Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Similar to 1. perkembangan perlindungan konsumen
Similar to 1. perkembangan perlindungan konsumen (20)
More from Gindha Wayka
More from Gindha Wayka (20)
1. perkembangan perlindungan konsumen
- 2. A. PENDAHULUAN Asal kata “Konsument” dari bahasa belanda artinya pemakai terakhir dari barang dan jasa yang diserahkan kepada mereka dari pengusaha (produsen dan pedagang perantara). Pasal 1 angka 2 Undang-undang no 8 / 1999 : Konsumen adalah Setiap orang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Note : - Orang = pihak - Pemakai = yang memperoleh
- 3. Menurut Business English Dictionary, perlindungan konsumen adalah protecting consumers against unfair or illegal traders, Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. 3
- 4. Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa: ‘Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen’.
- 5. 5 Semua norma perlindungan konsumen dalam Undang- undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Pada posisi itu, hukum pidana sebagai sarana social defence yang bertujuan melindungi kepentingan- kepentingan masyarakat dalam : 1. Pemeliharaan tertib masyarakat; 2. Perlindungan masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dibenarkan yang dilakukan orang lain; 3. Pemasyarakatan kembali para pelanggar hukum; 4. Pemeliharaan dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tentang keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.
- 6. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu: 2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. 1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. 6
- 7. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan cara: 1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum. 2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha. 3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. 7 4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik yang menipu dan menyesatkan. 5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang- bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.
- 8. “ ◂ Sebelum lahirnya UUPK, upaya perlindungan konsumen kurang dirasakan oleh masyarakat. ◂ Contohnya adalah dengan dikeluarkannya UU No 10 Tahun 1961 tentang barang, serta disusul dengan berbagai undang-undang lainnya. 8
- 9. ◂ Meskipun telah lahir Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), namun belum mencapai perkembangan sebagaimana di Negara maju. ◂ Sebagai contohnya ialah, ganti kerugian yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian hanya meliputi kerugian yang langsung dialami oleh konsumen karena mengkonsumsi suatu produk dan tidak meliputi akibat yang ditimbulkannya, lebih-lebih pada keuntungan yang tidak diperoleh akibat penggunaan produk. 9
- 10. ◂ Pembatasan ganti kerugian tersebut diatur dalam Pasal 19 UUPK, sebagai berikut: 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 10
- 11. Enam kepentingan konsumen dalam Resolusi PBB tentang perlindungan konsumen berdasarkan Putusan sidang umum PBB pada sidang ke 106 tanggal 9 april 1985. 1. Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya 2. Promosi dan perlindungan pada kepentingan ekonomi konsumen 3. Tersedianya informasi yang mencukupi sehingga memungkinkan dilakukannya pilihan sesuai kehendak 11 5. Pendidikan konsumen. 6. Tersedianya cara ganti rugi yang efektif. 4. Kebebasan membentuk organisasi konsumen dan diberinya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.
- 12. The Economic Law And Improved Procurement System Project (ELIPS), mengemukakan 9 materi rumusan hukum perlindungan konsumen yakni: 1. Ketidaksetaraan dalam kekuatan tawar menawar 2. Kebebasan dalam berkontrak versus keadilan dalam kontrak 3. Persyaratan untuk memberikan informasi kepada konsumen, yang meliputi hukum pengumuman yang umum dan hukum pengumuman tentang keuangan. 12 4. Peraturan tentang perilaku/tindakan penjual, yang meliputi petunjuk/arahan yang salah dan kelicikan dalam perdagangan.
- 13. 5. Peraturan tentang mutu produk, yang meliputi garansi dan keamanan produk 6. Akses terhadap kredit (pelaporan, kredit, nondiskriminasi) 7. Batas-batas hak mengakhiri masa jaminan. 13 8. Peraturan tentang harga 9. Pembetulan.
- 14. Aturan yang digunakan sebelum lahir Undang- Undang perlindungan konsumen 2. Undang-undang No. 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang. 14 1.Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang undang Hukum Dagang (KUHDagang) yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus untuk melindungi konsumen yang mengalami kerugian atas cacat barang atau jasa yang di belinya. 3. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1964 tentang standar industri 4. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 81/M/K/SK/2/1974 tentang Pengesahaan Standar Cara- cara Analisis dan Syarat- syarat Mutu Bahan Baku Hasil Industri
- 15. B. Filosofi Perlindungan Konsumen 15 1. Sejarah Perkembangan Perlindungan Konsumen di Barat Di New York Amerika Serikat pada tahun 1891 terbentuk Liga Konsumen yang pertama kali, dan pada tahun 1898 terbentuk Liga Konsumen Nasional (The National Consumer's League).
- 16. ◂ Pada tahun 1903 Liga Konsumen Nasional di Amerika Serikat telah berkembang menjadi 64 cabang yang meliputi 20 negara bagian. 16 ◂ Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1914, dengan dibukanya kemungkinan untuk terbentuknya komisi yang bergerak dalam perlindungan konsumen, yaitu FTC (Federal Trade Commission), dengan The Federal Trade Commission Act.
- 17. ◂ Tragedi elixir sulfanilamide, sejenis obatan dari bahan sulfa, pada tahun 1937 menyebabkan 93 orang konsumennya di Amerika Serikat meninggal dunia. ◂ Tragedy ini ternyata mendorong terbentuknya The Food, Drug and Cosmetics Act pada tahun 1938, yang merupakan amendemen dari The Food and Drugs Act tahun 1906. 17
- 18. ◂ Pada tanggal 15 Maret 1962 John F. Kennedy menyampaikan consumer message di hadapan Kongres Amerika Serikat sehingga lahirlah hukum konsumen (consumers law). ◂ Dalam preambule consumer massage ini dicantumkan formulasi pokok-pokok pikiran yang sampai sekarang terkenal sebagai hak-hak konsumen (consumer bill of right). 18
- 19. “ ◂ Pandangan Carter mengenai isu perlindungan konsumen sebagai a breath of fresh air (menghirup udara segar). Sehingga Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani menyebutkan, bahwa Jimmy Carter juga dapat dipandang sebagai pendekar perlindungan konsumen 19
- 20. 20 ◂ Inggris telah memberlakukan Hops (Prevention of Frauds) Act tahun 1866, Ike Sale of Goods Act, tahun 1893, Fabrics (Misdescription) Act, tahun 1913, The Food and Drugs Act, tahun 1955. ◂ Namun pengaturan khusus tentang perlindungan konsumen, yakni The Con- sumer Protection Act baru muncul pada tahun 1961 yang kemudian diamendir pada tahun 1971 perhatian dan apresiasinya yang besar.
- 21. ◂ Di India, prinsip-prinsip perlindungan konsumen juga telah lahir sebelum era ketiga, antara lain Indian Contract Act tahun 1872, The Specific Relief Act tahun 1877, yang kemudian diganti dengan The Specific Relief Act tahun 1963 dan Iain-lain. ◂ Namun pengaturan perlindungan konsumen di India Consumer Protection Act baru muncul pada tahun 1986. 21
- 22. 22 Adapun di Meksiko, pertama kali mengeluarkan hukum perlindungan konsumen pada tahun 1975 melalui Mexico's Federal Consumer Protection Act (FCPA). Sebelumnya pengaturan perlindungan konsumen di Meksiko pada dasarnya tidak ada.
- 23. Era ketiga ini menyadarkan dunia internasional untuk membentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen: 1. Singapura: The Consumer Protection {Trade Description and Safety Requirement Act), tahun 1975. 23 2. Thailand: Consumer Act, tahun 1979. 3. Jepang: The Consumer Protection Fundamental Act, tahun 1968. 4. Australia: Consumer Affairs Act, tahun 1978. 5. Irlandia: Consumer Information Act, tahun 1978.
- 24. 6. Finlandia: Consumer Protection Act, tahun 1978. 24 9. Amerika Serikat: The Uniform Trade Practices and Consumer Protection Act (UTPCP) tahun 1967, diamendir tahun 1969 dan 1970, kemudian Unfair Trade Practices and Consumer Protection (Lousiana) Law, tahun 1973. 7. Inggris: The Consumer Protection Act, tahun 1961, diamendir tahun 1971. 8. Kanada: The Consumer Protection Act dan The Consumer Protection Amenement Act, tahun 1971.
- 25. Masyarakat Eropa menempuh melalui dua tahap program terkait dengan gerakan perlindungan konsumen, yaitu; 25 2 Fokus program kedua, terkait dengan penekanan kembali hak-hak dasar konsumen yang kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan tiga kerangka acuan perlindungan konsumen. 1 Fokus program pertama, terkait dengan kecurangan produsen terhadap konsumen, seperti kontrak standar, ketentuan perkreditan, penjualan yang bersifat memaksa, kerugian akibat mengkonsumsi produk cacat, praktik iklan yang menyesatkan, serta jaminan setelah pembelian produk.