Narkotika

1. PENGETAHUAN & UU TENTANG
TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

2. CURICULUM VITAE
Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Tempat/Tgl lahir :
Agama :
Alamat Kantor :
Telp. :
Email :
Dik Umum: Dik Polri : Dikjur /Kursus:
1. 1.
2. 2.
3.
4.
PENUGASAN DN :
1.
2.
3.

3. TUJUAN PEMBELAJARAN YANG DIHARAPKAN
(KETERAMPILAN/PENGETAHUAN/SIKAP)
SISWA MEMAHAMI DAN DAPAT MENJELASKAN PENCUCUAN UANG
PERILAKU AWAL :
MEMAHAMI LATAR BELAKANG DAN KEMAMPUAN SISWA
PERSIAPAN :
1. MENYUSUN DESIGN PEMBELAJARAN 3.MEMBUAT PAPARAN MATERI PEMBELAJARAN
2. MENYIAPKAN MATERI PEMBELAJARAN 4. MENENTUKAN ALAT BANTU PEMBELAJARAN
KEGIATAN PENGAJAR KEGIATAN
SISWA
METODE YG
DIGUNAKAN
DURASI
PERKENALA
N
MEMPERKENALKAN
DIRI.
MENDENGARKA
N DAN
MEMPERSIAPKA
N ALAT TULIS
CERAMAH 10 MENIT
ISI MATERI
TTG ML
•MEMBERIKAN STUDI KASUS
•PEMBAHASAN STUDI KASUS
DISKUSI
KELOMPOK
DISKUSI KELAS
SLIDE /
POWERPOINT
20 MENIT
40 MENIT
KESIMPULA
N /
EVALUASI
MEMBERIKAN
PERTANYAAN TENTANG
MATERI YANG
DISAMPAIKAN
MEMBUAT
RESUME
ALAT TULIS 30 MENIT
RENCANA PENGAJARAN
MATA PELAJARAN : PENEGETAHUAN TPPU
DURASI :
TRAINER :

4. 4

5. APA YG DIMAKSUD DGN PENCUCIAN UANG ?

6. ”Penggunaan uang yang diperoleh
dari aktifitas ilegal dengan
menutupi identitas individu yang
memperoleh uang tersebut dan
mengubahnya menjadi asset yang
terlihat seperti diperoleh dari
sumber yang sah” secara
sederhana definisi tersebut dapat
disederhanakan adalah ”suatu
proses untuk membuat uang kotor
terlihat bersih ”.
PENGERTIAN PENCUCIAN UANG
PERBUATAN
PENCUCIAN UANG

7. SEJARAH PENCUCIAN UANG
 ISTILAH MONEY LOUNDRING SIKENAL SEJAK TH 1930 DI AS.
 PD WAKTU ITU PARA PELAKU KEJAHATAN MEMANFAATKAN
HASIL KEJAHATANNYA UTK BELI PERUSAHAAN (PENCUCIAN
PAKAIAN/LOUNDRY)
 TOKOH YG TERKENAL PD SAAT ITU ADL ALPHONSO CAPONE
(ALCAPONE) AKHIRNYA DIPENJARA KRN MENGHASILKAN
UANG TAPI TDK MELAPORKAN
 ADANYA HUKUM YG MENGATUR KERAHASIAAN BANK, ML
SEMAKIN MERAJA LELA.
 TH 1989 DI PARIS DILAKSANAKAN PERTEMUAN G.7 DIBENTUK
SATUAN TUGAS TINDAKAN KEUANGAN PD PENCUCIAN UANG
FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LOUNDERING)
 TH 1990 FATF MERUMUSKAN 40 REKOMENDASI SBG PARAMETER
 S/D JANUARI 2005 INI INDONESIA MASUK DLM NEGARA YG TDK
KOOPERATIF (NCCT), AKHIRNYA PEBRUARI 2005 KELUAR DR
NCCT

8. Penyebab Maraknya Pencucian Uang
Antara lain:
• Globalisasi Sistem Keuangan;
• Kemajuan Teknologi Informasi dalam industri keuangan;
• Ketentuan Rahasia Bank yang ketat;
• Penggunaan nama samaran atau anonim;
• Adanya praktek pembukaan rekening / kepemilikan suatu
asset tidak atas nama pemilik (beneficial owner);
• Diberlakukannya Elektronik Money (e-money/e-wallet);
• Adanya Ketentuan terkait Kerahasiaan hubungan antara
profesi tertentu dengan kliennya;
• Tidak ada kesungguhan dari pemerintah untuk cegah dan
berantas TPPU;
• Perbuatan pencucian uang belum dikriminalisasi oleh suatu
negara.
8

9. Pencucian uang dilakukan dengan pola-
pola sebagai berikut :
1. Penempatan (Placement)
“Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari TP ke dalam sistem keuangan atau
lembaga yang terkait dengan keuangan”, misalnya : bank, perusahaan sekuritas. Bisa juga
dengan cara membeli asset-asset yang mahal (Rumah, mobil mewah, barang-barang antik,
perhiasan).
2. Pelapisan (Layering)
“Upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari TP dan pelakunya,
memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks”.
Tujuannya agar penegak hukum sulit untuk melacak.
3. Integrasi (Integration)
“Upaya menggunakan harta kekayaan hasil TP yang telah ditempatkan (placement) dan atau
dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah,
untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya, misal :
 Mendirikan usaha-usaha yang banyak menggunakan uang tunai (rumah makan, toko,
dsb);
 Pembayaran angsuran;
 Pelunasan pinjaman.
9

10. 10
Pola Pencucian Uang

11. Pencucian Uang Memutus / Menjauhkan tiga Rantai
Kejahatan
11
Placement Integration
Layering
Menjauhkan atau Memutuskan
DISASSOCIATION
HASIL KEJAHATAN PERBUATAN PIDANA PELAKU
TIGA RANTAI KEJAHATAN

12. 12
Motode Pencucian Uang
SMURFING
Memecah-mecah transaksi dari
sejumlah besar uang menjadi kecil-kecil
STRUCTURING
Melakukan transaksi dari yang
semula berjumlah kecil makin lama
semakin besar di bawah batas minimum
pelaporan.
U-TURN
Memutar balikkan Transaksi untuk
kemudian dikembalikan ke rekening
asalnya
A
90
A
200
A
500
A
1000
A
5000
A
1000
80
70 40
85
99
95
95
85
65
90
100
B
1000
A
570
80
90
90
80
80
50
95
5

13.  Hasil kejahatan (proceeds of crime) merupakan “live blood” dari kejahatan,
dengan kata lain bahwa hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi
kegiatan tersebut;
 “Proceeds of crime” merupakan titik terlemah dari rantai kejahatan;
 Menghalangi pelaku menikmati hasil kejahatan dapat menghilangkan motivasi untk
berbuat jahat;
 Pelaku selalu berusaha agar harta kekayaan hasil kejahatannya terlihat sebagai
hasil dari kegiatan yang sah agar aman untuk digunakan;
 Kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban aktor
intelektual kejahatan dapat diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil
kejahatan (follow the money);
 Metode alternatif mengungkap kejahatan pelaku dan merampas harta kekayaan
adalah mengungkap perkara tindak pidana pencucian uang.
Paradigma Baru dalam Memberantas Kejahatan
13

14. Mengapa perlu pendekatan Anti Money Laundering (AML)? - Follow the
Money Concept -
14

15. MODUS OPERANDI DLM TPPU
1. USAHA LEGAL
 KELEBIHAN PENULISAN ATAS PENERIMAAN LEGAL.
 KELEBIHAN PENULISAN ATAS PENGELUARAN LEGAL.
2. PENYIMPANAN TUNAI
 SIMPANAN TABUNGAN/DEPOSITO.
 CEK MULTI GUNA.
 DI NEGARA-NEGARA YG MASIH PEGANG KERAHASIAAN BANK.
3. INVESTASI
 PEMBELIAN BARANG BAIK BERGERAK ATAU TIDAK BERGERAK.
 PEMBELIAN ATAU PENDIRIAN PERUSAHAAN.
4. TRANSAKSI DAGANG INTERNATIONAL
5. PEMBELIAN BARANG DAGANGAN
6. DLL

16. UU NO. 15 TAHUN 2002
TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UU NO. 25 TAHUN 2003
TELAH DIPERBAHARUI DENGAN
UU No. 8 TAHUN 2010
TTG
PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN TPPU

17. Pasal 1 Undang
undang nomor 25 tahun
2003 tentang Perubahan
atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2002
tentang tindak pidana
pencucian uang dan telah
diubah dgn UU No.8 Thn
2010 definisi Pencucian
uang dijelaskan sebagai
berikut :
”Dalam Undang-Undang ini yang
dimaksud dengan Pencucian Uang
adalah perbuatan menempatkan,
mentransfer, membayarkan,
membelanjakan, menghibahkan,
menyumbangkan, menitipkan,
membawa ke luar negeri,
menukarkan, atau perbuatan
lainnya atas Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduga
merupakan hasil tindak pidana
dengan maksud untuk
menyembunyikan, atau
menyamarkan asal usul Harta
Kekayaan sehingga seolah-olah
menjadi Harta Kekayaan yang sah
”.
DEFINISI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN
UU NO.8 TAHUN 2010

18. Unsur tindak pidana pencucian uang terdapat unsur pokok yang
harus selalu ada dalam setiap perbuatan tindak pidana pencucian
uang yaitu :
1. Kegiatan Transaksi
2. Harta Kekayaan.
3. Melanggar hukum
UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

19. ADLH KEGIATAN YG MENIMBULKAN HAK ATAU
KEWAJIBAN ATAU MENYEBABKAN TIMBULNYA
HUB. HUKUM ANTARA DUA PIHAK ATAU
LEBIH, TERMASUK KEGIATAN PENTRASFERAN
DAN/ATAU PEMINDAHBUKUAN DANA YG
DILAKUKAN OLEH PELAPOR
TRANSAKSI

20. TRANSAKSI
KEUANGAN
MENCURIGAKAN
MENYIMPANG DR PROFIL, KARAKTERISTIK
ATAU KEBIASAAN TRANSAKSI
DILAKUKAN OLEH NASABAH YG PATUT DI
DUGA DI LAK. DG TUJUAN MENGHINDARI
PELAPORAN TRANSAKSI YBST
TRANSAKSI KEUANGAN YG DIMINTA OLEH
PPATK UNTUK DILAPORKAN OLEH PIHAK
PELAPOR KARNA MELIBATKAN HARTA
KEKAYAAN YG DIDUGA BERASAL DARI
TINDAK PIDANA
10
TRANSAKSI KEUANGAN YG DILAKUKAN
ATAU BATAL DILAKUKAN DNG HARTA
KEKAYAAN YG DIDUGA BERASAL DR HASIL
TINDAK PIDANA

21. PIHAK PELAPOR
ADLH SETIAP ORANG YG MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 2010 INI WAJIB
MENYAMPAIKAN LAPORAN KEPADA PPATK.
PIHAK PELAPOR MELIPUTI :
A. PENYEDIA JASA KEUANGAN
 BANK
 LEMBAGA PEMBIAYAAN
 PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
 DANA PENSIUN
 PERUSAHAAN EFEK
 MANAGER INVESTASI
 KUSTODION
 WALI AMANAT
 PERPOSAN SBG PENYEDIA JASA GIRO
 PEDANGAN VALAS

22.  PENYELENGGARA ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU
 PENYELENGGARA E-MONEY DAN ATAU E-WALET
 KOPERASI SIMPAN PINJAM
 PEGADAIAN
 PERUSAHAAN PERDAGANGAN KOMODITI
 PENYELENGGARA GIAT USAHA KIRIM UANG
B. PENYEDIA BARANG ATAU JASA LAIN
 PERUSAHAAN PROPERTI / AGEN PROPERTI
 PEDAGANG KENDARAAN BERMOTOR
 PEDAGANG PERMATA DAN PERHIASAN / LOGAM MULIA
 PEDAGANG SENI DAN ANTIK
 BALAI LELANG

23. TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
1. DENGAN SENGAJA ;
-MENEMPATKAN ATAU MENERIMA PENEMPATAN
-MENTRANSFER ATAU MENERIMA TRANSFER
-MENGALIHKAN ATAU MENERIMA PENGALIHAN
-MEMBELANJAKAN
-MEMBAYARKAN ATAU MENERIMA PEMBAYARAN
-MENGHIBAHKAN ATAU MENERIMA HIBAH
-MENITIPKAN ATAU MENERIMA TITIPAN
-MENUKARKAN ATAU MENERIMA PENUKARAN
-BAWA KE LN
-MENGUBAH BENTUK
-MENERIMA SUMBANGAN
-MENYEMBUNYIKAN / MENYAMARKAN ASAL USUL
KEKAYAAN
2. MELAKUKAN PERCOBAAN,
PEMBANTUAN ATAU PEMUFAKATAN
JAHAT.
3. DILAKUKAN ATAS NAMA KORPORASI
4. WNI ATAU KORPORASI INDONESIA
DI LN BERIKAN BANTUAN,
KESEMPATAN & SARANA
HARTA KEKAYAAN
DIKETAHUI ATAU PATUT
DIDUGA MRKN HSL T P
•KORUPSI
•PENYUAPAN
•NARKOTIKA
•PSIKOTROPIKA
•LUNDUP TNG KRJ
•LUNDUP MIGRAN
•PERBANKAN
•PASAR MODAL
•PERASURANSIAN
•KEPABEANAN
•CUKAI
•PERDG ORG
•PERDG SENPI GELAP
•TERORISME
•PENCULIKAN
•PENCURIAN
•PENGGELAPAN
•PENIPUAN
•PEMALSUAN UANG
•PERJUDIAN
•PROSTITUSI
•BIDANG PAJAK
•BIDANG KEHUTANAN
•BIDANG LH
•KELAUTAN PERIKANAN
TP. DIANCAM SANKSI
PID ≥ 4 TAHUN
BAIK DILAKUKAN DI INDO/DI LUAR
WIL INDONESIA

24. HASIL TINDAK PIDANA ADALAH
KEKAYAAN YANG DIPEROLEH DARI
TINDAK PIDANA:
(psl 2)
 korupsi;
 penyuapan;
 penyeludupan barang;
 penyeludupan tenaga kerja;
 penyeludupan imigran;
 di bidang perbankan;
 dibidang pasar modal;
 dibidang asuransi;
 narkotika;
 psikotropika;
 perdagangan manusia;
 perdagangan senjata gelap;
 penculikan;
 terorisme;
 pencurian;
 penggelapan;
 penipuan;
 dibidang perpajakan;
 dibidang perpajakan;
 dibidang kehutanan;
 dibidang lingkungan hidup;
 dibidang kelautan; atau
 tindak pidana lainnya yang
diancam dengan pidana penjara 4
(empat) tahun atau lebih,
yang dilakukan diwilayah Negara
republic Indonesia atau diluar
wilayah Negara Republik
Indonesia dan tindak pidana
tersebut juga merupakan tindak
pidana menurut hukum Indonesia.
 Harta Kekayaan yang dipergunakan
secara langsung atau tidak langsung
untuk kegiatan terorisme
dipersamakan sebagai hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksug pada
ayat (1) huruf n.

25. HUBUNGAN
TP MONEY LAUDERING DENGAN TP LAINNYA
 TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING TIMBUL KARENA
ADANYA TINDAK PIDANA LAIN YANG MENGAWALINYA.
 PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAPAT
DILAKUKAN DENGAN CARA MENGGABUNGKAN DENGAN
TINDAK PIDANA ASALNYA.
 PENYIDIKAN TP PENCUCIAN UANG TIDAK PERLU
MENUNGGU PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASALNYA.
 DALAM PENYIDIKAN PEMBUKTIAN TERHADAP PREDICATE
CRIME LEBIH DOMINAN, KARENA TP PENCUCIAN UANG
HANYALAH AKIBAT DARI PREDICATE CRIME YANG
MENGHASILKAN HARTA KEKAYAAN.

26. T u j u a n A k h i r
Law Enforcement Approach
Anti Money Laundering Approach
Mencegah &
Memberantas TP
Kriminalitas Menurun
Intergritas & Stabilitas
Sistem Keuangan
meningkat
+
26

27. ASPEK-ASPEK PENEGAKAN HUKUM
27

28. PASAL 3
UU NO. 8 TAHUN 2010
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke
luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)
28

29. 29
Actus Reus :
 menempatkan
 mentransfer
 mengalihkan
 membelanjakan
 Membayarkan
 menghibahkan
 Menitipkan
 membawa ke
luar negeri
 mengubah
bentuk
 menukarkan
dengan mata
uang atau surat
berharga; atau
 Perbuatan lain
Atas harta kekayaan
Mens Rea
Diketahui atau
Patut Diduganya
merupakan hasil
tindak pidana
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1)
Subyek:
Orang perseorangan
korporasi
Obyek :
Harta Kekayaan
Pasal 3 (Pelaku Aktif)
Mens Rea
Dengan tujuan:
- Menyembunyikan;
atau
- menyamarkan
asal usul Harta
Kekayaan

30. PASAL 4
UU NO. 8 TAHUN 2010
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang
sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)
30

31. 31
Actus Reus :
Menyembunyikan
atau
menyamarkan:
• asal usul,
• sumber,
• lokasi,
• peruntukan,
• pengalihan hak-
hak,
• kepemilikan yang
sebenarnya
Atas Harta Kekayaan
Mens Rea
Diketahui atau
Patut
Diduganya
merupakan
hasil tindak
pidana
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 2
ayat (1)
Subyek:
Orang perseorangan
korporasi
Obyek :
Harta Kekayaan
Pasal 4 (Pelaku Aktif)

32. PASAL 5
UU NO. 8 TAHUN 2010
Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan,
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,
atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)
32

33. 33
Actus Reus :
Menerima atau
Menguasai
 penempatan,
 pentransferan,
 pembayaran,
 hibah,
 sumbangan,
 penitipan,
 Penukaran
 Menggunakan
Harta kekayaan
Mens Rea
Diketahui
atau Patut
Diduganya
merupakan
hasil tindak
pidana
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 2
ayat (1)
Subyek:
Orang perseorangan
korporasi
Obyek :
Harta Kekayaan
Pasal 5 (Pelaku Pasif)

34. TINDAK PIDANA LAIN BERKAITAN
DENGAN TPPU
 PASAL 11 : PEMBOCORAN DOKUMEN, DIPIDANA DENGAN PIDANA
PENJARA PALING LAMA 4 TAHUN
 PASAL 12 : ANTI TIPPING-OFF, DIANCAM PIDANA PALING LAMA 5 TAHUN ,
DAN DENDA PALING BANYAK 1 MILYAR
 PASAL 25 (4) : PJK YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN KEPADA
PPATK DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERDASARKAN PERATURAN
KA PPATK
 PSL 35 : TIDAK MELAPORKAN PEMBAWAAN UANG TUNAI RP 100 JUTA
ATAU LEBIH ATAU MATA UANG ASING YANG SETARA DAN/ATAU
INSTRUMEN PEMBAYARAN LAINNYA KELUAR MASUK RI, DIKENAKAN
SANKSI ADMINISTRATIF SEBESAR 10 % DAN SEBANYAK-BANYAKNYA 300
JUTA
 Pasal 15 : PPATK YG MELANGGAR KEWAJIBAN PASAL 37 AYAT 4
DIPIDANA PALING LAMA 2 TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK 500 JUTA
 PASAL 16 : PPATK, PENYIDIK, PENUNTUT, HAKIM, YG MENANGANI
PERKARA TPPU YANG SEDANG DIPERIKSA MELANGGAR KETENTUAN
PASAL 83 (1) DAN PASAL 85 (1), DIPIDANA PENJARA PALING LAMA 10
TAHUN

35. Hukum Acara
Kewenangan Apgakum
Lidik, Sidik, Tuntut, & Persidangan
35

36. PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
Untuk dapat dilakukan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan
terhadap TPPU tdk wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana
(Ps. 69)
Penundaan transaksi (Ps. 70)
Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk
melakukan penundaan transkasi terhadap harta kekayaan yg diketahui atau patut
diduga merupakan hasil tindak pidana
Perintah penyidik, penuntut umum atau hakim dilakukan secara tertulis dng
menyebutkan secara jelas mengenai
a. Nama dan jabatan yg meminta penundaan transaksi
b. Identitas setiap org yg transaksinya akan dilakukan penundaan
c. Alasan penundaan transaksi
d. Tempat harta kekayaan berada
Penundaan transaksi paling lama 5 hari kerja
Pihak pelapor wajib melaksanakan penundaan transaski sesaat setelah surat perintah
permintaan penundaan transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum atau hakim
Pihak pelapor wajib menyerahkan BA pelaksanaan penundaan transaksi kepada
penyidik, penuntut umum, atau hakim yg menundaan permintaan transaksi paling
lama 1 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan transasksi

37. PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada Pelapor
untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan yg diketahui atau patut diduga
merupakan tindak pidana dari setiap orang yang telah dilaporkan PPATK kepada
penyidik; tersangka; atau terdakwa
Perintah penyidik penuntut umum atau Hakim harus dilakukan secara tertulis dng
menyabutkan secara jelas :
a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, hakim
b. Identitas setiap org yg dilaporkan oelh PPATK, tsk atau terdakwa
c. Alasan pemblokiran
d. tindak pidana yg disangkakan
e. Tempat harta kekayaan berada
Pemblokiran dilakukan paling lama 30 hari kerja
Dalam hal jangka waktu pemblokiran berakhir pihak pelapor wajib mengakhiri
pemblokiran demi hukum
Pihak pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah
pemblokiran diterima
Pihak pelapor wajib menyerahkan BA pelaksanaan pemblokiran kepada yg
memerintahkan pemblokiran paling lambat 1 hari kerja sejak pelaksaan pemblokiran
Harta kekayaan yg diblokir harus tetap berada pada pihak pelapor ybs
Pemblokiran harta kekayaan (Ps. 71)

38. KETERANGAN HARTA KEKAYAAN (PASAL 72)
Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara TPPU penyidik, penuntut umum atau
hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis
mengenai harta kekayaan dari : org yg dilaporkan ke PPATK kepada penyidik, tersangka,
terdakwa
Dalam meminta keterangan tdk berlaku ketentuan perundang-undangan yg mengatur
rahasia Bank dan kerahasian transaksi keuangan lain
Permintaan keterangan harus diajukan dng menyebutkan secara jelas mengenai
a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, hakim
b. Identitas org yg terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka,
terdakwa
c. Uraian sngkat tindak pidana yg disangkakan atau didakwakan
d. Tempat harta kekayaan berada
Permintaan harus diseretai:
a. Laporan polisi dan surat perintah penyidikan
b. Surat penunjukan sebagai peneuntut umum
c. Surat penetapan majelis hakim
Surat permintaan untuk memperoleh harus ditanda tangani
a. Kapolri / Kapolda
b. Pimpinan instansi / lembaga / komisi
c. Jaksa agung / Kajati
d. Hakim ketua majelis
Surat permintaan ditembuskan kepada PPATK

39. PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
Lanjutan …….
Alat bukti (Ps. 73) :
Alat bukti yg sah dlm TPPU ialah
a. Alat bukti sbgimana dimaksud dlm hukum acara pidana
b. Alat bukti lain berupa informasi yg diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan
secara elektronik dng alat optik atau alat serupa optik dan dokumen
Penyidikan
(Ps. 74) :
Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai
ketentuan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan kecuali
ditentukan lain
(Ps. 75) :
Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan cukup terjadinya TPPU
dan TP. Asal, penyidik mengabungkan penyidikan TP. Asal dng penyidikan
TPPU dan memberitahukannya kepada PPATK

40. PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
Lanjutan …….
(Psl. 77) :
Untuk kepentingan disidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta
kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana
(Psl. 78) :
Dalam pemeriksaan disidang pengadilan hakim memerintahkan terdakwa agar
membuktikan bahwa harta kekayaan yg terkait dng perkara bukan berasal atau terkait
dengan tindak pidana
Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yg terkait dng perkara bukan berasal atau
terkait dng tindak pidana dng cara mengajukan alat bukti yg cukup
Asaz pembuktian

41. PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
Lanjutan …….
(Psl. 79) :
Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tdk hadir disidang pengadilan
tanpa alasan yg sah perkara dpt diputus tanpa hadirnya terdakwa (inabsentia)
Putusan yg dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada
papan pengumuman pengadilan, atau diberitahukan kpd Kuasanya
Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dan terdapat bukti yg cukup kuat
melakukan TPPU hakim atas penuntutan umum memutuskan harta kekayaan yg disita
(Psl. 81) :
Dalam hal yg diperoleh bukti yg cukup bahwa msh ada harta kekayaan yg bbelum disita
hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta tersebut
Persidangan

42. PS 3 ,4
UU 8/2010
BUKTIKAN
PREDIKAT
CRIME
IDENTIK
DGN PEM-
BUKTIAN
PSL 480
KUHP
PSL 5
UU.8/2010
ALAT
BUKTI
PIHAK PELAPOR
LAPORAM
PENYELIDIK/
PENYIDIK TP
LCK
HSL
LAP. MASY NGO LAP INSTITUSI
DITEMUKANOLEH PETUGAS
PS 3,4,6
UU 8/2010
ASAL HSL ANLIS
PENYIDIK TPPU
ASAL P. CRIME
LAP.HSL
PPATK
PS 5
UU 8/2010

43. PPATK
IJIN KAPOLRI/
KAPOLDA
IJIN
GUB BI
SIDIK TPPU
SIDIK TP LAIN
Pelapor
ALAT
BUKTI
TUNDA TRANSAKSI
/ BLOKIR
BANTUAN
TELUSURI
ASET
LAP
HSL
ANALISIS
UNDANG-UNDANG TPPU
UNDANG-UNDANG PERBANKAN
DPTKAN
STR & CTR
MINTA KET. KEKAYAAN
LANJUTKAN PERMINTAAN BANTUAN
MINTA KET. KEKAYAAN

44. POLA PEMBUKTIAN UNSUR PIDANA TERSANGKA
APAKAH MRPKAN
HARTA KEKAYAAN
APAKAH HASIL
TINDAK PIDANA
APAKAH DR KEJAH
KORUPSI,SUAP,
SELUNDUP,JUDI
DSB
TDK ADA
KEJAHATAN
TDK ADA
KEJAHATAN
TDK ADA
KEJAHATAN
APAKAH MENEMPATKAN
KEDLM PENYEDIA JASA
KEUANGAN,TRANSFER
BAYAR,BELANJA,HIBAH
DSB
TDK
TDK
TDK
TDK
YA
YA
YA
APAKAH DG SADAR
SENGAJA&KETAHUI
APAKAH DIKETAHUI
PATUT DIDUGA
YA
YA
TDK ADA
KEJAHATAN
TDK
TDK ADA
KEJAHATAN
TDK
YA PROSES
SIDIK

45. DAPATKAH DELIK PENCUCIAN UANG DIHUKUM LEBIH
DAHULU DRPD DELIK ASAL/PREDICATE CRIME
 GUNAKAN INTERPRETASI SOSIOLOGIS YAKNI UU TPPU
DIBUAT BERDSRKAN TUJUAN KEMASYARAKATAN YAITU
UNTUK MENCEGAH DAN MEMBERANTAS AGAR
INTENSITAS KEJAHATAN YG MENGHASILKAN HARTA
KEKAYAAN YG JUMLAHNYA BESAR DPT DIMINIMALISIR.
 DELIK PENCUCIAN UANG IDENTIK DNG RUMUSAN DELIK
PS 480 KUHP.
 DPT DIJADIKAN YURISPRUDENSI PUTUSAN MA :
NO. 103K/Kor/1961 TGL 21 NOP 1961 DINYATAKAN BAHWA :
TINDAK PIDANA PENADAHAN DAPAT BERDIRI SENDIRI
DISAMPING DAN SEDERAJAT DNG TINDAK PIDANA
PENCURIAN.

46. PSL. 83
(1) PPATK, PENYIDIK, PU, ATAU HAKIM WAJIB RAHASIAKAN IDENTITAS PELAPOR
(2) DIBERIKAN HAK UTK TUNTUT GANTI RUGI
PSL. 85
(1) SAKSI, JPU, HAKIM DILARANG MENYEBUT NAMA ATAU ALAMAT PELAPOR
(2) SBLM SIDANG DIMULAI HAKIM WJB MENGINGATKAN KETENTUAN TSB
PSL. 86
(1) ■ ORG YG MELAPORKAN TERJADINYA DUGAAN TPPU
■ ORG YG BERIKAN KESAKSIAN DLM TPPU
(2) KETENTUAN & TATA CARA BERIKAN PERLINDUNGAN DIATUR
DLM PP NO. 57/ TH 2003
WAJIB
DIBERIKAN
PERLINDUNGAN
KHUSUS OLH
NEGARA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN PELAPOR

47. BANTUAN KERJASAMA
Psl. 91
1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian
uang, dpt dilakukan kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah
dgn negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dgn
ketentuan Perundang undangan.
2) Kerjasama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dpt dilaksanakan jika negara dimaksud telah mengadakan perjanjian
kerjasama bantuan timbal balik dgn NKRI atau berdasarkan azas
prinsip resiprositas.

48. Ketentuan Peralihan (Pasal 95)
48
Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-
Undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

49. KERJASAMA INTERNASIONAL
MoU PPATK dengan FIU negara lain:
1. FIU Thailand (AMLO)
2. FIU Malaysia (UPW-BNM)
3. FIU Korea Selatan (KoFIU)
4. FIU Australia (AUSTRAC)
5. FIU Filipina (AMLC)
6. FIU Rumania (NOPCML)
7. FIU Italia (UIC)
8. FIU Belgia (CTIF-CFI)
9. FIU Spanyol (SEPBLAC)
10. FIU Polandia (GIFI)
11. FIU Peru (UIF)
12. FIU China (CAMLMAC)
13. FIU Mexico (MFIU)
14. FIU Canada (FinTRAC)
15. FIU Myanmar (CCB)
16. FIU Afrika Selatan (FIC)
17. FIU Cayman Island (CAYFIN)
18. FIU Jepang (JaFIO)
19. FIU Bermuda
20. FIU Mauritius (MFIU)
21. FIU Selandia Baru (NZ Police - FIU)
22. FIU Turki (MASAK)
23. FIU Finlandia (MLCH)
24. FIU Giorgia (FMS Giorgia)
25. FIU Croatia (Croatian AMLO)
26. FIU Moldova
27. FIU Amerika Serikat (FinCEN)
28. FIU Brunei Darussalam (FI-MOF)
29. FIU Bangladesh (AMLD)
30. FIU Senegal (CENTIF)
31. FIU Srilanka
32. FIU Macau
33. FIU Fiji Island
34. FIU Solomon Island
35. FIU Qatar
36. FIU United Arab Emirates
37. FIU Vietnam
38. FIU India
39. FIU Netherland
40. FIU Saudi Arabia (FIU)
41. FIU Luxemburg (FIU)
42. FIU Samoa (FIU)
43. FIU Ukraine
44. FIU Rusia
49

50. 1. STR PPATK BUKAN MERUPAKAN BARANG BUKTI/ALAT BUKTI.
2. STR. DILARANG DIBOCORKAN KE PIHAK LAIN
3. STR HANYALAH BAHAN UNTUK PENYELIDIK/PENYIDIK UNTUK
MENANYAKAN/UJI KEBENARANNYA
4. STR SEBAGAI INFORMASI INTELIJEN.
5. OLEH KARENA ITU, SETELAH MENERIMA STR, SGR BUKA
REKENING BLOKIR REKENING DAN PEMERIKSAAN PIHAKS
YANG TERKAIT
6. DILARANG MEMPERLIHATKAN STR DIDEPAN
SAKSI/TERSANGKA.
7. PEMERIKSAAN TERHADAP PJK HANYA BERKAITAN DENGAN
KEBERADAAN ACCOUNT TSK.
8. DILARANG MNGKONFRONTIR/MEMPERTEMUKAN
SAKSI/PELAPOR DENGAN TSK.
HINDARI
TINDAKAN-TINDAKAN SEBAGAI BERIKUT

51. MOHON DIWASPADAI ....!
Para pelaku (Money Launderers) adalah orang-orang
CERDIK. Mereka selalu mencari cara-cara baru untuk
mencuci uang dan tidak akan selalu menggunakan
methodology yang biasa digunakan.

52. Thank you brooooo..............