Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum dalam bisnis terkait tindak pidana pencucian uang, kewajiban penyedia jasa keuangan seperti bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah dan melaporkan transaksi mencurigakan, peranan PPATK dalam mendeteksi dan melaporkan kasus pencucian uang, serta perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi.

1. Aspek Hukum Dalam Bisnis
Tindak Pidana Pencucian Uang
Money Laundering
Nama kelompok 7
• Kasmawati
• M. Afrizal rizki
• M. Zaid

2. Kewajiban Penyedian Jasa Keuangan
Bank sebagai lembaga Penyedia Jasa Keuangan yang
menyediakan jasa dalam bidang perbankan, memiliki fungsi
utama sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan
dana masyarakat Perkembangan teknologi dan informasi global,
menjadikan dunia perbankan terus berkembang, namun
perkembangan teknologi dan informasi dalam bidang perbankan
tidak selamanya memberikan dampak positif, tetapi juga
memberikan dampak negatif.

3. Peraturan perundang-undangan
mewajibkan PJK
• Melaksanakan prosedur identifikasi nasabah, atau biasa
disebut Prinsip Mengenal Nasabah (know your customer
principles), merupakan hal yang sangat penting.
• Menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas nasabah
sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan
usaha dengan PJK.
• Menyampaikan laporan kepada PPATK.

4. Pasal 17 Ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa terdapat pihak pelapor
dalam kasus pencucian uang, yaitu penyedia jasa keuangan yang dimaksud terdiri dari :
1. Bank
2. Perusahaan pembiayaan
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi
4. Dana pensiun lembaga keuangan
5. Perusahaan efek
6. Manajer investasi
7. Mustodian
8. Wali amanat
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro
10. Pedagang valuta asing
11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu
12. Penyelenggara e-money
13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam
14. Pegadaian
15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi.
16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

5. Peranan PPATK

6. PPATK?????
• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan
• The Indonesian Financial Transaction Reports
and Analysis Centre (INTRAC)
• Didirikan 17 April 2002

7. • lembaga independen yang dibentuk dalam
rangka mencegah dan memberantas tindak
pidana Pencucian Uang.

8. Tugas PPATK
1. mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis,
serta mengevaluasi informasi yang
diperolehnya.
2. melakukan pemantauan terhadap catatan yang
ada dalam buku daftar pengecualian yang
dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan.

9. 3. membuat pedoman mengenai tata cara
pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
kepada Penyedia Jasa Keuangan.
4. memberikan nasehat dan bantuan kepada
instansi yang berwenang tentang informasi yang
diperolehnya.
5. membantu PJK dalam mendeteksi perilaku
nasabah yang mencurigakan

10. 6. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah
mengenai upaya-upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
7. Melaporkan setiap transaksi keuangan yang
terindikasi terlibat pencucian uang kepada
penegak hukum.
8. membuat dan memberikan laporan mengenai
hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan
lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali

11. Wewenang PPATK
• meminta dan menerima laporan dari Penyedia
Jasa Keuangan;
• meminta informasi mengenai perkembangan
penyidikan atau penuntutan terhadap tindak
pidana pencucian uang yang telah dilaporkan
kepada penyidik atau penuntut umum;

12. • melakukan audit terhadap Penyedia Jasa
Keuangan
• dalam menjalankan wewenang tersebut, tidak
berlaku ketentuan kerahasian bank dan
kerahasian transaksi keuangan lainnya.

13. Peranan PPATK
• mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian
uang
• membantu penegakan hukum yang berkaitan
dengan pencucian uang dan tindak pidana asal
(predicate crime).

14. Perlindungan Pelapor & Saksi
Pengaturan mengenai perlindungan bagi pelopor dan saksi
dalam UU TPPU. Ada 5 (lima) pasal yang mengatur mengenai
permasalahan tersebu
• Pasal 39 ayat (1) dan (2).
• Pasal 40 ayat (1).
• Pasal 41 ayat (1) dan (2).
• Pasal 42 ayat (1).
• Pasal 43

15. SEKILAS TENTANG PP NOMOR 57
TAHUN 2003
PP No.57/2003 tentang Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan
Saksi TPPU ditetapkan pada tanggal 11 November 2003. PP ini
terdiri atas 4 (empat) bab dan 13 (tiga belas) Pasal. Dalam Bab I
dimuat beberapa pengertian, antara lain pengertian mengenai
Perlindungan Khusus, Pelapor, dan Saksi.

16. Terimah Kasih