Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.

1. PELAKSANAAN
KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI
INDONESIA
MKEKG - PB PDGI
Periode : 2017 – 2020
drg.Hj. Sri Asih Gahayu,M.Kes,PhD

2. DRG.ASIH
• Dosen Keperawatan gigi Jambi 93 - 96
• Dosen FKG Baiturahmah 92 -93
• Widyaiswara Bapelkes Prov,Riau 99 – 15
• Dosen IKM dan Tehnik Gigi Stikes Hang Tuah Pekanbaru
• Wadir Medik Keperawatan RS Jiwa Tampan Prov.Riau 15 -18
• Widyaiswara Madya ( IV.c ) BBPK Ciloto Kemenkes RI
• S1 : Kedokteran Gigi Univ.Sumut 1992
• S2 : Magister Kesehatan Univ.Indonesia 2003
• S3 : PhD Health Management Universiti Selangor
• Ketua PDGI Cab.Pekanbaru
• Ketua PDGI Pengurus Wilayah RIAU
• MKEKG – PB PDGI 2017-2020
• (IAKMI,ILUNI UI,IKA USU,ADINKES,ARSADA)
Alamat : jl. Bunga Harum 55, Sukajadi Pekanbaru
jl. Sholeh Iskandar 5, Kd.badak - Kota Bogor
HP : 0811767092 {WA}
Email : asih_gahayu@yahoo.com dan sagahayu69@gmail.com, FB : Asih gahayu Done, IG : asihgahayu
2
drg. SRI ASIH GAHAYU,M.Kes,PhD

3. Motto
:
Jadi apapun diri kita, jadilah yang terbaik
buat semua orang

6. Pemberian potongan harga (diskon),
Merendahkan kehormatan dan derajat profesi!!!

7. Merendahkan kehormatan dan derajat profesi!!!
Mempublikasikan metode, obat,
alat/teknologi
Pemberian potongan
harga (diskon),

8. Merendahkan kehormatan dan derajat
profesi!!!

13. Dokter gigi yg baik - bijaksana,
yaitu :
1. Ketuhanan
2. Kemurnian niat
3. Keluhuran budi
4. Kerendahan hati
5. Kesungguhan niat
6. Integritas ilmiah – sosial
7. Kesejawatan yg tidak diragukan

14. Etika kedokteran gigi, mengutamakan
PASIEN yg berobat dan demi
keselamatan kepentingan PASIEN /
PATIENT SAFETY
AZAS DASAR ETIKA :
1. Menghormati otonomi pasien
2. Melakukan yang terbaik
3. Tidak merugikan
4. Berlaku adil

15. Untuk lebih nyata mewujudkan
kesungguhan dan keluhuran ilmu
kedokteran gigi, dilakukan,
“ Lafal Sumpah Dokter Gigi Indonesia “
SK Men Kes No 434/MenKes/SK/X/1983
DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH BAHWA...

16. 1. Saya, akan membaktikan hidup saya guna
kepentingan perikemanusiaan,
2. Saya akan memelihara dengan sekuat
tenaga martabat dan tradisi luhur profesi
Dokter Gigi,
3. Saya, akan menjalankan tugas saya
dengan cara yang terhormat dan bersusila
sesuai dengan martabat pekerjaan saya
sebagai dokter gigi.
4. Saya, akan merahasiakan segala sesuatu
yang saya ketahui sehubungan dengan
pekerjaan saya sebagai dokter gigi.
Lafal Sumpah Drg / Drg Sp

17. 5. Saya tidak akan mempergunakan
pengetahuan kedokteran gigi saya untuk
sesuatu yang bertentangan dengan
perikemanusiaan sekalipun diancam.
6. Saya, akan menghormati setiap hidup insani
mulai dari saat pembuahan.
7. Saya akan senantiasa mengutamakan
kesehatan penderita
8. Saya, dalam menunaikan kewajiban terhadap
pasien akan berikhtiar dengan sungguh-
sungguh tanpa terpengaruh oleh
pertimbangan keagamaan, kebangsaan,
kesukuan, perbedaan kelamin, politik,
kepartaian, dan kedudukan sosial
Lafal Sumpah Drg/ Drg Sp

18. 9. Saya, akan memberikan kepada guru-guru saya
penghormatan dan pernyataan terimakasih yang
selayaknya.
10. Saya, akan memperlakukan teman sejawat
sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan,
11. Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik
Kedokteran Gigi Indonesia
12. Saya, ikrarkan sumpah / janji dengan sungguh-
sungguh serta penuh keinsyafan dan tanggung jawab
dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya
“ Makna sumpah sungguh hebaaaat dg Komitmen ke
Allah
dan 12 komitmen dokter gigi pada Profesinya “
Luaaar biasa & apa yg bisa kita beri kpd mahluk Allah
!!!!
Lafal Sumpah Drg/ Drg Sp

19. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN MENUNTUT
PENERAPAN KODEKGI DENGAN BENAR
 UU No 8 tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen,
 UU No 29 tahun 2004 ttg Praktik Kedokteran,
 UU No 36 tahun 2009 ttg Kesehatan,
 UU No 44 tahun 2009 ttg Rumah Sakit,
 UU No 36 tahun 2014 ttg Tenaga Kesehatan,
 PP No 72 tahun 2012 ttg Sistem Kesehatan Nasional,
 PP No 12 tahun 2013 ttg Jaminan Kesehatan,
 PP No 93 tahun 2015 ttg Rumah Sakit Pendidikan,
 PMK No 1173 tahun 2004 ttg Rumah Sakit Gigi Mulut.
 PMK No 1787 tahun 2010 ttg IKLAN DAN PUBLIKASI
PELAYANAN KESEHATAN

20. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN MENUNTUT
PENERAPAN KODEKGI DENGAN BENAR
 PMK No 755 tahun 2011 ttg Audit Medik,
 PMK No 1691 tahun 2011 ttg Keselamatan Pasien di Rumah Sakit,
 PMK No 2052 tahun 2011 ttg Izin Praktik & Pelaksanaan Praktik
Kedokteran,
 PMK No 001 tahun 2012 ttg Sistem Rujukan,
 PMK No 36 tahun 2012 ttg Rahasia Kedokteran,
 PMK No 56 tahun 2014 ttg Perijinan dan Klasifikasi RS,
 PMK No 75 tahun 2014 ttg Puskesmas,
 PMK No 89 tahun 2015 ttg Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut,
 PMK No.HK.02.02/MENKES/62/2015 ttg Panduan Praktik Klinik bagi
Drg,
 PMK No 46 tahun 2015 ttg Akreditasi FKTP ( Puskesmas, Klinik Pratama
dan Praktek Mandiri dr / drg ),

21. KODEKGI Ps.3
Dalam menjalankan profesinya dokter gigi di
Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh
pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi
Ayat (1)
Dokter Gigi di Indonesia dilarang melakukan
promosi dalam bentuk apapun seperti memuji diri,
mengiklankan alat dan bahan apapun, memberi
iming-iming baik langsung maupun tidak langsung
dll, dengan tujuanagar pasien datang berobat
kepadanya.
ROBERTO
21

22. MEMUJI DIRI SENDIRI
 Gelar atau keahlian=gambaran
kompetensi
 Dikeluarkan oleh lembaga
pendidikan
 Pelatihaan-course merupakan
pelengkap
 Kualitas kompetensi merupakan
alat pujian yang tepat

23. MENGIKLANKAN
BAHAN DAN ALAT
Dokter memiliki martabat luhur
Tidak menganggap bisnis murni
Iklan tidak sama dengan
informasi

24. MEMBERI
IMING-IMING
Janji: bernada ketidakpastian
Biasanya melebihi realita
Bisa menjadi delik aduan
penipuan
Ingat: Kesehatan bukan

25. PELANGGARAN DOKTER GIGI
MELAKUKAN PROMOSI
 Promosi dokter gigi di media sosial maupun
media lainnya, jika melanggar etika akan di
berikan sanksi
 Sanksi etika profesi DRG akan dilakukan oleh
MKEKG PDGI, sesuai tingkat wilayah maupun
jenis pelanggarannya.
 Promosi melalui media sosial, jika pelanggaran
UU, maka masuk ranah pelanggaran hukum
dan penegakan sanksi melalui jalur Pengadilan
umum.

26. PenangananPelanggaran
26
ROBERTO
MKEKG
PDGI
DOKTER GIGI/
KLINIK
MENGUBAH
MENARIK
MENGHILANGKAN
MENGHENTIKAN
NEG POS
SELESAISANKSI : Moral,
Cabut rekomendasi SIP,
Sanksi Administtrasi

27. PERMENKES-1787-IKLAN-DAN-
PUBLIKASI-PELAYANAN-KESEHATAN-
XII-2010
Tidak diperbolehkan:
a. menyerang dan/atau pamer yang bercita rasa buruk
seperti merendahkan kehormatan dan derajat profesi
tenaga kesehatan;
b. memberikan informasi atau pernyataan yang tidak
benar, palsu, bersifat menipu dan menyesatkan;
c. memuat informasi yang menyiratkan bahwa fasilitas
pelayanan kesehatan tersebut dapat memperoleh
keuntungan dari pelayanan kesehatan yang tidak
dapat dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya atau menciptakan pengharapan yang tidak
tepat dari pelayanan kesehatan yang diberikan;

28. PERMENKES-1787-IKLAN-DAN-PUBLIKASI-
PELAYANAN-KESEHATAN-XII-2010
d. membandingkan mutu pelayanan kesehatan yang
diberikan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut
dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, atau
mencela mutu pelayanan kesehatan fasilitas
pelayanan kesehatan lainnya;
e. memuji diri secara berlebihan, termasuk
pernyataan yang bersifat superlatif dan
menyiratkan kata "satu-satunya" atau yang
bermakna sama mengenai keunggulan, keunikan
atau kecanggihan sehingga cenderung bersifat
menyesatkan;

29. PERMENKES-1787-IKLAN-DAN-PUBLIKASI-
PELAYANAN-KESEHATAN-XII-2010
f. mempublikasikan metode, obat, alat dan/atau
teknologi pelayanan kesehatan baru atau non-
konvensional yang belum diterima oleh
masyarakat kedokteran dan/atau kesehatan
karena manfaat dan keamanannya sesuai
ketentuan masing-masing masih diragukan
atau belum terbukti;
g. mengiklankan pelayanan kesehatan dan/atau
tenaga kesehatan yang fasilitas pelayanan
kesehatannya tidak berlokasi di negara
Indonesia;

30. PERMENKES-1787-IKLAN-DAN-PUBLIKASI-
PELAYANAN-KESEHATAN-XII-2010
h. mengiklankan obat, makanan suplemen, atau
alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar
atau tidak memenuhi standar mutu dan
keamanan;
i. mengiklankan susu formula dan zat adiktif;
j. mengiklankan obat keras, psikotropika dan
narkotika kecuali dalam majalah atau forum
ilmiah kedokteran;

31. PERMENKES-1787-IKLAN-DAN-
PUBLIKASI-PELAYANAN-KESEHATAN-
XII-2010
l. memberi informasi kepada masyarakat
dengan cara yang bersifat mendorong
penggunaan jasa tenaga kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan tersebut;
m. mengiklankan promosi berjualan dalam
bentuk apa pun termasuk pemberian
potongan harga (diskon), imbalan atas
pelayanan kesehatan dan/atau
menggunakan metode penjualan multi-
level marketing;

32. PERMENKES-1787-IKLAN-DAN-
PUBLIKASI-PELAYANAN-KESEHATAN-
XII-2010
n. memberi testimoni dalam bentuk
iklan atau publikasi di media massa;
dan
o.menggunakan gelar akademis
dan/atau sebutan profesi di bidang
kesehatan.

33. DOKTER GIGI YANG PROFESIONAL
1. Kompetensi teruji sesuai disiplin profesinya,
2. Memiliki standar kompetensi, STR dan SIP,
3. Belajar sepanjang hayat, agar selalu menjaga
kompetensi dan mengikuti perkembangan IPTEK,
4. Menerapkan Evidance Base Medicine / EBM,
5. Orientasi pelayanan pada kebutuhan dan
keselamatan pasien,
6. Menerapkan informed consent dan rekam medik yg
baik dan benar,
7. Melakukan pelayanan kesehatan gigi mulut yg
berkualitas.

34. KESIMPULAN
1. Etika dalam kedudukannya mempunyai arti yg sama
penting dengan IPTEK,
2. Etika merupakan bagian penting dari kompetensi drg / drg
Sp,
3. Sikap beretika adalah bagian dari sikap profesional seorang
drg / drg Sp,
4. Etika wajib dihayati dan diamalkan oleh setiap drg / drg Sp
yg profesional,
5. Pelanggaran etika berarti drg / drg Sp mengingkari
sumpahnya.
6. Pelanggaran etika akan mendapat sanksi dari MKEKG

35. Etik Kedokteran Gigi Indonesia
wajib dihayati dan diamalkan
“Pengingkaran”
Akibat yang paling tidak
dikehendaki adalah rusaknya
martabat dan tradisi luhur profesi
kedokteran gigi yang harus
dijaga bersama. Oleh karena itu
semua dokter gigi di Indonesia
bersepakat, bagi dokter gigi yang
melanggar Kodekgi wajib ditindak
dan diberi hukuman sesuai
dengan tingkat kesalahannya.

36. TERIMAKASIH