Hukum perlindungan konsumen

1. 2/23/2018 1
Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA
BANTEN@2018
SELAMAT DATANG
DALAM SAJIAN PERKULIAHAN
SEMESTER IV
2018

2. Hakikat Dasar Istilah Konsumen
• TAP-TAP MPR istilah kepentingan Konsumen
“kebijaksanaan harga yang layak bagi
produsen maupun konsumen” (GBHN,1998,Bab
IV, Ekonomi).
• “pembangunan perdagangan di tujukan untuk
meningkatkan pendapatan produsen dan
sekaligus menjamin kepentingan konsumen.”
(GBHN, 1988,Bab IV. Ekonomi, butir 7
perdagangan).
2/23/2018 2
Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA
BANTEN@2018

3. Lanjutan.
• “perdagangan dalam negeri dan distribusi di
arahkan untuk memperlancar arus barang dan
jasa serta melindungi kepentingan produsen
dan konsumen”. (GBHN, 1993, Bab IV,F. Butir
8)
2/23/2018 3
Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA
BANTEN@2018

4. Pengertian dan Batasan Konsumen
• Consumer (inggris-Amerika), consument atau
consument (belanda).
• Secara Harfiah adalah “(lawan dari Produsen)
setiap orang yang menggunakan barang”.
“tujuan penggunaan barang dan jasa itu
menentukan termasuk konsumen kelompok
mana pengguna tersebut”
2/23/2018 4
Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA
BANTEN@2018

5. Undang-Undang Barang
a. Rakyat di jaga kesehatan dan keselamatan
(tubuhnya) dan keamanan (jiwanya) dari
barang dan/atau jasa yang mutunya kurang
atau tidak baik, dan.
b. Mengatur tentang mutu, susunan bahan dan
pembungkusan barang dan gangguan.
2/23/2018 5
Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA
BANTEN@2018

6. Pasal 9 UU Barang No. 10 Tahun 1961
o “perbuatan melanggar ketentuan itu adalah
dalam lapangan ekonomi sehingga termasuk
tindak pidana ekonomi, agaknya makin jelas
bahwa yang dituju adalah mereka yang
menjalankan kegiatan usaha atau bisnis.”
o Rakyat  ingin di jaga kesehatan/
keselamatan tubunhnya dan keamanan
jiwanya dari barang bermutu kurang atau
tidak baik
2/23/2018 6
Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA
BANTEN@2018

7. UU Kesehatan N0. 23 Tahun 1992
• Tidak menggunakan Istilah konsumen untuk
pemakai, pengguna barang dan atau
pemanfaat jasa kesehatan.
• Pasal 1 angka 1, pasal 3,4,5 dan pasal 56
menggunakan istilah setiap orang
• Pasal 9, 10 dan 21, mengunakan pengertian
masyarakat termasuk perorangan, keluarga,
kelompok, masyarakat dan masyarakat secara
keseluruhan.
2/23/2018 Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA BANTEN@2018 7

8. Perlindungan Konsumen Menurut UU
Kesehatan
• Agar produk itu memberikan manfaat bagi
tubuh (keselamatan) dan/atau jiwa
(keamanannya), bukan malah menyebabkan ia
sakit, meninggal dan atau di rugikan harta
bendannya.
• Berbeda kelompok masyarakat pelaku usaha.
Kepentingan mereka dalam menggunakan suatu
produk lain di perdagangkannya. Baik berupa
barang atau jasa yang merupakan bidang usaha
atau profesi mereka (bisnis)  perlindungan
disaingi secara tidak wajar, tidak jujur.2/23/2018 Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA BANTEN@2018 8

9. UU No. 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen
o “konsumen adalah setiap orang pemakai barang
dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang
lain maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak
diperdagangkan.”
o Pelaku usaha merupakan orang atau lembaga
yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara RI. Baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi.2/23/2018 9
Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA
BANTEN@2018

10. Azas-azas perlindungan Konsumen
1. Azas manfaat adalah memberikan manfaat
bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha
secara keseluruhan.
2. Azas keseimbangan adalah memberikan
keseimbangan antara kepentingan konsumen,
pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti
materil dan spritual.
3. Azas keamanan dan keselamatan konsumen
adalah memberikan jaminan dan keamanan dan
keselamatan kepada konsumen penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa
yang dikonsumsi atau di gunakan2/23/2018 10Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA BANTEN@2018

11. Lanjutan…
4. Azas keadilan adalah memberikan
kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil.
5. Azas kepastian hukum yakni baik pelaku
maupun konsumen menaati hukum dan
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen serta negara
menjamin kepastian hukum.
2/23/2018 11Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA BANTEN@2018

12. UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Pengguna jasa (pasal 1 Butir 10) dan
diartikan sebagai setiap orang dan atau
badan hukum yang menggunakan jasa
angkutan, baik untuk angkutan orang maupun
barang.
• Kepentingan amat menentukan, yaitu
kepentingan untuk mempertahankan kemanan
(jiwa) dan keselamatan (tubuh) pribadi,
keluarga, dan rumah tangga.
2/23/2018 12Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA BANTEN@2018

13. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata
• Istilah pembeli (pasal 1460), 1513, dst. Jo
pasal 1457), Penyewa (pasal 1550 dst, Jo
pasal 1548), penerima hibah (pasal 1670 dst,
Jo pasal 1666), peminjam pakai (pasal 1743
Jo Pasal 1740 dst, Jo pasal 1740), peminjam
Pasal 1744.
• KUHD  Tertanggung (Pasal 246 dst KUHD),
penumpang (pasal 393, 394 dst, Jo pasal 341.
2/23/2018 13Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA BANTEN@2018

14. Batasan Pengertian Konsumen
• Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan
barang atau jasa di gunakan untuk tujuan
tertentu.
• Konsumen antara adalah setiap orang yang
mendapatkan barang dan/atau jasa untuk di
gunakan dengan tujuan membuat barang/jasa
lain untuk lebih diperdagangkan (tujuan
Komersil).
• Konsumen akhir, setiap orang alami yang
mendapatkan dan menggunakan barang dan
atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan
hidupnya pribadi, keluarga, dan atau rumah
tangga dan untuk tidak di perdagangkan
kemabali.
2/23/2018 Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA BANTEN@2018 14

15. UU No.8 Tahun 1999
Pengertian Konsumen
• Pasa 1 Butir 2 “konsumen adalah setiap orang
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, orang lain, maupun mahluk hiduplain dan
untuk tidak diperdagangkan.”
• Penjelasan Undang-Undang “dikenal Istilah
Konsumen akhir dan Konsumen antara”.
• Konsumen akhir  pengguna atau pemanfaat
akhir dari suatu produk.
• Konsumen antara adalah konsumen yang
menggunakan suatu produk sebagai bagian dari
proses produksi lainnya.2/23/2018 Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA BANTEN@2018 15

16. Pasal 1 Butir 3 Pelaku Usaha
• Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan
atau Badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan Badan Hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum republik
indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
• Pelaku usaha  perusahan, koprasi, BUMN,
Koprasi, Importir, pedagang, distributor.
2/23/2018 Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA BANTEN@2018 16

17. Resolusi PBB 37/137 Tahun 1982
• Tentang produk konsumen yang dilarang
masuk ke suatu negara, diperintahkan untuk
di musnahkan atau bahkan klaim ganti rugi
karena satu dan lain hal berkenaan dengan
produk tersebut.
• Sidang Umum PBB menyusun daftar
produk-produk yang di konsumsi dan/atau
penjualannya telah dilarang. Di tarik dari
peredaran, sangat di batasi atau tidak di
setujui oleh pemerintah-pemerintah di dunia.
2/23/2018 Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA BANTEN@2018 17

18. Ketetapan MPR Tahun 1993
“melindungi kepentingan produsen dan
konsumen”
a. Adanya kelompok-kelompok masyarakat
yaitu masyarakat produsen dan masyarakat
konsumen.
b. Kepentingan masing-masing kelompok perlu
di lindungi.
2/23/2018 Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA BANTEN@2018 18

19. 2/23/2018
Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA
BANTEN@2018
19

20. 2/23/2018
Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA
BANTEN@2018
20

21. 2/23/2018
Dedi juardi,SH,MH. FH-UNMA
BANTEN@2018
21