Dokumen tersebut merupakan curriculum vitae dari Dr. Eka Mulyana, SPOT., FICS., M.Kes., SH., MHKes. yang mencakup identitas, riwayat pendidikan, jabatan, dan alamat kantor/korespondensi.

1. CURRICULUM VITAE
dr. Eka Mulyana, SpOT., FICS .,M.Kes., SH., MHKes
1. IDENTITAS :
Tempat tanggal Lahir : Bogor, 4 November 1967
Jabatan : Ketua IDI Wilayah Jawa Barat
Alamat Kantor : JI. Setrasari Kulon Vll NO. 21 Bandung
Alamat Korespondensi : JI. Pulau Aru no. 5 Subang
No. Telp/Handphone : 08562241996 / 08156232511
2. Riwayat Pendidikan
S1 FK. UNPAD tahun 1992
Spesialis I FK. UNPAD tahun 1998 – 2003
Magister Of Health Law (MHKes) Soegijapranata Catholic Univ,
Semarang, graduated 2009
Faculty of Law (Sajana Hukurn) Langlangbuana Univ,Bandung
graduated 2009

2. Oleh
dr. EKA MULYANA, SPOT., FICS., SH., MKes., MHKes
Ketua IDI Wilayah Jawa Barat
2

3. — Hukum : boleh atau tidak boleh
— Etika : baik atau tidak baik
— Ilmu : benar atau tidak benar/salah
3

4. SUMPAH DOKTER
— SAYA BERSUMPAH BAHWA :
— Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan
perikemanusiaan.
— Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang
terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat
pekerjaan saya sebagai dokter.
— Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat
dan tradisi luhur profesi kedokteran.
— Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya
ketahui karena keprofesian saya.
4

5. — Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk
sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan,
sekalipun diancam.
— Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat
pembuahan.
— Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien,
dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
— Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya
saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan,
kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial
dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban
terhadap pasien.
5

6. — Saya akan memberi kepada guru-guru saya
penghormatan dan pernyataan terima kasih yang
selayaknya.
— Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti
saya ingin diperlakukan.
— Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik
Kedokteran Indonesia.
— Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh
dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.
6

7. KODEKI
KEWAJIBAN UMUM
— Pasal 1 Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan
mengamalkan sumpah dan atau janji dokter.
— Pasal 2 Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan
keputusan professional secara independen,dan
mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang
tertinggi.
— Pasal 3 Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang
dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan
hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
— Pasal 4 Seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan
yang bersifat memuji diri .
— Pasal 5 Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin
melemahkan daya tahan psikis maupun sik, wajib memperoleh
persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk
kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.
7

8. — Pasal 6 Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam
mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau
pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap
hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
— Pasal 7 Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan
dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
— Pasal 8 Seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya,
memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan
teknis dan moral sepenuhnya,disertai rasa kasih sayang
(compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.
— Pasal 9 Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam
berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya
untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien
dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau
kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan.
8

9. — Pasal 10 Seorang dokter wajib menghormati hak-hak-
pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya,
serta wajib menjaga kepercayaan pasien.
— Pasal 11 Setiap dokter wajib senantiasa mengingat
kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.
— Pasal 12 Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter
wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan
kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif),
baik sik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya serta
berusaha menjadi pendidik dan pengabdi sejati
masyarakat.
— Pasal 13 Setiap dokter dalam bekerjasama dengan para
pejabat lintas sektoral di bidang kesehatan, bidang lainnya
dan masyarakat, wajib saling menghormati.
9

10. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN
— Pasal 14 Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan
mempergunakan seluruh keilmuan dan ketrampilannya
untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu
melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas
persetujuan pasien/ keluarganya, ia wajib merujuk pasien
kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu.
— Pasal 15 Setiap dokter wajib memberikan kesempatan
pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan
keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadat dan
atau penyelesaian masalah pribadi lainnya.
10

11. — Pasal 16 Setiap dokter wajib merahasiakan segala
sesuatu yang diketahuinya tentang seorang
pasien,bahkan juga setelah pasien itu meninggal
dunia.
— Pasal 17 Setiap dokter wajib melakukan pertolongan
darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan,
kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan
mampu memberikannya.
11

12. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT
— Pasal 18 Setiap dokter memperlakukan teman
sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin
diperlakukan.
— Pasal 19 Setiap dokter tidak boleh mengambil alih
pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan
keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis.
12

13. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI
— Pasal 20 Setiap dokter wajib selalu memelihara
kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.
— Pasal 21 Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
kedokteran/ kesehatan
13

14. — Hukum : Boleh atau tidak boleh
— Etika : baik atau tidak baik
— Ilmu pengetahuan : Benar atau salah
14

15. Ketentuan Hukum Praktik Kedokteran
— UU No 23 /1992 ttg Kesehatan
— PP No 32/1996 ttg Tenaga Kesehatan
— UUPK No. 29/2004 (LN RI no. 116 th 2004)
— PERMENKES No. 1419/Menkes/Per/X/2005 ttg
Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi
(Menghapus permenkes no 916/Menkes/per/VII/1997)
— KODEKI (Munas IDI 2001 Jogja)
— PERKONSIL No.4/2011 ttg Disiplin Drofesional Dokter dan
Dokter Gigi
15

16. — Pasal 1 angka 12 UU Praktik Kedokteran menyebutkan
organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia
(IDI) untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi
Indonesia (PDGI) untuk dokter gigi.
— Ketentuan tersebut menegaskan IDI dan PDGI-lah
yang merupakan satu-satunya organisasi profesi untuk
dokter dan dokter gigi yang diakui Pemerintah melalui
undang-undang.
16

17. — “Tujuannya untuk memudahkan melakukan
pembinaan, pengawasan, pengenaan sanksi, serta
peningkatan mutu profesi dokter dan dokter gigi
dalam kerangka melindungi kepentingan masyarakat,”
17

18. — UJI KOMPETENSI dokter dan dokter gigi, merupakan
rangkaian proses yang wajib dilalui mahasiswa
kedokteran dan kedokteran gigi untuk menyelesaikan
program profesi dokter atau dokter gigi.
— Setelah proses tersebut, mereka akan mendapat
SERTIFIKAT KOMPETENSI.
18

19. — SERTIFIKAT KOMPETENSI, sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 angka 4 dan Penjelasan Pasal 29 ayat (3)
huruf d Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK),
diberikan oleh KOLEGIUM kepada dokter yang akan
berpraktik.
— Sementara itu, Undang-Undang Pendidikan
Kedokteran (UU DIKDOK) mengatur tentang
SERTIFIKAT PROFESI yang diberikan oleh perguruan
tinggi kepada lulusan baru dari program profesi
dokter.
— Sehingga kedua ketentuan dari undang-undang
tersebut tidak dapat dipertentangkan.
19

20. Masyarakat sekarang menurut dr. Sofwan :
1. Semakin memahami hak-haknya,
Tp tidak diimbangi oleh peningkatan
pemahaman mengenai logika medis dan
logika hukum,
akibatnya semua bentuk adverse
event digeneralisasi sebagai kasus
malpraktek.
1.
20

21. 2. Semakin litigious
(gemar menuntut dan menggugat
rumah sakit atau dokter).
21

22. 3. Semakin memandang dokter
bukan sebagai partnership dalam
mengatasi problem kesehatannya.
22

23. 4. Semakin menerima konsep HAM
sebagai acuan bagi penentuan
kebijakan dibidang sosial dan
hukum
23

24. 5. Semakin tinggi penghargaannya
terhadap prinsip-prinsip
konsumerisme.
- antara lain prinsip “he who pays
the piper calls the tune” (siapa
membayar pengamen suling
maka dialah yang menentukan
nadanya atau lagunya). 24

25. Kewajiban Dokter (Ps. 51 UUPK)
— Berikan Pelayanan Medis sesuai SP, SPO, Kebutuhan
Medis pasien
— Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai
keahlian lebih baik
— Rahasiakan tentang pasien, juga setelah meninggal
— Lakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan
— Tambah ilmu pengetahuan dan ikut perkembangan
ilmu kedokteran
25

26. Kewajiban Pasien (Ps. 53 UUPK)
— Berikan informasi lengkap dan jujur ttg mslh kesnya;
— Patuhi nasihat & petunjuk dr;
— Patuhi ketentuan di sarana kesehatan;
— Berikan imbalan jasa..
26

27. HAK DOKTER (PS. 50 UUPK)
— Memperoleh perlindungan hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai sp dan spo;
— Memberikan pelmed menurut sp dan spo;
— Memperoleh informasi lengkap & jujur dari pasien
dan/atau keluarganya;.
— Menerima imbalan jasa.
27

28. Hak Dokter lainnya :
— Hak untuk bekerja menurut standar medik
— Hak menolak melaksanakan tindakan medik krn
secara professional tidak dapat
mempertanggungjawabkannya
— Hak menolak suatu tindakan medik yg menurut suara
hatinya (conscience) tidak baik
— seorang dokter berhak bertindak sesuai Sa science et sa
conscience maka ia mempunyai kewajiban ntuk merujk
pd dokter lain
28

29. Hak Dokter Lainnya :
— Hak mengakhiri hubungan dg pasien
— Jika dinilai kerjasama pasien tdk lg ada gunanya (geen
zinvolle samenwerking)
— Misal pasien tidak mengikti intruksi pengobatan baik
sebagian atau keseluruhan tanpa memperlihatkan
penyesalan tp tiap kali hanya memngemukakan bahwa
ia lupa
— Hak atas privasi dokter
— Misal jangan memperluas hal yg sangat pribadi dari
dokter
29

30. Hak Dokter Lainnya :
— Hak menolak memberikan keterangan tentang pasien
di Pengadilan
— Psl 170 ayat 1 KUHP
— Tergantung hakim menentukan (Psl 170 ayat 2 KUHP)
30

31. HAK PASIEN (PS. 52 UUPK)
— Dapat penjelasan lengkap ttg tindakan medis;
— Minta pendapat dokter lain;
— Dapat pelayanan sesuai kebutuhan medis;
— Tolak tindakan medis;
— Dapat isi rekam medis;
31

32. Hak Pasien Lainnya :
— Memberikan persetujuan
— Memilih dokter
— Memilih sarana kesehatan
— Atas rahasia kedokteran
— Menghentikan pengobatan / perawatan (di RS tersedia
form PulPak
32

33. Kewajiban dokter dan dokter
gigi punya STR (ps 29 ) .
Pelaksanaan Praktik dan
kewenangan dokter ( pasal 35) .
Dokter harus punya SIP ( pasal 36 ).
33

34. PS. 39 UU NO. 29 TH. 2004 :
— PRAKTIK KEDOKTERAN DISELENGGARAKAN
BERDASARKAN PADA KESEPAKATAN ANTARA
DOKTER DENGAN PASIEN DALAM UPAYA
PEMELIHARAAN KESEHATAN, PENCEGAHAN
PENYAKIT, PENINGKATAN KESEHATAN,
PENGOBATAN PENYAKIT, DAN PEMULIHAN
KESEHATAN
34

35. PIMPINAN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN DILARANG
MENGIZINKAN DOKTER YANG
TIDAK MEMILIKI SIP UNTUK
MELAKUKAN PRAKTIK
KEDOKTERAN DI SARANA
PELAYANAN KESEHATAN
TERSEBUT.(ps 42)
35

36. PERSETUJUAN TINDAKAN
KEDOKTERAN(INFORMED CONSENT)
— PS. 45 : SETIAP TINDAKAN KEDOKTERAN YANG
AKAN DILAKUKAN OLEH DOKTER TERHADAP
PASIEN HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN.
36

37. IMPLIKASI UUPK thd Dokter
— UU Praktek Kedokteran menimbulkan implikasi serta
memiliki sanksi yang berat sehingga harus direspon
secara baik oleh setiap dokter yang melakukan praktik
kedokteran, baik di sarana kesehatan maupun diluar
sarana kesehatan; antara lain:
1. Harus memiliki sertifikat KOMPETENSI dari kolegium.
2. Harus memiliki STR (LISENSI) dari Konsil Kedokteran
Indonesia.
3. Harus selalu MENJAGA kompetensinya dengan terus
menerus mengi-kuti pendidikan berkelanjutan.
37

38. 4.harus memperbarui STR (LISENSI) yang habis masa
berlakunya.
5. Harus punya SIP jika ingin praktik swasta perorangan.
6. Dalam menjalankan praktik harus selalu:
a. Memenuhi Standar Pelayanan yang berlaku.
b. Menjalankan prosedur Informed Consent yang benar.
c. Melaksanakan manajemen Rekam Medis dengan baik.
d. Menjaga Rahasia Kedokteran.
e. Menghormati semua Hak Pasien.
7. harus memasang plang praktek.
38

39. — Aspek-aspek yang harus dikuasai agar dapat
melaksanakan tugas dan perannya sebagai seorang
dokter menurut New South Wales Medical
Board adalah:
— 1. Clinical judgment.
— 2. Medical knowledge.
— 3. Clinical skill.
— 4. Humanistic quality.
— 5. Communication skill.
39

40. Rekam Medis
Permenkes nomor 269/menkes/per/III/2008
Pasal 46 ayat 1 Undang undang Negara Republik
Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran. ….Setiap dokter wajib membuat rekam
medis.
Pasal 47 ayat 1…milik sarkes sedang isi milik pasien.
Pasal 52 huruf e..hak pasien mendapat isi rekmed.
40

41. Inform consent
— Memberi Keterangan medis
— Memakai Bahasa pasien.
— Kepada pasien dan atau keluarganya.
— Ada saksi dari pihak dokter dan keluarga…*
— Dalam ruang khusus yang dilengkapi CCTV (audio
dan visual)..
— Ada bukti tertulis.
— Ada foto..mengapa harus ada ?
41

42. Ucapan terima kasih
— Kepada pasien dan keluarganya…
— Meniru gaya pramuniaga pada resto waralaba terkenal
— Kepada dokter pengirim…
42

43. Resiko Hukum
Pidana
Keterangan palsu :
1. Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat
keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit,
kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara
paling lama empat tahun.
2. Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk
memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau
untuk menahannya disitu, dijatuhkan pidana penjara
paling lama delapan tahun enam bulan.
3. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan
sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah olah
isinya sesuai dengan kebenaran.
(Pasal 267 KUHP)
43

44. Resiko Hukum
Pidana
1. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu
surat keterangan dokter tentang ada atau tidak
adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan
maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau
penanggung, diancam dengan pidana penjara paling
lama empat tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa
dengan maksud yang sama memakai surat
keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu,
seolah olah surat itu benar dan tidak palsu.
(Pasal 268 KUHP)
44

45. — Pasal 1366 KUHPerdata menentukan adanya kelalaian
(nalatigheid). Jadi apakah perbuatan itu disengaja
ataupun karena kelalaian/kurang hati-hati,asalkan
menimbulkan kerugian,maka pihak yang dirugikan
dapat menggugat ganti rugi.
45

46. Saran
o Buat Surat Keterangan Sakit dan kwitansi dengan benar.
o Penulisan diagnosa harus sepengetahuan pasien.
o Catat dalam rekam medis.
o Buat dengan kelaziman. Misalnya : izin sakit rawat jalan
maksimal 3 hari.
o Komunikasikan dengan pasien dan keluarga.
o Berani menolak dengan halus sambil edukasi.**
o Amankan cap dan blanko resep dan kwitansi.
46

47. Tuntutan Hukum (?)
— Bukan hanya sengketa tentang tata-laksana pelayanan
medik antara pasien dengan dokter atau RS
— Sengketa antara Pasien dengan Dokter / Nakes / RS
tentang pelaksanaan pelayanan medik / rumah sakit
— Ketidakpuasan pelayanan
— Dugaan pelanggaran hak pasien
— Dugaan kesalahan / kelalaian
47

48. Rahasia Kedokteran
Membuka Rahasia Kedokteran :
— Memberitahu secara lisan isi RM
— Mengizinkan melihat RM
— Memberi fotokopi RM
— Memberikan resume pasien
— Membicarakan isi RM di depan umum
— Tidak hati-hati menaruh RM sehingga memudahkan
orang melihat isinya
48

49. TENTANG GUGATAN/ADUAN
PASIEN
— Alur BHP2A
— Aduan datang ke RS » ditangani komdik dan yanmed
— Bila terkait etika diteruskan ke MKEK dg melibatkan
perhimpunan
— Bila terkait disiplin sampaikan/Bersama peer group,
MKDKI
— Permintaan bantuan/pendampingan BHP2A bisa dari
teradu atau dari RS
49

50. PENDIDIKAN DOKTER/DOKTER SPESIALIS
Clinical Competence
Clinical (and ethical)
Problem Solving / decision making
Attitudinal
Aspect or Behavioral
Competence
Psychomotor
Skills
Competence
Cognitive
Knowledge
Competence
50

51. 51
SUN RISE :
S : SELALU KOMUNIKASI YG BAIK
U : UNTUK SELALU HUMBLE
N : NO GUARANTIE
R : REKAM MEDIK
I : INFORMED CONSENT
S : SOP
E : EMPATI
Copyright : ekamdspot
Dengan Selalu SUN RISE diharapkan dokter-dokter dapat
terhindar dari Gugatan/Tuntutan Malpraktik.

52. 52
Perkonsil No.4 th. 2011
Ttg :
Disiplin Profesional Dokter
Dan Dokter Gigi

53. Pasal1
1) Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi adalah
ketaatan terhadap aturanaturan dan/atau ketentuan
penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik
kedokteran.
2) Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien
dalam melaksanakan upaya kesehatan.
3) Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis,
dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan
kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di
luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik

54. Pasal1
4) KKI adalah suatu badan otonom, mandiri,
nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri
atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
5) MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk
menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan
dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu
kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan
sanksi.
6) MKDKI-P adalah lembaga di wilayah provinsi
tertentu yang berwenang untuk menentukan ada
tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter
gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan
kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.

55. Pasal2
Pengaturan Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi
bertujuan untuk:
(1) memberikan perlindungan kepada masyarakat;
(2) mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan; dan
(3) menjaga kehormatan profesi.

56. Pasal3
1. Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan
pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan
Dokter Gigi.
2.Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan
Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari 28 bentuk:
a. melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;
b. tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi
lain yang memiliki kompetensi yang sesuai
c. mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan
tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut;
d. menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti
sementara yang tidak memiliki kompetensi dan
kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan
pemberitahuan perihal penggantian tersebut;

57. Pasal 3
e. menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi
tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian
rupa sehingga tidak kompeten dan dapat
membahayakan pasien;
f. tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang
memadai pada situasi tertentu yang dapat
membahayakan pasien;
g. melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan
yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;
h. tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan
memadai (adequate information) kepada pasien atau
keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;

58. Pasal 3
i. melakukan tindakan/asuhan medis tanpa
memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga
dekat, wali, atau pengampunya;
j. tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis
dengan sengaja;
k. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk
menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri
kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau
keluarganya;
m. menjalankan Praktik Kedokteran dengan
menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau

59. Pasal 3
n. melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan
menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa
memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga
yang diakui pemerintah;
o. tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar
perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali
bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu
melakukannya;
p. menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau
tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak
dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
q. membuka rahasia kedokteran;
r. membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil
pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;

60. Pasal 3
s. turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan
penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati;
t. meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai
dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
u. melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau
tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan
Praktik Kedokteran;
v. menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang
bukan haknya;
w. menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta
pemeriksaan, atau memberikan resep obatlalat kesehatan;

61. Pasal 3
x. mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan
kemampuanl pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun
tulisan yang tidak benar atau menyesatkan;
y. adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif
lainnya;
z. berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi,
surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak
sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
aa. tidak jujur dalam menentukan jasa medis;
bb. bb.tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti
lainnya yang diperlukan MKDKI I MKDKI-P untuk
pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin
Profesional Dokter dan Dokter Gigi;

62. Pasal 35
(1) Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR
mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran
sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang
dimiliki, yang terdiri atas:
a.mewawancarai pasien;
b.memeriksa fisik dan mental pasien;
c.menentukan pemeriksaan penunjang;
d.menegakkan diagnosis;
e.menentukan penatalaksanaan dan pengobatan
pasien;
f.melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran
gigi;

64. TUNTUTAN PIDANA
— KELALAIAN : 359-361 KUHP
— KETERANGAN PALSU : 267-268 KUHP
— ABORSI ILEGAL : 347-349 KUHP
— PENIPUAN : 382 KUHP
— PERPAJAKAN : 209, 372 KUHP
— EUTHANASIA : 344 KUHP
— PENYERANGAN SEKS : 284-294 KUHP

65. TUNTUTAN PERDATA
— PS 1365 KUH PERDATA :
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
menggantinya
— PS 1366 KUH PERDATA : Juga akibat kelalaian
— PS 1367 KUH PERDATA : Juga respondeat superior

66. Hak menuntut ganti rugi
Pasal 58 UU 36/2009 ttg Kesehatan
(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap
seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara
kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan
atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang
diterimanya.
(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan
tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan
kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

67. Perlindungan hukum
Pasal 50 UU 29/2004 ttg Praktik Kedokteran
— Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan
praktik kedokteran mempunyai hak :
— memperoleh perlindungan hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan
standar prosedur operasional;
— memberikan pelayanan medis menurut standar profesi
dan standar prosedur operasional;

68. Tuntutan Hukum (?)
— Bukan hanya sengketa tentang tata-laksana pelayanan
medik antara pasien dengan dokter atau RS
— Sengketa antara Pasien dengan Dokter / Nakes / RS
tentang pelaksanaan pelayanan medik / rumah sakit
— Ketidakpuasan pelayanan
— Dugaan pelanggaran hak pasien
— Dugaan kesalahan / kelalaian

69. Sanksi Membuka
— Pidana: pasal 322 KUHP (9 bulan penjara) à terhadap
pelaku
— Perdata: barangsiapa menimbulkan kerugian harus
memberi ganti rugi (pasal 1365 KUHPer) à terhadap
pelaku dan Pimpinan RS selaku atasannya (pasal 1367
kUHPer)
— Administratif

70. RENUNGAN FAKTA
— Kejadian yang tidak diharapkan memang banyak
terjadi (+ 8,9% dari pasien rawat inap) dan 38%
nya disebabkan oleh error (preventable adverse
events)
— Hanya 9:1.000 dokter lalai yg dituntut, tetapi
1:13.000 dokter tidak lalai juga dituntut (litigasi).
— Hanya 20% tuntutan kelalaian medik yang
dimenangkan pasien (litigasi)
— Tapi angka yg sebenarnya (non-litigasi) tidak
diperoleh (out-of-court-settlement)

71. Sengketa Medik
— Tetap jaga hubungan dokter pasien
— Siapkan berkas-berkas yang diperlukan
— Koordinasi dengan pimpinan, komite medik, komite
etik & hukum
— Jangan menghadapi keluarga pasien dan atau
pengacara secara sendiri

72. 72

73. Contoh Kasus 2018
1. Kasus Kota M - selesai dng mediasi non litigasi
2. Putusan utk dr RHD SpBS teguran utk konsul kpd dr yg lebih kompeten.
Putusan utk dr A SpS tidak ada pelanggaran disiplin.
3. Dr T masuk lapas Sukamiskin.
4. Awal Kasus dr SpOG
5. Jelas
6. Kasus dr RN RS R awal pengumulan data MKDKI
7. Putusan MKDKI utk dr F SpBS : tidak ada pelanggaran disiplin .
8. Sqa
9. Mediasi non litigasi atas laporan N L : Hasil : selesai seperti yg diminta (
resume rekam medis ).
10. Mendengar keluhan dr S atas tindakan tidak menyenangkan / teguran dr A
11. Kasus dr SpOG
12. Kasus anak calon wakil bupati S yg meninggal di RS A yg sebelumnya dirawat
di RS H A dan RS H K R. Kasus masih berlangsung
13. MKDKI : Pengumpulan data Kasus RSUD S C dng terlapor dr A. Hasil temuan
lapangan tidak sesuai dng laporan pasien
14. Tgl 30 Juli 2018. MKDKI Baca Putusan atas dr F SpOG B. Belum berlangsung.
73

74. Demikian
1. 4. Kasus di Polda masih berlangsung.
2. 2 kasus mediasi non litigasi sukses.
3. 3 putusan MKDKI ( tidak ada pelanggaran disiplin ).
4. 2 Kasus MKDKI sedang berjalan.
5. 1 Kasus MKDKI baru akan dibacakan.
Kasus Lainnya
pengangkatan indung telur ai kista ovarium
74

75. 75

76. 76
Manajemen RSUD Tangerang Selatan sudah memberikan
informasi yang sangat jelas kepada kami dan keluhan
kami sudah ditanggapi dengan sangat baik. Untuk itu
kami ucapkan terimakasih kepada RSUD Tangerang
Selatan, sehingga kami bisa mendapatkan tanggapan
yang sangat baik dan jelas.
contoh kominikasi yg berjalan baik antara
dokter/fadkes dg pihak pasen dlm menanggapi keluhan..

77. 77

78. — Tanggal 27 Februari 2017, saya ke Rumah Sakit Ananda Medan Satria
Bekasi untuk memeriksakan tangan anak saya ke dokter spesialis
orthopedi yang dua bulan lalu mengalami patah tulang.
— Setelah menunggu 3 jam menunggu, tiba giliran saya. Saya meminta
untuk dilakukan pemeriksaan dan meminta surat rujukan rontgen jika
diperlukan.
— Saya juga menjelaskan bahwa sebelumnya anak saya sudah menjalani
pengobatan alternatif patah tulang. Tetapi dokter menolak untuk
memeriksa dan juga menolak memberikan surat rujukan rontgen.
— Beliau beralasan bahwa saya lebih percaya kepada pengobatan
alternatif daripada dokter dan mengatakan bahwa surat rujukan
rontgen bisa langsung minta ke petugas BPJS karena saya
menggunakan layanan BPJS.
— Tetapi saat saya meminta surat rujukan kepada petugas BPJS,
permintaan saya ditolak karena tidak adanya surat rujukan dari dokter.
Akhirnya saya pulang dengan tanpa hasil apapun.
— Malamnya saya menuliskan e-mail kepada Humas RS Ananda untuk
melaporkan kejadian tersebut. Sangat disayangkan bahwa balasan dari
RS Ananda kepada saya sama sekali tidak menunjukkan itikad baik.
— Menurut saya tindakan dokter yang sudah menolak memeriksa pasien
sudah menyalahi etika kedokteran untuk menolong pasien yang
membutuhkan pemeriksaan.
78

79. 79

80. 80

81. 81

82. 82

83. 83

84. 84

85. 85

86. 86

87. 87

88. 88

89. 89

90. 90

91. 91

92. TERIMA KASIH
92