Dokumen tersebut membahas perlindungan konsumen dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang hak dan perlindungan konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha. Selain itu, dibahas pula mengenai lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang hadir sebelum dan sesudah diberlakukannya undang-undang tersebut.

1. 2. Perlindungan Konsumen
dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.

2. “
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen:
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen. Adanya
kepastian hukum menunjukkan adanya hak-hak
dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak,
baik konsumen maupun produsen/pelaku usaha”.

3. Selain UU Perlindungan Konsumen, ada juga UU yang
lainnya:
▹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No 1 Tahun 1961 Tentang
Barang menjadi Undang-undang.
▹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang
Hygiene.
▹ Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 Tentang
Metrologi Legal.
▹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Lingkungan Hidup.
▹ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 Tentang
Perindustrian.
3

4. ▹ Undang-Undang Nomor I Tahun 1987 tentang Kamar Dagang
dan Industri.
▹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.
▹ Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 Tentang
Ketenagalistrikan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2002.
▹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
▹ Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang Agreement
Establishing The World Trade Organization — WTO
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
▹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
▹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
4

5. ▹ Undang-Undang No 12 tahun 1997 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Hak Cipta UU Nomor 7 Tahun 1987.
▹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.
▹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1989 Tentang Merek.
▹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
▹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran..
▹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenaga-
kerjaan.
▹ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan
Atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
▹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5

6. LAHIRNYA LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI
INDONESIA
Kepentingan perlindungan terhadap
hak-hak konsumen lahirnya
organisasi non pemerintah (non
governmental organization) di
bidang perlindungan konsumen
seperti Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI) pada
Mei 1973.
Pada Februari 1988, berdiri Lembaga
Pembinaan dan Perlindungan Konsumen
(LP2K) di Semarang dan bergabung
sebagai anggota Consumers
International (CI) tahun 1990.
6

7. Hal yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen adalah:
Asas dan tujuan perlindungan konsumen;
Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha
Ketentuan-ketentuan tentang larangan bagi pelaku usaha
Ketentuan-ketentuan tentang tanggung jawab pelaku
usaha
Ketentuan tentang pencantuman klausul baku;
Pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan
konsumen;
Penyidikan dengan sistem Pejabat Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) secara khusus di bidang perlindungan konsumen;
Ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana.

8. Institusi dalam lapangan perlindungan hukum
konsumen, yakni:
1. Ketentuan tentang
pembentukan Badan
Perlindungan Konsumen
Nasional sebagai institusi yang
berfungsi memberikan saran dan
pertimbangan kepada
pemerintah
2. Ketentuan tentang pengakuan
atas eksistensi lembaga-
lembaga swadaya masyarakat
(Non Government
Organizations/NGO) yang
berperan aktif dalam
perlindungan konsumen;
3. Ketentuan tentang sengketa di
luar pengadilan (Alternative
Dispute Resolution/ADR);
8
4. Ketentuan tentang
pembentukan Badan
Penyelesaian Sengketa
Konsumen di luar pengadilan
yang dibentuk pemerintah
kabupaten/kota;
5. Ketentuan tentang lembaga
fiat executie, di mana putusan
majelis Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen harus
dimintakan penetapan
eksekusinya kepada pengadilan
negeri;
6. Ketentuan tentang class
action (gugatan perwakilan), dan
legal standing (hak gugat
organisasi).

9. Asas Perlindungan Konsumen
1. Asas kemanfaatan,
termasuk di dalamnya
asas keamanan dan
keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan,
termasuk di
dalamnya asas
keseimbangan.
3. Asas kepastian
hukum.
9

10. TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
1. Meningkatkan kesadaran,
kemampuan, dan kemandirian
konsumen untuk melindungi
diri.
10
2. Mengangkat harkat dan
martabat konsumen dengan
cara menghindarkannya dari
ekses negatif pemakaian
barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan
konsumen dalam memilih,
menentukan, dan menuntut hak-
haknya sebagai
konsumen;menciptakan sistem

11. 11
4. Perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi
serta akses untuk mendapatkan
informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran
pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap
yang jujur dan bertanggung jawab
dalam berusaha.
6. meningkatkan kualitas barang
dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi
barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan.

12. ▸ Lahirnya undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 42 tentang
perlindungan konsumen, merupakan perkembangan yang
sangat berarti dalam perkembangan hukum perlindungan
konsumen di Indonesia.
12 C. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang
Perlindungan Konsumen
▸ Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada
umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan
perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi
barang dan jasa yang dapat di konsumsi.
▸ Kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah
memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa
melewati batas batas wilayah suatu negara, sehingga
barang atau jasa yang di tawarkan bervariasi, baik produk
luar negeri maupun dalam negeri.

13. D. RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN KONSUMEN
▸ Pengertian perlindungan konsumen termaktub dalam
Pasal 1 ayat 1 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan
‘segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.
13
▸ Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan
harkat dan martabat konsumen dan menumbuh
kembangkan sikap perilaku usaha yang jujur dan
bertanggung jawab.

14. Tujuan yang ingin dicapai perlindungan konsumen
umumnya dibagi dalam tiga bagian utama
Menciptakan sistem
perlindungan
konsumen yang
memuat unsur–unsur
kepastian hukum,
keterbukaan informasi
dan akses untuk
mendapatkan
informasi itu (Pasal 3
huruf d).
Memberdayakan
konsumen dalam
memilih,
menentukan
barang dan/jasa
kebutuhannya, dan
menuntut hak-
haknya (Pasal 3
huruf c).
Menumbuhkan
kesadaran pelaku
usaha mengenal
pentingnya
perlindungan
konsumen sehingga
tumbuh sikap jujur
dan bertanggung
jawab (Pasal 3 huruf
e).
14

15. Tiga pengertian konsumen yang ingin mendapat
perlindungan:
Konsumen dalam arti
umum, yaitu pemakai,
pengguna dan/atau
pemanfaat barang dan
/ atau jasa untuk
tujuan tertentu;
15
Konsumen antara, yaitu
pemakai, pengguna dan/atau
jasa pemanfaat barang
dan/atau jasa untuk
diproduksi (produsen)
menjadi barang jasa lain atau
untuk memperdagangkan
(distributor), dengan tujuan
komersial sama dengan
pelaku usaha.
Konsumen akhir, yaitu
pemakai pengguna
dan/atau pemanfaat barang
dan/atau jasa konsumen
untuk memenuhi kebutuhan
diri sendiri/keluarga atau
rumah tanganya, dan tidak
untuk diperdagangkan
kembali.

16. KONSUMEN
Pengertian konsumen dalam
perundang-undangan Belanda
menegaskannya sebagai “een
ntuurlijk person die niet in de
uitoefening van zijin beroep ofbedriif”
(orang alami yang bertindak tidak
dalam profesi atau usahanya).
PELAKU USAHA
Pelaku usaha adalah istilah
yang digunakan pembuat
undang-undang pada
umumnya lebih dikenal
dengan istilah pengusaha.
16

17. INVESTOR, pelaku
usaha penyedia dana
untuk membiayai
berbagai kepentingan,
seperti perbankan,
pem biayaan,
tengkulak, penyedia
dana lainnya dan
sebagainya.
17
PRODUSEN, pelaku
usaha yang membuat,
memproduksi barang
dan/atau jasa dari
barang–barang dan
atau jasa–jasa lain
(bahan baku, bahan
tambahan/penolong,
dan bahan–bahan
lainnya).
DISTRIBUTOR,
pelaku usaha yang
mendistribusikan
atau
memperdagangkan
barang dan/jasa
tersebut kepada
masyarakat.

18. UU Perlindungan Konsumen
Tidak menegaskan pengertian tentang istilah produk tetapi
barang dan /atau jasa.
Amerika Serikat
Consumer product“ . . which is normally used for personal, family
household purposes” yang pada umumnya digunakan untuk
memenuhi kepentingan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya
18
Australia
“ . . . normally acquired for personal, family or household
purposes” umumnya digunakan untuk kebutuhan pribadi,
keluarga, atau rumah tangganya.

19. Klausula Baku/ Standard Contract
Klausul baku atau umumnya dikenal orang
sebagai perjanjian dengan syarat–syarat
baku.
Standard contract, termuat dalam Pasal 1
angka 10 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen (UUPK) adalah “setiap aturan
atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu
secara sepihak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau
perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi
oleh konsumen
19

20. GUGATAN KELOMPOK /CLASS ACTION
▸ Pasal 46 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menjelaskan
“undang–undang ini mengakui gugatan kelompok atau class
action ”harus dijalankan oleh konsumen yang benar–benar
dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, di antaranya
adanya bukti transaksi”.
20
▸ Gugatan kelompok lain selain dalam UU Perlindungan
Konsumen, ada juga di dalam Undang-Undang Nomor 23
tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal
31 ayat (1) yang menjelaskan: ”masyarakat berhak
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau
melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai
masalah lingkungan hidup yang merugikan peri kehidupan
masyarakat”.

21. 21 Para pihak yang dapat
dilihat dalam sengketa
konsumen umumnya
adalah kalangan konsumen,
pelaku usaha dan/atau
pemerintah (khususnya
yang bergerak dalam
penyediaan barang/jasa
kebutuhan masyarakat).
Berbagai hasil penelitian,
di dalam dan luar negeri
sampai pada kesimpulan
bahwa ”umumnya
konsumen itu segan
berperkara, apalagi biaya
yang harus dikeluarkan
lebih besar dari
kemungkinan hasil yang
akan diperoleh.

22. ▸ Pelaku usaha dapat digugat melalui BPSK atau badan
peradilan di tempat kedudukan konsumen, apabila ia
menolak atau tidak menanggapi tuntutan ganti rugi yang
diajukan kepadanya.
22
▸ Beban pembuktian atas kesalahan atau tidaknya
dalam kasus pidana atau dalam kasus ganti rugi
(Pasal 28) diletakkan pada pundak pelaku usaha
(pembuktian terbalik).

23. 23
THANKS…..!