Dokumen tersebut membahas definisi pencucian uang, proses pencucian uang yang terdiri dari tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration, serta indikator transaksi keuangan mencurigakan yang dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan pencucian uang.

1. Sumber : PPATK

2. 2
DEFINISI PENCUCIAN UANGDEFINISI PENCUCIAN UANG
Pencucian Uang adalah
segala perbuatan yang
memenuhi unsur-unsur
tindak pidana sesuai
dengan ketentuan dalam
Undang-Undang TPPU
(Ps.1.1)

3. 3
Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan
yang bertujuan untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang
diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian
diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah
berasal dari kegiatan yang sah.
Sesuai UU TPPU, tindak pidana yang menjadi pemicu
terjadinya pencucian uang meliputi korupsi,
penyuapan, penyelundupan barang/tenaga
kerja/imigran, perbankan, narkotika, psikotropika,
perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap,
penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan
penipuan.
apakahapakah Pencucian UangPencucian Uang ituitu??

4. P
I
D
A
N
A
A
S
A
L
Setiap orang yang :
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke
luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata
uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (Ps.3)
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,
lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan
yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Psl.4)
(PASAL 2(PASAL 2-1-1 UU TPPU)UU TPPU)
Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang
menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau
Menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana (Psl.5.1)
berada di dalam atau di luar wilayah NKRI yang turut serta
melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat
untukmelakukan tindak pidana pencucian uang (Psl.10)

5. KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGKRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer,
Mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
Menghibahkan, menitipkan, membawa ke
Luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan
dengan mata uang atau surat berharga,
Atau perbuatan lain atas harta kekayaan
(Pasal 3 UU TPPU)
Setiap orang yang menyembunyikan atau
menyamarkan Asal usul, sumber, lokasi,
peruntukan, pengalihan hak-hak, Atau
kepemilikan yang sebenarnya atas
harta kekayaan (Pasal 4)
Setiap orang yang menerima, atau menguasai
Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,
Sumbangan, penitipan, penukaran, atau
Menggunakan Harta kekayaan (Pasal 5)
Pasal 3, UU No. 8 Tahun 2010
PELAKU AKTIF: pidana penjara paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 4, UU No. 8 Tahun 2010Pasal 4, UU No. 8 Tahun 2010
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahunpidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (limadan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).miliar rupiah).
Pasal 5, UU No. 8 Tahun 2010:
PELAKU PASIF: dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6. 1. Korupsi
2. Penyuapan
3. Penyelundupan tenaga kerja
4. Penyelundupan migran
5. Perbankan
6. Pasar Modal
7. Asuransi
8. Narkotika
9. psikotropika
10. Perdagangan orang
11. Perdgn. Senjata gelap
12. Penculikan
13. Terorisme
14. Pencurian
16. Kepabeanan
17. Cukai
18. Penggelapan
19. Penipuan
20. Pemalsuan uang
21. Perjudian
22. Prostitusi
23. Perpajakan
24. Kehutanan
25. Lingkungan hidup
26. Kelautan
27. Tindak pidana lain dengan
ancaman pidana penjara
lebih dari 4 tahun

7. PROSES PENCUCIAN UANGPROSES PENCUCIAN UANG
Placement
Penempatan hasil kejahatan ke dalam
sistem keuangan
Layering
Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui
transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka
mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana
Integration
Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada
pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman
Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi
pencucian uang, namun pada dasarnya proses
pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga
tahap kegiatan, yaitu :

8. 8
Bentuk placement:
- Menempatkan dana pada bank. Kadang-
kadang kegiatan ini diikuti dengan
pengajuan kredit/pembiayaan.
- Menyetorkan uang pada PJK sebagai
pembayaran kredit untuk mengaburkan
audit trail.
- Menyelundupkan uang tunai dari suatu
negara ke negara lain.
- Membiayai suatu usaha yang seolah-olah
sah atau terkait dengan usaha yang sah
berupa kredit/pembiayaan, sehingga
mengubah kas menjadi
kredit/pembiayaan.
- Membeli barang-barang berharga yang
bernilai tinggi untuk keperluan
pribadi, membelikan hadiah yang nilainya
mahal sebagai penghargaan/hadiah
kepada pihak lain yang pembayarannya
dilakukan melalui PJK.
PROSES PENCUCIAN UANGPROSES PENCUCIAN UANG
Bentuk layering:
- Transfer dana dari satu
bank ke bank lain dan
atau antar wilayah/negara.
- Penggunaan simpanan tunai
sebagai agunan untuk
mendukung transaksi yang
sah.
- Memindahkan uang tunai
lintas batas negara
melalui jaringan kegiatan
usaha yang sah
maupun shell company.

9. 9
- perbankan
- lembaga pemberi kredit
- pedagang valuta asing
- Perusahaan Efek yang melakukan fungsi
sebagai Perantara Pedagang Efek
- Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi
- Money broker
- Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan
- Akuntan, Pengacara dan Notaris
- Surveyor dan agen real estat
- Kasino dan permainan judi lainnya
- Pedagang logam mulia
- Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual
barangbarang mewah dan berharga

10. 10
Berdasarkan UU, Transaksi Keuangan Mencurigakan pada
prinsipnya memiliki unsur-unsur di bawah ini:
a. Transaksi yang menyimpang dari:
- profil;
- karakteristik; atau
- kebiasaan pola transaksi
dari nasabah yang bersangkutan.
b. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan
untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh
PJK.
c. Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari
hasil kejahatan.

11. 11
1. Transaksi
a. Tunai, contoh:
 Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar
kebiasaan yang dilakukan nasabah.
 Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan
frekuensi yang tinggi (structuring).
 Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas
nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang
tertentu (smurfing).
b. Transaksi yang tidak rasional secara ekonomis,
contoh:
 Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan
rekening
 Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha nasabah
 Jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebiasaan yang normal.

12. 12
c. Transfer dana, contoh:
 Transfer dana untuk dan dari offshore
financial centre yang berisiko tinggi (high
risk) tanpa alasan usaha yang jelas.
 Penerimaan transfer dana dalam beberapa
tahap dan setelah mencapai akumulasi
jumlah tertentu yang cukup besar kemudian
ditransfer ke luar secara sekaligus.
 Penerimaan dan pengiriman dana dalam
jumlah yang sama atau hampir sama serta
dilakukan dalam jangka waktu yang relatif
singkat (pass-by).
 Pembayaran dana dalam kegiatan ekspor
impor tanpa dokumen yang lengkap.
 Transfer dana dari atau ke negara yang
tergolong berisiko tinggi (high risk).

13. 13
2. Perilaku nasabah
a. Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan
transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri,
dll).
b. Nasabah/calon nasabah memberikan informasi yang tidak
benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas,
sumber penghasilan atau usahanya.
c. Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas
yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti
tandatangan yang berbeda atau foto yang tidak sama.
d. Nasabah/calon nasabah enggan atau menolak untuk
memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas
PJK tanpa alasan yang jelas.
e. Dll.

14. 1. Setoran tunai yang cukup besar dalam satu transaksi atau
kumpulan dari transaksi, khususnya apabila:
a) Transaksi dari kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh nasabah tidak tunai
tetapi dalam bentuk lain seperti cek, bank draft, letter of credit, bills of
exchange atau instrumen lain.
b) Setoran ke dalam suatu rekening semata-mata agar nasabah dapat
melakukan transaksi bank draft, transfer atau instrumen pasar uang yang
dapat diperjualbelikan.
2. Nasabah atau kuasanya berupaya menghindari untuk berhubungan
secara langsung dengan PJK.
3. Penggunaan nominee accounts, trustee accounts dan client
accounts yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dan tidak konsisten
dengan kegiatan usaha nasabah.
4. Penggunaan banyak rekening dengan alasan yang tidak jelas.
5. Penyetoran dalam nominal kecil dengan frekuensi yang cukup
tinggi, dan kemudian dilakukan penarikan secara sekaligus.
6. Sering melakukan pemindahan dana antar rekening pada
negara/wilayah yang berbeda.
14

15. 7. Adanya jumlah yang hampir sama antara dana yang ditarik dengan
yang disetor secara tunai pada hari yang sama atau hari sebelumnya.
8. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang tidak aktif.
9. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru
menerima dana yang tidak diduga dan tidak biasa dari luar negeri.
10. Nasabah yang memperlihatkan kehati-hatian yang berlebihan
terutama terhadap kerahasiaan identitas atau kegiatan usahanya,
atau nasabah yang menunda-nunda untuk memberikan informasi dan
dokumen pendukung mengenai identitasnya.
11. Nasabah yang berasal dari atau yang mempunyai rekening di negara
yang dikenal sebagai tempat pencucian uang atau negara yang
kerahasiaan banknya sangat ketat.
12. Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening dengan frekuensi yang
sangat tinggi dan secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening
tersebut tergolong tidak aktif.
13. Pembayaran atas pembelian saham yang dilakukan melalui transfer
dari rekening atas nama pihak lain.
15

16. 16
16

17. PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISMEPENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
UU No. 8 Tahun 2010
 Terorisme adalah salah satu kejahatan asal
(predicate crime) dari money laundering (Pasal 2
ayat (1) huruf n)
 Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga
akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung
atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme,
organisasi teroris, atau teroris perseorangan
disamakan sebagai hasil tindak pidana dalam Pasal 2
ayat (1) huruf n.

18.  Sumber Money Laundering adalah hasil kejahatan
(proceeds of crime)
 Sumber pendanaan terorisme bisa berasal dari hasil
kejahatan (proceeds of crime) maupun kegiatan yang
sah (Ref: FATF Money Laundering Typologies Report,
2001-2002)
 Menggunakan teknik yang sama untuk
menyembunyikan asal-usul sumber dana. (Pencucian
uang terbalik).

19. 19
19
How Terrorism Funding WorkHow Money Laundering Work
DIRTY/CLEAN MoneyDIRTY Money

20. 20

21.  Rekening dibuka atas nama pelajar atau tanpa pekerjaan yang jelas
yang memiliki pola transaksi di luar profil;
 Beberapa rekening atas nama berbeda yang memiliki alamat yang
sama;
 Rekening dormant yang aktif kembali dengan adanya incoming
transfer dengan nilai yang relatif besar yang kemudian ditarik tunai
atau transfer dalam beberapa kali transaksi;
 Dana yang ditarik segera setelah terdapat setoran (transaksi pass-by),
penarikan tunai lewat ATM dengan nilai relatif kecil namun sering,
hingga nilai saldo minimal;
 Peningkatan aktifitas transaksi setelah terjadinya aksi teror; diduga
dana digunakan untuk membantu proses kaburnya pelaku;
 Underlying transactions berupa donasi (ke/dari yayasan, organisasi
amal, LSM), hasil penjualan buku, investasi usaha, biaya hidup untuk
anggota keluarga;
 Beberapa wire transfer ke beneficiary yang sama.

22. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang Undang ini
wajib menyampaikan laporan kepada PPATK
(Psl. 1 Angka 11 UU PP TPPU)
 Bank;
 perusahaan pembiayaan;
 Perush. asuransi dan perush.pialang asuransi;
 dana pensiun lembaga keuangan;
 perusahaan efek;
 manajer investasi;
 kustodian;
 wali amanat;
 perposan sebagai penyedia jasa giro;
 pedagang valuta asing;
 penyelenggara alat pembayaran menggunakan
kartu;
 penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
 koperasi yang melakukan kegiatan simpan
pinjam;
 pegadaian;
 perusahaan yang bergerak di bidang
perdagangan berjangka komoditas; atau
 penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
Pihak PelaporPihak Pelapor
 perusahaan properti/agen
properti;
 pedagang kendaraan bermotor;
 pedagang permata dan perhiasan/
logam mulia;
 pedagang barang seni dan antik;
atau
 balai lelang.
Penyedia Jasa Keuangan/PJKPenyedia Jasa Keuangan/PJK Penyedia Brg dan/atau Jasa / PBJPenyedia Brg dan/atau Jasa / PBJ
Kttn. PJK dan PBJ Psl. 17 UU PPTPPUKttn. PJK dan PBJ Psl. 17 UU PPTPPU

23.  Melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
(PMPJ)
 Menyampaikan Laporan ke PPATK

24. 1. Melakukan hubungan usaha
2. Terdapat transaksi min. 100 juta
3. Terdapat transaksi yang terkait tindak
pidana pencucian uang dan pendanaan
teroris
4. Meragukan kebenaran informasi

25. 1. Identifikasi Pengguna Jasa
2. Verifikasi Pengguna Jasa, dan
3. Pemantauan Transaksi
Pengguna Jasa

26. • Penyedia Jasa Keuangan
– Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM);
– Transaksi Keuangan Tunai (TKT) minimal atau setara
Rp500.000.000,00 , baik dalam satu kali Transaksi maupun
beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
– Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
• Penyedia Barang dan/atau Jasa lain
– menyampaikan laporan Transaksi minimal setara dengan
Rp500.000.000,00
• Laporan setiap orang
– Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) / Cross Border Cash
Carrying (CBCC)
– Rupiah atau mata uang asing senilai Rp 100 juta atau lebih

27. 27
 Kerahasiaan Pelaporan
 Anti Tipping-Off : Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak
Pelapor dilarang memberitahukan kepada PJ atau pihak lain, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dg cara apa pun mengenai
laporan TKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK
 Sanksi Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar)
 Batas Waktu
 LTKM: max 3 hk sejak diketahui
 LTKT: max 14 hk sejak tanggal transaksi
 LTK transfer dana : max 14 hk sejak tanggal transaksi
 Prinsip Kerahasiaan
 Dikeculiakan dari Prinsip Kerahasian pihak Pelapor
 Rahasia Bank dan Rahasia Non-Bank

28. • Sanksi Administratif PJK yang Tidak Lapor
:
– Dikenakan oleh LPP (Lembaga Pengatur dan
Pengawas) atau PPATK
– Bentuk sanksi :
• Peringatan
• Teguran tertulis
• Pengumuman kepada publik
• Denda administratif
• Perlindungan Hukum Bagi Pelapor
– Pihak Pelapor, pejabat dan pegawainya tidak dapat
dituntut, baik secara perdata maupun pidana

29. Pencucian UangPencucian Uang
CONTOH KASUSCONTOH KASUS

31.  Tuan X adalah merupakan seorang pejabat yang berkedudukan di instansi Y. Tuan X diberi
tanggungjawab untuk melakukan pengadaan barang berupa komputer 1000 unit dengan anggaran
negara senilai @ 14.000.000,00, total Rp. 14.000.000.000,00.
 Tuan X menunjuk langsung rekanan PT. B dalam pengadaan barang tersebut dan mendapatkan
keuntungan senilai Rp. 1.500.000.000,00 yang kemudian di pergunakan untuk membuka
rekening Efek di PT. C Securities.
 Tuan X membuka rekening atas nama istrinya Ny. Z (Ibu rumah tangga/wiraswasta)
 Terjadi mark up yang dilakukan oleh Tuan X dan Tuan X mendapatkan keuntungan pribadi atas
tindakan tersebut.

32.  Tuan X mendapatkan uang sebesar Rp.
5.000.000.000,00 dari seorang pengusaha karena
Tuan X telah memberikan keringanan hukuman atas
kejahatan yang dilakukan oleh Mr. V.
 Mr V kemudian memerintahkan perusahaannya, PT.
A di British Virgin Island untuk mentransfer dana
tersebut ke Bank S di Jakarta untuk Tuan X.
 Tuan X setelah memperoleh konfirmasi transfer
dimaksud kemudian memerintahkan kepada pejabat
Bank S untuk mentransfer kembali dana yang
diperolehnya (pada hari yang sama), dengan
rincian:
 Rp. 500.000.000,00 ke rekening milik Sdri. H
(anak) di Bank L.
 Rp. 1.500.000.000,00 ke rekening perusahaan
asuransi PT. K di Bank J sebagai pembukaan
polis asuransi untuk beberapa nama
tertanggung.
 Rp. 2.000.000.000,00 ke rekening milik Tuan X
di Bank T.
 Rp. 750.000.000,00 ke rekening US$ di Bank Z
atas nama Sdr. O (anak).
 Rp. 250.000.000,00 ke rekening PT. C Securities
di Bank D.

33.  Tuan X memperoleh dana sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dari Tuan H sebagai bagian dari
keuntungan atas penjualan narkotika seperti yang diperjanjikan.
 Keseluruhan dana dipergunakan bagi kepentingan transaksi Efek pada PT. H Sekuritas.
Beberapa waktu kemudian, Tuan X menjual seluruh saham yang telah dibelinya dan
kemudian Tuan X langsung menarik dana dimaksud dalam beberapa kali penarikan dengan
nilai antara Rp. 150 juta hingga Rp. 350 juta.
 Tuan X menggunakan dana dimaksud untuk melakukan pembelian properti dan beberapa
asset yang diperuntukan bagi Tuan X dan keluarganya.

34. Modus Cuckoo
Smurfing, yaitu upaya
mengaburkan asal usul
sumber dana dengan
mengirimkan dana-dana
dari hasil kejahatannya
melalui rekening pihak
ketiga yang menunggu
kiriman dana dari luar
negeri dan tidak
menyadari bahwa dana
yang diterimanya
tersebut merupakan
“proceed of crime”.