2. haniupn@yahoo.com
Setelah mendapat kuliah
Aspek Hukum Dalam
Bisnis, mahasiswa
mengenal hukum secara
umum dan meningkat
kemampuan dalam
bidang ekonominya
karena ditunjang
pengetahuan ekonomi
dipandang dari sudut
hukum bisnis
3. ti
MATERI POKOK BAHASAN
1. Pendahuluan
2. Subyek dan Obyek Hukum
3. Hukum Perjanjian
4. Hukum Benda
5. Lembaga Pembiayaan
6. Pasar Modal
7. Hak atas Kekayaan Milik
Intelektual
8. Perlindungan Konsumen
9. Kepailitan
10.Hukum Asuransi
11.Penyelesaian Sengketa
Bisnis
5. haniupn@yahoo.com
Kaedah
kepercayaan
Kaedah
Kesusilaan
Kaedah
Sopan
santun
Kaedah
Hukum
Tujuan Umat Manuasia;
Penyempurnaan manusia;
Jangan sampai manusia
jahat
Perbuatan yang konkrit;
ketertiban masyarakat;
Jangan sampai ada korban
Isi Ditujukan kepada sikap
batin
Ditujukan kepada sikap lahir
Asal Usul Dari Tuhan Diri sendiri Kekuasaan luar yang
memaksa
Sanksi Dari Tuhan Dari diri
sendiri
Dari
masyarakat
secara tdk
resmi
Dari
masyarakat
secara resmi
Daya Kerja Membebani
kewajiban
Membebani
kewajiban
Membebani
kewajiban
Membebani
kewajiban
dan memberi
hak
8. haniupn@yahoo.com
Hukum (berdasarkan isinya) diklasifikasi menjadi:
1. Hukum Publik
2. Hukum Private
Hukum Publik: Mengatur hubungan antara negara dengan
alat-alat negara atau antara negara dengan warga
negaranya.
Hukum Private (Perdata): Mengatur hubungan antara
orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan
menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau
pribadi.
11. haniupn@yahoo.com
Kecakapan manusia dapat dilihat dari:
(Pasal 1330 KUHPer)
1. Dewasa
2. Tidak dibawah pengampuan
Badan Hukum dibedakan menjadi:
1. Badan hukum Publik (Pemerintah,
BUMN/D, dll)
2. Badan hukum Private (PT, Koperasi,
yayasan, dll)
12. haniupn@yahoo.com
PERUSAHAAN
Setiap bentuk badan usaha
yang menjalankan setiap
usaha yang bersifat tetap dan
terus menerus didirikan,
bekerja, serta berkedudukan
dalam wilayah negara
Indonesia dengan tujuan
memperoleh
keuntungan/laba.
(UUno. 3/1982 ttg Wajib Daftar
Perusahaan)
13. haniupn@yahoo.com
PERSEKUTAN PERDATA
Persekutuan yang dibentuk atas suatu
perjanjian, dimana dua orang atau lebih
mengikatkan diri untuk memasukkan
sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan
dengan maksud untuk membagi
keuntungan.
Unsur Persekutuan Perdata:
1. Adanya inbreng (uang, barang atau
tenaga/pikiran)
2. Adanya pembagian keuntungan
14. haniupn@yahoo.com
PERSEKUTUAN FIRMA
Persekutuan perdata dengan
menggunakan nama bersama.
Hal penting dari Firma:
1. Menjalankan usaha bersama
2. Menggunakan nama bersama
3. Tanggung jawab sekutu pribadi untuk
keseluruhan
15. haniupn@yahoo.com
Persekutuan Komanditer
(Comanditaire Venootschaaf= CV)
Firma yang mempunyai satu atau beberapa
orang sekutu komanditer.
CV mempunyai 2 sekutu:
1. Sekutu Komplementer (aktif)
2. Sekutu Komanditer (pasif)
Perbedaan CV dan Firma:
1. Syarat pembentukan dan pendirian
2. Jumlah sekutu
3. Tanggung jawab sekutu
4. Kepailitan
16. haniupn@yahoo.com
PERSEROAN TERBATAS
UU No. 40/2007
Badan hukum yang
merupakan persekutuan
modal, didirikan
berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan
usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam
Undang-undang ini serta
peraturan
pelaksanaannya
17. haniupn@yahoo.com
STATUS BADAN HUKUM DAN
TANGGUNG JAWAB
Perseroan memperoleh status badan
hukum pada tanggal diterbitkannya
Keputusan Menteri
Pemegang saham tidak
bertanggungjawab secara pribadi atas
perikatan yang dibuat atas nama
perseroan dan tidak bertanggungjawab
atas kerugian perseroan melebihi saham
yang dimiliki
18. haniupn@yahoo.com
Perbuatan Hukum Perseroan Setelah
Didirikan tetapi Sebelum Memperoleh Status
Badan Hukum
1. Perbuatan hukum hanya boleh dilakukan oleh
semua anggota Direksi bersama-sama semua
pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris
Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab
secara tanggung renteng atas perbuatan hukum
tersebut.
2. Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas
nama Perseroan yang belum memperoleh status
badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi
tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan
tidak mengikat Perseroan.
19. haniupn@yahoo.com
3. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), karena hukum menjadi tanggung
jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi
badan hukum.
4. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung
jawab Perseroan setelah perbuatan hukum
tersebut disetujui oleh semua pemegang saham
dalam RUPS yang dihadiri oleh semua
pemegang saham Perseroan.
5. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
adalah RUPS pertama yang harus
diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh)
hari setelah Perseroan memperoleh status
badan hukum
20. haniupn@yahoo.com
Modal dan Saham
1. Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal
saham.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan
di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan
terdiri atas saham tanpa nilai nominal.(Pasal 31)
3. Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
4. Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha
tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal
Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
5. Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
21. haniupn@yahoo.com
1. Paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan
disetor penuh.
2. Modal ditempatkan dan disetor penuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan
dengan bukti penyetoran yang sah.
3. Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan
setiap kali untuk menambah modal yang
ditempatkan harus disetor penuh.
Modal dan Saham
22. haniupn@yahoo.com
Penggabungan & Peleburan
1. Penggabungan dan peleburan
mengakibatkan Perseroan
yang menggabungkan atau
meleburkan diri berakhir
karena hukum.
2. Berakhirnya Perseroan
sebagaimana dimaksud pd
ayat (1) terjadi tanpa
dilakukan likuidasi terlebih
dahulu.
23. haniupn@yahoo.com
Pengambilalihan
1. Pengambilalihan dilakukan dengan cara
pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan
dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui
Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang
saham.
2. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan
hukum atau orang perseorangan.
3. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pengambilalihan saham yang
mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap
Perseroan tersebut.
4. Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum
berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan
perbuatan hukum pengambilalihan harus
berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi
kuorum kehadiran dan ketentuan tentang
persyaratan pengambilan keputusan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam pasal 89.
24. haniupn@yahoo.com
Pemisahan
1. Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
1. Pemisahan murni, atau
2. Pemisahan tidak murni (spin-off)
2. Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva
Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua)
Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan
Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut
berakhir karena hukum
3. Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan
pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu)
Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan
Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap
ada.
25. haniupn@yahoo.com
Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, dan Pemisahan
1. Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan
kepentingan:
a. Perseroan, Pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan
b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha
2. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan
RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 62
3. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
26. haniupn@yahoo.com
YAYASAN
PERSYARATAN SBG BADAN HUKUM
(UU NO. 16/2001)
1. Terdiri atas kekayaan yg dipisahkan
2. Kekayaan untuk mencapai tujuan yayasan
3. Tujuan bidang sosial, keagamaan dan
kemanusiaan
4. Yayasan tidak memiliki anggota
28. haniupn@yahoo.com
PEMBINA
Keputusan Anggaran Dasar
Mengangkat dan henti pengurus dan
pengawas
Menetapkan kebijakan umum
Pengesahan program kerja dan anggaran
Keputusan pengabungan, pembubaran
yayasan
30. haniupn@yahoo.com
PEMBUBARAN YAYASAN
Jangka waktu AD berakhir
Tujuan tercapai atau tidak tercapai
Putusan pengadilan denganalasan:
oMelanggar ketertiban umum dan kesusilaan
oDinyatakan pailit
31. haniupn@yahoo.com
KOPERASI
Badan usaha yang beranggotakan orang-
orang atau badan hukum koperasi yang
melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan atas kekeluargaan.
UU Nomor 25 tahun 1992
32. haniupn@yahoo.com
PRINSIP KOPERASI
Keanggotaan bersifat sukarela dan
terbuka
Pengelolaan dilakukan secara demokratis
Pembagian SHU secara adil
Pemberian balas jasa sesuai modal
Kemandirian
34. haniupn@yahoo.com
MODAL KOPERASI
SIMPANAN POKOK
SIMPANAN WAJIB
DANA CADANGAN
HIBAH
SISA HASIL USAHA = pendapat koperasi yg
diperoleh dlm satu tahun buku dikurangi dgn biaya,
penyusutan dan kewajiban lain dlm tahun buku
ybs.
35. haniupn@yahoo.com
NO UNSUR KOPERASI BADAN USAHA LAIN
1. Para Pihak Orang-orang yang tidak bermodal
sehingga untuk mendapatkan
modal yang besar harus banyak
anggotanya
Tidak perlu banyak
jumlahnya, masing-masing
mempunyai modal yang
besar
2. Tujuan Untuk kemakmuran bersama,
kebutuhan masing anggota
Untuk mencari keuntungan
3. Modal Dikumpulkan dari simpanan-
simpanan, pinjaman-pinjaman,
penyisihan hasil usaha, termasuk
dana cadangan, serta sumber lain
yang sah
Terdiri atas masukan-masukan
para sekutu yang dilakukan
sekali saja dengan jumlah
yang besar
4. Pembagian hasil
usaha
Pembagian SHU dibagikan kepada
semua anggota sebanding dengan
jasa usaha yang dilakukan oleh
masing-masing anggota setelah
dikurangi dengan dana cadangan
Pembagian hasil usaha
atau keuntungan akan
dibagi sebanding dengan
jumlah pemasukan modal
PERBEDAAN KOPERASI DGN BADAN USAHA LAIN
36. haniupn@yahoo.com
Pengertian Benda
Benda adalah obyek hukum.
Sesuai pasal 499 KUHPerdata, benda
merupakan segala sesuatu yang dapat
menjadi obyek hak milik.
Jenis benda dibedakan menjadi;
1. Benda berwujud dan benda tak berwujud
2. Benda bergerak dan benda tak bergerak
3. Benda yang dipakai habis dan tidak dapat
dipakai habis
4. Benda yang sudah ada dan benda yang masih
akan ada.
37. haniupn@yahoo.com
Benda bergerak, dibedakan menjadi;
a. Benda bergerak karena sifatnya (pasal 509 KUHPer) artinya
benda yang dapat dipindahkan atau pindah dengan sendirinya.
Contoh: Meja, kursi, mobil, dll.
b. Benda bergerak karena Undang-Undang (pasal 511 KUHPer)
artinya hak-hak atas benda yang bergerak. Contoh : Hak
memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian, dll.
Benda tak bergerak, dibedakan menjadi;
a. Benda tak bergerak karena sifatnya. Contohnya: Tanah dan
yang melekat diatasnya.
b. Benda tak bergerak karena tujuannya. Contohnya mesin
alat-alat yang dipakai oleh pabrik.
c. Benda tak bergerak menurut Undang-Undang, maksudnya
berwujud hak-hak atas benda yang tak bergerak. Contoh:
Hak memungut hasil atas benda tak bergerak, hak
memakai benda tak bergerak, hipotik, dll.
38. haniupn@yahoo.com
Arti penting pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak
Benda bergerak Benda tak bergerak
Bezit (kedudukan
berkuasa)
Beziter adalah pemilik Bukan
Levering (penyerahan) Penyerahan nyata Balik nama
Verjaring (kadaluarsa) Tidak ada Dapat terjadi
Bezwaring (pembebanan) Gadai Hipotik
(HAK TANGGUNGAN)
39. haniupn@yahoo.com
Hak Kebendaan (Zakelijkrecht):
Hak mutlak atas suatu benda di
mana hak itu memberikan
kekuasaan langsung atas suatu
benda dan dapat dipertahankan
terhadap siapapun juga.
Sifat hak kebendaan, yaitu;
1.Merupakan hak yang mutlak, artinya dapat
dipertahankan terhadap siapapun juga.
2.Merupakan hak yang mengikuti, artinya hak itu
mengikuti bendanya.
3.Hak yang lebih dulu ada, tingkatnya lebih tinggi.
4.Hak terlebih dahulu (droit de preference).
5.Hak untuk memindahkan hak kebendaan dapat
secara sepenuhnya.
40. haniupn@yahoo.com
Asas Hukum Benda, antara lain;
1.Merupakan hukum pemaksa, artinya tidak dapat
disimpangi.
2.Dapat dipindahkan.
3.Asas Individuliteit, obyeknya adalah barang yang
dapat ditentukan.
4.Asas Totaliteit, hak melekat atas seluruh
bendanya.
5.Asas prioriteit, artinya kewenangan penuh.
6.Asas publiciteit, artinya penyerahan benda tak
bergerak dengan pendaftaran
41. haniupn@yahoo.com
Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda
dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda
itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak
dipergunakan bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan dan ketertiban umum (pasal
570 KUHPer).
Ciri-ciri hak milik, antara lain;
1. Hak induk dari hak kebendaan lain.
2. Hak yang selengkap-lengkapnya.
3. Tetap sifatnya, tidak kalah karena hak
kebendaan lain.
4. Mengandung inti dari semua hak kebendaan
yang lain, hak kebendaan lain hanya bagian dari
hak milik.
42. haniupn@yahoo.com
Cara memperoleh hak milik (pasal 584
KUHPer), antara lain;
1. Pendakuan (toeiigening)
2. Ikutan (natrekking)
3. Kadaluarsa (verjaring)
4. Pewarisan (erfopvolging)
5. Penyerahan (levering)
43. haniupn@yahoo.com
Sifat memperoleh hak milik, yaitu;
1.Dapat secara asli (originair)
2.Dapat secara derivatief (berasal dari orang
lain).
Cara hilangnya hak milik, karena;
1.Pindah pada orang lain.
2.Hapusnya benda.
3.Pemilik melepas haknya.
Hak milik bersama (medeeigendom), dibedakan
1.Hak milik bersama yang bebas, misalnya harta
perkawinan.
2.Hak milik bersama yang terikat, misalnya
dalam badan hukum.
44. haniupn@yahoo.com
Hak gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur
atas suatu barang bergerak, yang diberikan oleh
debitur atau orang lain atas namanya untuk
menjamin suatu hutang, dan yang memberikan
kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan
pelunasan terlebih dahulu (pasal 1150 KUHPer).
Hak gadai mempunyai beberapa sifat antara lain;
1. Hak gadai bersifat accessoir (tambahan dari perjanjian
pokok).
2. Hak gadai bersifat memberi jaminan.
Hak gadai tidak termasuk hak memakai, hak
menikmati atau memungut hasil barang.
Syarat mengadakan hak gadai untuk benda berwujud dan hak piutang
atas bawa, yaitu;
1. Ada perjanjiannya, baik tertulis maupun lisan.
2. Barang yang digadaikan harus lepas atau di luar kekuasaan pemberi
gadai.
45. haniupn@yahoo.com
Hak pemegang hak gadai;
1. Apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai dapat menjual
benda gadai dengan cara di muka umum, dan syarat yang
lazim. Kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian
untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan
kepada debitur.
2. Pemegang gadai berhak atas biaya pemeliharaan.
3. Hak untuk menahan barang apabila ada beberapa piutang
atas barang tersebut (hak retentie).
Kewajiban pemegang gadai adalah;
1. Bertanggungjawab atas hilangnya barang, merosotnya nilai
jual barang apabila akibat kelalaiannya.
2. Tidak boleh menyalahgunakan barang gadai.
Gadai bisa terhapus jika;
1. Hutang pokoknya telah dibayar/lunas.
2. Barang gadai telah keluar dari kekuasaan pemegang gadai.
46. haniupn@yahoo.com
PERJANJIAN
SUATU PERISTIWA DIMANA SESEORANG BERJANJI KEPADA
SESEORANG LAIN ATAU DIMANA DUA ORANG ITU SALING
BERJANJI UNTUK MELAKSANAKAN SESUATU HAL.
(pasal 1313 KUHPer)
SESUATU HAL ITU ADALAH PRESTASI
(WANPRESTASI)
PRESTASI dapat berupa:
1. Menyerahkan sesuatu
2. Melakukan sesuatu
3. Tidak melakukan sesuatu
47. haniupn@yahoo.com
Unsur Perjanjian
1.Essentialia, artinya syarat sahnya perjanjian.
2.Naturalia, artinya lazimnya melekat pada perjanjian.
3.Accidentalia, artinya yang harus disebut tegas
SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (pasal 1320 KUHPer)
1.Kesepakatan kedua belah pihak
2.Kecakapan kedua belah pihak
3.Sesuatu hal yang tertentu
4.Sebab yang halal (UU, ketertiban umum, kesusilaan)
48. haniupn@yahoo.com
Asas dalam perjanjian, antara lain;
•konsensualisme, artinya persesuaian kehendak.
•Kekuatan mengikat.
•Kebebasan berkontrak.
Hapusnya perjanjian;
1. Pembayaran.
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan konsignasi atau
penitipan.
3. Novasi.
4. Kompensasi.
5. Percampuran Hutang.
6. Penghapusan Hutang.
7. Lenyapnya barang yang menjadi hutang.
8. Hapusnya perjanjian karena lapau waktu.
49. haniupn@yahoo.com
Ingkar janji (Wanprestasi)
•Debitur sama sekali tidak penuhi perikatan.
•Debitur terlambat memenuhi.
•Debitur keliru/tidak pantas memenuhi perikatan
FORCE MAJEUR atau OVERMACHT atau
keadaan memaksa, yaitu;
1. Bencana alam.
2. Kehilangan
3. Keadaan di luar kemampuan
50. haniupn@yahoo.com
Keadaan memaksa (force majeur)
Tiga unsur yang harus dipenuhi;
1.Tidak penuhi prestasi.
2.Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur.
3.Faktor penyebab tidak diduga sebelumnya dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada
debitur.
Akibat keadaan memaksa;
1. Kreditur tidak dapat menuntut perikatan dipenuhi.
2. Tidak dapat dinyatakan dalam keadaan lalai dan tidak
dapat menuntut.
3. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian.
4. Prestasi gugur (pada perjanjian timbal balik).
51. haniupn@yahoo.com
PASAR MODAL
Kegiatan yg berkaitan dgn penawaran umum dan
perdagangan efek
Perusahaan publik yg berkaitan dengan efek yg
diterbitkannya
Lembaga profesi yg berkaitan dgn efek utk
melakukan transaksi jual beli
TEMPAT BERTEMUNYA PENJUAL DAN
PEMBELI MODAL/DANA
52. haniupn@yahoo.com
PERANAN PASAR MODAL
Untuk membiayai atau menunjang pembangunan
dunia usaha umumnya biaya pembanguan
nasional
TUJUAN PASAR MODAL
Pengembangan fungsi perbankan
Pengembangan dunia usaha
Pemerataan pendapatan
Indikator krisis keuangan
Patokan kebijakan suku bunga
54. haniupn@yahoo.com
4 UNSUR PASAR MODAL
Peminta modal (EMITEN)
Penawar modal
Lembaga penunjang pasar
modal
Mekanisme pasar modal
55. haniupn@yahoo.com
EMITEN
Badan hukum berbentuk PT dan
berkedudukan di Indonesia
Modal yg disetor penuh min. 200 juta.
2 th terakhir berturut PT laba min 10 %
Laporan keuangan 2 th terakhir di audit
Mengeluarkan buku prospektus
58. haniupn@yahoo.com
HAK ATAS KEKAYAAN MILIK
INTELEKTUAL
Perlindungan terhadap hasil
karya manusia baik hasil
karya yang berupa aktivitas
dalam ilmu pengetahuan,
industri, kesusasteraan
maupun seni
60. haniupn@yahoo.com
HAK CIPTA
Untuk mendorong dan melindungi penciptaan,
penyebarluasan hasil karya bidang ilmu, seni dan
sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan
bangsa
(UU no. 19 tahun 2002)
SIFAT HAK CIPTA
> Benda bergerak immateriel
> Dapat dibagi
> Tidak dapat disita
61. haniupn@yahoo.com
HAK CIPTA TERDIRI ATAS
HAK EKONOMI: untuk mendapatkan manfaat
ekonomi dari hasil ciptaannya
HAK MORAL: hak yang melekat secara
pribadi dan tidak dapat dilepas dengan
alasan apapun
62. haniupn@yahoo.com
CIPTA YANG DILINDUNGI
Buku, program, dan semua hasil karya
tulis
Ceramah, kuliah, pidato
Alat peraga
Lagu/musik, drama, seni rupa
Arsitektur, peta
Fotografi, sinematografi
terjemahan
63. haniupn@yahoo.com
Yang tidak ada hak cipta
Hasil rapat terbuka lembaga negara
Peraturan perundang-undangan
Pidato kenegaraan
Putusan pengadilan
Keputusan badan arbitrase
67. haniupn@yahoo.com
MEREK
Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,
angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari
unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda
dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang
atau jasa.
UU no. 15 Tahun 2001
68. haniupn@yahoo.com
JENIS MEREK
MEREK DAGANG
MEREK JASA
MEREK KOLEKTIF
Merek tidak dapat didaftar karena;
1.Bertentangan dengan UU, moralitas agama,
kesusilaan dan ketertiban umum.
2.Tidak memiliki pembeda.
3.Telah menjadi milik umum.
4.Merupakan keterangan atau berkaitan dengan
barang atau jasa yg dimohonkan paten.
69. haniupn@yahoo.com
PERLINDUNGAN KONSUMEN
KONSUMEN
Setiap orang pemakai barang dan atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik
bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang
lain, maupun mahluk lain, dan tidak untuk
diperdagangkan
UU No. 8 Tahun 1999
71. haniupn@yahoo.com
Hak Konsumen
Kenyamanan, keamanan & keselamatan
Dpt barang/jasa sebanding dgn nilai tukar
atau yg dijanjikan
Dpt pendidikan konsumen
Didengar pendapat/keluhan
Dpt kompensasi, ganti rugi atau
penggantian
72. haniupn@yahoo.com
Kewajiban Konsumen
Membaca, mengikuti petunjuk/prosedur
Beritikad baik dalam transaksi
Membayar sesuai dgn nilai tukar
Mengikuti upaya penyelesaian hukum
sengketa perlindungan konsumen secara
patut
74. haniupn@yahoo.com
Kewajiban Pelaku
Beritikad baik
Memberi info yg benar
Melayani konsumen yg benar
Menjamin mutu barang
Memberi kesempatan konsumen menguji
Memberi kompensasi, ganti rugi
75. haniupn@yahoo.com
Larangan dalam Memproduksi
Tidak sesuai standar baku
Tidak sesuai dengan janji
Tidak ada keterangan produk
Larangan dalam Mempromosikan
Menggunakan kalimat yg berlebihan
Janji yg belum pasti
Menjatuhkan produk lain
76. haniupn@yahoo.com
Larangan dalam Obral
Barang/jasa tsb tdk sesuai standar
Seolah tidak mengandung cacat
tersembunyi
Tidak bermaksud menjual
Jumlah barang hanya tertentu
Menaikkan harga sebelum melakukan
obral
77. haniupn@yahoo.com
Dilarang Mencantumkan Klausul Baku
Menyatakan pengalihan tanggung jawab
Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak
menolak penyerahan kembali barang yang
dibeli konsumen
Menolak menyerahkan uang
Memaksa akan aturan tambahan
Melakukan perbuatan sepihak
78. haniupn@yahoo.com
Tanggungjawab Pelaku Usaha
Ganti kerugian atas; kerusakan,
pencemaran dan kerugian konsumen
BENTUK GANTI RUGI:
Pengembalian uang, penggantian barang,
atau jasa yang sejenis atau setara
nilainya, perawatan kesehatan dan/atau
pemberian santunan yg sesuai dgn
peraturan perundang-undangan
79. haniupn@yahoo.com
HAL-HAL YG MEMBEBASKAN
1. Barang tdk untuk diedarkan
2. Cacat barang dikemudian hari
3. Cacat akibat prosedur dilanggar
4. Kelalaian konsumen
5. Lewat jangka waktu penuntutan 4 th
sejak barang dibeli
80. haniupn@yahoo.com
KEPAILITAN
KEADAAN BERHENTI MEMBAYAR
SYARAT PAILIT:
1. Adanya debitur yg tidak membayar utang
2. Adanya lebih dari satu kreditur
3. Adanya lebih dari satu utang
4. Minimal satu utang sudah jatuh tempo
5. Minimal satu utang sudah dapat ditagih
81. haniupn@yahoo.com
KEPAILITAN
UU No. 1 Tahun 1998
Kepailitan dapat diajukan apabila:
Dalam keadaan berhenti
membayar
Lebih dari satu kreditur, dan 1
kreditur piutangnya dapat
ditagih
82. haniupn@yahoo.com
PIHAK YG DAPAT MENGAJUKAN
KEPAILITAN
1. Debitur sendiri
2. Seorang atau lebih kreditur
3. Kejaksaan mewakili kepentingan umum
4. Bank Indonesia apabila debiturnya bank
5. Bapepam
83. haniupn@yahoo.com
UTANG
ARTI SEMPIT: suatu kewajiban yang
timbul hanya dari adanya perjanjian
utang piutang
ARTI LUAS: seluruh kewajiban yg ada
dalam suatu perikatan baik yg timbul
karena UU atau perjanjian
UTANG adalah utang pokok dan bunganya
84. haniupn@yahoo.com
PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA
Tingkat I: Pengadilan Niaga
Tingkat II: Mahkamah Agung
Peninjauan Kembali: Mahkamah Agung
Pasal 6 (4) UU Kepailitan
Putusan diambil maks. 30 hari setelah
permohonan didaftarkan
85. haniupn@yahoo.com
SEBELUM PUTUSAN
Kreditur dapat mengajukan permohonan:
1. Meletakkan sita jaminan terhadap
sebagian atau seluruh kekayaan debitur
2. Menunjuk kurator sementara untuk:
◦ Mengawasi pengelolaan usaha debitur
◦ Mengawasi pembubaran
86. haniupn@yahoo.com
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT
DEMI HUKUM DEBITUR KEHILANGAN
HAKNYA UNTUK BERBUAT SESUATU
TERHADAP PENGUASAAN DAN
PENGURUSAN HARTA KEKAYAANNYA
YANG TERMASUK DALAM
KEPAILITAN
87. haniupn@yahoo.com
HARTA KEKAYAAN :
SELURUH KEKAYAAN DEBITUR PADA SAAT
PERNYATAAN PAILIT SERTA SEGALA APA YANG
DIPEROLEH SELAMA KEPAILITAN
Tidak termasuk:
1. Perlengkapan tidur
2. Perlengkapan dinas dan kerja
3. Persediaan makanan kurang lebih sebulan
4. Gaji, upah, uang jasa dan honor
5. Hak cipta
6. Uang untuk nafkah (ditetapkan hakim)
7. Buku-buku untuk bekerja
89. haniupn@yahoo.com
AKIBAT HUKUM PERNYATAAN
PAILIT
Terjadi sitaan umum kekayaan debitur
Kepailitan hanya kekayaan bukan pribadi
Harta dikuasai kurator
Tuntutan dan gugatan ke kurator
Kreditur preference tetap dpt laksanakan
haknya
91. haniupn@yahoo.com
HUKUM ASURANSI
ASURANSI: (Ps 246 KUHD)
- Suatu perjanjian di mana seorang
penanggung dengan menikmati suatu
premi mengikatkan dirinya kepada
tertanggung untuk membebaskannya dari
kerugian, karena kehilangan, kerusakan,
ketiadaan keuntungan yg diharapkan, yg
akan dideritanya karena kejadian yg tidak
pasti
92. haniupn@yahoo.com
4 unsur dalam asuransi
1. Pihak tertanggung
2. Pihak penanggung
3. Peristiwa yg tidak tertentu (evenement)
4. Kepentingan yg mungkin akan
mengalami kerugian
93. haniupn@yahoo.com
MANFAAT ASURANSI
1. Memberikan rasa aman dan
perlindungan
2. Sebagai tabungan dan sumber pendapat
lain
3. Merupakan alat penyebaran risiko
4. Pendistribusian biaya dan manfaat yg
lebih adil
95. haniupn@yahoo.com
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1992
1. Usaha Asuransi terbagi:
a. Asuransi Kerugian
b. Asuransi Jiwa
c. Reasuransi
2. Usaha Penunjang:
a. Pialang Asuransi
b. Pialang Reasuransi
c. Penilai Kerugian Asuransi
d. Agen Asuransi
98. haniupn@yahoo.com
MEDIASI
NEGOSIASI DGN MELIBATKAN PIHAK
KETIGA
MEDIATOR DITUJUK OLEH PARA PIHAK YG
BERSENGKETA
PUTUSANNYA BERUPA NILAI ATAU NORMA
PUTUSAN TIDAK PUNYA TITEL
EXECUTORIAL
101. haniupn@yahoo.com
LEMBAGA PEMBIAYAAN
BADAN USAHA YANG MELAKUKAN
KEGIATAN PEMBIAYAAN DALAM BENTUK
PENYEDIAAN DANA ATAU BARANG MODAL
DENGAN TIDAK MENARIK DANA SECARA
LANGSUNG DARI MASYARAKAT
(Kepres no.61 Tahun 1988)
104. haniupn@yahoo.com
LEASING
(sewa guna usaha)
Ciri-ciri leasing:
Ada 3 pihak Lesse, lessor, supplier
Pembayaran sewa dilakukan berkala
Masa sewa guna usaha ditentukan
Disertai dgn hak opsi
Hak milik ada pada lessor
Obyek leasing = benda-benda yg
digunakan untuk menjalankan
perusahaan
105. haniupn@yahoo.com
KEUNTUNGAN LEASING
Proses pengadaan barang lebih cepat dan
tidak memerlukan jaminan
Pengadaan barang yg mahal lebih
meringankan dari sisi cash flow karena
pembayaran jangka panjang
Posisi cash flow lebih baik dan biaya
modal lebih menarik
Perencanaan keuangan lebih mudah dan
sederhana
109. haniupn@yahoo.com
CIRI-CIRI FACTORING
BERUPA PENGURUSAN PIUTANG
TAGIHAN JANGKA PENDEK DAN BELUM
JATUH TEMPO
ADA 3 PIHAK :
◦ FAKTORING COMPANY
◦ KLIEN (PENJUAL PIUTANG)
◦ NASABAH
