Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan proteksi yang mencakup tarif dan non-tarif. Tarif terbagi menjadi tarif nominal dan tarif efektif, sedangkan non-tarif terdiri dari kuantitatif dan administratif. Dokumen juga menjelaskan fungsi tarif, tingkat proteksi, alasan proteksi, deviasi kebijakan proteksi, serta asumsi proteksi yang efektif.

1. Kebijakan Proteksi
Kuliah Ekonomi Industri
Smt V / Ruang II AE3
1

2. Kebijakan Proteksi
 Tariff
 Non Tarif
2

3. Tarif
 Tarif nominal
 Tarif efektif
3

4. Tarif Nominal
 Menggunakan prosentasi terhadap harga
barang
 Perbedaan harga LN dengan DN
 Tarif nominal merupakan kebijakan tarif
yang tertua
4

5. Tarif Efektif
 Yang ditaksir adalah perbedaan dua
macam nilai tambah untuk komoditi yang
sama
 Nilai tambah yang timbul di dalam negeri
 Nilai tambah barang yang sama di pasar
internasional
 Perbedaan kedua nilai tambah tersebut
dinyatakan dalam prosentase  tingkat
proteksi tarif efektif.
5

6. Non Tarif
 Pembatasan impor secara kuantitatif
 Pembatasan impor secara administratif
6

7. Non Tarif Kuantitatif
 Menentukan kuota
 Pelarangan impor
 Lisensi impor
 Pembatasan menurut musim
 Pembatasan impor sukarela (melalui
perundingan).
7

8. Non tarif (Administratif)
 Merintangi impor melalui berbagai macam
peraturan
– prosedur yang panjang,
– cara-cara penilaian pabean dipersulit,
– memantau dan mengawasi lalu lintas barang.
8

9. Fungsi Tarif
 Perlindungan terhadap produk dalam
negeri
 Sumber pendapatan pemerintah 
sehingga pd tahap awal tingkat tarif bea
masuk relatif tinggi pada barang konsumsi
dan relatif rendah pada barang modal.
9

10. Tingkat Proteksi
 Berkaitan dengan
– Harga barang
– Kurs valuta asing
– Alokasi sumberdaya
– Harga produk pertanian
– Teknologi produksi
– Tingkat efisiensi industri
– Struktur pasar industri dalam negeri
– Nilai tambah industri pengolahan dalam negeri
10

11. Harga Mahal
 Bahan baku, mendapat proteksi sehingga perolehan
mahal
 Udang telah semakin mahal oleh karena masukan ini
bersaing untuk tujuan ekspor
 Ongkos transport yang semakin mahal
 Dalam proses kegiatan industri, mulai dari mendirikan
pabrik, membeli bahan baku dan meminta izin tidak luput
dari rent-seeking.
 Bermuara pada harga yang semakin tinggi.
 Pada umumnya tarif tinggi pada barang konsumsi >
barang ½ jadi > bahan baku. Logika ini digunakan untuk
mengembangkan industri di dalam negeri yang masih
memerlukan bahan baku.
11

12. Alasan Proteksi
 Industri muda (infant-industry)
 Eksternalitas yang disebabkan oleh
ketidaksempurnaan pasar
 Untuk menghindari resiko dari
ketidakpastian / ketidakstabilan ekonomi
dunia
 Untuk mendorong skala ekonomi
12

13. Deviasi Kebijakan Proteksi
 Kebijakan tidak taat asas dengan tujuan
 Kebijakan proteksi dilihat hanya sebagai
kebijakan mikro padahal berdampak pada makro
ekonomi
 Penentuan instrumen kebijakan sering
dipengaruhi oleh kepentingan kelompok
 Kebijakan proteksi melupakan comparative
advantage.
 Terjadinya berbagai bea dan pungutan yang
ilegal.
13

14. Manfaat Proteksi
 Industri dalam negeri berkembang
 Kesempatan kerja bertambah
 Devisa dapat dihemat
 Penggunaan devisa menjadi lebih efisien
 Output dalam negeri bertambah
 Menghindari dumping oleh perusahaan
asing
14

15. Asumsi Proteksi yang Efektif
 Adanya batas waktu perlindungan
 Prinsip comparative advantage masih
diperhatikan
 Kebijakan tersebut mempunyai kaitan dengan
kebijakan makro bukan hanya untuk melindungi
komoditas
 Rent-seeking sejauh mungkin dikurangi
 Jumlah penduduk besar tidak sama dengan luas
pasar kalau daya beli relatif rendah.
15