1. MODUL PERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Tindak Pidana Pencucian Uang
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
06
F041700009 Indah Kayani Prof. Dr. Hapzi
Ali, CMA
Abstract : Kompetensi
Tindak Pidana Pencucian Uang Dapat Menjelaskan Tindak
Pidana Pencucian Uang.
2. Pengertian dan Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pengertian
Pencucian uang adalah suatu tindak kejahatan, dimana merupakan
perbuatan seseorang yang tentu saja sengaja dilakukan dengan
menyembunyikan berbagai macam harta kekayaannya (bisa saja dalam bentuk
uang atau aset lainnya) yang diperoleh secara ilegal dari segala transaksi, agar
tampak seperti hasil dari kegiatan usaha yang legal. Pencucian uang saat ini
dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk, baik melalui sistem aplikasi
keuangan maupun investasi berupa aset seperti property, tanah, kendaraan,
logam mulia, saham, dan aset berharga lainnya, atau bisa saja mengatas
namakan suatu aset miliknya dengan nama orang lain. Seseorang yang
melakukan pencucian uang dengan maksud agar uang atau aset tersebut tidak
dicurigai dan pelaku terbebas dari pemeriksaan hukum, serta tidak menjadi
permasalahan hukum. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak
kejahatan atau tindak pidana yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk
menyembunyikan harta kekayaannya yang bersumber dari kegiatan ilegal ke
dalam berbagai macam bentuk.
• Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang.
BAB 1 Ketentuan Umum (Anonym 1) 1.
Pasal 1 ayat (1)
Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-
unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.
Pasal 1 ayat (6)
Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang
dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
Pasal 1 ayat (8)
Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses
identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan
Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan
profesional yang disampaikan kepada penyidik
Pasal 1 ayat (13)
Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak
bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang
diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pasal 2 ayat (1)
Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak
pidana:
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika;
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan migran;
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
3. g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;
i. di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. cukai;
l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;
p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;
s. pemalsuan uang;
t. perjudian;
u. prostitusi;
v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan;
x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih,
BAB 2 Tindak Pidana Pencucian Uang
Penjelasan lebih lanjut terdapat pada Pasal 3 sampai dengan Pasal
10.
BAB 3 Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pencucian Uang
Dijelaskan dalam Pasal 11 hingga Pasal 16.
Implementasi
Tindak Pidana Pencucian Uang Bank Syariah Mandiri
Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 Pukul 17.00 Wit, bertempat ruang Bidang
Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, MH, melaksanakan
Press Release terkait pengungkapan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU) yang dilakukan oleh tersangka Ir. Syamsul Ansar Muis, Mantan Kepala
Cabang Pembantu (KCP) Abepura dan Kepala Cabang Jayapura PT. Bank Syariah
Mandiri periode tahun 2010 s/d 2014 dengan pidana asal Tindak Pidana Perbankkan
Syariah, sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (1) huruf a dan/atau pasal 66
ayat (1) huruf a UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankkan Syariah jo Pasal 64
KUHP yang telah mendapatkan amar putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri
Jayapura dengan vonis hukuman 8 (Delapan) Tahun Penjara dan denda sebesar
Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) subside 3 (Tiga) bulan kurungan, yang
saat ini terdakwa sedang mengajukan proses banding pada Pengadilan Tinggi
Jayapura (Web Administrator, 2017) 2
.
Akibat dari TPPU yang dilakukan oleh pelaku, Lembaga Perbankan Syariah
mandiri mengalami kerugian. TPPU tersebut dilakukan penyidikan berdasarkan
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
4. laporan pihak Bank Syariah Mandiri Jayapura sesuai dengan Laporan Polisi Nomor :
239/X/2015/Spkt Polda Papua, tanggal 27 Oktober 2015.
Penyidik melakukan proses penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
terhadap tersangka sebagaimana dimaksud dalam laporan Polisi Nomor :
LP/46/III/2016/Spkt Polda Papua, tanggal 18 Maret 2016, karena tersangka
melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan
atau menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya berasal
dari tindak pidana Perbankkan Syariah sehingga tersangka disangka dengan pasal 3
UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU). Beberapa nasabah Topengan tersebut tidak mengetahui
berapa besaran nilai kredit/pembiayaan yang dicairkan dan berapa besaran
angsuran tiap bulannya, karena nasabah tersebut hanya dimintakan data identitas
(KTP, KK, SIUP DLL). Penyidikan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini yaitu
berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Papua.(Red)
(Web Administrator, 2017)2
.
Dafar Pustaka
1. Anonym 1.
https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-
undang/uu_8_tahun_2010_tindak_pidana_pencucian_uang.pdf
(Diakses pada Sabtu, 3 Maret 2018, jam 21.30)
2. Web Administrator. 26 Mei 2017.
http://www.sinarpapua.com/hukum-kriminal/polda-papua-nyatakan-lengkap-p21-
kasus-tppu-bank-syariah (Diakses pada Senin, 9 April 2018, Jam 16.55)
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
