Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari kejahatan awal dengan melakukan proses pencucian melalui tahapan placement, layering, dan integration. Unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif berupa transaksi keuangan dan unsur subjektif berupa niat untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan. Contoh kasusnya adalah pembobolan

1. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Fakultas Program Studi Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi Dan Bisnis S1 Akuntansi MK FAHRUN RIZALDI 43215010272

2. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Fahrun Rizaldi 43215010272
Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundry)
sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan
kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang
sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan
utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime atau ada
negara yang merumuskannya sebagai unlawful actifity yaitu kejahatan asal yang
menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.
Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang
adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan
dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah
unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.
Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3),
(4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010. Intinya dalah bahwa tindak pidana pencucian uang
merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi
dengan sengaja menempatkan, mentransfer,mengalihkan,membelanjakan,membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan
mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.
Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (money laundering) ke dalam tiga
tahap, yakni:

3. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Fahrun Rizaldi 43215010272
Tahap Placement: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas
kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan.
Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan
masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnaya melalui
penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain,
menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal.
Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham,
mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.
Tahap Layering: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan.
Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik
ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari
beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan
berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal
usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi
derivatif, dan lain-lain. Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah
merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan
sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di
bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal.
Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara
legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank
tadi.

4. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Fahrun Rizaldi 43215010272
Tahap Integration: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah
melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut
dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa
aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal
sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.
(sumber,http://72legalogic.wordpress.com)
Dari penjelasan di atas, dapt disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan pencucian uang
adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari predicate offence agar tidak
terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja
tapi mengubah performance atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan
menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa
dalam berbagai kejahatan di bidang keuangan (interprise crimes) hampir pasti akan dilakukan
pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan
hukum.
Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang
Dari defenisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan diatas, maka tindak
pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

5. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Fahrun Rizaldi 43215010272
pelaku
perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah
menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
merupakan hasil tindak pidana
Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (actus reus) dan unsur
subjektif (mens rea). Unsur objektif (actus reus) dapat dilihat dengan adanya kegiatan
menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau
menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negari, menukarkan atau perbuatan lain atas
harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur
subjektif (mens rea) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau
patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk
menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.
Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian
uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa
Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi
terdapat dalam pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah
kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun
bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan
dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban
atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi

6. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Fahrun Rizaldi 43215010272
keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan,
penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan,
penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang
menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurikan
atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses
pentransferan/memindahbukukan.
Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5)
UU No. 8 Tahun 2010 adalah: transaksi keuangan yang menyimpang dari profil,
karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan
untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh
Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta
kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena
melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya
perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010,
dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan
pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak
pidana diuraikan pada Pasal 2 UU UU No. 8 Tahun 2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang

7. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Fahrun Rizaldi 43215010272
dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari
kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja,
penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi,
kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan,
pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan,
bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak
pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.
Perlu dijadikan catatan, bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang nantinya
hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah
benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan
membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk
membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime) yang
menghasilkan harta kekayaan.
Dalam ketentuan sebagaimana yang sebutkan pada pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010,
teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana
pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja:
Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau
atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh
melalui tindak pidana.

8. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Fahrun Rizaldi 43215010272
Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak
pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang
lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga
merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas
nama pihak lain.
Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga
merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun
atas nama pihak lain.
Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh
berdasarkan tindak pidana, baik atas namanaya sendiri atau atas nama pihak lain.
Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang
diproleh dari tindak pidana.
Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut
diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya,
dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.
STUDI KASUS
Pelaku dari money laundering sebagai kejahatan terorganisir, dilakukan oleh orang yang
menguasai atau mempunyai pengetahuan khusus di dunia penyedia jasa keuangan. Bahkan
mereka harus menguasai ilmu pengetahuan di bidang komputer.
Salah satu contoh kasus money laundering ialah kasus Bank Global. Pembobolan bank
tersebut bukan dilakukan melalui suatu teknik yang canggih, melainkan karena adanya niat
buruk dari pengelola bank yang memanfaatkan kelengahan pengawasan BI maupun

9. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Fahrun Rizaldi 43215010272
Bapepam. Maka dari itu pemerintah menutup Bank Global. Pada waktu dibekukan kegiatan
usahanya, Bank Global sudah nyaris kolaps. Angka Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio
kecukupan modalnya sudah berada pada titik minus 39 persen. Dengan adanya indikasi
berbagai pelanggaran ditambah dengan ketertutupan dari pihak manajemen, maka BI
kemudian bertindak lebih tegas, yakni membekukan kegiatan usaha dengan tujuan demi
menyelamatkan asset, mencegah kerugian lebih besar lagi, serta yang utama ialah
mengamankan dana nasabah.
Adapun contoh kasus lainnya tentang money laundering adalah kasus Bank BNI, yaitu
adanya pembobolan Bank BNI sebesar Rp 1,7 triliun melalui L/C (Letter of Credit) fiktif
dengan adanya pemberian kredit L/C oleh pihak Cab.BNI Utama Kebayoran Baru. Bobolnya
uang sejumlah Rp 1,7 triliun bermula dari PT. Gramarindo Mega Indonesia (Perusahaan
milik Erri Lumowa dan Adrian Woworuntu) mengajukan permohonan pembiayaan ekspor
impor dari BNI Cab Kebayoran Baru Jakarta Selatan. PT Gramarindo rencananya akan
melakukan ekspor pasir dan minyak residu ke negara-negara Afrika dan Timur Tengah.
Dalam mengajukan permohonan pembiayaan tersebut PT. Gramarindo mendapatkan jaminan
L/C dari Dubai Bank Kenya, The Wall Street Banking Corporation, Middle East Bank
Kenya, Ltd. Ross Bank Swiss dan Bank One (New York).
Berdasarkan L/C yang dipecah-pecah menjadi 80 L/C kecil namun keseluruhannya berjumlah
Rp 1,7 triliun tersebut, menghasilkan yang kredit ekspor dalam mata uang dollar dan Euro
yang telah dicairkan sejak bulan Juli 2002 sampai bulan Juli 2003. Belakangan baru diketahui
kalau ternyata ekspor tersebut hanya fiktif belaka, yaitu dengan membuat dokumen ekspor
fiktif, PT Gramarindo Group dapat menikmati uang dan menggunakan uang tersebut. Dalam
transaksi perdagangan luar negeri, terjadi hubungan dagang antara penjual dari suatu negara
dan Negara lainnya dibutuhkan pengertian dan kerjasama yang baik dan saling

10. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Fahrun Rizaldi 43215010272
menguntungkan serta tetap berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum dagang dari
masing-masing negara.
Salah satu cara pembayaran yang dipergunakan di dalam perdagangan luar negeri adalah cara
kredit dokumenter, yaitu dengan mempergunakan warkat berharga yang disebut Letter of
Credit. L/C merupakan suatu warkat yang diterbitkan oleh suatu bank atas permintaan pihak
pemakai jasa atau pembeli yang ditujukan kepada pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan
bank pembuka L/C (opening bank) untuk:
1. Melakukan pembayaran kepada piahk ketiga (beneficiary) atau ordernya, atau harus
membayar, menegosiasi/mengambil alih wesel-wesel tanpa syarat sebagai pembayaran
pada waktu tertentu dikemudian hari yang ditarik oleh penjual.
2. Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran yang dimaksud, atau
harus membayar, menegosiasi/mengambil alih wesel-wesel atas penyerahan dokumen-
dokumen yang ditentukan dan sesuai syarat serta kondisi dari kredit yang bersangkutan.
 ANALISIS
Berdasarkan kasus bank di atas, maka dapat dianalisis bahwa pencucian uang itu didasari
oleh modus operandi, yaitu:
1. Penempatan; dimana pelaku menempatkan uang atau harta diperoleh dari suatu tindak
pidana ke dalam suatu tempat yang dianggap aman seperti masuk dalam system
perbankan;

11. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Fahrun Rizaldi 43215010272
2. Pelapisan; adanya layering yaitu kegiatan untuk menghilangkan jejak asal uang haram
tersebut dengan menciptakan berbagai transaksi yang berlapis-lapis. Contoh dari
kejahatan money laundering yang berlapis-lapis seperti mentransfer uang haram
tersebut ke berbagai Negara lain dalam bentuk mata uang asing.Uang haram tersebut
dapat dengan mudah berpindah dari satu rekening ke rekening lainnya baik di dalam
maupun di luar negeri;
3. Integrasi atau Penyatuan; yaitu melakukan penyatuan uang haram tersebut kepada
kegiatan-kegiatan perekonomian.
Perlu diketahui, saat ini semakin banyaknya kasus money laundering di Indonesia disebabkan
karena kurang seriusnya Pemerintah dalam menanggulangi kasus tersebut, serta masih
lemahnya hukum di negara Indonesia. Dampak yang terjadi dari praktek ini ialah terlepasnya
control arus uang masuk (inflow) dan keluar (outflow) suatu Negara yang pada gilirannya
akan dapat mengganggu mekanisme pasar. Adapun cara yang dilakukan untuk
menghilangkan atau mengurangi praktek cuci mencuci uang illegal ini ialah dengan cara
adanya penindakan tegas dari pemerintah.
.

12. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Fahrun Rizaldi 43215010272
DAFTAR PUSTAKA
http://72legalogic.wordpress.com (Diakses pada 04/12/18 10.27 PM)
Supriadi S.h., 2012, http://www.negarahukum.com (Diakses pada 04/12/18
10.27 PM)
Ryzha Van Devender, 2013, https://ryzha39.blogspot.co.id (Diakses pada 04/12/18 10.27
PM)