Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dokumen ini juga menjelaskan contoh kasus pelanggaran hak konsumen akibat minuman yang terkontaminasi.
2. Pengertian Konsumen
konsumen secara harfiah memiliki arti orang atau
perusahaan yang membeli barang tertentu atau
menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang
yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah
barang.
Menurut Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir 2 “ Konsumen
adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain
dan tidak untuk diperdagangkan”.
3. PENGERTIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Berdasarkan UU no.8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999,
tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk melindungi hak-
hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang
khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi
sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen.
Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta
perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi
yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau
menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau
dilanggar oleh pelaku usaha.
4. DASAR HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di
Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti,
perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan
dengan penuh optimisme.
Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang
dari Hukum Ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur
dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan
kebutuhan barang / jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan
Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan konsumen untuk
disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun
diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah
pada tanggal 20 april 1999.
5. Contoh Kasus
Pada tanggal 19 Oktober 2003 di sebuah warung nasi
goreng di Jl. R.C. Veteran Bintaro, Penggugat membeli
minuman Coca-Cola botol ukuran 193 ml, yang diminum
dengan menggunakan sedotan hingga lebih dari 2/5 bagian.
Kemudian setelah meminumnya Penggugat sadar akan rasa
dan bau asing yang tidak seperti biasanya rasa Coca-cola
tersebut, terlihat jelas terdapat sepotong obat nyamuk bakar
didalam botol tepatnya didasar botol tersebut.
Tak lama kemudian tenggorokan serta dada Penggugat
didera rasa sakit dan panas yang berlebihan, kepala
berdenyut sakit serta perut bergejolak yang menimbulkan
rasa mual dan nyeri yang semakin lama semakin menjadi,
maka Penggugat segera dilarikan ke Klinik Remedika, Bintaro,
Jakarta Selatan untuk mendapatkan pertolongan pertama.
6. Dengan ditemukanya potongan obat nyamuk tersebut, dapat
disimpulkan minuman coca-cola telah terkontaminasi oleh racun jenis
pestisida yang seharusnya digunakan sebagai bahan dasar untuk
membunuh serangga, sehingga apabila masuk kedalam tubuh manusia,
hal ini dapat mengancam dan membahayakan kesehatan dan
keselamatan jiwa.
Setelah berusaha melakukan penyelesaian secara kekeluargaan
dan ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari pihak
produsen, maka konsumen tersebut (Takasu Masaharu) mengajukan
gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil Para tergugat telah
melakukan pelanggaran atas : Pasal 4 huruf (a, d, h, dan I) UU Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak
konsumen, pasal 7 huruf (b,d, dan f) jo. pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat 2
dan 4 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha.
sumber:
http://aliefveupha.blogspot.com/2013/11/tugas-soft-kill-4.html
7. Dengan ditemukanya potongan obat nyamuk tersebut, dapat
disimpulkan minuman coca-cola telah terkontaminasi oleh racun jenis
pestisida yang seharusnya digunakan sebagai bahan dasar untuk
membunuh serangga, sehingga apabila masuk kedalam tubuh manusia,
hal ini dapat mengancam dan membahayakan kesehatan dan
keselamatan jiwa.
Setelah berusaha melakukan penyelesaian secara kekeluargaan
dan ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari pihak
produsen, maka konsumen tersebut (Takasu Masaharu) mengajukan
gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil Para tergugat telah
melakukan pelanggaran atas : Pasal 4 huruf (a, d, h, dan I) UU Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak
konsumen, pasal 7 huruf (b,d, dan f) jo. pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat 2
dan 4 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha.
sumber:
http://aliefveupha.blogspot.com/2013/11/tugas-soft-kill-4.html