Dokumen tersebut membahas paradigma baru dalam pemberantasan kejahatan dengan menghalangi pelaku untuk menikmati hasil kejahatan, serta menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan untuk membuktikan keterlibatan pelaku. Dokumen juga menjelaskan proses pencucian uang dan berbagai tindak pidana yang berkaitan dengannya menurut undang-undang Indonesia.

2. Paradigma Baru dlm Pemberantasan Kejahatan
• Menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku
kejahatan untuk melakukan kejahatan dapat
dilakukan dgn menghalanginya untuk
menikmati hasil atau buah dari kejahatannya
• Harta kekayaan hasil kejahatan adalah titik
terlemah dari rantai kejahatan
• Kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan
pertanggungjawaban aktor intelektual kejahatan
diatasi dgn. menelusuri harta kekayaan hasil
kejahatan

3. • Munculnya pencucian uang pertama kali di Amerika
Serikat tahun 1830, dimana pada waktu itu banyak
orang yg membeli perusahaan dgn uang hasil
kejahatan, seperti hasil perjudian, penjualan
narkotika,minuman keras dan pelacuran.
• Mayer Lansky memutihkan uang kotor milik gangster
besar Al Capone dengan mengembangkan pusat
judi,pelacuran serta bisnis hiburan malam di Las Vegas
lalu dikembangkan lg di Havana (Cuba ) & Bahama.
• Kejahatan ini semakin berkembang setelah memasuki
tahun 1980

4. • Kesepakatan dunia internasional tentang pelarangan
kejahatan ini tertuang dalam United Nation
Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs &
Psycotropic Substances of 1988, yg.biasa disebut UN
Drugs Convention 1988 yg mewajibkan para
anggotanya untuk menyatakan pidana terhadap
pelaku tindakan tertentu yg berhubungan dgn
narkotika & money laundering
• Indonesia telah melakukan kriminalisasi thd pencucian
uang sejak awal 2002 dgn diundangkannya UU No.12
tahun 2002 ttg Tindak Pidana Pencucian Uang dan
diamandemen dgn UU No 25 Tahun 2003

5. Pelaku kejahatan mengeksploitasi globalisasi ekonomi,
keterbukaan informasi serta kecanggihan teknologi &
komunikasi untuk melakukan aktifitas ekonomi yg ilegal
Dengan pemanfaatan media tsb mengakibatkan
kejahatan pencucian uang sbg kejahatan yg :
- sulit dilacak (untraceable crime)
- tidak ada bukti tertulis (paperless crime)
- dilakukan dgn cara yg rumit
(inticrate crime)
- terorganisasi (organized crime)
Perlu pengawasan lalu lintas keuangan agar uang
berasal dari sumber yang legal dengan penggunaan
yang legal

6. Pencucian Uang
Upaya untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul uang yg
dihasilkan dr suatu tindakan
kejahatan sehingga tampak seolah-
olah berasal dari tindakan yg sah

7. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan,
mentransfer, membayarkan, membelanjakan,
menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, dan
membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan
lainya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau
patut diketahuinya merupakan hasil tindak pidana
dengan maksud untuk menyembunyikan, atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga
seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
( Pasal 1 butir 1 UU 15 tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003
tentang Pencucian Uang)

8. Hasil kejahatan adalah harta kekayaan yg diperoleh dr
tindak pidana :
• Korupsi - Penipuan
• Penyuapan - Pemalsuan uang
• Penyelundupan barang - Perjudian
• Penyelundupan tenaga kerja - Prostitusi
• Penyelundupan imigran - di bidang perpajakan
• Di bidang perbankan - di bidang lingkungan hidup
• Di bidang pasar modal - di bidang kelautan
• Di bidang asuransi - tindak pidana lain yg diancam dgn pidana penjara
• Narkotika 4 tahun atau lebih
• Psikotropika
• Perdagangan manusia
• Perdagangan senjata gelap
• Penculikan
• Terorisme
• Pencurian
• Penggelapan
Yang dilakukan di wilayah negara RI atau diluar wilayah RI dan tindak pidana tersebut
juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia

9. Proses Pencucian uang (mekanismenya):
1. Placement : penempatan dana yg dihasilkan
dr tindak kejahatan ke dalam
sistem keuangan
2. Transfering: memindahkan atau mengubah
bentuk dana melalui transaksi
keuangan yg kompleks dalam
rangka mempersulit pelacakan
asal usul dana
3. Integration: menggunakan seolah-olah harta
yang halal
mengembalikan dana yg telah
tampak sah kepada si pelaku
sehingga dpt digunakan dgn
aman

10. Kejahatan pencucian uang
dibedakan dlm 2 kriteria :
1. Tindak pidana pencucian uang
2. Tindak pidana yg berkaitan dgn
pencucian uang

11. Ad.1. Tindak pidana pencucian uang
• Rumusan ini terdapat dalam pasal 3
ayat (1) Setiap orang yg dgn sengaja :
- menempatkan harta kekayaan yg diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik
atas nama sendiri atau atas nama pihak lain
- mentransfer harta kekayaan yg diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana dr suatu penyedia jasa keuangan ke
penyedia jasa keuangan yg. lain baik atas nama sendiri maupun atas
nama pihak lain
- membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yg diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu
atas namanya maupun atas nama pihak lain
- menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yg diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya
sendiri maupun atas nama pihak lain

12. Ad.1. Tindak pidana pencucian uang
• Menitipkan harta kekayaan yg diketahui atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya maupun
atas nama pihak lain
• Membawa ke luar negeri harta kekayaan yg diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
• Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yg
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya
Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan
asal-usul harta kekayaan yg diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena
tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling
singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling
sedikit Rp.100.000.000,- dan paling banyak 15 milyar

13. Unsur obyektif (inti delik)→maka harus
dibuktikan. Unsur ini terdiri dari :
Menempatkan, mentransfer,membayarkan
atau membelanjakan, menghibahkan atau
menyumbangkan, menitipkan, membawa ke
luar negeri, menukarkan atau perbuatan lain
atas harta kekayaan (yg diketahui atau patut
diduga berasal dr kejahatan )
Unsur subyektif→sengaja, mengetahui, atau
patut menduga bahwa harta kekayaan berasal
dr kejahatan dgn maksud untuk
menyembunyikan atau menyamarkan harta
tersebut

14. Pasal 6 (1):
• Setiap orang yg menerima atau menguasai :
a. penempatan e. sumbangan
b. pentransferan f. penitipan atau
c. pembayaran g. penukaran
d. hibah
Harta kekayaan yg diketahui atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana
dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun
dan paling lama 15 tahun dan denda paling
sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak 15
milyar

15. Unsur obyektif :
• Menerima atau menguasai, penempatan,
pentransferan, pembayaran, hibah,
sumbangan, penitipan, penukaran harta
kekayaan
Unsur subyektif :
• mengetahui atau patut menduga bahwa harta
kekayaan merupakan hasil tindak pidana

16. Ad.2. Tindak pidana yg berkaitan dgn
pencucian uang
Pasal 8 :
Penyedia jasa keuangan yg dgn sengaja tidak menyampaikan
laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
ayat (1) dipidana dgn pidana denda paling sedikit 250 juta dan
paling banyak 1 milyar
Pasal 13 (1) yg ditunjuk oleh pasal 8 adalah sbb:
Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada
PPATK sebagaimana dimaksud dalam bab V untuk hal-hal sbb :
- transaksi keuangan yg mencurigakan
- transaksi keuangan yg dilakukan scr tunai dlm
kumulatif sebesar 500 juta rupiah atau lebih
atau mata uang asing yg nilainya setara di laku
kan dlm satu kali transaksi maupun beberapa
kali transaksi dalam satu hari kerja

17. Ad.2. Tindak pidana yg berkaitan dgn
pencucian uang
Pasal 9 :
Setiap orang yg tidak melaporkan uang tunai
berupa rupiah sejumlah 100 juta atau lebih atau
mata uang asing yg nilainya setara yg dibawa ke
dalam atau keluar wilayah negara RI dipidana
dgn pidana dgn pidana denda paling sedikit 100
juta dan paling banyak 300 juta

18. Ad.2. Tindak pidana yg berkaitan dgn
pencucian uang
• Pasal 10 :
Pejabat atau pegawai PPATK, saksi, penyidik, penuntut
umum, hakim atau orang lain yg terkait dgn perkara
tindak pidana pencucian uang yg sedang diperiksa
melanggar ketentuan pasal 39 (1) dan pasal 41 (1)
dipidana dgn pidana penjara 1 s/d 3 tahun
• Pasal 10 A :
Pejabat atau pegawai PPATK,penyidik, penuntut umum,
hakim dan siapapun juga yg memperoleh dokumen
/keterangan dalam rangka melaksanakan tugasnya
menurut UU wajib merahasiakan dokumen/keterangan
tersebut . Pelanggaran ketentuan ini dipidana penjara 5
s/d 15 tahun

19. Transaksi keuangan yg mecurigakan adalah
• Transaksi yg menyimpang dr :
- karakteristik
- kebiasaan pola transaksi dr pengguna jasa
• Transaksi yg patut diduga dilakukan dgn tujuan
menghindari pelaporan
• Transaksi yg dilakukan atau batal dilakukan dgn
menggunakan harta kekayaan yg diduga berasal
dr hasil tindak pidana
• Transaksi yg diminta oleh PPATK untuk
dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yg
diduga berasal dr hasil tindak pidana

20. • Setiap orang yg melaporkan
terjadinya dugaan TPPU wajib diberi
perlindungan khusus oleh negara dr
kemungkinan ancaman yg
membahayakan diri,jiwa, dan/atau
hartanya termasuk keluarganya