujuan:
• Perlindungan perekonomian
dari dampak konflik global;
• Beberapa industri seperti
semen, batu bata, kaca, pasir,
hingga keramik mendapatkan
dampak positif berupa pening-
katan penjualan;
• Stimulus sektor perumahan
agar penjualan rumah mening-
kat; dan
• Pengurangan masalah keku-
rangan rumah.
2
House Price of Less Than
IDR 2 billion Are VAT-Exempt
( 2 / 3 )
Harga Rumah Kurang Dari
Rp 2 miliar Bebas PPN

4. 3
The criteria for receiving
incentives for VAT exemption
and housing administration are:
• People living in Java, Suma-
tra, Kalimantan, Sulawesi,
Bangka-Belitung Islands, Riau
Islands, Maluku, North
Maluku, Bali, North Nusa
Tenggara, West Nusa Tenggara
have a monthly income of IDR
7,000,000 (unmarried and
IDR 8,000,000 (married);
• Residents living in Papua,
West Papua, Central Papua,
South Papua, Mountainous
Papua, and Southwest Papua,
have a monthly income of
IDR7,500,000 (unmarried)
and IDR10,000,000 (married);
• Zero tax debt;
• Annual Tax Return reporting
for the last 2 years has been
done; and
• Reporting of Periodic VAT
Return for the last 3 tax period,
has been done for individuals
who own Tax ID.
Kriteria penerima insentif
pembebasan PPN dan
administrasi rumah yaitu:
• Warga yang tinggal di Pulau
Jawa, Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Kep. Bangka-Be-
litung, Kep. Riau, Maluku,
Maluku Utara, Bali, NTT,
NTB mempunyai penghasilan
per bulan Rp7.000.000 (belum
menikah dan Rp8.000.000
(sudah menikah);
• Warga yang tinggal di Papua,
Papua Barat, Papua Tengah,
Papua Selatan, Papua Pegunun-
gan, dan Papua Barat Daya,
memiliki penghasilan per bulan
Rp7.500.000 (belum menikah)
dan Rp10.000.000 (sudah
menikah);
• Tidak memiliki utang pajak;
• Pelaporan SPT Tahunan 2
tahun terakhir telah dilakukan;
dan
• Sudah ada pelaporan SPT
Masa PPN 3 masa pajak
terakhir bagi orang pribadi
yang memiliki NPWP
.
House Price of Less Than
IDR 2 billion Are VAT-Exempt
( 3 / 3 )
Harga Rumah Kurang Dari
Rp 2 miliar Bebas PPN

5. Pemberlakuan Pengenaan Pajak atas Rumah Kosong di Indonesia
Taxation on Empty Houses in Indonesia
4
The total local tax ratio is
considered to have not reached
the optimal point. The ideal
figure is 3%, but in 2022 the
national local tax ratio only
reached 1.30%.
The local tax ratio, which reached
1.30% in 2022, has actually
increased from the previous year,
but the increase has not yet
illustrated the optimum
achievement of local tax
performance.
From this increase, there are still
inequalities that are a problem
with local taxes. At the provincial
level in 2022, for example:
• The highest local tax ratio in
Sumatra is obtained by Bangka
Belitung, which is 1.29%.
Meanwhile, Riau is the region
with the lowest local tax ratio, at
0.71%;
Pemerintah kembali memberi-
kan insentif untuk pembelian
rumah baru dibawah Rp 2
(dua) miliar dengan membebas-
kan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) sebesar 11%.
Kebijakan ini berlaku mulai
November 2023 sampai Juni
2024 dan mulai periode
Juli-Desember 2024, pemerin-
tah akan menanggung 50%
PPN.
Untuk masyarakat berpenghasi-
lan rendah, pemerintah mem-
berikan bantuan administratif
meliputi BPHTB Rp 4 (empat)
juta mulai November 2023-De-
sember 2024.

6. 5
• The province of South
Kalimantan has the highest local
tax ratio in the Kalimantan region
at 1.89% and the lowest is East
Kalimantan at 0.32%;
• The Special Region of
Yogyakarta is the region with the
highest local tax ratio in Java, at
2.18% and the lowest is East Java
at 1.14%;
• In the Sulawesi region, the
province with the highest local tax
ratio is Gorontalo, at 1.40% and
the lowest is Southeast Sulawesi at
0.55%;
• Maluku Province has the
highest local tax ratio in the
Maluku-Papua region, namely
1.42% and the lowest is Papua
0.79%; and
• Bali is the province with the
highest local tax ratio in the
Bali-Nusra region, which is
3.23% and the lowest is in West
NusaTenggara which is recorded
at 1.48%.
• Provinsi Kalimantan
Selatan memperoleh rasio pajak
daerah tertinggi di wilayah
Kalimantan, yaitu 1,89% dan
terendah ialah Kalimantan
Timur yang hanya 0,32%;
• Daerah Istimewa
Yogyakarta menjadi wilayah
dengan rasio pajak daerah
tertinggi di Jawa, yakni 2,18%
dan terendah dialami Jawa
Timur sebesar 1,14%;
• Di wilayah Sulawesi,
provinsi dengan rasio pajak
daerah tertinggi ialah Goronta-
lo, yaitu 1,40% dan terendah
ialah Sulawesi Tenggara 0,55%;
• Provinsi Maluku
memiliki rasio pajak daerah
tertinggi di wilayah Malu-
ku-Papua, yakni 1,42% dan
terendah ialah Papua 0,79%;
dan
• Bali menjadi provinsi
dengan rasio pajak daerah
tertinggi di wilayah Bali-Nusra,
yaitu 3,23% dan terendah ada
di Nusa Tenggara Barat yang
tercatat 1,48%.
Taxation on Empty Houses in Indonesia
( 2 / 4 )
Pemberlakuan Pengenaan Pajak
atas Rumah Kosong di Indonesiat

7. 6
Above indicates that tax collection
in the regions has not been
optimized.
The less-than-optimal local tax
revenue is caused by several
things:
• The level of public compliance
in paying taxes is low; and
• There are many tax objects
whose taxes have not been
collected by the local
government, one of which is
empty houses.
Therefore, strategies are needed to
increase local tax revenue so that
the revenue target can be
achieved, and the local tax ratio
increases.
Ways that can be done to
optimize local tax revenue,
namely:
• Simplification of the local tax
administration system to increase
public compliance in paying
taxes; and
Hal ini menunjukkan adanya
indikasi belum optimalnya
pemungutan pajak di daerah.
Belum optimalnya penerimaan
pajak daerah disebabkan oleh
beberapa hal:
• Tingkat kepatuhan masyarakat
dalam membayar pajak rendah;
dan
• Banyak objek pajak yang
pajaknya belum dipungut oleh
pemerintah daerah, salah satunya
rumah kosong.
Oleh karena itu, diperlukan
strategi-strategi untuk
meningkatkan penerimaan pajak
daerah agar target penerimaan
dapat tercapai dan rasio pajak
daerah meningkat.
Cara-cara yang dapat dilakukan
untuk pengoptimalan
pendapatan pajak daerah, yaitu:
• Penyederhanaan sistem
administrasi perpajakan daerah
untuk meningkatkan kepatuhan
masyarakat dalam membayar
pajak; dan
Taxation on Empty Houses in Indonesia
( 3 / 4 )
Pemberlakuan Pengenaan Pajak
atas Rumah Kosong di Indonesiat

8. 7
• Local tax intensification and
extensification through collecting
tax on vacant houses.
Through Law No. 28/2009 on
Local Government, local
governments have the power to
impose taxes on vacant houses.
The tax on vacant houses needs to
be imposed in Indonesia for the
following reasons:
• The distribution of home
ownership can be more evenly
distributed;
• Reduction in the number of
neglected and abandoned houses.
• Enhancement of the LocalTax
Ratio.
• Intensifikasi dan ekstensifikasi
pemungutan pajak daerah,
diantaranya melalui kebijakan
pemerintah daerah untuk
memungut pajak atas rumah
kosong.
Melalui UU no. 28 tahun 2009
tentang Pemerintah Daerah,
pemerintah daerah memiliki
kuasa untuk memberlakukan
pajak atas rumah kosong.
Pajak atas rumah kosong perlu
diberlakukan di Indonesia
dengan alasan:
• Persebaran kepemilikan rumah
dapat lebih merata;
• Pengurangan jumlah rumah
yang tidak terurus dan
terbengkalai; dan
• Peningkatan LocalTax Ratio.
Taxation on Empty Houses in Indonesia
( 4 / 4 )
Pemberlakuan Pengenaan Pajak
atas Rumah Kosong di Indonesiat

9. Pemadanan NIK dan NPWP Wujudkan Single Identity
Number Pajak
Linking National ID and Tax ID to
Establish Tax Single Identity Number
8
A government with an effective
bureaucracy is the ideal form of
government. Administratively,
Indonesians have many identity
numbers issued by various
institutions whose data is not well
integrated. The many identity
numbers are used for various
purposes such as NIK (National
Identification Number) as a
unique number for personal
identity, NPWP (Taxpayer
Identification Number) for tax
identity, and others.
This can be overcome by utilizing
information technology. The
government, as the body
authorized to have data on its
population, can integrate these
data into one identity number so
that the bureaucracy in Indonesia
becomes more effective.
Sebuah pemerintahan yang
birokrasinya berjalan dengan
efektif, merupakan wujud
pemerintahan ideal. Secara
administrasi, penduduk Indo-
nesia mendapatkan banyak
nomor identitas yang diterbit-
kan berbagai lembaga yang
datanya tidak terintegrasi
dengan baik. Banyaknya nomor
identitas digunakan untuk
berbagai keperluan seperti
Nomor Induk Kependudukan
(NIK) sebagai nomor unik bagi
identitas diri, NPWP (Nomor
Pokok Wajib Pajak) untuk
identitas perpajakan, dan
lainnya.
Hal tersebut dapat diatasi
dengan pemanfaatan teknologi
informasi. Pemerintah sebagai
badan yang berwenang untuk
memiliki data penduduknya,
dapat mengintegrasi data-data
tersebut menjadi satu identitas
nomor sehingga keberjalanan
birokrasi di Indonesia menjadi
lebih efektif.

10. Linking National ID and Tax ID to
Establish Tax Single Identity Number
( 2 / 3 )
Pemadanan NIK dan NPWP
Wujudkan Single Identity Number Pajak
9
The integrated data is called the
Single Identity Number (SIN).
Single Identity Number (SIN) is
a unique identity owned by each
individual.
This identity contains various
information about the individual
such as personal information,
family data, asset ownership and
others. SIN accommodates
individual financial and
non-financial data. With just one
unique number, the government
can access many things about the
individual's identity.
Data yang sudah terintegrasi
tersebut disebut sebagai Single
Identity Number (SIN). Single
Identity Number (SIN) mer-
upakan sebuah identitas unik
yang dimiliki setiap individu.
Identitas ini memuat berbagai
informasi individu tersebut
seperti informasi diri, data
keluarga, kepemilikan aset dan
lain-lainnya. SIN mengakomo-
dir data individu perihal keuan-
gan dan non-keuangan. Hanya
dengan satu nomor unik,
pemerintah dapat mengakses
banyak hal tentang identitas
individu tersebut.

11. Linking National ID and Tax ID to
Establish Tax Single Identity Number
( 3 / 3 )
Pemadanan NIK dan NPWP
Wujudkan Single Identity Number Pajak
10
Tax revenue as one of the
country's largest revenues is
something that is widely
developed by the government.
The tax revenue target charged to
the Directorate General ofTaxes
continues to grow every year.Tax
SIN as a number that integrates
various data can also enter the
data needed for tax payments so
that it becomes a tool that needs
to be developed by the
government to meet the target.
The establishment of National ID
andTax ID matching is one of
the ways to realize a tax Single
Identity Number that facilitates
the tax collection process and tests
taxpayer compliance.
Thus, an increase in tax revenue
can be realized and help raise the
tax ratio.
`Pendapatan pajak sebagai salah
satu pendapatan terbesar negara
menjadi hal yang banyak
dikembangkan oleh pemerin-
tah. Target penerimaan pajak
yang dibebankan kepada
Direktorat Jendral Pajak terus
bertambah setiap tahunnya.
SIN pajak sebagai nomor yang
mengintegrasi berbagai data
juga dapat memasukkan
data-data yang diperlukan
untuk pembayaran pajak
sehingga menjadi sarana yang
perlu dikembangkan oleh
pemerintah untuk memenuhi
target.
Pemadanan NIK dan NPWP
menjadi salah satu cara untuk
mewujudkan Single Identity
Number pajak yang memper-
mudah proses pemungutan
pajak dan menguji kepatuhan
Wajib Pajak.
Dengan demikian, peningkatan
penerimaan pajak dapat terwu-
jud dan membantu menaikkan
rasio pajak.

12. Optimalization of Free Trade
Agreement Utilization
11
Optimalisasi Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Bebas
The rapid development of
technology and the international
economy has made the world
interrelated and connected. This
has made it easier to trade
between countries in the world.
Therefore, as much as possible,
trade barriers, both tariff and
non-tariff, are reduced or even
eliminated.
FreeTrade Agreement (FTA) is
one of the instruments that is
currently widely used to move
towards trade liberalization, by
removing tariff barriers. As of
2022, there are at least 580
international trade agreements in
force around the world, and
Indonesia is one of the countries
that is quite massive in entering
into international trade
agreements, including FTA, PTA
(PreferentialTariff Agreement),
and CEPA (Comprehensive
Economic Partnership
Agreement).
Perkembangan teknologi dan
ekonomi internasional yang
semakin pesat membuat dunia
menjadi saling terkait dan
terkoneksi. Hal ini menyebab-
kan perdagangan antar negara
di dunia menjadi semakin
mudah dilakukan. Oleh sebab
itu, sebisa mungkin hambatan
perdagangan, baik tarif dan
non-tarif dikurangi atau bahkan
dihilangkan.
Free Trade Agreement (FTA)
merupakan salah satu instru-
men yang saat ini banyak
digunakan untuk menuju
liberalisasi perdagangan, yakni
dengan cara menghilangkan
hambatan tarif dan non-tarif.
Sampai dengan tahun 2022,
setidaknya terdapat 580 perjan-
jian perdagangan internasional
yang berlaku di seluruh dunia,
dan Indonesia merupakan salah
satu negara yang cukup masif
mengadakan perjanjian perda-
gangan internasional, termasuk
FTA, PTA (Preferential Tariff
Agreement), dan CEPA (Com-
prehensive Economic Partner-
ship Agreement).

13. Optimalization of Free
Trade Agreement Utilization
( 2 / 4 )
Optimalisasi Pemanfaatan
Perjanjian Perdagangan Bebasyt
12
FTAs, PTAs, and CEPAs are
increasingly being negotiated by
countries around the world
because they are considered to
provide many benefits, including:
• Increased trade in goods and
services;
• Transfer of technology and
information;
• Reduction of non-tariff barriers;
• Availability of cheaper sources
of raw materials and labor for
production purposes;
• Economic and technical
cooperation between the parties
so as to develop the capacity and
ability of business actors;
• Creation of an increasingly
conducive business climate; and
• The creation of economic
growth.
FTA, PTA, dan CEPA semakin
banyak dinegosiasikan nega-
ra-negara di dunia karena
dianggap memberikan banyak
manfaat, diantaranya:
• Peningkatan perdagangan
barang dan jasa;
• Terjadinya transfer teknologi
dan informasi;
• Pengurangan hambatan
non-tarif;
• Tersedianya sumber bahan
baku dan tenaga kerja dengan
harga yang lebih murah untuk
keperluan produksi;
• Terjadinya kerja sama ekonomi
dan teknis antar para pihak
sehingga mengembangkan
kapasitas dan kemampuan pelaku
bisnis;
• Terciptanya iklim usaha yang
semakin kondusif; dan
• Terciptanya pertumbuhan
ekonomi.

14. 13
Despite the many benefits of free
trade agreements, there are a
number of challenges that make
these agreements less than
optimal, including:
• Limited resources (financial,
human resources, and
infrastructure) so that existing
market opportunities cannot be
properly utilized;
• Limited information on the
market needs of Partner
Countries; and
• External pressure to keep up
with global economic
developments without a
corresponding national policy
instrument.
Therefore, concrete steps are
needed to optimize the FreeTrade
Agreements that have been
approved by partner countries.
Meskipun ada banyak manfaat
yang diberikan dari adanya
perjanjian perdagangan bebas,
terdapat sejumlah tantangan
yang membuat perjanjian-per-
janjian tersebut belum optimal,
diantaranya:
• Keterbatasan sumber daya
(finansial, sumber daya manusia,
dan infrastruktur) sehingga
peluang pasar yang ada belum
bisa dimanfaatkan dengan baik;
• Keterbatasan informasi akan
kebutuhan pasar Negara Mitra;
dan
• Tekanan dari luar dalam
mengikuti perkembangan
ekonomi global tanpa diimbangi
instrumen kebijakan nasional
yang sejalan.
Oleh sebab itu, diperlukan
langkah nyata untuk dapat
mengoptimalkan Perjanjian
Perdagangan Bebas yang sudah
disetujui negara-negara mitra.
Optimalization of Free
Trade Agreement Utilization
( 3 / 4 )
Optimalisasi Pemanfaatan
Perjanjian Perdagangan Bebasyt

15. 14
Measures to optimize the Free
Trade Agreement so that it can
provide great benefits are:
• Encouragement of
export-oriented industries and
increased exports of high
value-added goods;
• Mapping of superior products
and export potential as a whole
and in each market destination;
• Development and
improvement of infrastructure
and improvement of human
resources through education;
• The realization of conducive
economic conditions through
harmonization of national
policies across ministries or
institutions; and
• Simplification of the licensing
process and provision of
incentives for businesses.
Langkah-langkah untuk
pengoptimalan Perjanjian
Perdagangan Bebas sehingga
dapat memberi manfaat besar
adalah:
• Pendorongan industri
berorientasi ekspor dan
peningkatan ekspor
barang-barang yang bernilai
tambah tinggi;
• Pemetaan produk unggulan
dan potensial ekspor secara
keseluruhan dan di tiap tujuan
pasar;
• Pembangunan dan perbaikan
infrastruktur dan peningkatan
sumber daya manusia melalui
pendidikan;
• Perwujudan kondisi ekonomi
yang kondusif melalui
harmonisasi kebijakan nasional
lintas kementerian atau lembaga;
dan
• Penyederhanaan proses
perizinan serta pemberian insentif
bagi pelaku usaha.
Optimalization of Free
Trade Agreement Utilization
( 4 / 4 )
Optimalisasi Pemanfaatan
Perjanjian Perdagangan Bebasyt

16. 2024, Stagnant Non-Oil and Gas
Income Tax Revenue Target
15
2024, Target Penerimaan Pajak Penghasilan Non-Migas Stagnan
As of September 2023, state tax
revenue reached IDR 1,387.78
trillion. This figure reached
80.78% of the state budget target
for fiscal year 2023.
Along with efforts to pursue the
2023 tax revenue target, the
Ministry of Finance has
announced a tax revenue target
for 2024 of IDR 1,988.9 trillion
consisting of:
• VAT increased by IDR 1
trillion from IDR 810.4 trillion
to IDR 811.4 trillion;
• PBB-P3 increased by IDR 1
trillion from IDR 26.2 trillion to
IDR 27.2 trillion;
• Oil and gas income tax (PPh)
remained at Rp 76.4 trillion;
• Non-oil and gas income tax
IDR 1,063.4 trillion; and
• Other taxes IDR 10.5 trillion.
Sampai bulan September 2023,
penerimaan pajak negara
mencapai Rp 1.387,78 triliun.
Angka ini mencapai 80,78%
dari target APBN tahun angga-
ran 2023.
Seiring dengan upaya untuk
mengejar target penerimaan
pajak tahun 2023, Kementerian
Keuangan telah mengumum-
kan target penerimaan pajak
untuk tahun 2024 sebesar Rp
1.988,9 triliun yang terdiri dari:
• PPN naik Rp 1 triliun dari Rp
810,4 triliun menjadi Rp 811,4
triliun;
• PBB-P3 naik Rp 1 triliun dari
Rp 26,2 triliun menjadi Rp 27,2
triliun;
• Pajak Penghasilan (PPh)
minyak dan gas (migas) tetap Rp
76,4 triliun;
• PPh non-migas Rp 1.063,4
triliun; dan
• Pajak lainnya Rp 10,5 triliun.

17. 16
2024, Stagnant Non-Oil and
Gas Income Tax Revenue Target
( 2 / 3 )
2024, Target Penerimaan Pajak
Penghasilan Non-Migas Stagnan
Regarding the 2024 tax revenue
target from various sectors, the
non-oil and gas sector did not
experience a significant increase
from the previous year. In fact, to
be able to achieve the basic macro
assumption for 2024 which is set
at 5.2% economic growth, the
tax revenue target from the
non-oil and gas sector should be
increased because:
• The government has explicitly
called for increasing the use of
renewable energy such as the use
of electric vehicles which should
reduce the use of conventional
energy from oil and gas; and
• One of the largest tax
contributors for Indonesia comes
from the non-oil and gas sector
because Indonesia is rich in
non-oil and gas natural resources.
Terkait dengan target peneri-
maan pajak tahun 2024 dari
berbagai sektor, sektor non-mi-
gas tidak mengalami kenaikan
yang signifikan dari tahun
sebelumnya. Padahal, untuk
dapat mencapai asumsi dasar
makro tahun 2024 yang
ditetapkan yaitu pertumbuhan
ekonomi sebesar 5,2%, seharus-
nya target penerimaan pajak
dari sektor non-migas lebih
ditingkatkan karena:
• Pemerintah yang secara tegas
menyerukan agar meningkatkan
penggunaan energi terbarukan
seperti penggunaan kendaraan
listrik yang seharusnya akan
mengurangi penggunaan energi
konvensional dari minyak dan
gas; dan
• Penyumbang pajak terbesar
untuk Indonesia salah satunya
berasal dari sektor non-migas
karena Indonesia kaya akan
sumber daya alam non-migas.

18. 17
Nowadays, many ministers and
chief of government institutions
are more focused on the political
process to support their political
party of choice given that the
2024 elections are just around the
corner. This situation affects the
performance of the government
in order to fulfill the tax target.
Saat ini, banyak menteri /
pimpinan lembaga yang lebih
memfokuskan dirinya dengan
proses pemilu untuk men-
dukung pilihan partai politikn-
ya mengingat pemilu tahun
2024 sudah dekat. Keadaan ini
mempengaruhi kinerja kement-
erian / lembaga yang ada, yang
pada akhirnya mempengaruhi
pemenuhan target penerimaan
pajak
2024, Stagnant Non-Oil and
Gas Income Tax Revenue Target
( 3 / 3 )
2024, Target Penerimaan Pajak
Penghasilan Non-Migas Stagnan

19. POJOK PAJAK
TAX CORNER
The implementation of Article 21/26 of
Law No. 36 Year 2008 on Income Tax
FA C T S :
Except for Income Tax Article 26, indi-
vidual taxpayers cannot withhold income
tax.
Q u e s t i o n s :
Who is obliged to withhold income tax
articles 21, 23 and 26?
Are individual taxpayers required to
withhold Income Tax Article 26?
A n s w e r s :
Corporate taxpayers are required to
withhold income tax articles 21, 23, and
26.
Individual Taxpayers / Resident Taxpay-
ers are obliged to withhold income tax
art. 26. However, the obligation of a
Taxpayer is determined through the
Registration Certificate issued by the Tax
Office.
Pemberlakuan Pasal 21/26 UU No. 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
FA K TA :
Kecuali untuk PPh pasal 26, Wajib Pajak
orang pribadi tidak dapat melakukan
pemotongan pajak penghasilan.
P e r t a n y a a n :
Siapa yang merupakan pemotong Pajak
Penghasilan Pasal 21, 23, dan 26?
Apakah wajib pajak orang pribadi diha-
ruskan melakukan pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 26?
J a w a b a n :
Wajib Pajak Badan diwajibkan
melakukan pemotongan atas PPh pasal
21, 23, dan 26.
Wajib Pajak Orang Pribadi / Wajib Pajak
Dalam Negeri dibebankan kewajiban
untuk melakukan pemotongan PPh pasal
26. Namun demikian, kewajiban
perpajakan seorang Wajib Pajak
ditentukan melalui SKT (Surat
Keterangan Terdaftar) yang diterbitkan
KPP.
18

20. TAX CORNER
( 2 / 2 )
POJOK PAJAK
C o n c l u s i o n :
Specifically for Income TA 26, tax
deductions can be made by corporate
and individual taxpayers.
Income Tax Article 26 withholding does
not need to be done by individual
taxpayers if there is no obligation to
make withholding in the Certificate of
Registration.
K e s i m p u l a n :
Khusus untuk PPh pasal 26, pemotongan
pajak dapat dilakukan oleh subjek pajak
badan maupun orang pribadi.
Pemotongan PPh pasal 26 tidak perlu
dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi
apabila di dalam Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) tidak terdapat kewajiban
untuk melakukan pemotongan.
19

21. Every client is unique,
we help them according to their uniqueness.
KIB Consulting is a boutique company serving Business, Finance, Accounting
and Tax Advisory since 2008. KIB Consulting has been immensely successful in
creating a local – global business network of small-medium-and-big businesses.
CONTACT US
P: (+6221) 22677883
NORTH JAKARTA -14450
KIB BUILDING
JALAN PLUIT BARAT 1 NO. 55
GOLD COAST TOWER EIFFEL
EIFFEL UNIT N
PANTAI INDAH KAPUK
Bambang B. Suwarso
bambang.suwarso@kib-consulting.com
Rachmat Kurniawan
rachmat@kib-consulting.com
Metta Vimala Dewi
metta@kib-consulting.com
Ocy Erna Monalisa
ocy@kib-consulting.com
www.kib-consulting.com
Disclaimer:
The facts and opinions stated or expressed in
this publication are for information purposes
only, and are not necessary and/ or must
not be relied upon as being to those of the
publisher or of the Institutions for which
the contributing authors work.
Although every part of content has been
taken to ensure the accuracy of the infor-
mation contained within this publication,
it should not be by any person relied upon
as the basis for taking any action or making
any decision.
KIB Consulting and its representative,
cannot be held liable or otherwise be respon-
sible in any way for any advice, action
taken or decision made on the basis of the
facts, surveys, and opinions stated or expressed
within this publication.
Scan for more information