Teks tersebut merupakan ringkasan tentang ekonomi internasional yang membahas tentang perdagangan internasional dan pasar valuta asing (valas). Topik utama yang dibahas meliputi hambatan non-tarif perdagangan internasional seperti kuota, subsidi, dan dumping serta fungsi dan jenis-jenis pasar valas.

1. RESUME EKONOMI INTERNASIONAL
TUGAS 2
NAMA : AGUNG MAULANA
NIM : 11150354
KELAS : 6L – MKP

2. BAB 1
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah
Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-
negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Sumber
energi Amerika Serikat, misalnya, sangat bergantung pada produsen luar negeri,
sedangkan Jepang mengimpor hampir setengah dari makanan yang di konsumsi oleh penduduknya.
Sebaliknya, negara-negara berkembang sangat membutukan teknologi yang dikembangkan dan dihasilkan
oleh negara-negara industri. Dalam jangka panjang, pola perdagangan internasional ditentukan oleh
prinsip-prinsip keunggulan komparatif, dari segi itulah saya mengambil tema tentang pengaruh
perdagangaan internasional terhadap perekonomian dalam negri. Kita selaku Negara sedang berkembang
sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan Negara di bandingkan lingkungan hidup maka dari
pada itu perdagangan internasional di bidang misalkan ekspor impor sangat mempengaruhi perekonomian
dalam negri kita ini. Mengapa demikian karena kita ketahui pajak atau bea cukai dalam melakukan
kegiatan transaksi ekspor impor sangat besar dibandingkan pendapatan Negara lainya hal tersebut sangat
menunjang kesejahteran dalam negeri.
B.Rumusan Masalah
1) Apa definisi, ruang lingkup, dan tujuan dari ekonomi internasional?
2) Apa pengaruh ekonomi internasional terhadap keseimbangan ekonomi?
3) Apa definisi, manfaat, faktor-faktor, dan hambatan dalam dari Perdagangan Internasional?

3. C.Identifikasi Masalah
sesuai dengan judul makalah Ekonomi Internasional terkait dengan perumusan masalah perdagangan
internasional terdapat beberapa poin identifikasi masalah seperti adanya faktor-faktor yang mendorong
suatu negara melakukan perdagangan internasional dan beberapa hambatan yang terjadi dalam
pelaksanaan perdagangan internasional.
D. Maksud Dan Tujuan
Maksud:
· Untuk memberikan informasi pengetahuan mengenai perdagangan internasional dari mulai definisi,
teori-teori perdagangan internasional sampai kepada hambatan-hambatan yang timbul dalam perdagangan
intenasional yang berguna untuk pemahaman dalam proses pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Ilmu
Ekonomi.
Tujuan:
· Mampu mengetahui tentang Perdagangan Internasional
· Mampu memberikan wawasan yang lebih luas tentang teori-teori dalam perdagangan internasional

4. BAB II
PEMBAHASAN
1.1 KEBIJAKAN NON TARIFF ( KUOTA , SUBSUDI , DUMPING )
A. Pengertian
Hambatan non-tarif (non-tarif barrier) adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk
yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan
internasional (Dr. Hamdy Hady).
B. Macam hambatan non tarif
A.M. Rugman dan R.M. Hodgetts mengelompokkan hambatan non-tarif (non-tariff barrier)
sebagai berikut :
1. Pembatasan spesifik (specific limitation) :
a. Larangan impor secara mutlak
b. Pembatasan impor (quota system)
Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang (kuota
impor) dan pengeluaran barang (kuota ekspor) dari / ke suatu negara untuk melindungi
kepentingan industri dan konsumen.
c. Peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu
d. Peraturan kesehatan / karantina
e. Peraturan pertahanan dan keamanan negara

5. f. Perizinan impor (import licence)
g. Embargo
h . Hambatan pemasaran / marketing
2. Peraturan bea cukai (customs administration rules)
a. Tatalaksana impor tertentu (procedure)
b. Penetapan harga pabean
c. Penetapan forex rate (kurs valas) dan pengawasan devisa (forex control)
d. Packaging / labelling regulations
e. Documentation needed
f. Quality and testing standard
g. Pungutan administrasi (fees)
3. Partisipasi pemerintah (government participation)
a. Kebijakan pengadaan pemerintah
b. Subsidi dan insentif ekspor
Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada
indusrti dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi
harga, dll.
c. Countervaling duties
d. Domestic assistance programs
4. Import charges

6. a. Import deposits
b. Supplementary duties
c. Variable levies
C. Cara-cara suatu negara dalam menerapkan hambatan non tarif (non-tarif barrier)
Beberapa cara yang dilakukan oleh suau negara dalam menerapkan hambatan non tarif adalah
sebagai berikut:
1. Standardisasi Kualitas Produk atau Jasa
2. Pembatasan Kuota Impor
3. Prosedur atau Peraturan Khusus
4. Struktur Pasar
5. Kondisi Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya
Standardisasi Kualitas Produk atau Jasa
Cara ini dilakukan dengan membuat standard kualitas khusus à produk atau jasa yang akan masuk
ke suatu negara tertentu harus memenuhi standar kualitas negara tersebut. Pembatasan ini sama
sekali tidak terkait dengan aspek-aspek finansial.
Pembatasan Kuota Impor:
Dilakukan dengan membatasi kuantitas barang yang boleh masuk ke suatu negara. Pembatasan
jumlah barang dilakukan dengan tujuan produk-produk impor tidak membanjiri pasar dalam
negeri. Dengan pembatasan ini diharapkan produk-produk dalam negeri bisa bersaing di negerinya
sendiri.

7. Prosedur atau Peraturan Khusus:
Prosedur atau peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat bisa jadi menjadi
hambatan terbesar yang dihadapi produk luar negeri. Peraturan atau prosedur yang dikeluarkan
pemerintah merupakan kunci masuknya produk luar negeri. Dengan adanya peraturan khusus
tersebut, gerak produk luar negeri di dalam negeri bisa terbatas.
Struktur Pasar:
Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki struktur
tersendiri yang membuat dirinya khas dan berbeda dibandingkan dengan pasar lainnya. Hal ini
menjadi pembatas yang cukup nyata terhadap produk luar yang akan masuk ke dalam negeri.
Kondisi Politik, Ekonomi, Dan Sosial Budaya
Suatu produk atau jasa dari luar negeri harus memperhatikan faktor-faktor seperti politik, ekonomi,
dan sosial budaya negara tujuan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, diharapkan usaha
pemasaran akan lebih mudah. Namun demikian, biasanya dengan adanya faktor-faktor tersebut
justru menghambat gerak langkah pemasaran perusahaan.
Berbagai Hambatan Nontarif
1. Kuota impor
Kuota impor adalah pembatasan secara langsung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor dari
luar negeri untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Pembatasan ini biasanya
diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan
domestik untuk mengimpor suatu produk yang jumlahnya dibatasi secara langsung. Kuota impor
dapat digunakan untuk melindungi sektor industri tertentu dan neraca pembayaran suatu negara.

8. Negara maju pada umumnya memberlakukan kuota impor untuk melindungi sektor pertaniannya.
Sedangkan negara-negara berkembang melakukan kebijakan kuota impor untuk melindungi sektor
industri manufakturnya atau untuk melindungi kondisi neraca pembayarannya yang seringkali
mengalami defisit akibat lebih besarnya impor daripada ekspor.
2.1 PASAR VALUTA ASING (VALAS)
A . Pengertian Valuta Asing dan Mekanisme Kerja Valuta Asing
Valuta asing atau yang biasa disebut dengan valas, atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan
foreign exchange (Forex) merupakan mata uang yang di keluarkan sebagai alat pembayaran yang
sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat
ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Dan tempat bertemunya penawaran dan
permintaan valuta asing disebut dengan Bursa Valuta Asing atau Foreign Exchange Market.
Menurut Madura (2000:58) pasar valas adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk
mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Atau jika diartikan
secara sederhana, pasar valas adalah perdagangan mata uang (valuta) suatu negara dengan mata
uang negara lainnya.
Sedangkan tarif dari pertukaran mata uang ini disebut juga dengan Foreign Exchange Rate di
Indonesia dikenal dengan Kurs Valuta Asing. Kuncoro (1996:105) menjelaskan bahwa semua
kegiatan bisnis internasional memerlukan transfer uang dari satu negara ke negara lain sebagai
contoh, suatu perusahaan multinasional AS yang mendirikan pabrik di Inggris, pada akhir tahun
buku selalu ingin mentransfer laba yang diperoleh dari usahanya di Inggris (dalam bentuk
Poundsterling) ke kantor pusatnya di AS (dalam bentuk USD) maka untuk mengkonversikan mata
uang Poundsterling Inggris ke dalam US Dolar diperlukan adanya pasar Valuta Asing.
Di bursa valas ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara
obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan.
Di bursa valas dikenal istilah Lot dan Pip. 1 Lot nilainya adalah $1000 dan 1 pip nilainya adalah
$10. Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank.
Nilai dolar di bursa valas sangat bervariasi, yaitu 6000/8000 dan 10.000 rupiah. Transaksi di valuta

9. asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat
membeli dahulu (open buy), lalu ditutup dengan menjual (sell) ataupun sebaliknya, melakukan
penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli. Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari
pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB, terus ke pasar Asia
yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00–16.00 WIB, ke pasar Eropa
yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00–22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika
Serikat yang berlangsung pukul 20.30–10.30 WIB.
Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang
asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas.
Menurut survei BIS (Bank International for Settlement, bank sentral dunia), yang dilakukan pada
akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD$1,4 triliun per
harinya. Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta
asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (return on investmentatau
tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan
pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki
risiko yang tinggi. Karena hal inilah wajar ketika tahun 1997 terjadikrisis keungan di Negara di
Asia begitpuntahun 1991 diAmerika
Dalam pasar valas, tidak ada keseragaman. Dengan adanya transaksi diluar bursa perdagangan
(over the counter) sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar
valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya dimana mata uang yang berbeda
diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa “tidak ada kurs tunggal mata uang
dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang
bertransaksi”. Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis.B.Fungsi pokok
Pasar Valas
Nopirin (1987:165-166) menyebutkan beberapa fungsi pokok pasar valuta asing dalam membantu
lalu-lintas pembayaran internasional yaitu:
Mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain.
Proses penukaran atau pemindahan dana ini dapat dilakukan dengan sistem clearing seperti halnya
yang dilakukan oleh bank-bank serta pedagang.

10. Karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayaran
atau penyerahan barangnya, maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk
dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit.
Memungkinkan dilakukannya hedging. Seorang pedagang melakukan hedging apabila dia pada
saat yang sama melakukan transaksi jual beli valuta asing yang berbeda, untuk
menghilangkan/mengurangi resiko kerugian akibat perubahan kurs.
C. Jenis-jenis Pasar Valas
Pasar valas dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:
1. Pasar Spot (Pasar Tunai)
Menurut Madura (2000:58-66) kurs spot adalah nilai tukar berjalan suatu valuta.Kemudian yang
dimaksud pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi-transaksi nilai tukar berjalan suatu
valuta. Dimana komoditi atau valas dijual secara tunai dengan penyerahan segera. Disebut juga
actual market atau physical market.
Menurut Kuncoro (1996:106-107) transaksi spot terdiri dari transaksi valas yang biasanya selesai
dalam maksimal dua hari kerja. Dalam pasar spot, dibedakan atas tiga jenis transaksi:
Cash, dimana pembayaran satu mata uang dan pengiriman mata uang lain diselesaikan dalam hari
yang sama.
Tom (kependekan dari tomorrow/besok), dimana pengiriman dilakukan pada hari berikutnya.
Spot, dimana pengiriman diselesaikan dalam tempo 48 jam setelah perjanjian.
Menurut Hamdi (2000:20) contoh transaksi spot yaitu pada tanggal 22 Desember 1996 seorang
ayah membutuhkan US$ 10.000 untuk uang saku anaknya yang akan sekolah diluar negeri. maka
seorang ayah tersebut dapat menghubungi bank-bank devisa atau money changer untuk dapat
mengetahui dan membuat kesepakatan selling price pada tanggal tersebut. Apabila telah tercapai
kesepakatan selling price pada tanggal 22 Desember 1996 adalah US$1 = Rp 5.500 maka
perhitungannya:
Jumlah Rupiah yang dibutuhkan = US$ yang dibutuhkan x selling price

11. = US$ 10.000 x Rp 5.5000
= Rp 55.000.000,-
maka untuk mendapatkan US$ 10.000 diperlukan Rp 55.000.000,- yang harus diserahkan paling
lambat tanggal 24 Desember 2004 (2 x 24 jam atau t +2).
2. Pasar Forward
Menurut Madura (2000:58-66) Kurs forward adalah nilai tukar suatu valuta dengan valuta lain
pada suatu waktu di masa depan yang dikuotasikan oleh bank-bank. Kemudian yang dimaksud
Pasar Forward adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang.
Menurut Kuncoro (1996:106-107) transaksi forward merupakan transaksi valas dimana
pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa datang. Kurs dimana
transaksi forward akan diselesaikan telah ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui
kontrak untuk membeli dan menjual. Waktu antara ditetapkannya kontrak dan pertukaran mata
uang yang sebenarnya terjadi dapat bervariasi dari dua minggu hingga satu tahun. Jatuh tempo
kontrak forward biasanya satu, dua, tiga atau enam bulan. Transaksi forward biasanya terjadi bila
eksportir, importir, atau pelaku ekonomi lain yang terlibat dalam pasar valas harus membayar atau
menerima sejumlah mata uang asing pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang.
Menurut Madura (2000:63) contoh transaksi forward yaitu apabila suatu perusahaan akan
membutuhkan 1 juta Mark Jerman, 90 hari dari sekarang untuk mengimpor barang dari Jerman.
Asumsikan bahwa perusahaan tersebut dapat langsung membeli Mark Jerman untuk pengiriman
langsung (yaitu, dari pasar spot) dengan kurs spot $0,50 per Mark. Berdasarkan kurs spot ini maka
perusahaan membutuhkan $500.000 ($0,50 per Mark x 1.000.000). namun perusahaan belum
memiliki dana saat ini juga untuk membeli Mark.
Perusahaan dapat menunggu 90 hari dan kemudian menukarkan US Dolar dengan Mark menurut
kurs yang berlaku saat itu. Tetapi perusahaan tidak mengetahui berapa kurs spot 90 hari dari
sekarang. Jika naik menjadi $0,60 per Mark, perusahaan akan membutuhkan $600.000 ($0,60 per

12. Mark x 1.000.000 Mark). Dengan danya ini maka perusahaan akan merugi sebesar $100.000. akan
lebih baik perusahaan mengunci kurs untuk 90 hari dari sekarang.
Dimana kurs forward 90 hari sekarang adalah $0,51 per mark, maka perusahaan dapat melakukan
perjanjian kontrak forward dengan menggunakan kurs forward 90 hari dari sekarang. Sehingga
dana yang dibutuhkan perusahaan sebesar
$510.000 ($0,51 per Mark x 1.000.000 Mark). Maka dengan mengunci kurs, perusahaan tidak
perlu khawatir dengan adanya perubahan kurs spot 90 hari ke depan.
3. Pasar Currency Options
Menurut Madura (2000:67-68) menjelaskan pasar Currency Options merupakan pasar yang
memfasilitasi perdagangan kontrak currency options. Kontrak currency options dapat
diklasifikasikan sebagai call atau put. Suatu currency call Options menyediakan hak untuk
membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu (yang dinamakan dengan strike price atau
exercise price) dalam suatu periode waktu tertentu.
Currency call options digunakan untuk meng-hedge hutang-hutang valas yang harus dibayarkan
di masa depan. currency put options memberikan hak untuk menjual suatu valuta asing dengan
harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Currency put options digunakan untuk meng-
hedge piutang-piutang valas yang akan diterima di masa depan.
Menurut Madura (2000:131) contoh dari transaksi currency call options yaitu ada kemungkinan
perusahaan sebuah perusahaan akan membutuhkan valuta asing di masa depan, tetapi perusahaan
tidak begitu yakin. Sebagai contoh, anggaplah sebuah perusahaan AS terlibat dalam tender sebuah
poyek di Jerman. Jika proyek tersebut jatuh kepada perusahaan tersebut maka perusahaan akan
membutuhkan kira-kira DM625.00 untuk membeli bahan baku dan jasa di Jerman, namun
perusahaan tidak tahu apakah tawaran akan diterima atau tidak sampai tiga bulan ke depan.
Asumsikan bahwa exercise price bagi Mark adalah $0,50 dan premium call option-nya adalah $
0,02 per unit. Perusahaan akan membayar $1250 per opsi (62.500 x $0.02) atau $12.500 untuk 10

13. kontrak. Dengan adanya opsi tersebut, jumlah maksimum pengeluaran US Dolar untuk membeli
Mark adalah $312.500 (62.500 x $0,5).
D. Pelaku Valas
Pergerakan nilai valuta asing yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu karena hukum
demand dan supply selalu melibatkan berbagai pelaku pasar yang mempunyai berbagai
kepentingan. Pelaku pasar tersebut antara lain adalah :
1. Perusahaan.
Untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi perusahaan selalu melakukan
eksplorasi terhadap berbagai sumber-sumber daya yang baru dan yang lebih murah. Bisanya kita
menyebut kegiatan ini dengan kegiatan impor. Dan perusahaan juga akan selalu melakukan
kegiatan eksplorasi market untuk memperluas jaringan distribusi barang dan jasa yang telah di
produksi oleh perusahaan tersebut yang pada akhirnya akan timbul pendapatan dalam mata uang
lain. Biasanya kita menyebut kegitatan tersebut dengan ekspor. Karena ada kegiatan impor dan
ekspor inilah perusahaan kadang memerlukan mata uang negara lain dengan jumlah yang cukup
besar.
2. Individu
Masyarakat atau perorangan dapat melakukan transaksi valuta asing di sebabkan oleh beberapa
faktor.
kegiatan spekulasi, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk
memperoleh keuntungan.
kebutuhan konsumsi pada saat berada di luar negeri.
Contoh : ada sebuah keluarga yang melakukan perjalanan keluar negeri sebut saja negara Amerika.
Pada saat mereka akan melakukan kegiatan konsumsi di Amerika maka mereka tidak bisa
membayarnya dengan rupiah karena mata uang yang berlaku di Amerika adalah dolar Amerika,

14. sehingga mereka mau tidak mau harus menukarkan uangnya terlebih dahulu ke dalam dolar
Amerika.
Contoh lainnya adalah seorang ayah yang akan membiayai sekolah anaknya di Australia maka
sang ayah harus menukarkan uangnya kedalam bentuk Australian dolar terlebih dahulu.
3. Bank Umum.
Bank umum melakukan transaksi jual beli valas untuk berbagai keperluan antara lain melayani
nasabah yang ingin menukarkan uangnya kedalam bentuk mata uang lain. Untuk memenuhi
kewajibannya dalam bentuk valuta asing.
4. Pialang Pasar valas atau Broker.
Broker adalah perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Mereka
membantu kita untuk mencarikan pembeli ataupun penjual.
5. Pemerintah.
Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan antara lain membayar hutang
luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus di tukarkan lagi kedalam mata uang
local.
6. Bank Sentral.
Di banyak negara bank sentral adalah lembaga independent yang bertugas menstabilkan mata
uangnya. Biasanya bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan nilai
tukar mata uangnya yang biasa disebut dengan kegiatan intervensi.
7. Spekulan dan Arbitraser
Arbitraser adalah orang yang mengeksploitasi perbedaan kurs antar valas. Peran serta Spekulan
dan arbitraser dalam pasar valas semata-mata didorong oleh motif mengejar keuntungan. Mereka
justru menuai laba dari fluktuasi drastis yang terjadi di pasar valas. Dengan kata lain, mereka tidak
mempunyai transaksi bisnis atau komersial yang perlu dilindungi di pasar valas.

15. 2. Sistem Kurs
Setiap negara mempunyai sebuah mata uang yang menunjukkan atau menetapkan harga-harga dari
setiap barang dan jasa yang ada. Didunia ini terdapat begitu banyak mata uang yang jumlahnya
sama dengan jumlah negara yang ada di dunia.
Kurs mempunyai peranan sentral dalam hubungan perdagangan Internasional. Karena kurs
memungkinkan kita untuk membandingkan harga-harga segenap barang dan jasa yang dihasilkan
oleh berbagai negara. Mata uang selalu menghadapi kemungkinan penurunan nilai tukar (kurs)
atau depresiasi terhadap mata uang lainnya, atau sebaliknya mengalami kenaikan nilai tukar.
Kebijakan pemerintah terhadap kurs valuta asing akan sangat mempengaruhi kondisi perdagangan
internasional (ekspor dan impor) negara yang bersangkutan, sehingga perlu dipahami bagaimana
pemerintah mempengaruhi nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang asing.
Madura (1995) secara umum membuat klasifikasi sistem kurs berdasarkan tingkat keterlibatan
pemerintah menjadi 4 (empat) sistem kurs sebagai berikut:
1) Fixed Exchange Rate System (sistem kurs tetap)
Dalam sistem kurs tetap ini, kurs dijaga pada kurs yang tetap, atau hanya dimungkinkan
berfluktuasi dalam batas-batas yang sempit. Apabila terjadi fluktuasi yang mengarah tajam, baik
menguat maupun melemah, pemerintah melakukan intervensi untuk menstabilkan kurs sesuai
dengan tingkat yang dianggap wajar atau yang dikehendaki.
2) Freely Floating Exchange Rate System (sistem Kurs Mengambang Bebas).
Dalam sistem kurs mengambang bebas (Freely Floating Exchange Rate System), nilai mata uang
ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa ada campur tangan pemerintah. Kurs yang terjadi merupakan
tingkat keseimbangan dari jumlah permintaan dengan jumlah penawaran dari mata uang yang
bersangkutan terhadap mata uang asing lainnya.

16. 3) Managed Floating Exchange Rate System (Sistem Kurs Mengambang Terkendali).
Sistem kurs yang sampai saat ini sering digunakan untuk menentukan kurs suatu mata uang
terhadap mata uang asing adalah diantara sistem kurs tetap dan sistem kurs mengambang bebas.
Maksudnya bahwa kadang-kadang kurs dibiarkan bebas sesuai kekuatan pasar dan suatu saat
pemerintah melakukan intervensi untuk menjaga agar kurs tetap sesuai dengan yang diinginkan.
Sistem kurs yang seperti ini yang disebut sebagai kurs mengambang terkendali. Bank sentral tidak
perlu melakukan pengawasan secara terus menerus, pemerintah dapat juga melakukan intervensi
apabila fluktuasinya sedemikian besar sehingga mengancam stabilitas perekonomian atau apabila
diyakini bahwa intervensi yang dilakukan mempunyai efek terhadap perbaikan perekonomian.
4) Pegged Exchange Rate System (Sistem Kurs Tertambat).
Banyak negara melakukan kesepakatan untuk menggunakan sistem kurs tertambat, dimana kurs
mata uang dari negara yang bersangkutan secara tetap dikaitkan dengan mata uang negara lain atau
sekelompok negara yang merupakan mitra dagang utama.
Dasar Pertimbangan Penetapan Nilai tukar .
1. Preferensi suatu negara terhadap keterbukaan ekonominya, terbuka atau tertutup. Maka
ditentukan fixed exchange rate atau nilai tukar fleksibel sebagai prioritas utama.
2. Kemandirian dalam melaksanakan kebijakan moneter yang independen maka nilai tukar
fleksibel. Tetapi bila negara tersebut memiliki sistem nilai tukar tetap maka dibutuhkan
cadangan devisa yang sangat besar untuk menjaga kredibilitas sistem nilai tukar tersebut.
3. Underlying shock pada pasar uang dan pasar barang. Pasar barang lebih besar dari pasar uang
maka pilihan terbaik floating exchange rate. Sebaliknya menggunakan fixed exchange rate. Dalam
hal keduanya tidak dominan maka kebijakan yang terbaik adalah managed floating. (dikemukakan
oleh Garber dan Svenson).
Fungsi nilai tukar pertama, berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran,
dengan sasaran akhir menjaga kecukupan cadangan devisa.

17. Kedua adalah untuk menjaga kestabilan pasar domestik. Ketiga, sebagai instrument moneter
khususnya bagi negara yang menerapkan suku bunga dan nilai tukar sebagai sasaran operasional
kebijakan moneter. Keempat, adalah sebagai nominal anchor dalam pengendalian inflasi.
3.1 PERUSAHAAN MULTINASIONAL
A. PENGERTIAN PERUSAHAAN MULTINASINAL
Di beberapa dekade akhir abad ke-20, transformasi pesat dunia industri mengambil
bentuknya yang baru. Kemajuan mencolok ilmu dan teknologi, sebagai mesin penggerak suatu
masyarakat, dunia mendapatkan pengaruhnya dari berbagai sudut. Perekonomian adalah salah satu
bidang yang mengalami berbagai perubahan mencolok di masa-masa tersebut. Yang pasti,
munculnya berbagai perusahaan multinasional, hingga batas tertentu, membuka peluang bagi
globalisasi ekonomi.
Pengalaman pertumbuhan ekonomi pada abad kesembilan belas di Negara-negara maju
banyak bersumber dari dari pergerakan modal internasional yang cukup deras pada waktu itu.
Mobiltas faktor-faktor produksi yang terjadi antar Negara mencapai titik puncaknya dengan
hadirnya perusahaan-perusahaan multinasional. Mungkin perkembangan yang terpenting dalam
hubungan-hubungan ekonomi internasional selama dua dasawarsa terakhir ini adalah lonjakan
mengagumkan kekuatan dan pengaruh perusahaan-perusahaan raksasa multinasional. Merekalah
penyalur utama aneka factor produksi, mulai dari modal, tenaga kerja dan teknologi produksi,
semuanya dalam skala besar-besaran, dari satu Negara ke Negara lainnya.
Dalam operasinya ke berbagai Negara-negara dunia ketiga, mereka menjalankan berbagai macam
operasi bisnis yang inovatif dan kompleks sehingga tidak bias lagi kita pahami hanya dengan
perangkat teori-teori perdagangan yang sederhana, apalagi mengenai distribusi keuntungannya.
Perusahaan-perusahaan raksasa, seperti IBM, Ford, Exxon, Philips, Hitachi, British Petroleum,

18. Renault, Volkswagen, dan Coca-Cola, telah sedemikan rupa mendunia dalam operasinya sehingga
kalkulasi atas distribusi keuntungan-keuntungan yang dihasilkan oleh produksi internasional itu
kepada penduduk setempat dan pihak asing menjadi semakin sulit dilakukan.
Arus sumber-sumber keuangan internasional dapat terwujud dalam dua bentuk. Yang pertama
adalah penanaman modal asing yang dilakukan oleh pihak swasta (private foreign investment) dan
investasi portofolio, terutama berupa penanaman modal asing “langsung” (PMI). Penanaman
modal seperti ini juga dapat disebut Foreign Direct Investment (FDI). FDI (Foreign Direct
Investment) atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi
yang kian mengglobal. Ia bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya
dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada
di negara asal (biasa disebut ‘home country‘) bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara
tujuan investasi (biasa disebut ‘host country‘) baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dengan si
penanam modal membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk
membangun perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya sekurangnya 10%.
Biasanya, FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif, misalnya pembelian atau konstruksi
sebuah pabrik, pembelian tanah, peralatan atau bangunan; atau konstruksi peralatan atau bangunan
yang baru yang dilakukan oleh perusahaan asing. Penanaman kembali modal (reinvestment) dari
pendapatan perusahaan dan penyediaan pinjaman jangka pendek dan panjang antara perusahaan
induk dan perusahaan anak atau afiliasinya juga dikategorikan sebagai investasi langsung. Kini
mulai muncul corak-corak baru dalam FDI seperti pemberian lisensi atas penggunaan teknologi
tinggi. Sebagian besar FDI ini merupakan kepemilikan penuh atau hampir penuh dari sebuah
perusahaan. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki bersama (joint ventures) dan
aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan lokal. Joint ventures yang melibatkan tiga pihak
atau lebih biasanya disebut sindikasi (atau ‘syndicates‘) dan biasanya dibentuk untuk proyek
tertentu seperti konstruksi skala luas atau proyek pekerjaan umum yang melibatkan dan
membutuhkan berbagai jenis keahlian dan sumberdaya.

19. B. FDI dan Liberalisasi di Indonesia
UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) dikeluarkan untuk menarik investasi asing guna
membangun ekonomi nasional. Di Indonesia adalah wewenang Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) untuk memberikan persetujuan dan ijin atas investasi langsung luar negeri. Dalam
dekade terakhir ini pemodal asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena tidak
stabilnya kondisi ekonomi dan politik. Kini muncul tanda-tanda bahwa situasi ini berubah: ada
sekitar 70% kenaikan FDI di paruh pertama tahun 2005, bersamaan dengan tumbuhnya ekonomi
sebesar 5-6% sejak akhir 2004. Pada awal 2005, Inggris, Jepang, Cina, Hong Kong, Singapura,
Australia, dan Malaysia adalah sumber-sumber FDI yang dianggap penting. Menurut data statistik
UNCTAD, jumlah total arus masuk FDI di Indonesia adalah US$1.023 milyar pada tahun 2004
(data terakhir yang tersedia); sebelumnya US$0.145 milyar pada tahun 2002, $4.678 milyar pada
tahun 1997 dan $6.194 milyar pada tahun 1996 [tahun puncak].
Pertumbuhan penanaman modal swasta asing secara langsung (foreign direct investment)-yakni,
yang dana-dana investasinya langsung digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau
mengadakan alat-alat atau fasilitas produksi seperti memberi lahan, membuka pabrik-pabrik,
mendatangkan mesin-mesin, membeli bahan baku, dan sebagainya di Negara-negara dunia ketiga
seperti di Indonesia ini, telah berlangsung secara sangat cepat selama sekian dasawarsa terakhir
ini. Apabila pada tahun 1962 nilai totalnya baru mencapai sekitar US$ 2,4 miliar, maka di tahun
1980 jumlahnya telah melonjak menjadi sekitar US$ 11 miliar, kemudian naik lagi hingga US$ 35
miliar di tahun 1990, serta berpuncak sebesar lebih dari US$ 120 ,miliar di tahun 1997. dari
keuntungan yang sedemikian besar diperoleh ini, hanya sekitar 60 persen dari total dana investasi
asing tersebut yang mengalir ke Negara-negara di Asia.
Perusahaan-perusahaan multinasional yang ingin menyedot sumber daya alam menguasai pasar
(baik yang sudah ada dan menguntungkan maupun yang baru muncul) dan menekan biaya
produksi dengan mempekerjakan buruh murah di negara berkembang, biasanya adalah para

20. penanam modal asing ini. Contoh ‘klasik’ FDI semacam ini misalnya adalah perusahaan-
perusahaan pertambangan Kanada yang membuka tambang di Indonesia atau perusahaan minyak
sawit Malaysia yang mengambil alih perkebunan-perkebunan sawit di Indonesia. Cargill, Exxon,
BP, Heidelberg Cement, Newmont, Rio Tinto dan Freeport McMoRan, dan INCO semuanya
memiliki investasi langsung di Indonesia. Namun demikian, kebanyakan FDI di Indonesia ada di
sektor manufaktur di Jawa, bukan sumber daya alam di daerah-daerah.
Salah satu aspek penting dari FDI adalah bahwa pemodal bisa mengontrol atau setidaknya punya
pengaruh penting manajemen dan produksi dari perusahaan di luar negeri. Hal ini berbeda dari
portofolio atau investasi tak langsung, dimana pemodal asing membeli saham perusahaan lokal
tetapi tidak mengendalikannya secara langsung. Biasanya juga FDI adalah komitmen jangka-
panjang. Itu sebabnya ia dianggap lebih bernilai bagi sebuah negara dibandingkan investasi jenis
lain yang bisa ditarik begitu saja ketika ada muncul tanda adanya persoalan.
Undang-Undang penanaman Modal Pertama dikeluarkan pada waktu masa pemerintahan orde
baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1967, dikatakan
dengan jelas bahwa beberapa jenis bidang usaha sepenuhnya tertutup bagi perusahaan asing, yaitu
pelabuhan, pembangkitan dan transmisi listrik, telekomunikasi, pendidikan, penerbangan, air
minum, perkereta-apian (KA), tenaga nuklir, dan media massa. Kesemua bidang ini dibatasi
adanya campur tangan oleh pihak asing karena bidang-bidang ini dapat dikategorikan sebagai
usaha yang bernilai strategis bagi Negara dan kehidupan sehari-hari rakyat banyak yang
seharusnya tidak boleh dipengaruhi oleh pihak asing (terdapat di pasal 6 ayat 1).
Setahun kemudian dibuatlah Undang-Undang yang mengatur tentang penanaman modal dalam
negeri (UU No.6 tahun 1968), yang didalamnya (Pasal 3 ayat 1), menyatakan sebagai berikut :
“Perusahaan Nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51 % daripada modal dalam
negeri yang ditanam di dalmnya dimiliki oleh Negara dan / atau swasta nasional”. Dengan kata
lain, berdasarkan Undang-Undang ini, pemodal asing hanya boleh memiliki modal maksimal,
sebanyak-sebanyaknya 49% dalam sebuah perusahaan. Namun kemudian, pemerintah Indonesia
menerbitkan peraturan pemerintah yang menjamin investor asing bisa memiliki hingga 95% saham

21. perusahaan yang bergerak dalam bidang “… pelabuhan; produksi dan transmisi serta distribusi
tenaga listrik umum; telekomunikasi; penerbangan, pelayaran, KA; air minum, pembangkit tenaga
nuklir; dan media massa” (PP No. 20/1994 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1).
Selanjutnya dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia
mengadakan International Infrastructure Summit pada tanggal 17 Januari 2005 dan BUMN summit
pada tanggal 25-26 Januari 2005. Infrastructure summit menghasilkan keputusan eksplisit bahwa
seluruh proyek infrastruktur dibuka bagi investor asing untuk mendapatkan keuntungan, tanpa
perkecualian. Pembatasan hanya akan tercipta dari kompetisi antarperusahaan. Pemerintah juga
menyatakan dengan jelas bahwa tidak akan ada perbedaan perlakuan terhadap bisnis Indonesia
ataupun bisnis asing yang beroperasi di Indonesia.
BUMN summit menyatakan jelas bahwa seluruh BUMN akan dijual pada sektor privat. Dengan
kata lain, artinya tak akan ada lagi barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan biaya
murah yang disubsidi dari pajak. Di masa depan seluruh barang dan jasa bagi publik akan menjadi
barang dan jasa yang bersifat komersial yang penyediaannya murni karena motif untuk
mendapatkan laba. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan proses liberalisasi yang saat ini sedang
berlangsung di semua sektor di Indonesia dan menunjukkan pentingnya FDI bagi pemerintah
Indonesia.
C. Perusahaan-Perusahaan Multinasional
Perusahaan Multinasional telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menjalankan
kebijakan dan aturan baik di tingkat national maupun internasional. Di negara-negara berkembang,
hampir setiap aspek dari kehidupan komunitas telah terkena dampak dari operasi Perusahaan
Multinasional. Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak
negara; perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor,
pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di
mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar
memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam
politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi, dan juga
sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Karena

22. jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara, dan Negara sendiri, harus
berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka (dengan begitu juga pajak
pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat
berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada
PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar
pekerja dan lingkungan yang memadai.
Perusahaan multinasional pada dasarnya adalah sebuah perusahaan raksasa yang menjalankan,
memiliki serta mengendalikan operasi bisnis atau kegiatan-kegiatan usahanya di lebih dari satu
Negara. Perusahaan multinasional ini umumnya berupa perusahaan yang dikelola oleh lebih dari
sebuah negara, dan oleh karena kekuatan ekonominya yang besar, ia mampu mempengaruhi
kebijakan-kebijakan perekonomian suatu negara dengan sangat luas.
Dari sudut pandang sejarah, model perusahaan seperti ini mulai bermunculan sejak dekade 50.
perusahaan-perusahaan multinasional, terutama di AS, semakin aktif di beberapa bidang, setelah
terpengaruh oleh kondisi perekonomian di zaman itu. Dengan memanfaatkan sistem transportasi
dan komunikasi internasional yang semakin modern, demikian pula karena adanya “celah” antara
hubungan Eropa dan Jepang, perusahaan-perusahaan ini menemukan peluang untuk menjual
produk-produk mereka ke luar batas-batas AS. Tak lama kemudian, perusahaan-perusahaan Eropa
mengikuti jejak langkah mereka ini, sehingga menjadi semakin luaslah keberadaan perusahaan-
perusahaan multinasional ini.
Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara;
perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau
kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka
mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana
yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global,
karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi, dan juga sumber finansial
yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Karena jangkauan
internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara, dan Negara sendiri, harus berkompetisi

23. agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka (dengan begitu juga pajak pendapatan,
lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi,
negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN, seperti
potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar pekerja dan
lingkungan yang memadai.
Terdapat dua karakteristik pokok dari perusahaan multinasional, yakni ukuran mereka yang sangat
besar dan kenyataan bahwa operasi bisnis mereka yang tersebar ke seluruh dunia itu cenderung
dikelola secara terpusat oleh para pemimpinnya di kantor pusatnya yang berkedudukan di Negara
asal. Ukuran mereka yang sedemikian besar tentu memberikan kekuatan ekonomi (dan terkadang
juga kekuatan politik) yang sangat besar, sehingga mereka merupakan kekuatan utama (sekitar
40%) yang menyebabkan berlangsungnya globalisasi perdagangan duniua secara pesat. Dengan
kekuatan yang begitu besar, merekalah yang sebenarnya seringkali mendominasi aneka komoditi
dagang di Negara-negara berkembang (tembakau, mie, bubur gandum instant, dsb).
Dari gambaran ini, maka bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan ekonomi (dan terkadang
politik) yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaa multinasional tersebut, apalagi jika dibandingka n
dengan pemerintahan di Negara-negara berkembang di mana mereka menjalankan bisnisnya.
Kekuatan mereka ini juga ditunjang lagi oleh posisi oligopolitik yang mereka genggam dalam
perekonomian domestic atau bahkan internasional pada sektor atau jenis-jenis produk yang mereka
jalankan.
D. Dampak perusahaan multinasional
Dewasa ini kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional di bidang ekonomi dan politik dunia,
terasa sangat mencolok. Perusahaan-perusahaan multinasional yang “menancapkan kukunya” juga
tentu saja memberikan implikasi kepada, saya sebut sebagai, Negara yang di’ekspansi’nya, baik
dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positif pertama yang paling sering disebut-
sebut sebagai sumbangan positif penanaman modal asing ini adalah, peranannya dalam mengisi

24. kekosongan atau kekurangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan dengan jumlah
actual “tabungan domestik” yang dapat dimobilisasikan. Dampak positif kedua adalah, dengan
memungut pajak atas keuntungan perusahaan multinasional dan ikut serta secara financial dalam
kegiatan-kegiatan mereka di dalam negeri, pemerintah Negara-negara berkembang berharap
bahwa mereka akan dapat turut memobilisasikan sumber-sumber financial dalam rangka
membiayai proyek-proyek pembangunan secara lebih baik.
Dampak positif ketiga adalah, perusahaan multinasional tersebut tidak hanya akan menyediakan
sumber-sumber financial dan pabrik-pabrik baru saja kepada Negara-negara miskin yang bertindak
sebagai tuan rumah, akan tetapi mereka juga menyediakan suatu “paket” sumber daya yang
dibutuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan, termasuk juga pengalaman dan
kecakapan manajerial, kemampuan kewirausahaan, yang pada akhirnya nanti dapat
dimanifestasikan dan diajarkan kepada pengusaha-pengusaha domestic.
Dampak positif keempat adalah, perusahaan multinasional juga berguna untuk mendidik para
manajer local agar mengetahui strategi dalam rangka membuat relasi dengan bank-bank luar
negeri, mencari alternative pasokan sumber daya, serta memperluas jaringan-jaringan pemasaran
sampai ke tingkat internasional. Dampak positif kelima adalah, perusahaan multinasional akan
membawa pengetahuan dan teknologi yang tentu saja dinilai sangat maju dan maju oleh Negara
berkembang mengenai proses produksi sekaligus memperkenalkan mesin-mesin dan peralatan
modern kepada Negara-negara dun ia ketiga.
Selain dampak positif yang telah dikatakan diatas, tentu saja dalam pelaksanaan kegiatan
ekonominya, perusahaan multinasional juga mempunyai dampak negatif yang terjadi pada Negara
tamu. Pada umumnya pasar yang menjadi sasaran pemasaran perusahaan multinasional ini
memang adalah Negara-negara yang notabenenya adalah Negara-negara yang sedang berkembang
atau Negara-negara dunia ketiga. Hal ini mereka lakukan karena Negara-negara dunia ketiga ini
dinilai belum mempunyai perlindungan yang baik atau belum mempunyai “kekuatan” yang cukup

25. untuk menolak “kekuatan” daripada perusahaan-perusahaan raksasa multinasional ini sehingga
bukan tidak mungkin mereka bisa melakukan intervensi terhadap pemerintahan yang
dilangsungkan oleh Negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain Negara-negara ini
menghadapi dilema di mana sebagian besar negara terlalu lemah untuk menerapkan prinsip aturan
hukum, dan juga perusahaan-perusahaan raksasa ini sangat kuat menjalankan kepentingan
ekonomi untuk keuntungan mereka sendiri.
Kemudian kita juga harus menyadari bahwa perusahaan-perusahaan mutinasional ini tidak tertarik
untuk menunjang usaha pembangunan suatu Negara. Perhatian mereka hanya tertuju kepada upaya
maksimalisasi keuntungan atau tingkat hasil financial atas setiap sen modal yang mereka
tanamkan. Perusahaan-perusahaan multi nasional ini senantiasa mencari peluang ekonomi yang
paling menguntungkan, dan mereka tidak bisa diharapkan untuk memberi perhatiam kepada soal-
soal kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan lonjakan pengangguran. Pada umumnya,
perusahaan-perusahaan multinasional hanya sedikit memperkerjakan tenaga-tenaga setempat.
Operasi mereka cenderung terpusat di sector modern yang mampu menghasilkan keuntungan yang
maksimal yaitu di daerah perkotaan.
Selain tidak bisa diharapkan untuk ikut membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan di Negara
tuan rumah, mereka bahkan seringkali memberi pengaruh negative terhadap tingkat upah rata-rata,
karena mereka biasanya memberikan gaji dan aneka tunjangan kesejahteraan yang jauh lebih
tinggi ketimbang gaji gaji rata-rata kepada para karyawannya, baik itu yang berasal dari Negara
setempat atau yang didatangkan dari Negara-negara lain. Di atas telah dikatakan bahwa keuatan
mereka juga ditunjang oleh posisi oligopolitik yang mereka genggam dalam perekonomian
domestik atau bahkan internasional pada sektor atau jenis-jenis produk yang mereka geluti. Hal
ini bertolak berlakang dari keyataan bahwa mereka cenderung beroperasi di pasar-pasar yang
dikuasai oleh beberapa penjual dan pembeli saja. Situasi seperti ini memberi mereka kemampuan
serta kesempatan yang sangat besar untuk secara sepihak menentukan harga-harga dan laba yang
mereka kehendaki, bersekongkol dengan perusahaan lainnya dalam membagi daerah operasinya

26. serta sekaligus untuk mencegah atau membatasi masuknya perusahaan-perusahaan baru yang
nantinya dikhawatirkan akan menjadi saingan mereka.
Hal-hal tersebut mereka upayakan dengan menggunakan kekuatan yang mereka miliki dalam
penguasaan teknologi-teknologi baru yang paling canggih dan efisien, keahlian-keahlian khusus,
diferensiasi produk, serta berbagai kegiatan periklanan secara gencar dan besar-besaran untuk
mempengaruhi, kalau perlu mengubah, selera dan minat konsumen. Kemudian walaupun dampak-
dampak awal (berjangka awal) dari penanaman modal perusahaan multinasional memang dapat
memperbaiki posisi devisa Negara yang menerima mereka (Negara tuan rumah), tetapi dalam
jangka panjang dampak-dampaknya justru negatif, yakni dapat mengurangi penghasilan devisa itu,
baik dari sisi neraca transaksi berjalan maupun neraca modal. Neraca transaksi berjalan bisa
memburuk karena adanya impor besar-besaran atas barang-barang setengah jadi dan barang modal
oleh perusahaan multinasional itu, dan hal tersebut masih diperburuk lagi oleh adanya pengiriman
kembali keuntungan hasil bunga, royalty, dan biaya-biaya jasa manajemen ke Negara asalnya. Jadi
praktis pihak Negara tuan rumah tidak memperoleh bagian keuntungan yang adil dan wajar.
Selain itu perusahaan-perusahaan multinasional berpotensi besar untuk merusak perekonomian
tuan rumah dengan cara menekan timbulnya semangat bisnis para usahawan local, dan
menggunakan tingkat penguasaan pengetahuan teknologi mereka yang superior, jaringan
hubungan luar negeri yang luas dan tertata baik, keahlian dan agresivitas di bidang periklanan,
serta penguasaan atas berbagai berbagai jenis jasa pelengkap lainnya untuk mendorong keluar
setiap perusahaan local yang cukup potensial yang dianggap mengganggu atau mengancam dalam
kancah persaingan, dan sekaligus untuk menghalangi munculnya perusahaan-perusahaan baru
yang berpotensi untuk menjadi saingan mereka. Perusahaan-perusahaan multinasional juga sering
menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk mempengaruhi, menyuap, dan memanipulasi
berbagai kebijakan pemerintah di Negara tuan rumah ke arah yang tidak menguntungkan bagi
pembangunannya.

27. 3.2 POS-POS NERACA PEMBAYARAN
1. Pos Transaksi Dagang
Pos transaksi dagang mencatat seluruh ekspor dan impor barang dan jasa. Impor barang dan jasa
dicatat di sebelah debet, sedangkan ekspor barang dan jasa dicatat di sebelah kredit. Apabila pos
ini meliputi barang-barang yang berwujud atau nyata disebut sebagai transaksi dagang nyata
(visible trade transaction), sebaliknya jika meliputi barang-barang yang tidak nyata atau transaksi
jasa (invisible trade transaction). Contohnya ekspor kopi Indonesia ke luar negeri dijumpai dalam
pos transaksi dagang yang nyata pada sebelah kredit neraca pembayaran Indonesia. Sebaliknya
apabila orang Malaysia yang menaiki pesawat Garuda Indonesia Airways dari Kuala Lumpur ke
Jakarta, pos transaksinya termasuk dalam transaksi jasa di sebelah kredit.
Dalam pos transaksi jasa (invisible trade transaction) termasuk juga biaya-biaya transport lainnya
dan semua pengeluaran turis asing. Transaksi jasa lainnya ialah langganan publikasi-publikasi luar
negeri, sewa tanah, dan sewa bangunan. Impor ekspor emas sebagai barang dagangan yang
biasanya dipergunakan untuk bahan pembuatan perhiasan dimasukkan ke dalam pos transaksi
dagang yang nyata, sebaliknya impor ekspor emas dalam arti moneter atau berfungsi sebagai uang
tidak akan dimasukkan ke dalam pos transaksi dagang yang nyata, tetapi akan dimasukkan ke
dalam pos tersendiri.
Dalam pos transaksi dagang nyata (visible trade transaction) termasuk pula pengeluaran-
pengeluaran pemerintah yang belum termasuk dalam pos-pos lainnya, seperti gaji pegawai asing
di luar negeri.
2. Pos Pendapatan Modal
Pos pendapatan modal (income on investment) adalah semua transaksi penerimaan hasil modal
penduduk yang ditanam di luar negeri mereka, dan penerimaan pendapatan oleh penduduk negara
lain yang menanam modalnya di dalam negeri kita. Umumnya berbentuk keuntungan deviden dan

28. bunga. Keuntungan, dividen dan bunga yang diterima dari hasil penanaman modal di luar negeri
dalam neraca pembayaran akan terlihat pada transaksi kredit, dalam pos pendapatan modal.
Sebaliknya, keuntungan, deviden dan bunga yang dikirim ke luar negeri, sebagai hasil dari
penanaman modal di dalam negeri kita, akan ditemui dalam transaksi debet pada pos pendapatan
modal.
3. Pos Transaksi-transaksi Unilateral
Transaksi unilateral (unilateral transaction), antara lain termasuk di dalamnya hadiah (gift),
bantuan (aids), dan transfer unilateral (unilateral transfer).
a. Transaksi hadiah berbeda dengan transaksi lain. Transaksi ini tidak mengakibatkan timbulnya
kewajiban bagi si penerima untuk membayar harga hadiah yang telah diterima tersebut. Begitu
juga bagi si pemberi hadiah, transaksi penyerahan barang tidak menimbulkan hak baginya untuk
menerima pembayaran. Transaksi yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban ini disebut sebagai
transaksi unilateral (unilateral transaction), atau sering pula disebut sebagai transaksi sepihak (one
way transaction), atau “transaksi tanpa quit pro quo”, dimana suatu prestasi tidak diimbangi
dengan prestasi balasan.
b. Bantuan (aids) yang sering kita jumpai dalam pemberitaan media massa, seperti bantuan
makanan dan obat-obatan ke negara-negara tertentu yang sedang dilanda bencana alam juga
termasuk transaksi sepihak.
c. Pos transaksi transfer unilateral adalah pos pengimbang dari transaksi unilateral atau transaksi
sepihak. Untuk mengimbangi transaksi sepeihak debet atau kredit, maka pos transfer akan menjadi
debet dan kredit.
4. Pos Penanaman Modal Langsung
Yang tergolong dalam pos penanaman modal langsung (direct investment), ialah seluruh transaksi
yang berhubungan dengan jual beli saham atau perusahaan antara penduduk suatu negara dengan
penduduk negara lain, termasuk dalam hal ini adalah penanaman modal langsung oleh penduduk
suatu negara seperti mendirikan perusahan baru di negara lain.

29. Bila terjadi pembelian saham atau pembelian perusahaan oleh penduduk suatu negara dari
penduduk negara lain, maka pos penanaman modal langsung akan di debet. Sebaliknya akan di
kredit jika terjadi penjualan saham kepada penduduk negara lain atau ada penduduk negara lain
yang mendirikaan perusahaan di dalam negeri.
5. Pos Hutang Piutang Jangka Panjang
Pos hutang piutang jangka panjang (long term loan), meliputi kredit yang jangkanya lebih dari satu
tahun. Termasuk juga di dalamnya jual beli surat obligasi antara penduduk suatu negara dengan
penduduk negara lain. Penjualan obligasi oleh penduduk Indonesia kepada penduduk negara lain,
akan terlihat dalam pos hutang piutang jangka panjang dalam neraca pembayaran Indonesia di
sebelah kredit, sebaliknya akan terlihat di debet pos hutang piutang jangka panjang apabila
penduduk Indonesia membeli obligasi dari penduduk negara lain. Pos hutang piutang jangka
panjang ini dipisahkan menjadi dua bagian:
a. Pos hutang piutang jangka panjang pemerintah (official long term loan)
b. Pos hutang piutang jangka panjang swasta (private long term loan)
6. Pos Hutang Piutang Jangka Pendek
Hutang piutang jangka pendek (short term loan) merupakan kredit yang jangka waktunya tidak
lebih dari satu tahun. Umumnya terdiri dari penarikan dan pembayaran surat-surat wesel. Hal-hal
lainnya sama dengan pos hutang piutang jangka panjang. Pos hutang piutang jangka pendek sering
diusahakan menjadi:
a. Pos hutang piutang jangka pendek pemerintah (official short term loan)
b. Pos hutang piutang jangka pendek swasta (private short term loan)
7. pos Sektor Moneter
Pos sektor moneter (monetary sector) atau biasa disebut lalu-lintas moneter (Monetary
Acomodating) pada dasarnya adalah transaksi-transaksi pembayaran. Pembayaran itu meliputi
pembayaran-pembayaran terhadap transaksi-transaksi yang tercatat dalam rekening berjalan
(current account), seperti transaksi-transaksi perdagangan, pendapatan modal dan transfer

30. unilateral. Di samping itu termasuk pula transaksi-transaksi penanaman modal langsung
(investment account), seperti hutang piutang jangka panjang dan hutang piutang jangka pendek
bukan moneter. Jika pengeluaran current account dan investment account lebih besar dari
penerimaan pada current account dan investment account, maka akan terdapat suatu perbedaan
tersebut merupakan defisit yang harus ditutup dengan saldo kredit pada pos sektor moneter
(monetary sector) atau sering juga disebut sebagai neraca pembayaran sektor moneter (monetary
sector account).
Biasanya dalam neraca pembayaran sektor moneter ini terdiri dari :
a. Bank Sentral
(1) Hubungan dengan Dana Moneter Internasional (IMF)
(2) Kewajiban-kewajiban jangka pendek
(3) Mutasi cadangan devisa
(4) Mutasi cadangan emas moneter
b. Bank-bank Devisa
(1) Kewajiban-kewajiban jangka pendek
(2) Mutasi cadangan devisa
Pos hubungan dengan Dana Moneter Internasional akan terdapat jika cadangan pada badan
tersebut dan saldo hak dari SDR (Special Drawing Right) mengalami perubahan. Kerjasama antar
bank sentral berbagai negara akan membantu memecahkan kesulitan-kesulitan likuiditas luar
negeri negara-negara anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, hal ini dapat dilakukan
dengan fasilitas-fasilitas yang disebut swap. Transaksi-transaksi swap ini akan dicatat pula dalam
kewajiban-kewajiban jangka pendek.
Mutasi cadangan devisa merupakan pos dimana dicatat transaksi-transaksi penerimaan dan
pemakaian valuta asing. Baik untuk bank sentral maupun untuk bank-bank swasta, penerimaan
valuta asing dari luar negeri akan merupakan transaksi debet, sedangkan pemakaian valuta asing
ke luar negeri merupakan transaksi kredit pada masing-masing pos.

31. Dalam pos mutasi cadangan emas moneter dicatat perubahan-perubahan yang terjadi pada
besarnya cadangan emas moneter. Yaitu gold out flow atau aliran emas ke luar negeri dicatat
sebagai kredit, sedangkan gold in flow atau aliran emas ke dalam negeri dicatat di sebelah debet.
8. Pos Selisih Perhitungan (Errors and Omissions)
Pos ini merupakan pos penyeimbang apabila nilai transaksi-transaksi kredit tidak sama dengan
nilai transaksi-transaksi debet. Dengan adanya pos selisih perhitungan ini, maka jumlah total nilai
sebelah kredit dan debet dalam neraca pembayaran internasional akan selalu sama (balance).
Cara Pembayaran Internasional
Pembayaran internasional bisa menggunakan beberapa cara yaitu:
Pembayaran Tunai (Cash Payment)
Pembayaran dengan cara tunai pada umumnya dengan menggunakan mata uang negara (domestik)
atau dengan mata uang asing. Melalui bank, transaksi pembayaran tunai antar negara yang
bersangkutan bisa langsung dilakukan.
Pembayaran dengan cara ini biasanya dilakukan pada saat barang dikirim oleh eksportir dengan
menggunakan cek, mengapa? Karena:
Memerlukan persediaan kas yang cukup besar.
Harus berdasarkan rasa percaya dan kejujuran dari eksportir.
Memungkinkan terjadinya kehilangan modal dikarenakan barang yang diterima kemudian.
Melihat kondisi yang ada, banyak yang menggunakan pembayaran dengan cara ini, disisi lain cara
ini meringankan importir yang mempunyai keterbatasan dana (finansial).

32. 2. Open Account
Pembayaran dengan open account adalah kebalikan dari cara tunai. Dengan pembayaran open
account, barang dikirim kepada importir tanpa dilengkapi dengan surat perintah membayar atau
dokumen resmi lainnya. Resiko pembayaran dalam open account ditanggung sepenuhnya oleh
eksportir. Jika antara penjual dan pembeli sudah saling kenal, cara ini tentunya akan lebih efisien,
keadaan ekonomi dan politik stabil sehingga akan terhindar dari risiko perubahan kurs.
Cara pembayaran ini dilakukan dengan cara mengirim barang kepada importir tanpa dilengkapi
dengan dokumen atau perintah pembayaran. Ditambah pembayaran yang tergantung
kebijaksanaan pihak importir, Jadi resiko seperti harus cukup modal karena untuk mengurangi
resiko yang timbul.
Kelemahan dari cara pembayaran ini diantaranya:
1. Cara ini dapat diterapkan dalam kondisi ekonomi dan politik yang stabil.
2. Pembayaran yang dilakukan harus dekat dengan pasar.
Gambar contoh pembayaran open account
3. Letter of Credit (L/C)
Cara pembayaran dengan letter of credit (L/C) ini banyak digunakan oleh penjual dan pembeli
pada umumnya dalam transaksi ekspor atau impor. Letter of credit adalah surat jaminan atas
transaksi jual beli barang antar negara yang dikeluarkan oleh pihak bank (issue bank). Saat
menggunakan pembayaran L/C, ada syarat yang harus dilengkapi seperti dokumen yang
dikeluarkan oleh suatu perusahan jasa pengiriman yang berisi pemberitahuan barang yang

33. dikirimkan (bill of lading) dan sertifikat asal negara (certificate of origin). Baca
selengkapnya tentang letter off credit.
Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pembayaran letter of credit diantaranya:
1. Opener (importir) adalah pembeli yang membuka L/C.
2. Issuer adalah bank yang mengeluarkan L/C.
3. Benefeciary adalah acreditee adalah penjual (eksportir).
Mekanisme
proses letter of credit
4. Commercial Bills of Exchange atau Trade Bill
Bills of exchange atau drafts atau trade bills adalah surat perintah kepada pembeli untuk
membayar sejumlah uang tertentu di waktu yang telah ditentukan. Definisi lainnya menyebutkan
bahwa Commercial Bills of Exchange atau Surat Wesel Dagang adalah kesepakatan yang
dibuat oleh eksportir dengan importir dengan menarik wesel dari importir sejumlah harga barang
yang terdapat pada kontrak dagang.
Penarikan surat wesel ini harus dilengkapi dengan beberapa dokumen seperti: surat muat (Bill of
Lading), invoice, surat keterangan asal barang (certificate of origin), surat keterangan pabean dan
lainnya yang tertera dalam kontrak dagang.

34. Wesel sendiri adalah surat perintah pembayaran yang diinstruksikan seseorang untuk
membayarkan sejumlah uang pembayaran sesuai dengan tanggal dan jumlah dalam wesel kepada
si penarik.
5. Kompensasi Pribadi (Private Compensation)
Kompensasi pribadi adalah cara penyelesaian transaksi utang piutang antara pihak
importir/eksportir dengan mengalihkannya kepada seseorang penduduk yang masih dalam satu
negara.
Contoh pembayaran kompensasi pribadi
6. Pembayaran dengan Konsinyasi (Consignment)
Pembayaran dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian
merupakan metode pembayaran konsinyasi. Jika antar penjual dan pembeli atau seseorang sudah
saling mengenal dengan baik, biasanya akan melakukan transaksi pembayaran konsinyasi ini. Jadi
status barang yang akan dijual adalah barang titipan yang berjangka waktu tertentu dan
menyangkut soal pembayaran.
Dalam bidang ini, kita juga bisa memanfaatkan jasa bank dalam pengiriman dokumen penagihan
dan bonded warehouse untuk penitipan barang, dengan jasa ini kemungkinan risiko penjual dapat
di minimalisir.

35. Jika barangnya sudah laku terjual, pihak pembeli membayar harga sejumlah uang atas nilai barang
kepada bank, dan bank akan menyerahkan delivery insrtructionkepada bonded warehouse untuk
mengeluarkan barangnya.
Pembayaran dengan metode konsinyasi bisa kita lihat seperti berikut:
Gambar pembayaran
internasional konsinyasi
7. Advance Payment
Pembayaran ini adalah dengan cara pembeli memberikan dana kepada penjual sebelum barang
pesanan tersebut dikirim.
8. Counter Trade (Imbal Beli)

36. Pembayaran ini disebut juga sebagai perdagangan timbal balik, karena penjual akan mengirim
sejumlah barang kepada pembeli sekaligus membeli kembali barang dari rekananya itu sesuai
dengan nilai barang yang telah dijualnya.