2. Sejarah Hukum Perlindungan
Konsumen
Secara umum gerakan perlindungan konsumen
terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu :
1. Tahapan 1 ( 1881 – 1914 )
Merupakan titik awal munculnya kesadaran
masyarakat untuk melakukan gerakan
perlindungan konsumen. Pemicunya adalah novel
“ The Jungle “ (Upton Sinclair) tentang cara kerja
pabrik pengolahan daging di AS yang sangat tidak
memenuhi syarat-syarat kesehatan.
2. Tahapan 2 ( 1920 – 1940 )
“ Your Money s Worth “ (Chase & Schlink)
yang mampu menggugah konsumen atas hak-hak
mereka dalam jual beli serta muncul slogan “ fair
deal best buy “
3. 3. Tahapan 3 ( 1950 – 1960 )
Muncul keinginan untuk mempersatukan gerakan
perlindungan konsumen dalam lingkup
internasional. Negara yang memperkasai adalah
AS, Inggris, Belanda, Australia, Belgia dan pada
1 April 1060 berdirilah IOCU yang berpusat di
Den Haag Belanda, tetapi pada th. 1993 pindah
ke London Inggris. Dan mengganti nama dari
IOCU menjadi CI.
4. Tahapan 4 ( pasca – 1965 )
Pasca 1965 sebagai masa pemantapan gerakan
perlindungan konsumen, baik ditingkat regional
ataupun internasional. Sampai 2009 ada 5 kantor
regional yaitu : Amerika Latin dan Karibia
berpusat di Cile, Asia Pasifik berpusat di
Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa
timir dan Tengah berpusat di Inggris .
4. Negara negara maju saat ini telah menempuh
pembangunanya melalui tiga tingkat yaitu :
1. Unifikasi
2. Industrialisasi
3. Negara kesejahteraan
Bagaimana dengan Indonesia ?
Erna Witoelar mengatakan “ perlindungan
konsumen di Indonesia masih tertinggal.
Ketertinggalan ini tidak hanya dibandingkan
dengan negara-negara sekitar Indonesia (
Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina ) “
Erman Rajagukguk mengatakan “ bahwa di
Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan pendapatan dapat dilaksanakan
dalam waktu bersamaan, apabila 3 tingkat
pembangunan dijalankan secara serentak dan
budaya Indonesia harus dapat mengakomodasi
tujuan yang demikian itu “.
5. Gerakan perlindungan konsumen di
Indonesia baru benar-benar populer
sekitar 20 tahun yang lalu dengan
berdirinya lembaga swadaya
masyarakat yang bernama Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI), Lembaga Pembinaan dan
Perlindungan Konsumen (LP2K)
berdiri tahun 1988 di Semarang dan
pada tahun 1990 bergabung dengan
CI, Yayasan Lembaga Bina
Konsumen Indonesia (YLBKI) di
Bandung dan perwakilan YLKI ditanah
6. Gerakan perlindungan konsumen
mencapai prestasi besar setelah naskah
akademik UUPK berhasil dibawa ke
DPR dan perkembangan baru terjadi
setelah adanya pergantian tapuk
kekuasaan di Indonesia yaitu dengan
disahkannya UU No. 8 / 1999 dan
diundangkan 20 April 1999. Hadirnya
UUPK karena cukup kuatnya tekanan
dari dunia internasional dan setelah RI
mengesahkan UU No. 7 /1994
Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia , maka Indonesia
ada kewajiban mengikuti standar hukum
yang berlaku dan diterima oleh negara-
negara anggota WTO.
7. Anggota CI mencapai 203 organisasi konsumen
dari 90 negara seluruh dunia. Australia
mempunyai 15 organisasi anggota. Malaysia dan
Philipina 5 organisasi
anggota dan Indonesi 2 organisasi anggota.
Dan setiap 15 Maret merupakan “ Hari Hak
Konsumen Sedunia “.
Tuntutan masyarakat duniapun semakin berani
dan tampak kritis ( di Indonesia telah berani
menyuarakan sertifikasi “ halal “ untuk produk
produk tertentu ). Isu isu konsumen dari sekedar
mempersoalkan mutu menuju kearah yang lebih
berskala makro dan universal, sehingga
konsumen kita menjadi konsumen global.
Sehingga tanpa adanya perlindungan
konsumen adalah sebagian dari gejala negeri
yang kalah dalam perdagangan bebas.
8. Perlunya UUPK tidak lain karena lemahnya
posisi konsumen dibanding posisi produsen.
Untuk mewujudkan harapan dalam
melindungi konsumen ada beberapa
persyaratan minimal, yaitu :
1. HPK harus adil bagi konsumen maupun
produsen.
2. Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali
sarana yang memadai disertai tanggung
jawab.
3. Peningkatan kesadaran konsumen akan
hak – hak nya
4. Mengubah sistem nilai dalam masyarakat
ke arah sikap tindak yang mendukung
pelaksanaan perlindungan konsumen.
9. Hubungan antara produsen dan
konsumen pada era pasar bebas yang
bersifat massal menciptakan hubungan
secara individual / personal sebagai
hubungan hukum yang spesifik.
Hubungan spesifik ini sangat bervariasi
dan dipengaruhi berbagai keadaan
antara lain yaitu :
1. kondisi, harga dari suatu jenis
komoditas
2. penawaran dan syarat perjanjian
3. fasilitas yang ada, sebelum dan purna
jual
4. kebutuhan para pihak pada rentang
waktu
tertentu.
10. Kendala yang dihadapi dalam upaya
perlindungan konsumen di Indonesia
ada 2 hal yang penting yaitu :
1. rendahnya kesadaran konsumen
akan
hak haknya
2. adanya persepsi yang salah dari
sebagian besar produsen
11. Ada beberapa pertimbangan untuk
meluruskan kendala tersebut diatas :
1. bahwa konsumen dan produsen adalah
pasangan yang saling membutuhkan.
2. mengantisipasi adanya kecurangan dalam
kegiatan usaha oleh produsen.
3. kesempatan untuk mengembangkan dan
meningkatkan usaha bagi produsen yang
bertanggung jawab dapat diwujudkan dengan
tidak merugikan konsumen
4. beban kompensasi atas kerugian
konsumen akibat pemakaian cacat telah
diperhitungkan sebagai komponen produksi
tetapi ditanggung bersama oleh seluruh
konsumen yang memakai produk yang tidak
cacat.
